Rancangan Undang-Undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (KOMISI III DPR Tahun 2015)

Rancangan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ini telah dimodifikasi dari sumber aslinya. Pasal-Pasal perubahan telah disandingkan dengan pasal yang direncanakan akan dirubah, agar lebih mudah membedakan antara perubahan dengan aselinya.

Adapun kata-kata atau kalimat-kalimat yang diberikan warna merah adalah perbedaan redaksional dalam perspektif Kami, hanya berguna untuk membedakan perubahan ataupun pergeseran kata dan/atau redaksional saja.

Karena ketiadaan waktu yang banyak, untuk saat ini hanya ini yang bisa Kami sampaikan, ke depan jika diberikan waktu yang luang, akan Kami tambahkan dengan Penjelasan beserta komentar-komentar.

Silahkan download link ==> RUU Kepolisian Republik Indonesia (Komisi III – 2015)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (K.U.H.A.P)

Undang-Undang telah dimodifikasi dengan melekatkan penjelasan pasal per pasal kepada pasal yang terkait. Namun ini hanya draft sementara, karena kedepan, Undang-undang akan dilengkapi dengan komentar para ahli hukum, yurisprudensi yang terkait, dan perkembangan dalam prakteknya, serta perbandingan Rancangan KUHAP terbaru. Mudah-mudah masih sempat Penulis lengkapi sebelum Rancangan KUHAP terbaru disahkan dan diundangkan.

Silahkan download disini

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 ttg Pendidikan Tinggi

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) yang berkaitan dengan Pendidikan Tinggi dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Silahkan Download disini

Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer, 1985

Preamble

The Parties to this Convention,

Aware of the potentially harmful impact on human health and the environment through modification of the ozone layer,

Recalling the pertinent provisions of the Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment, and in particular principle 21, which provides that States have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction,

Taking into account the circumstances and particular requirements of developing countries,

Mindful of the work and studies proceeding within both international and national organizations and, in particular, of the World Plan of Action on the Ozone Layer of the United Nations Environment Programme,

Mindful also of the precautionary measures for the protection of the ozone layer which have already been taken at the national and international levels,

Aware that measures to protect the ozone layer from modifications due to human activities require international co-operation and action, and should be based on relevant scientific and technical considerations,

Aware also of the need for further research and systematic observations to further develop scientific knowledge of the ozone layer and possible adverse effects resulting from its modification,

Determined to protect human health and the environment against adverse effects resulting from modifications of the ozone layer,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Download this link

40 Rekomendasi dan 9 Rekomendasi Khusus FATF (anti-money laundering)

Rekomendasi tersebut merupakan point-point yang telah ditentukan oleh FATF, untuk diadopsi oleh Indonesia ke dalam the second regime anti-money laundering (UU No. 8 Tahun 2010). Walaupun Indonesia pernah memiliki peraturan perundang-undangan sebelum dalam the first regime anti-money laundering (UU No. 15 Tahun 2002 jo UU No. 25 Tahun 2003), namun berdasarkan review dari Tim Review FATF, masih terdapat loopholes dalam the first regime anti-money laundering.

Rekomendasi ini muncul seiiring penetapan FATF dengan memasukkan Indonesia ke dalam NCCT’s karena tidak mengikuti prinsip-prinsip dalam The Vienna Convention 1988.

Sehingga untuk mempermudah para pembaca dalam memahami the second regime anti-money laundering, maka tidak terlepas untuk memahami 40 Rekomendasi dan 9 Rekomendasi Khusus tersebut.

Silahkan download disini