FILM PENDEK POLRI: KAU ADALAH AKU YANG LAIN. ANTARA HUKUM, AGAMA DAN SOSIAL

Oleh:

Rocky Marbun[1]

 

Beberapa waktu lalu, tepatnya malam terakhir di bulan Ramadhan 1438 H atau pada tanggal 24 Juni 2017, Divisi Humas Polri mengupload sebuah video yang dinyatakan sebagai pemenang dalam Police Movie Festival 2017 dengan bertemakan “Unity in Diversity”. Adapun yang menjadi pemenang pada acara tersebut adalah sebuah film pendek berdurasi 7 menit dengan judul “Kau Adalah Aku Yang Lain” dengan sutradara Anto Galon alias Sugiyanto.

Menilik dari tema tersebut—Unity in Diversity, nampaknya Polri mencoba menjadikan suasana kegaduhan dalam masyarakat yang berkaitan dengan berbagai isu SARA, khususnya pasca peristiwa penodaan agama oleh Ahok, yang berujung penjatuhan pidana selama dua tahun serta kembali dikumandangkan urgensinya pemahaman yang utuh mengenai Pancasila, sehingga muncul pula jargon-jargon “Saya Indonesia, Saya Pancasila”, sebagai suatu tema dari perhelatan tersebut.

Selain kasus Ahok, film berdurasi pendek tersebut pada akhirnya memang memunculkan kontroversi pro dan kontra dalam masyarakat. Kelompok pro dan kelompok kontra sudah dapat ditebak dengan pasti, oleh karena, komposisinya tidak berubah. Bahasa gaulnya: “Ya orangnya itu-itu aja!”

Menarik pernyataan Humas Polri dan si Sutradara serta para pendukungnya, yaitu meminta untuk memahami film tersebut jangan parsial tapi keseluruhan. Menurut mereka, dengan memahami keseluruhan maka akan memperoleh gambaran bahwa film tersebut ingin menunjukan betapa tingginya toleransi umat Islam.

Baiklah jika memang demikian, mari kita kaji dari aspek hukum, aspek agama dan aspek sosial. Benarkah demikian?

Sebagai seorang yang memiliki latar belakang hukum—khususnya Hukum Pidana, Saya selalu mengajarkan kepada mahasiswa-mahasiswa Saya bahwa dalam membangun suatu penalaran hukum haruslah berdasarkan kepada paradigma atau cara pandang tertentu. Paradigma dalam Ilmu Hukum seringkali disamakan dengan aliran atau mahzab bahkan filsafat dalam keilmuan hukum, sehingga sering pula disebut sebagai Filsafat Hukum.

Maka pertanyaannya adalah paradigma hukum apa atau filsafat hukum apa yang seharusnya digunakan dalam mengkaji setiap permasalahan hukum yang terjadi?

Dalam tataran yuridis normatif, terdapat beberapa teks otoritatif yang merujuk kepada Pancasila sebagai suatu paradigma hukum atau filsafat hukum. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48/2009) menegaskan “Peradilan negara menerapkan dan menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.” Kemudian ditegaskan pula dalam Pasal 2 Undang-Undnag Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 12/2011) yang menegaskan “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.”[2] Sedangkan dalam ranah Hukum Acara Pidana, dapat dicermati pada Konsideran Menimbang huruf a KUHAP yang menegaskan “bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Uraian tersebut di atas langsung merujuk kepada tataran filosofis yaitu sebagaimana ditegaskan dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menegaskan “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan Mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”

Dengan demikian, jelas bahwa paradigma atau cara pandang tertentu tersebut adalah Pancasila sebagai Filsafat Hukum dalam mengkaji setiap persoalan hukum di Indonesia khususnya dalam hal ini adalah Hukum Pidana.

Hingga sampailah kita kepada pertanyaan, apakah objek materia dari Pancasila sebagai suatu ajaran filsafat? Maka jawabannya adalah Manusia Indonesia. Maka, mengacu kepada objek materia tersebut tentunya kita akan kembali teringat mengenai konsep “Monopluralis” dari Notonagoro yang terdiri dari pertama, berdasarkan kedudukan kodrat Manusia Indonesia yang terdiri dari sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri sekaligus sebagai makhluk Tuhan; kedua, berdasarkan susunan kodrat Manusia Indonesia, yang terdiri dari unsur raga dan unsur jiwa; ketiga, berdasarkan sifat kodratnya, Manusia Indonesia, yang terdiri dari unsur individual dan unsur sosial.[3]

Ajaran dari Notonagoro tersebut membawa kita kepada pandangan dari maestro atau pakar filsafat yaitu Bernard Arief Sidharta dan Soediman Kartodiprodjo. Secara gamblang Bernard Arief Sidharta menegaskan bahwa titik tolak pandangan hidup bangsa Indonesia adalah keyakinan bahwa manusia itu diciptakan dalam kebersamaan dengan sesamanya; individu dan kesatuan pergaulan hidupnya (masyatakat) merupakan suatu kedwitunggalan. Jadi kebersamaan dengan sesamanya atau pergaulan hidup itu adalah unsur hakiki dalam eksistensi manusia. Unsur raga, rasa, dan rasio bersama-sama mewujudkan aspek individualisme dari manusia, dan unsur rukun mewujudkan aspek sosialitas dari manusia; aspek individualisme dan aspek sosialitas tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yang satu dari yang lainnya.[4]

Asas kerukunan atau “rukun”, menurut Soediman Kartodiprodjo merupakan alat pelengkapan bagi manusia, selain Raga, Rasa, dan Rasio, dalam kehidupan berkelompok, dan tidak sebagai makhluk yang terpisah satu sama lain, dan kemudian, karena sesuatu hal ingin hidup bersama, berdasarkan Asas Kekeluargaan yang merupakan inti jiwa dari Pancasila. Dalam konteks Asas Kerukunan tersebut, maka dikarenakan hidup berkelompok itu baru ada manfaatnya kalau hidup dengan Rukun, maka alat perlengkapan manusia ini hendak dinamakan Unsur Rukun dalam kehidupan manusia. Dengan demikian maka manusia itu terdiri dari empat unsur ini, yakni: Raga, Rasa, Rasio dan Rukun. Dengan Asas Kerukunan inilah manusia akan mencapai kebahagiaan dalam kehidupannya. Kalau manusia Indonesia melihat tujuan hidup manusia adalah hidup bahagia seperti dibentangkan tadi, maka caranya mencari jalan untuk sampai hidup bahagia itu, jalan untuk mempergunakan alat-alat perlengkapan hidupnya sebaik-baiknya, ialah cara musyawarah, cara mufakat. Cara musyawarah atau mufakat ini sebagai cara memperoleh kebahagiaan mengandung arti, diakui adanya atau mungkin adanya perbedaan antara manusia yang hidup berkelompok itu dalam mencari jalan yang menuju ke hidup bahagia tadi. Mengakui adanya perbedaan ini berarti mengakui adanya perbedaan dalam kepribadian masing-masing manusia yang berkelompok itu. Dan dengan tidak menyatakan bahwa salah seorang; jadi pendapat salah seorang itu akan menguasai (pendapat) orang-orang lainnya, melainkan harus diadakan muyawarah, mufakat; maka menurut pemikiran Bangsa Indonesia itu kepribadian individu, tidak saja diakui, tetapi pula dilindungi.[5] Sebagaimana Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa manusia sebagai pribadi maupun dalam kelompok pergaulan hidup mempunyai aneka macam kepentingan. Pada suatu ketika kepentingan itu mungkin berbeda bagi pribadi/kelompok yang satu dengan yang lainnya. Bahkan kepentingan itu dapat bertentangan adanya. Dalam hubungan yang sederajat dapat timbul masalah mayoritas dan minoritas dengan perbedaan kepentingan, tetapi manusia yang beradab akan mencegah atau mengurangi kemungkinan perbedaan itu menjadi meruncing sehingga pergaulan hidup dapat terpelihara dan tidak berubah menjadi pergumulan hidup.[6]

Lantas bagaimana mengolah berbagai macam kepentingan tersebut? Mengadopsi dari metode penafsiran yang dimiliki oleh Pancasila. Bagaimana menafsirkan Pancasila tersebut? Noor Ms Bakry memberikan metode penafsiran Pancasila terhadap sila-sila dengan menjelaskan bahwa Pancasila sebagai dasar filsafat negara merupakan satu kesatuan, bukan lima dasar negara, tetapi satu dasar negara yang terdiri atas lima unsur, susunannya tidak tunggal, tetapi majemuk tunggal. Kelima unsur tersebut bersama-sama merupakan bagian dari suatu kesatuan keseluruhan, dan merupakan bagian-bagian dalam hubungan keutuhan yang bertingkat, serta tiap bagian berkait-kaitan berhubungan erat satu dengan yang lain tidak terpisahkan. Kesatuan dalam Pancasila ini merupakan hal yang mutlak, sehingga unsur-unsurnya juga mutlak harus ada.[7] Jika mencermati pendapat tersebut, tentunya kita akan teringat dengan istilah lingkaran hermeneutis (hermeneutische zirkel) dari filsuf kontemporer mulai dari abad XVII sampai dengan abad XX. Apakah itu lingkaran hermeneutis (hermeneutische zirkel)? Menurut Bernard Arief Sidharta, lingkaran hermeneutis (hermeneutische zirkel) adalah gerakan bolak balik antara bagian atau unsur-unsur dan keseluruhan sehingga akan tercapai dan terbentuk pemahaman secara utuh. Dalam proses pemahaman ini, tiap bagian hanya dapat dipahami secara tepat dalam konteks keseluruhan, sebaliknya keseluruhan ini hanya dapat dipahami berdasarkan pemahaman atas bagian-bagian yang mewujudkannya.[8]

Uraian-uraian di atas, pada hakikatnya, menunjukan bahwa interpretasi yang didasarkan kepada Filsafat Hukum Pancasila, bukannya ingin melihat kepada keseluruhan semata, namun bagian-bagian pembentuk dari keseluruhan itu adalah penting juga. Sehingga, tidak akan ada keseluruhan tanpa adanya bagian-bagian, dan hanya mencermati bagian-bagian saja tidak akan sampai kepada memahami keseluruhan. Artinya, bagian-bagian yang merupakan pembentuk dari keseluruhan tersebut hendaknya memiliki kebertujuan yang sama dengan apa yang ingin dicapai dengan keseluruhannya.

Secara lebih sederhana, Saya mencoba mengillustrasikan dengan sebuah jam sebagai penunjuk waktu. Sebuah Jam, tidak akan dapat disebut jam bila tidak ada sistem yang menjalankan komponen-komponen di dalam Jam tersebut. Komponen-komponen dalam sebuah jam akan berjalan secara sendiri-sendiri dan sekaligus bersama-sama sehingga Jam tersebut dapat menunjukan fungsinya yaitu menunjukan waktu. Ketika, salah satu komponen dalam jam tersebut berjalan di luar dari alur kebersamaannya, maka akan mengakibatkan ketidaksinkronan antara fungsi penunjukan waktu dengan waktu yang sebenarnya. Misalnya, waktu seharusnya menunjukkan pada jam 12.00 namun karena ketidaksinkronan dalam sistem jam tersebut, maka ia menunjukan waktu jam 11.00, sehingga perlu di-setting ulang.

Atau, ketika salah satu komponen dari jam tersebut terdapat ada kerusakan, sehingga menyebabkan terhentinya sistem kerja dari komponen lain, maka dapat berakibat Jam tersebut tidak dapat melaksanakan fungsinya yaitu menunjukan waktu, atau dengan kata lain, Jam tersebut mati. Apakah Jam yang mati adalah sebuah jam? Jam yang mati tentunya tidak memiliki fungsi, sehingga tidak dapat diambil manfaatnya. Maka solusinya adalah diperbaiki atau menggantinya dengan membeli Jam baru.

Berdasarkan doktrin dan illustrasi di atas, mari kita letakkan keinginan Humas Polri dan si Sutradara agar kita dalam mencermati film pendek tersebut jangan parsial namun harus keseluruhan.

Pada akhir cerita, tokoh “Si Mbah” tersadarkan oleh nasehat dari orang lain yang ternyata juga Islam dan akhirnya tokoh “Si Mbah” ini menjadi sadar dan turut membantu jalannya mobil ambulance tersebut. Pesan yang ingin disampaikan adalah adanya orang yang tidak toleran dan ada orang yang toleran. Si toleran memberikan nasehat bahwa akibat ketidaktolerannya justru akan merusak keseluruhan.

Maka yang Saya pertanyakan adalah apakah pada bagian “Si Mbah” melarang mobil ambulance melewati pengajian tersebut bukan dari keseluruhan? Tentunya tidak akan ada keseluruhan cerita dari film tersebut tanpa adegan “si Mbah” tersebut. Bagian itu akhirnya menjadi sangat penting, agar maksud dan tujuan si Sutradara untuk sampai kepada bagian akhirnya tercapai. Oleh karena merupakan bagian yang penting, maka validitas dari bagian tersebut pula harus dipertanyakan.

Bagaimana menguji validitas dari bagian tersebut? Pertama, apakah scene tersebut berdasarkan fakta konkret ataukah hasil interpretasi sendiri dari si Sutradara? Kedua, apakah ada dalam konsep hukum Islam yang melegitimasi sikap seperti “Si Mbah” tersebut dalam konteks kehidupan yang pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para Shahabat? Ketiga, apakah si Sutradara dalam merancang bagian “Si Mbah” tersebut sudah berkonsultasi oleh Ahli Agama ataukah belum? Dan Keempat, apakah si Sutradara memiliki kompetensi dan kapabilitas dalam melakukan interpretasi konsep beragama tersebut?

Jika Asas Rukun yang merupakan manifestasi dari konteks kehidupan komunal dan merupakan “rem tangan” dari Asas Rasio-Rasa-Raga yang merupakan manifestasi dari sikap invidualistis, maka si Sutradara telah terjebak dalam kebebasan berekspresi yang bercorak egois-hedonis. Sehingga, keputusan si Sutradara untuk merancang film pendek tersebut justru mengabaikan kedamaian kehidupan komunal tersebut.

Dalam kaitannya dengan kontekstualisasi, maka validitas dari keseluruhan film tersebut—beserta bagian-bagiannya, dapat pula dipertanyakan. Misalnya, mengapa harus mempertontonkan perbedaan antara Islam dan Kristen? Bukankah, perkara Ahok dapat ditarik pelajaran oleh si Sutradara? Disinilah ketidakpekaan Divisi Humas Polri dan si Sutradara. Umat Islam di Indonesia masih belum sembuh dari luka menganga atas perbuatan Ahok—yang secara yuridis terbukti bersalah, dan beberapa peristiwa yang “dianggap” sebagai upaya kriminalisasi ulama. Isu-isu hukum seperti itu masih terasa gaungnya melalui viral media sosial.

Sebagai seorang yang memiliki latar belakang pendidikan hukum, tentulah Saya tidak memiliki kompetensi untuk secara arbiter memberikan penilaian terlebih dahulu bahwa konten dari film pendek tersebut melanggar konsep hukum Islam. Maka pertanyaannya adalah dari segi mana Saya harus berpendapat?

Roeslan Saleh dengan mengutip pendapat dari Van Hattum menjelaskan bahwa rumusan-rumusan delik tidak akan dapat diadakan gambaran yang sesempurna-sempurnanya mengenai aneka bentuk dari hidup ini. Hal tersebut dikarenakan rumusan-rumusan delik hanyalah fragmen yang dipisah-pisahkan dari hubungannya. Pembuat undang-undang tidak dapat berbuat lain selain hanya secara skema saja. perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam rumusan delik merupakan sekumpulan perbuatan yang pada umumnya dengan pidana. Karena rumusan fragmen dan skema maka di dalamnya termasuk perbuatan-perbuatan yang sebenarnya tidak di sana semestinya, oleh karena tidaklah merupakan perbuatan yang tercela atau tidak dibenarkan.[9] Uraian tersebut pada hakikatnya menginginkan bahwa dalam mengkaji suatu peristiwa hukum harus dikembalikan terlebih dahulu kepada hubungan awal yang terjadi dari peristiwa hukum tersebut. Maka, dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa konten dari film pendek tersebut bersinggungan dengan konsep muamalah dalam Hukum Islam.

Berdasarkan hal tersebut, Saya mengacu kepada Al Qur’an Surat An-Nisa ayat 59 yang menegaskan sebagai berikut:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ

تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُول

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan Uli al-Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnah).

 

Yang kemudian dipertegas dalam Hadis riwayat Imam Malik yang berbunyi:

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ

وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ (رواه مالك)

Artinya : Telah menceritakan kepadaku dari Malik telah sampai kepadanya bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Telah aku tinggalkan untuk kalian, dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya; Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya. (H. R. Imam Malik)

Pada kesempatan lain Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ

“Sebaik-baik manusia ialah pada generasiku, kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya.” (Hadits shohih. Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 3651, dan Muslim, no. 2533)

 

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wasallam juga bersabda:

عليكم بسنتي وسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِييْنَ مِنْ بَعْدِي ، تَمَسَّكُوا بها، وعَضُّوا عليها بالنَّوَاجِذِ ،وإيَّاكُم ومُحْدَثَاتِ الأمورِ؛ فإِنَّ كلَّ بدعةٍ ضلالةٌ

Wajib bagi kalian untuk berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafa ar rasyidin sepeninggalku. Peganglah ia erat-erat, gigitlah dengan gigi geraham kalian. Jauhilah dengan perkara (agama) yang diada-adakan karena setiap bid’ah adalah kesesatan” (HR. At Tirmidzi no. 2676. ia berkata: “hadits ini hasan shahih”).

Terdapat pula hadist lain yang disampaikan oleh Ubadah bin Shamit Radhiyallahu ‘anhu meriwayatkan, bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:[10]

لَيْسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ لَمْ يُجِلَّ كَبِيرَنَا وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ

Artinya: Bukan termasuk ummatku, siapa yang tidak memuliakan orang yang lebih tua, menyayangi orang yang lebih muda dan mengetahui hak-hak orang alim.

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam juga mewariskan misi perjuangan kepada generasi penerus beliau, yakni para ulama dari masa ke masa. Mereka, para ulama adalah pewaris para nabi. Sebagaimana rasulullah bersabda:[11]

“Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, akan tetapi ilmu. Barangsiapa mengambilnya, maka ia mengambilnya dengan bagian sempurna” (HR. Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Hibban).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka—secara hierarkhi, pihak yang memiliki kompetensi terhadap permasalahan keagamaan adalah Rasulullah SAW, para Shahabat masa pasca Rasulullah SAW meninggal, para Shahabat dari para Shahabat masa Rasulullah, kemudian Ulama. Maka, pada tahap akhir tersebut Ulama lah yang memiliki kompetensi dalam melakukan interpretasi terhadap permasalahan Hukum Islam. Oleh karena itu, sebelum masuk kepada pembahasan hukum nasional, Saya terlebih dahulu mengutip pendapat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap film pendek tersebut.

Tengku Zulkarnain selaku Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyesalkan film ‘Kau adalah Aku yang Lain’ yang diunggah di akun Facebook Divisi Humas Polri. Tengku menilai, konten dari film tersebut telah menciderai umat Islam.[12]

Menurut Ketua Dewan Pertimbangan dan Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsudin, video tersebut berpotensi mendeskreditkan islam dan umat muslim. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah dua periode mengatakan, video berdurasi tujuh menit itu jelas menyakiti hati umat Islam. Din Syamsudin menganggap video tersebut memberi penggambaran bahwa umat islam adalah agama yang intoleran.[13]

Sampai pada titik ini, bagi Saya telah terkonfirmasi mengenai pandangan ulama terhadap film pendek tersebut. Sehingga, inilah titik poiint pendapat hukum dapat masuk. Oleh karena itu, seorang Sarjana Hukum tidak dapat secara arbiter (sewenang-wenang) berpendapat secara langsung mengkaji dari sisi hukum positif.

Dengan demikian, secara yuridis normatif, dengan mengacu kepada pandangan ulama-ulama tersebut, maka film pendek tersebut memasuki ranah Hukum Pidana sebagaimana termuat dalam Pasal 156 KUHP dan Pasal 156a KUHP. Dalam hal ini, yang menjadi menarik perdebatan secara akademis adalah eksistensi dari Pasal 156a KUHP—pasal yang sama digunakan untuk mendakwa Ahok.

Interpretasi terhadap Pasal 156a KUHP tidaklah dapat dipisahkan dari hukum asalnya yaitu Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU No. 1/PNPS/1965). Mengacu kepada Pasal 4 UU No. 1/PNPS/1965 menegaskan sebagai berikut:

“Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 156a

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

  1. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
  2. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.”

Apabila dikaji dari kemuncullan Pasal 156a KUHP tersebut, maka diketahui bahwa teks otoritatif tersebut bukanlah pasal yang berasal asli dari Belanda, oleh karena, KUHP yang ada saat ini merupakan terjemahan dari Wetboek van Strafrecht (W.v.S) voor Nederlands Indie (v.N.I) yang berdasarkan asas konkordansi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau KUHP sebagai hukum nasional. Dimana pada hakekatnya W.v.S.v.N.I. yang kini lebih dikenal dengan nama KUHP adalah Code Penal dari Perancis yang diambil alih oleh Belanda, karena Belanda pernah dikuasai (dijajah) Perancis. Dari 4 buku Code Penal kemudian dijadikan 3 (tiga) buku W.v.S.v.N., yang diteruskan ke Indonesia berdasarkan asas konkordansi dan kini dikenal sebagai KUHP dengan 3 buku (algemeene bepalingen, misdrijven en overtredingen). Oleh karena itu, dalam mengkaji Pasal 156a KUHP adalah sangat berbeda dengan pasal-pasal yang lain dalam KUHP.

Nuansa politik hukum KUHP pada umumnya diliputi dengan semangat individualistis, sedangkan Pasal 156a KUHP tersebut memiliki semangat Pancasila. Hal tersebut dapat dicermati melalui nomenklatur dari UU No. 1/PNPS/1965 yaitu “Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama” yang terfokus pada konsep pencegahan. Sehingga wajar dalam penyusunan redaksional dimulai suatu pelarangan terhadap siapapun dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu (vide Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965).

Sehingga, kegiatan menafsirkan—dalam bentuk apapun, terhadap suatu agama tidak boleh bertentangan dengan pokok-pokok ajaran agama yang diinterpretasikan tersebut. Darimanakah kita mengetahui bahwa kegiatan menafsirkan/interpretasi tersebut bertentangan dengan pokok-pokok ajaran agama tersebut? Tentunya berasal dari pandangan dari para pemuka/ulama dari agama tersebut, dan bukan dari Akademisi Hukum Pidana ataupun Praktisi Hukum Pidana. Lantas, bagaimana memprosesnya ketika Ulama telah bersuara atau berpendapat bahwa film tersebut tidak sesuai dengan konsep pokok-pokok ajaran hukum islam?

Semangat ke-Pancasila-an begitu kental dalam UU No. 1/PNPS/1965 tersebut melalui kata “pencegahan”, sehingga makna dari kata tersebut jelas menginginkan adanya suatu kedamaian dan kerukunan yang tercipta dalam kehidupan komunal di Indonesia. Maka, menjadi wajar ketika pembentuk UU No. 1/PNPS/1965 menempatkan secara bersama-sama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri memberikan peringatan keras dalam bentuk “Keputusan Bersama” agar perbuatan tersebut dihentikan (vide Pasal 2 UU No. 1/PNPS/1965). Namun, apabila Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri tersebut tidak dilaksanakan, maka baru memasukkin ranah Hukum Pidana (vide Pasal 3 UU No. 1/PNPS/1965) dengan ancaman pidana lima tahun.

Berdasarkan UU No. 1/PNPS/1965 tersebut, maka pihak Kepolisian tidak dapat secara absolut dan arbiter masuk untuk menyelesaikan peristiwa hukum tersebut, baik dengan adanya laporan maupun tanpa adanya laporan. Oleh karena, khusus Pasal 156a KUHP tersebut telah memiliki hukum formil tersendiri. Sehingga, proses penanganan oleh Polri tanpa adanya “Keputusan Bersama” tersebut menjadikan proses hukum yang cacat hukum karena mengandung cacat formil.

Polemik yang muncul kemudian, apakah hilang kesalahan tersebut dengan apabila si pelaku yang diduga melakukan perbuatan tersebut telah secara inisiatif melakukan permintaan maaf?

Prof. Syaiful Bakhri menegaskan bahwa kasus ini tidak dapat dipidanakan, dengan alasan petama, si pembuat film sudah menyampaikan permintaan maaf dan menyatakan bahwa dirinya tidak ada niatan untuk memojokan ummat Islam di Indonesia, kedua, Polri telah menarik film tersebut dari akun resminya sehingga tidak bisa dipersoalkan lagi, dan ketiga, kasus film KAAL tidak bisa dipidana karena unsurnya tidak terpenuhi yaitu kesengajaan atau niat dan korban. Lebih lanjut Prof Syaful Bakhri menegaskan “Korbannya siapa? Ini baru perasaan, yang ada dalam hati, masih abstrak.”[14]

Mari kita kaji pendapat Beliau tersebut.

Ketidaksepakatan Saya yang pertama adalah bahwa UU No. 1/PNPS/1965 memang bukan bertujuan pemidanaan—sebagai konsekuensi dari penggunaan kata “Pencegahan”, sehingga tujuan hukum yang ingin dicapai adalah kedamaian melalui peringatan keras dalam bentuk Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. Sehingga proses hukum yang Saya maksudkan adalah proses pelaporan kepada ketiga institusi tersebut, dan bukan pelaporan kepada Kepolisian. Apakah kemudian dengan meminta maaf kemudian selesai persoalan? Tentunya Saya mengingatkan bahwa dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 59 menegaskan sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.” (QS. An Nisa’ [4] : 59)

Frasa “Ulil Amri” bermakna “Pemimpin”, sehingga sebagai ummat Islam yang diwajibkan mentaati pemimpin karena merupakan tuntutan keimanan. Maka, ketertundukan terhadap UU No. 1/PNPS/1965 pula merupakan suatu kewajiban sebagai manifestasi dari ketaatan terhadap produk hukum yang disahkan dan diundangkan oleh Pemimpin di Indonesia. Oleh karena itu, menjadi wajib hukumnya bagi setiap ummat Islam untuk melakukan pelaporan dan meminta agar kasus tersebut diproses yang diajukan kepada ketiga Institusi tersebut. Justeru akan menjadi zalim ketika kasus ini dilaporkan ke Kepolisian, karena memang perintah dari UU No. 1/PNPS/1965 adalah demikian adanya.

Makna dari pelaporan tersebut adalah munculnya suatu kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia—khususnya yang beragama islam, bahwa secara hukum positif telah dinyatakan sebagai kegiatan terlarang. Sehingga akan menjadi pembelajaran bagi orang-orang setelahnya, agar berhati-hati dalam berekspresi.

Ketidaksepakatan Saya yang kedua adalah permasalahan terpenuhinya unsur niat adalah berkaitan dengan perihal yang harus dilakukan dalam proses pembuktian. Oleh karena itu, tidak ada seorangpun yang dapat memberikan penilaian terhadap terpenuhi atau tidak terpenuhinya suatu niat diluar proses pembuktian di persidangan pidana. Hal yang sama sebenarnya pada proses peradilan dalam ranah peradilan pidana, dimana Kepolisian maupun Kejaksaan dalam memproses seseorang yang diduga sebagai tersangka tindak pidana, hanya beranjak dari interpretasi/penafsiran atas alat-alat bukti yang ditemukan dan dikumpulkan untuk dibuktikan di dalam persidangan. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari Pasal 66 KUHAP bahwa Tersangka/Terdakwa tidak dibebankan pembuktian. Maka, hakimlah yang memiliki kewenangan untuk menyatakan apakah niat tersebut terbukti ataukah tidak terbukti. Namun demikian, dalam kasus film pendek ini, pembuktian awal terpenuhinya suatu niat berada pada ketiga institusi (Menteri Agama, Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri) tersebut.

Ketidaksepakatan Saya yang ketiga adalah statement Prof. Syaiful Bakhri yang mempertanyakan siapakah korbannya dan permasalahan ini hanya permasalahan perasaan dan masih abstrak. Dalam hal ini, guna membangun penalaran hukum maka Saya kembali kepada konsep negara hukum, mengharuskan adanya pengakuan normatif dan empirik terhadap prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi dan segala kehidupan, baik kehidupan bernegara, kehidupan berbangsa, maupun kehidupan bermasyarakat harus didasarkan kepada hukum. Artinya, segala tindakan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tersebut harus ada dan berlaku terlebih dahulu atau mendahului perbuatan yang dilakukan.[15] Demikian pula diungkapkan oleh Abdulkadir Muhammad berkaitan dengan pola kerja Ilmu Hukum yang memiliki sifat normatif dengan memola yang berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.[16] Tak jauh berbeda dengan pandangan dari Bernard Arief Sidharta dalam kaitannya fungsi sistematisasi eksternal, maka pengembangan ilmu hukum sudah dilakukan dengan mengacu pada strategi ilmu sosial yang akan memungkinkan ilmu hukum menjadi hidup dan relevan terhadap dinamika kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun, pengolahan akhir sebagai masukan tersebut tetap hanya dapat dilakukan dengan menggunakan metode normatif (doktrinal) yang mengacu pada nilai dan kaidah. Bagaimanapun ilmu hukum dalam pengembanannya selalu harus mengacu atau berintikan rasionalitas nilai dan rasionalisasi berkaidah tanpa mengabaikan rasionalitas-efisiensi dan rasionalitas kewajaran.[17]

Berdasarkan pandangan-pandangan tersebut, maka suatu penalaran hukum selalu berbasis kepada sumber hukum formil yang tertinggi yaitu Undang-Undang. Sehingga, dalam hal ini kita harus kembali kepada konstruksi hukum yang dibangun dalam UU No. 1/PNPS/1965. Dimana dalam Pasal 4 UU No. 1/PNPS/1965 yang diwujudkan dalam Pasal 156a KUHP menggunakan frasa “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan “perasaan” atau melakukan perbuatan…”

Maka kembali kepada pandangan dari Soediman Kartodiprodjo dan Bernard Arief Sidharta, bahwa Asas Rasa merupakan manifestasi dari asas individualistik yang harus disesuaikan dengan Asas Rukun yang bersifat komunal. Sehingga, secara filosofis, Asas Rasa tersebut tidak dapat secara absolut bersembunyi di balik kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, UU No. 1/PNPS/1965 memang bertujuan untuk melakukan pembatasan terhadap pengungkapan perasaan yang melanggar perasaan agama orang lain. Apakah hal tersebut bersifat abstrak? Memang bersifat abstrak, lantas dimana sifat konkretnya, hal tersebutlah yang memunculkan teori-teori penafsiran dalam proses penemuan hukum yaitu konkretisasi nilai-nilai abstrak dari peraturan perundang-undangan terhadap peristiwa konkret. Dan hal tersebut merupakan ranah dari proses peradilan pidana.

Melalui kajian ini, Saya pribadi berharap agar pembahasan mengenai setiap permasalahan hukum tidak hanya sekedar dilacak dari perundang-undangan semata. Namun, pengkajiannya harus sampai kepada akar filosofi bangsa Indonesia.

 

[1] Dosen/Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Mahasiswa tingkat akhir Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya. Tulisan ini merupakan pendapat pribadi dan bukan pendapat institusi dimana penulis bernaung.

[2] Ketentuan ini sebelumnya diatur dalam Pasal 1 ayat (3) TAP MPR No. III Tahun 2000 menegaskan bahwa “Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.”

[3]   Notonagoro, Pancasila Ilmiah Populer, Jakarta : CV.Pantjuran Tudjuh, 1971, hlm. 94-105

[4]  Bernard Arief Sidharta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Bandung: Mandar Maju, 2009, hlm. 173-174.

[5] Achmad Suhardi Kartodiprodjo, et.al, Prof Mr. Soedirman Kartodiprodjo tentang Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, (unpublished), Bandung/Jakarta: tanpa penerbit, 2009, hlm. 57-60.

[6] Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Renungan Tentang Filsafat Hukum, Jakarta: Rajawali Press, 1985, hlm. 85.

[7] Noor Ms. Bakry, Pancasila. Yuridis Kenegaraan, Yogyakarta: Liberty, 2001, hlm. 46-47.

[8]   Bernard Arief Sidharta, Ilmu Hukum Indonesia. Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Yang Sistenatik Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013, hlm. 35.

[9] Roeslan Saleh, Sifat Melawan Hukum Perbuatan Pidana, Jakarta: Aksara Baru, 1987, hlm. hlm. 17.

[10] https://almanhaj.or.id/5994-hukum-mengolokolok-ulama-dan-orangorang-shalih.html

[11] Muhammad Santoso, Renungan Maulid: Meninggalkan Ulama Tanda Akhir Zaman, Sumber: http://batam.tribunnews.com/2014/01/14/meninggalkan-ulama-tanda-akhir-zaman, diakses pada tanggal 3 Juli 2017.

[12] “Ini Tanggapan MUI Tentang Film Kau Adalah Aku Yang Lain”, Sumber: https://www.inspiradata.com/ini-tanggapan-mui-tentang-film-kau-adalah-aku-yang-lain/, diakses pada tanggal 3 Juli 2017.

[13] “Film Berbau SARA Tersebar, Din Sesali Keterlibatan Polisi”, Sumber: https://www.netizenplus.com/id/10509/film-berbau-sara-tersebar-din-sesali-keterlibatan-polisi/, diakses pada tanggal 3 Juli 2017.

[14] “Prof. Syaiful Bakhri: Kasus Film KAAL Tidak Bisa Dipidanakan”, Sumber: http://tengokberita.com/prof-syaiful-bakhri-kasus-film-kaal-tidak-bisa-dipidanakan.html, diakses pada tanggal 3 Juli 2017.

[15] Rachmat Trijono, Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2014, hlm. 45.

[16] Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52.

[17] Bernard Arief Sidharta, Refleksi Tentang……Op.cit., hlm. 193-194.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s