Hukum Sebagai Suatu Sistem (Lili Rasjidi)

BAB I

PENDAHULUAN

 

  1. Urgensi Teori Sistem Hukum

Formulasi sains modern yang dibangun di atas logika murni oleh Rene Decrates telah membawa berbagai akibat buruk yang sangat luas terhadap dimensi ontologi, aksiologi dan epistemologi ilmu pengetahuan. Pengertian ilmu pengetahuan dibatasi pada cabang-cabang ilmu alam (natural science) semata, dan pengertian epistemologi ilmu pengetahuan dibatasi pada pengertian metode-metode eksperimental belaka. Cabang-cabang ilmu pengetahuan yang tidak berobjek benda-benda alam dan tidak menggunakan metode-metode eksperimental dianggap bukan sains. Penegasan ontologi ilmu pengetahuan dilakukan dengan ukuran-ukuran ilmu alam dan penegasan epistemologi dilakukan dengan menggunakan batasan metode eksperimental. Sehingga berakibat terputusnya hubungan cabang-cabang sains dengan ilmu pengetahuan pada umumnya sebagai rumah besar genus-nya dan mengendornya aspek aksiologis.[1]

Filsafat Rene Decrates atau Filsafat Cartesian, selain diakui memang memberikan dampak positif, namun pula memunculkan dampak negatif terhadap eksistensi dan perkembangan sains, selain itu juga telah mengakibatkan pengaburan terhadap karakteristik sains secara keseluruhan. Salah satu pengaruh yang paling menonjol dari Cartesian adalah mengaburnya status saintifik cabang ilmu pengetahuan yang berobjek bukan benda alam, seperti Ilmu Sosial, Ilmu Hukum, Ilmu Kebudayaan, dan ilmu-ilmu yang berobjek manusia (human sciences) lainnya. Dua akibat menonjol dari luasnya pengaruh Cartesian adalah sebagai berikut:

  1. Timbulnya sikap pengingkaran terhadap status saintifik ilmu-ilmu non-alamiah di kalangan ilmuwan ilmu alam. Sikap ini berjalan seiring dengan sikap kultus yang subjektif terhadap ilmu alam dengan anggapan bahwa ilmu alam-lah satu-satunya cabang ilmu yang berhak menyandang status sains karena objek dan metodenya.

Sikap demikian beranjak dari kekeliruan dalam terhadap cara pandang terhadap objek yang dibatasi kepada dapat atau tidaknya objek tersebut diuji secara eksperimental dan bukan disandarkan kepada ukuran berapa banyak suatu metode mampu mengungkap kelengkapan karakteristik objek itu.[2]

  1. Timbuknya reaksi yang kuat dari kalangan ilmuwan kehidupan manusia untuk membuktikan sifat saintifik dari cabang-cabang ilmu mereka. Reaksi ini dapat diklasifikasikan dalam dua bentuk, yaitu:
  • Mereka yang membuktikan dengan cara menggunakan metode-metode otonom, sesuai dengan cabang ilmunya,
  • Mereka yang membuktikan dengan cara menerapkan metode-metode ilmu alamiah ke dalam ilmu-ilmu kehidupan manusia.

Metode ilmu alamiah merupakan metode yang umum digunakan pada setiap cabang ilmu kehidupan manusia. Walaupun tidak keliru sama sekali, namun pembuktian melalui metode ilmu alamiah sering diserai usaha untuk memekaniskan manusia. Sehingga, bersamaan dengan penggunaan Metode Ilmu Alamiah tersebut berlangsung pula proses pengingkaran terhadap keutuhan karakteristik manusia sebagai objek ilmunya. Akibatnya adalah memunculkan kebenaran semu, kehilangan nilai aksiologisnya, dan tidak memberikan manfaat bagi kehidupan manusia,[3]

  1. Akibat dari Cartesian terhadap epistemologis ilmu hukum dengan pendekatan mekanis analitis tersebut adalah dominasi teori dan pendekatan hukum murni dalam analisis hukum. sehingga banyak orang memandang hukum sekedar sistem norma belaka,
  2. Pada dimensi ilmu hukum, terjadinya proses reduksi hukum ke dalam perspektif normatif telah mengakibatkan hal-hal yang serius senada dengan persoalan yang dihadapi oleh cabang-cabang ilmu pengetahuan modern umumnya. Dimana keberadaan (ontologi) hukum menjadi kabur, metodologinya beraneka ragam dan tanpa ketegasan dan akhirnya ilmu hukum gagal untuk menjawab persoalan-persoalan hukum praktis yang cenderung bersifat dinamis dan progresif.[4]

Pada masa postmodernism atau pasca-Cartesian pada abad XX dikenal suatu metode yang disebut Metode Organis yang kemudian lebih dikenal dengan metodologi sistem. Metode sistem bukanlah metode yang baru, karena akarnya dapat dilacak hingga sampai kepada peradaban Romawi. Kemudian diperkenalkan kembali oleh Alfred North Whitehead dan terutama oleh kebanyakan ahli biologi.

Alasan utama munculnya pendekaran metode sistem ini adalah:

  1. Pendekatan sistem merupakan metode semi-metafisika, yaitu disamping memiliki kemampuan untuk menggambarkan keutuhan karakteristik objek dan memiliki kemampuan menganalisis terhadap setiap komponen objek,
  2. Faktor pendekatan sistem senantiasa mempertimbangkan faktor keterhubungan suatu objek secara internal dan eksternal,
  3. Pendekatan dengan metode sistem lebih representatif untuk ontologi, epistemologi dan aksiologi ilmu pengetahuan, sesuai dengan karakteristik essensialnya.[5]

 

  1. Dasar Pendekatan

Gagalnya suatu paradigma untuk menjawab masalah tertentu dari suatu kurun waktu tertentu, bukanlah alasan penyebab yang dapat mengakibatkan tersingkirnya suatu paradigma dari totailtas konstelasi ilmu dan kehidupan manusia. Dengan mengangkat Paradigma Hukum Alam sebagai contohnya, d’Entreves menyatakan “it was declared to be dead, never to rise again form its ashes. Yet natural law has survived ans still call for discussion…..natural law to have served the cause of humanity well.”

Paradigma Hukum Alam tetap hidup dan menjalankan fungsinya. Kendatipun pada masa-masa berikutnya Paradigma Hukum Alam mendapat desakan kuat dari asumsi-asumsi kritis Paradigma Positivisme Hukum, namun Paradigma Hukum Alam tetap bertahan dalam dominasi eksistensialnya.

Asumsi dari Paradigma Positivisme Hukum terhadap Paradigma Hukum Alam justru telah semakin mempertegas wilayah khas Paradigam Hukum Alam. Penerimaan negara-negara dan masyarakat internasional modern terhadap prinsip-prinsip utama Paradigma Hukum Alam merupakan pembuktian sederhana yang dengan mudah menjernihkan kekeliruan cara pandang Paradigam Positivisme Hukum terhadap Paradigma Hukum Alam, yang pada sisi lain sekaligus menjernihkan eksistensi Paradigma Hukum Alam dalam konstelasi teori dan kehidupan manusia.

Hal yang serupa juga dapat diamati pada konstinuitas dominasi Paradigam Posivitisme Hukum. kendatipun mendapat goncangan eksistensial yang sangat hebat, sebagai akibat tajamnya argumentasi-argumentasi kritis yang dilemparkan oleh para penganut Paradigma Hukum Realis-Pragmatis pada abad XIX, namun Paradigam Posivitisme Hukum tetap mendominasi wiliyah khasnya sejak abad XIX bahkan menjadi paradigma dominan yang menguasai pemikiran dan konsepsi-konsepsi hukum di berbagai negara.[6]

Benarlah pandangan Henry Bergson yang menyatakan pertumbuhan ilmu sebagai proses koreksi berkesinambungan yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini, darimana suatu gejala kekinian dapat dipahami melalui pemahaman terhadao gejala yang mendahuluinya. Oleh Henry Bergson, proses ini disebut proses evolusi kreatif (creative evolution). Sedangkan Thomas S. Kuhn menyebut proses itu sebagai Scientific Recolution, sementara dengan penekanan perhatian pada aspek polarisasi terstabilitasnya yang ketat dan aspek fungsionalnya dalam suatu teori bagi pemecahan masalah, Karl R. Popper menyebutnya proses penyingkiran kesalahan (an error elimination).[7]

Munculnya pemahaman terhadap hukum melalui reduksi hukum normatif menjadikan urgensi dan validitas atas pehamanan tersebut terletak pada beberapa alasan yang bersifat faktual dan teoretis, yaitu antara lain:

  1. Reduksi normatif terhadap hukum, sebagai objek ilmu hukum, telah mengakibatkan pengaburan batas-batas ruang lingkup kajian terhadap hukum sebagai suatu objek ilmu (hukum) yang utuh,
  2. Reduksi terhadao hukum secara demikian itu telah mengakibatkan keterputusan hubungan antara norma hukum dengan unsur-unsur hukum lainnya yang secara nyata merupakan bagian tak terpisahkan dari proses hukum sebagai suatu keutuhan,
  3. Pemutusan norma hukum secara demikian itu telah mengakibatkan menyempit dan terbatasnya ruang lingkup kajian ilmu hukum,
  4. Reduksi secara demikian telah merusak polarisasi pemahaman hukum sebagai objek sains dan pemahaman hukum sebagai gekala praktis,
  5. Reduksi secara demikian telah memerosotkan daya dukung ilmu hukum terhadap tuntutan kebutuhan praktis, sebagai akibat gagalnya analisis hukum untuk menggambarkan proses hukum dan akibat-akibat proses itu secara utuh,
  6. Akibat-akibat reduksi normatif terhadap hukum yang bersifat semakin multi-aspek (teori, praktek dan proses) mencerminkan suatu tuntutan kebutuhan yang sangat serius terhadap suatu paradigma yang mampu menggambarkan hukum dan proses hukum secara utuh. Gejala kebutuhan ini semakin menguat, jika dikaitkan dengan keajegan ilmu hukum sebagai suatu sistem pengetahuan yang akan menentukan keajegan ontologis, epistemologis, dan aksiologisnya dalam perspektif statusnya sebagai ilmu yang diharapkan mampu meningkatkan sifat manusiawi dari manusia,
  7. Hanya berdasarkan pemahaman polaritas terhadap perkembangan itulah dapat disusun suatu pendekatan dan desain sistem hukum yang mampu secara benar (logic), sesuai dengan kenyataan (objective) dan sistematis dalam menggambarkan hukum sebagai objek ilmu hukum secara utuh.[8]

Penerapan gejala reduksi normatif terhadap hukum oleh ahli-ahli ilmu politik dan ilmuwan ilmu sosial, pada satu sisi telah menyederhanakan pola interaksi dan fungsi hukum dalam pola interkasi masyarakat, dan pada sisi lainnya, struktur sistem hukum yang dihasilkan telah menggiring hukum ke dalam suatu bentuk reduksi normatif yang akhirnya hanya menggambarkan hukum sebagai sistem norma belaka. Akibat serupa juga dihasilkan oleh penerapan metode itu dalam ilmu hukum, sebagaimana dilakukan John Austin dan Hans Kelsen dari Aliran Positivisme Hukum. Dengan menempatkan objektivitas sebagai kebenaran ilmiah.[9]

Penyusunan kebenaran objektif dalam ilmu-ilmu humaniora dan ilmu sosial harus menggunakan cara-cara yang mampu memperhitungkan sifat-sifat humanisme dan manusia. Penting diingat pernyataan kritis Immanuel Kant, objek pengetahuan adalah das Ding an sich, yaitu sesuatu yang ada dan nyata pada dirinya sendiri. Pengingkaran terhadap karakter objek itu akan menjauhkan ilmu sosial dan humaniora dari karakteristik, syarat-syarat yang harus dipenuhinya, dan kebenaran yang harus diwujudkannya.

Dengan demikian, walaupun penggunaan metode analistis mekanis bukanlah metode yang harus dihindari sama sekali, namun sepanjang unsur-unsur konstan yang menyerupai polarisasi mekanis dapat digunakan. Maka hendaknya menghindari kesalahan terbesar dari metode analitis mekanis yang mengingkari karakteristik humanisme melalui pendekatan yang memperhitungkan sifat-sifat non-mekanis dari manusia atau masyarakat. Sehingga, untuk mengatasinya haruslah ditemukan metode analisis yang mampu berperan ganda, yaitu:

  1. Mampu mengatasi kelemahan-kelemahan metode analitis-mekanis, dan
  2. Mampu mempertahankan kelebihan pendekatan analitis-mekanis itu.

Dengan demikian, metode yang sekaligus dapat melangsungkan peran itu adalah metode analisis dengan pendekatan sistem, karena:

  1. Metode analisis dengan pendekatan sistem merupakan induk yang melahirkan metode analitis-mekanis (merupakan alasan historis),
  2. Metode analisis dengan pendekatan sistem memberikan perhatian sama kuatnya terhadap pentingnya analisis keseluruhan (the wholeness) dan analisis detail yang tajam terhadap setiap bagian dari suatu objek pengetahuan. Metode analisis dengan pendekatan sistem merupakan metode semi-metafisika yang memiliki kemampuan menembus keterbatasan metode mekanis-analitis dan sekaligus mempertahankan kelebihan metode mekanis-analitis,[10] dan
  3. Metode analisis dengan pendekatan sistem memiliki sifat sains dalam pengertian modern dan sains dalam pengertian filosofis. Sehingga kapasitas pendekatan ini melampaui keterbatasan pendekatan analitis-mekanis.[11]

bersambung……………

 

 

[1] Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Jakarta: Fikahati Aneska, 2012, hlm. 1.

[2] Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Jakarta: Fikahati Aneska, 2012, hlm. 2.

[3] Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Jakarta: Fikahati Aneska, 2012, hlm. 3.

[4] Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Jakarta: Fikahati Aneska, 2012, hlm. 4.

[5] Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Jakarta: Fikahati Aneska, 2012, hlm. 3.

[6] Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Jakarta: Fikahati Aneska, 2012, hlm. 5.

[7] Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Jakarta: Fikahati Aneska, 2012, hlm. 6.

[8] Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Jakarta: Fikahati Aneska, 2012, hlm. 7.

[9] Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Jakarta: Fikahati Aneska, 2012, hlm. 9.

[10] Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Jakarta: Fikahati Aneska, 2012, hlm. 10.

[11] Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Jakarta: Fikahati Aneska, 2012, hlm. 11.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s