FILM PENDEK POLRI: KAU ADALAH AKU YANG LAIN. ANTARA HUKUM, AGAMA DAN SOSIAL

Oleh:

Rocky Marbun[1]

 

Beberapa waktu lalu, tepatnya malam terakhir di bulan Ramadhan 1438 H atau pada tanggal 24 Juni 2017, Divisi Humas Polri mengupload sebuah video yang dinyatakan sebagai pemenang dalam Police Movie Festival 2017 dengan bertemakan “Unity in Diversity”. Adapun yang menjadi pemenang pada acara tersebut adalah sebuah film pendek berdurasi 7 menit dengan judul “Kau Adalah Aku Yang Lain” dengan sutradara Anto Galon alias Sugiyanto.

Menilik dari tema tersebut—Unity in Diversity, nampaknya Polri mencoba menjadikan suasana kegaduhan dalam masyarakat yang berkaitan dengan berbagai isu SARA, khususnya pasca peristiwa penodaan agama oleh Ahok, yang berujung penjatuhan pidana selama dua tahun serta kembali dikumandangkan urgensinya pemahaman yang utuh mengenai Pancasila, sehingga muncul pula jargon-jargon “Saya Indonesia, Saya Pancasila”, sebagai suatu tema dari perhelatan tersebut.

Selain kasus Ahok, film berdurasi pendek tersebut pada akhirnya memang memunculkan kontroversi pro dan kontra dalam masyarakat. Kelompok pro dan kelompok kontra sudah dapat ditebak dengan pasti, oleh karena, komposisinya tidak berubah. Bahasa gaulnya: “Ya orangnya itu-itu aja!”

Continue reading “FILM PENDEK POLRI: KAU ADALAH AKU YANG LAIN. ANTARA HUKUM, AGAMA DAN SOSIAL”

SISTEM PERADILAN PIDANA. Suatu Pengantar

Dikarenakan sesuatu dan lain hal, Kata Pengantar ini tidak dapat dimunculkan pada buku versi cetak, sehingga Penulis berinisiatif untuk memuatnya di dalam blog ini, sehingga antara buku seri 1 dan seri berikutnya tidak terputus maksud dan tujuan yang ingin Penulis sampaikan dari keseluruhan 15 seri SPP ini.

KATA PENGANTAR PENULIS

Cover Dpn Buku SPP 1002Assalammu’alaikum Wr Wb,

Alhamdulillah, Penulis panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan ni’mat sehat dan ni’mat iman, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Seri I dari Buku Seri Sistem Peradilan Pidana, dengan judul: “SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA. SUATU PENGANTAR”.Cover Blkg Buku SPP 1003

Banyak aspek yang mengilhami Penulis untuk melakukan penulisan buku ini yang sengaja dibuat berseri, hanya dengan tujuan mempermudah mahasiswa/i di Fakultas Hukum untuk memahami Sistem Peradilan Pidana Indonesia secara komprehensif dan mendalam. Bukalah tidak mungkin untuk menjadikannya hanya satu buku saja, namun akan menjadi sangat tebal dan tidak akan menarik minat membaca dari mahasiswa/i Fakultas Hukum.

Secara keseluruhan, Buku Seri Sistem Peradilan Pidana ini akan digarap hingga 15 (lima belas) seri, dimana kesemuanyanya sebenarnya merupakan deskripsi dari seluruh komponen dan sub komponen dari suatu sistem, khususnya peradilan pidana, berkaitan mengenai korelasi dan interaksinya. Sehingga, menggambarkan apa yang terjadi pada kondisi saat ini, dan bagaimana idealnya suatu Sistem Peradilan Pidana bergerak menuju tujuan hukum dan tujuan bernegara.

Continue reading “SISTEM PERADILAN PIDANA. Suatu Pengantar”

PENGANTAR SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA. Bagian Kesatu (1)

Oleh:

Rocky Marbun[1]

A.     PENDAHULUAN

FIAT JUSTITIA ET PEREAT MUNDUS

Hukum Harus Ditegakkan Meskipun Dunia Akan Hancur.

Suatu adagium yang mencoba menampilkan sebuah semangat dalam melakukan law enforcement yang sangat luar biasa. Bahkan dapat dikatakan sebuah adagium yang penuh dengan keniscayaan, kesia-siaan, dan kemustahilan serta tidak realistis. Namun adagium tersebut, menjadi cambuk bagi para pihak yang hidup dan penghidupannya bersinggungan dengan berbagai masalah hukum.

Layaknya mata uang yang memiliki dua sisi, disatu sisi semangat melakukan law reform (reformasi hukum) melalui proses law enforcement secara due process of law seakan-akan tidak pernah padam, baik Akademisi dan Praktisi Hukum selalu dengan lantang menyuarakan asas-asas dan norma-norma hukum yang selayaknya diterapkan dalam praktek. Namun di sisi lain, hilangnya semangat dan kepercayaan kepada hukum sebagai ujung tombak dalam memperoleh keadilan dan kepastian hukum oleh sebahagian besar masyarakat.

Peradilan pidana sebagai tempat pengujian dan penegakkan hak-hak asasi manusia memiliki ciri khusus, yaitu terdiri dari sub-sub sistem yang merupakan kelembagaan yang berdiri sendiri-sendiri, tetapi harus bekerja secara terpadu agar  dapat menegakkan hukum sesuai harapan masyarakat pencari keadilan.

Proses peradilan pidana yang terdiri dari serangkaian tahapan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pemidanaan, merupakan kegiatan yang sangat kompleks dan dapat dikatakan tidak mudah difahami serta kadang kala menakutkan bagi masyarakat awam. Persepsi yang demikian tidak dapat dihindari sebagai akibat banyaknya pemberitaan di media massa yang menggambarkan betapa masyarakat sebagai pencari keadilan seringkali dihadapkan pada kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan, baik disebabkan oleh ketidaktahuan mereka akan hukum maupun perlakuan tidak simpatik dari aparat penegak hukum.[2]

Indonesia sebagai suatu masyarakat yang sedang membangun dan harus mengatur serta mengartikulasikan pelbagai kepentingan masyarakat yang sangat plural ini, tentunya tidak dapat menghindarkan diri dari pengaruh regional dan internasional, sebagai akibat kemajuan tehnologi komunikasi yang canggih. Masyarakat pelbagai negara, termasuk Indonesia dihadapkan pada persoalan baru, yang menjadi issue internasional, berupa demokratisasi hukum. Pemujaan hukum sebagai alat rekayasa sosial berpasangan dengan sarana ketertiban mulai banyak dikritik, dan sebagai gantinya muncul konsep baru, hukum sebagai sarana modifikasi sosial, yaitu suatu pemikiran yang berusaha memasukan pemahaman hukum sebagai sarana perlindungan hak-hak warganegara yang berintikan pengaturan dengan mengedepankan kepentingan umum.[3]

Di dalam lingkup pemikiran itu, muncul pula adanya kebutuhan akan keterpaduan sistem peradilan pidana (integrated criminal justice system), yaitu suatu sistem yang menjaga keseimbangan perlindungan kepentingan, baik kepentingan negara, masyarakat dan individu, termasuk kepentingan pelaku tindak pidana dan korban kejahatan.

Istilah Sistem Peradilan Pidana atau criminal justice system kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pendekatan sistem.[4] Sebagaimana diungkapkan oleh Tolib Effendi, bahwa berbicara mengenai hukum, maka tidak terlepas pula berbicara mengenai sistem.[5] Sehingga wacana perbincangan mengenai suatu Sistem Peradilan Pidana sangat erat kaitannya dengan konfigurasi berbagai macam elemen dari sebuah negara.

Keterpaduan subsistem dalam Sistem Peradilan Pidana bukan hanya diarahkan kepada tujuan penanggulangan kejahatan, namun juga diarahkan kepada pengendalian terjadinya kejahatan dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima. Keberhasilan suatu sistem, dapat diketahui dengan jika berbanding lurus dengan diterimanya keluhan-keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan, mampu menghadirkan si petindak ke depan persidangan dan terlaksananya putusan pengadilan.[6]

Dimana semenjak pertengahan 1990-an, pengadilan di bebagai negara, aparat penegak hukum, dan entitas lain yang terlibat dalam keselamatan publik dan keadilan telah mengakui kebutuhan untuk pertukaran informasi secara elektronik antara berbagai lembaga mereka untuk membentuk Sistem Peradilan Pidana Terpadu atau Integrated Criminal Justice Systems (SPPT/ICJS)[7]. Sebagian besar negara telah memulai upaya ke arah ini, tetapi hasilnya sudah kurang memuaskan. Hambatan utama yang telah terbukti adalah bersifat politis. Kurangnya kepercayaan di antara lembaga-lembaga yang berpartisipasi, ditambah dengan takutnya kehilangan kendali atas wilayah mereka, sehingga cenderung menghambat kemajuan. Halangan utama lainnya jelas dalam membangun ICJIS adalah kurangnya dana.[8] Sebagaimana terjadi semenjak 10 tahun yang lalu, Michigan salah satu Negara Bagian dari Amerika Serikat, mulai membahas kelayakan mengintegrasikan informasi peradilan pidana.[9]

Jika salah satu ciri sistem peradilan pidana sebagai “saling ketergantungan”, maka sangat penting bahwa pada lembaga tingkat implementasi administrasi dan kebijakan dimana outputnya yang sesuai terlihat untuk berkontribusi terhadap tujuan keseluruhan diketahui dan bahwa tujuan tersebut dapat segera dipahami dan dikomunikasikan oleh lembaga yang terlibat.[10]

Continue reading “PENGANTAR SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA. Bagian Kesatu (1)”

Mengusung Penerapan Lembaga Diyat Dalam Sistem Peradilan Pidana

Oleh:

Rocky Marbun[1]

A.           Pendahuluan

FIAT JUSTITIA ET PEREAT MUNDUS

Hukum Harus Ditegakkan Meskipun Dunia Akan Hancur.

Suatu adagium yang mencoba menampilkan sebuah semangat dalam melakukan law enforcement yang sangat luar biasa. Bahkan dapat dikatakan sebuah adagium yang penuh dengan keniscayaan, kesia-siaan, dan kemustahilan serta tidak realistis. Namun adagium tersebut, menjadi cambuk bagi para pihak yang hidup dan penghidupannya bersinggungan dengan berbagai masalah hukum.

Layaknya mata uang yang memiliki dua sisi, disatu sisi semangat melakukan law reform (reformasi hukum) melalui proses law enforcement secara due process of law seakan-akan tidak pernah padam, baik Akademisi dan Praktisi Hukum selalu dengan lantang menyuarakan asas-asas dan norma-norma hukum yang selayaknya diterapkan dalam praktek. Namun di sisi lain, hilangnya semangat dan kepercayaan kepada hukum sebagai ujung tombak dalam memperoleh keadilan dan kepastian hukum oleh sebahagian besar masyarakat.

Continue reading “Mengusung Penerapan Lembaga Diyat Dalam Sistem Peradilan Pidana”

Restorative Justice Sebagai alternatif Sistem Pemidanaan Masa Depan

Oleh:

Rocky Marbun, S.H., M.H.

Berbicara mengenai hukum, maka harus juga membicarakan tentang masyarakat, karena tidak mungkin hukum tersebut terlepas dari masyarakat. Ada sebuah teori yang menjelaskan hal tersebut, yakni teori yang dikemukakan oleh Carl von Savigny, dimana menurutnya “das Recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem Volke” atau terjemahannya bahwa hukum itu tidak dibuat melainkan tumbuh dan berkembang bersama masyrakat.[1] Oleh karena itu dalam memandang hukum, maka sudah barang tentu bahwa masyarakat juga harus di perhatikan.

Continue reading “Restorative Justice Sebagai alternatif Sistem Pemidanaan Masa Depan”