Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum (Widodo Dwi Putro)

Artikel ini hanya merupakan ringkasan, dimana penyajiannya dilakukan secara bertahap.

Note: Jika terdapat kelimat atau kata yang berwarna MERAH, maka itu adalah tambahan dari Kami

BAB I

PENDAHULUAN

 

Dalam paradigma Positivisme Hukum, undang-undang atau keseluruhan peraturan perundang-undangan dipikirkan sebagai suatu yang memuat hukum secara lengkap sehingga tugas hakim tinggal menerapkan ketentuan undang-undang secara mekanis dan linear untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat, sesuai bunyi undang-undang.[1] Sehingga, terdapat 5 (lima) alasan yang melandasi kritik terhadap paradigma positivisme hukum diperlukan, yaitu:[2]

  1. Penelitian terhadap paradigma hukum secara filosofis belum dilakukan secara sungguh-sungguh, bahkan boleh dikatakan belum dimulai sama sekali. Padahal suatu paradigma yang dianut seorang hakim sangat berpengaruh terhadap putusan yang akan dijatuhkan. Biasanya hakim lebih mengandalkan penafsiran gramatikal bahkan cenderung tekstual secara leksikal.[3]

Paradigma hukum mengalami stagnasi di mana Positivisme Hukum sebagai suatu paradigma tidak pernah mengalami apa yang disebut Thomas Kuhn sebagai “anomali”. Artinya, paradigam Positivisme Hukum terus bertahan dalam kemapanan (normal science) dari generasi ke generasi dalam bentuk praktik hukum.[4]

  1. Ajaran Positivsime Hukum menempatkan hakim hanya sebagai corong undang-undang, tidak memberikan ruang kepada hakim sebagai subyek yang kreatif.

Pada saat kritis hukum sekarang ini, kita membutuhkan keberanian hakim untuk melakukan lompatan progresif keluar dari tawanan asas-asas, logika-logika, dan doktrin-doktrin konvensional. Hanya dengan itu, pengadilan dapat bertindak kreatif dan tidak submisif.[5]

  1. Ajaran Positivisme Hukum menggambarkan hukum sebagai wilayah yang steril, terpisah dari moral. Doktrin Kelsenian, bahkan menampik keberadaan ilmu hukum yang terkontaminasi anasir-anasir sosiologis, politis, ekonomis, historis dan sebagainya. Doktrin hakim seperti itu, tidak lepas dari kerangka disiplin ilmu hukum. Dalam disiplin ilmu hukum, sekurang-kurangnya ada tiga tataran disiplim ilmu, yaitu Dogmatika Hukum (rechtsdogmatiek), Teori Hukum, dan Filsafat Hukum.[6]

Filsafat Hukum disingkirkan dalam kajian Ilmu Hukum dikarenakan dianggap sebagai ilmu filsafat yang mempelajari hukum. filsafat hukum dianggap bukan merupakan ilmu hukum yang murni dan otentik sebagai ilmu hukum yang berbicara tentang teks-teks aturan hukum. Teori Hukum dipersempit menjadi ilmiah positif dan tidak lagi interdisipliner, dimana objek kajiannya hanya berupa struktur dasar, asas-asas dasar, dan pengertian-pengertian dasar yang ada dalam sistem hukum positif. Penalasan hakim berada dalam wilayah rechtsdogmatiek dimana objek telaah hakim adalah norma-norma positif dalam sistem hukum positif, yang lebih khusus lagi adalah sistem perundang-undangan.[7]

Para penganut Positivisme Hukum benar-benar menganggap kebenaran Ilmu Hukum dan Praktik Hukum telah final pada garis positivisme hukum. Positivisme Hukum yang ingin memurnikan ilmu hukum dengan membersihkan dari anasir-anasir non hukum membawa ilmu hukum cenderung mereduksi masalah hukum yang kompleks menjadi sesuatu yang sederhana, linier, mekanis, dan deterministik sehingga melemahkan daya nalar hukum dan antisipasi hukum terhadap perkembangan masyarakat.[8]

Disadari atau tidak, cara pandang yang linier dan mekanis tersebut memiskinkan daya nalar sarjana-sarjana hukum di Indonesia.  Oleh karena itu, memasung paradigma hakim kepada satu pendekatan aliran pemikiran tertentu, tidak sejalan dengan sifat hukum sebagai ilmu praktis, normologis otoritatif.[9]

  1. Dalam tradisi hukum civil law, peran pemerintah dan parlemen sangat dominan dalam pembuatan hukum yang berupa peraturan-peraturan tertulis. Sementara hakim hanya corong undang-undang dan dilarang untuk menciptakan hukum, oleh karena mayoritas hakim berada dalam pemikiran mainstream law as it is written in the book.

Pengadilan dalam sistem hukum yang lebih cenderung ke tradisi kontinental serta dominasi paradigma Positivisme Hukum, tidak memberikan ruang yang cukup pada pengadilan untuk menjadi suatu institusi yang mampu menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Secara ontologis, dalam masyarakat yang majemuk, pemaknaan hukum dalam arti norma-norma positif meski menjadi sumber utama, tetapi jelas bukan satu-satunya. Hal tersebut berarti, dalam masyarakat yang majemuk untuk memberikan rasa keadilan, hakim tidak cukup menjadi corong undang-undang, melainkan harus membuka mata dan telinga untuk melihat dan mendengar denyut jantung masyarakat sebelum menjatuhkan putusan.[10]

  1. Ajaran Positivisme Hukum memberikan pemahaman kepada hakim bahwa hukum semata-mata hanya berurusan dengan norma-norma, tidak mempermasalahkan apakah substansinya adil atau tidak, dan juga tidak mempersoalkan implikasi socio yuridis nya.[11]

Kelemahan-kelemahan ajaran Positivisme Hukum adalah sebagai berikut:[12]

  1. Asumsi tentang kepastian hukum. Ilmu hukum dogmatis yang berpegang teguh pada sistem hukum positif memerlukan kepastian agar suatu aturan dapat ditegakkan segera setelah norma hukum tersebut dinyatakan berlaku. Sehingga memunculkan Teori Fiksi, yang justru menghindari kebenaran-kebenaran yang secara empiris dapat dibuktikan kebenarannya.
  2. Asumsi mengenai realitas objektif. Subjek harus terpisah dari objek. Jarak tersebut diperlukan agar penafsiran subjektif dapat diminalisasi. Padahal, di dalam Ilmu Hukum Dogmatis, penalaran adalah kegiatan berfikir dari subjek hukum yang terikat pada lingkaran kebudayaan tertentu, sehingga mudah terjebak kepada realitas subjektif pemegang kekuasaan politik.
  3. Asumsi tentang reduksionisme. Reduksi terhadap objek telaah Ilmu Hukum Dogmatis adalah norma-norma positif, yang lebih khusus lagi adalah sistem perundang-undangan. Akibatnya menimbulkan pemahaman yang tidak utuh tentang hukum.
  4. Asumsi tentang deterministik, yaitu keteraturan dunia berdasarkan sebab-akibat yang bersifat linier. Prinsip yang lebih tepat adalah imputasi.
  5. Asumsi tentang bebas nilai. Nilai-nilai menurut Positivisme Hukum, tidak ada kaitannya dengan objek karena nilai-nilai adalah moralitas, sementara Positivisme Hukum hanya berkaitan dengan materi. Hal tersebut justru tidak sejalan, karena rechtsdogmatiek sebagai ilmu praktis membutuhkan evaluasi terus menerus dari kenyataan-kenyataan sosial.

bersambung…………….

 

[1] Widodo Dwi Putro, Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, hlm. 1.

[2] Ibid.

[3] Ibid., hlm. 2.

[4] Ibid., hlm. 3.

[5] Ibid., hlm. 4.

[6] Ibid., hlm. 4.

[7] Ibid., hlm. 5.

[8] Ibid., hlm. 5.

[9] Ibid., hlm. 6.

[10] Ibid., hlm. 7.

[11] Ibid.

[12] Ibid., hlm. 9-10.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s