PENGANTAR SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA. Bagian Kesatu (1)

Oleh:

Rocky Marbun[1]

A.     PENDAHULUAN

FIAT JUSTITIA ET PEREAT MUNDUS

Hukum Harus Ditegakkan Meskipun Dunia Akan Hancur.

Suatu adagium yang mencoba menampilkan sebuah semangat dalam melakukan law enforcement yang sangat luar biasa. Bahkan dapat dikatakan sebuah adagium yang penuh dengan keniscayaan, kesia-siaan, dan kemustahilan serta tidak realistis. Namun adagium tersebut, menjadi cambuk bagi para pihak yang hidup dan penghidupannya bersinggungan dengan berbagai masalah hukum.

Layaknya mata uang yang memiliki dua sisi, disatu sisi semangat melakukan law reform (reformasi hukum) melalui proses law enforcement secara due process of law seakan-akan tidak pernah padam, baik Akademisi dan Praktisi Hukum selalu dengan lantang menyuarakan asas-asas dan norma-norma hukum yang selayaknya diterapkan dalam praktek. Namun di sisi lain, hilangnya semangat dan kepercayaan kepada hukum sebagai ujung tombak dalam memperoleh keadilan dan kepastian hukum oleh sebahagian besar masyarakat.

Peradilan pidana sebagai tempat pengujian dan penegakkan hak-hak asasi manusia memiliki ciri khusus, yaitu terdiri dari sub-sub sistem yang merupakan kelembagaan yang berdiri sendiri-sendiri, tetapi harus bekerja secara terpadu agar  dapat menegakkan hukum sesuai harapan masyarakat pencari keadilan.

Proses peradilan pidana yang terdiri dari serangkaian tahapan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pemidanaan, merupakan kegiatan yang sangat kompleks dan dapat dikatakan tidak mudah difahami serta kadang kala menakutkan bagi masyarakat awam. Persepsi yang demikian tidak dapat dihindari sebagai akibat banyaknya pemberitaan di media massa yang menggambarkan betapa masyarakat sebagai pencari keadilan seringkali dihadapkan pada kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan, baik disebabkan oleh ketidaktahuan mereka akan hukum maupun perlakuan tidak simpatik dari aparat penegak hukum.[2]

Indonesia sebagai suatu masyarakat yang sedang membangun dan harus mengatur serta mengartikulasikan pelbagai kepentingan masyarakat yang sangat plural ini, tentunya tidak dapat menghindarkan diri dari pengaruh regional dan internasional, sebagai akibat kemajuan tehnologi komunikasi yang canggih. Masyarakat pelbagai negara, termasuk Indonesia dihadapkan pada persoalan baru, yang menjadi issue internasional, berupa demokratisasi hukum. Pemujaan hukum sebagai alat rekayasa sosial berpasangan dengan sarana ketertiban mulai banyak dikritik, dan sebagai gantinya muncul konsep baru, hukum sebagai sarana modifikasi sosial, yaitu suatu pemikiran yang berusaha memasukan pemahaman hukum sebagai sarana perlindungan hak-hak warganegara yang berintikan pengaturan dengan mengedepankan kepentingan umum.[3]

Di dalam lingkup pemikiran itu, muncul pula adanya kebutuhan akan keterpaduan sistem peradilan pidana (integrated criminal justice system), yaitu suatu sistem yang menjaga keseimbangan perlindungan kepentingan, baik kepentingan negara, masyarakat dan individu, termasuk kepentingan pelaku tindak pidana dan korban kejahatan.

Istilah Sistem Peradilan Pidana atau criminal justice system kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pendekatan sistem.[4] Sebagaimana diungkapkan oleh Tolib Effendi, bahwa berbicara mengenai hukum, maka tidak terlepas pula berbicara mengenai sistem.[5] Sehingga wacana perbincangan mengenai suatu Sistem Peradilan Pidana sangat erat kaitannya dengan konfigurasi berbagai macam elemen dari sebuah negara.

Keterpaduan subsistem dalam Sistem Peradilan Pidana bukan hanya diarahkan kepada tujuan penanggulangan kejahatan, namun juga diarahkan kepada pengendalian terjadinya kejahatan dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima. Keberhasilan suatu sistem, dapat diketahui dengan jika berbanding lurus dengan diterimanya keluhan-keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan, mampu menghadirkan si petindak ke depan persidangan dan terlaksananya putusan pengadilan.[6]

Dimana semenjak pertengahan 1990-an, pengadilan di bebagai negara, aparat penegak hukum, dan entitas lain yang terlibat dalam keselamatan publik dan keadilan telah mengakui kebutuhan untuk pertukaran informasi secara elektronik antara berbagai lembaga mereka untuk membentuk Sistem Peradilan Pidana Terpadu atau Integrated Criminal Justice Systems (SPPT/ICJS)[7]. Sebagian besar negara telah memulai upaya ke arah ini, tetapi hasilnya sudah kurang memuaskan. Hambatan utama yang telah terbukti adalah bersifat politis. Kurangnya kepercayaan di antara lembaga-lembaga yang berpartisipasi, ditambah dengan takutnya kehilangan kendali atas wilayah mereka, sehingga cenderung menghambat kemajuan. Halangan utama lainnya jelas dalam membangun ICJIS adalah kurangnya dana.[8] Sebagaimana terjadi semenjak 10 tahun yang lalu, Michigan salah satu Negara Bagian dari Amerika Serikat, mulai membahas kelayakan mengintegrasikan informasi peradilan pidana.[9]

Jika salah satu ciri sistem peradilan pidana sebagai “saling ketergantungan”, maka sangat penting bahwa pada lembaga tingkat implementasi administrasi dan kebijakan dimana outputnya yang sesuai terlihat untuk berkontribusi terhadap tujuan keseluruhan diketahui dan bahwa tujuan tersebut dapat segera dipahami dan dikomunikasikan oleh lembaga yang terlibat.[10]

Menurut Business Against Crime (BAC) Afrika Selatan, bahwa pelaksanaan integrated justice system (IJS) akan memberikan Afrika Selatan dengan sistem peradilan pidana yang berkelas dunia, “salah satu yang akan mengarah pada hukuman cepat dan tepat penjahat, berfungsi sebagai pencegah kejahatan, dan kemauan yang akhirnya berkontribusi besar terhadap upaya membersihkan Afrika Selatan dari tingkat kejahatan yang tidak dapat diterima.”[11]

Demikian pula yang terjadi di Inggris, sejak 32 tahun yang lalu, inisiatif untuk membawa berbagai komponen yang berbeda ke dalam bentuk kemitraan, dimana The Crime Prevention Unit, mencoba untuk mengintervensi dari lembaga-lembaga yang terisolasi agar terkoordinasi dalam sistem peradilan pidana.[12]

Pertanyaan berkaitan dengan kebijakan kriminal/pidana hampir tak terelakkan dinyatakan dengan cara yang segera menghilangkan sejumlah besar kemungkinan yang potensial. Pertanyaan biasanya yang diajukan adalah “Apa yang harus dilakukan pemerintah untuk memecahkan masalah kriminal?” Tapi ada cara lain untuk memecahkan masalah. Sebagaimana Israel M. Kirzner menjelaskan, misalnya, penemuan peluang usaha secara bertahap dan sistematis mendorong kembali batas-batas ketidaktahuan, sehingga menurunkan biaya dan harga sekaligus meningkatkan kuantitas dan kualitas output. Dalam sektor publik dari pengendalian kejahatan, ketidaktahuan yang tinggi, biaya tinggi dan meningkat, dan kedua, kualitas dan kuantitas output yang efektif dari sistem peradilan pidana jelas memiliki ruang untuk perbaikan. Sebagaimana diungkapkan oleh National Advisory Commission on Criminal Justice Standards and Goals (NACCJSG), menjelaskan di dalam laporannya sebagai berikut:[13]

“Selama 25 tahun terakhir, negara USA telah menjadi korban dari sebuah wabah kriminal yang tidak diinginkan. Keseriusan ini penyakit telah melampaui bahkan ramalan yang paling pesimis. Ditambah dengan frekuensi angka terus meningkat dari kejahatan adalah kejahatan biadab yang telah diberikan, publik Amerika hampir kebal dari guncangan lebih lanjut. Sepuluh juta ditambah kejahatan besar yang setiap tahun terjadi telah serius lemah kualitas hidup di Amerika Serikat.

Warga tidak merasa aman dan, bahkan pada kenyataannya, mereka merasa tidak aman di rumah mereka sendiri atau di jalan-jalan mereka sendiri. Bisnis yang terancam bangkrut oleh tingginya biaya kejahatan yang dilakukan oleh karyawan mereka sendiri maupun oleh gerombolan orang luar. Daerah pusat kota di malam hari semua tapi sepi. Kota-kota besar dipandang sebagai hutan kriminalitas.

Dalam upaya cukup keras namun sia-sia dalam membendung kriminalitas bagaikan air pasang besar ini. Pejabat pemerintah, akademisi, politisi, dan sejumlah profesional lainnya telah merespon dengan rencana, program, dan proyek semuanya dirancang untuk mengurangi kejahatan.

Satu harapan besar yang diberikan kepada peningkatan kekuatan dari sistem peradilan pidana. Dengan menambah Polisi, menambah Jaksa, memperbanyak Pembela Umum, menyediakan lebih banyak hakim, lebih banyak pekerja pada lembaga koreksi, dan petugas percobaan dan pembebasan bersyarat, segera membengkak anggaran kota, anggaran kabupaten, anggaran negara, dan anggaran federal, namun tidak menyebabkan penurunan tingkat kriminal.

Pendekatan kedua, melibatkan meningkatkan kualitas personil sistem peradilan pidana. Pendidikan perguruan tinggi untuk Polisi, program pelatihan bagi Jaksa, konferensi hukum bagi para hakim, dan seminar dan pelatihan untuk petugas koreksi berfungsi untuk meng-upgrade secara profesional personil peradilan pidana tetapi tidak menurunakan tingkat kriminal menjadi lebih rendah atau tingkat pengulangan tindak pidana. Juga kualitas keadilan tidak terasa membaik.

Teknologi dan ilmu terapan juga dilemparkan ke ranah praktiek, sehingga komunikasi canggih polisi, kontrol terhadap jadwal pengadilan dengan bantuan komputer, dan berbagai sosiologis dan program-pelaku disesuaikan berorientasi psikologis.

Akhirnya, jutaan dolar yang digunakan untuk membentuk kembali sistem peradilan pidana melalui penambahan praktik baru dan penghapusan proses lama. Sayangnya, meskipun banyak dari program ini adalah perbaikan atas praktek yang telah lama terjadi, kejahatan, biaya kejahatan, kerusakan dari yang ditimbulkan dari kejahatan, dan rasa takut kejahatan terus meningkat.”

Tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di Indonesia, Indriyanto Seno Adji, memberikan gambaran yang lebih jelas berkaitan mengenai gesekan kewenangan diantara sub-sistem Polisi dan Jaksa dalam berbagai kasus, yang pada akhirnya bukan menimbulkan keterpaduan sub-sistem dalam Sistem Peradilan Pidana, melainkan “arogansi” di antara sub-sistem tersebut untuk memperlihatkan dan mempertahankan monopoli kewenangannya masing-masing.[14]

Saat ini, semenjak derasnya gelombang ketidakpercayaan terhadap Kepolisian dan Kejaksaan, yang kemudian memunculkan lembaga-lembaga baru dalam proses penegakan hukum, yaitu Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), menambah panjang polemik kewenangan dalam proses law enforcement.

Masih segar dalam ingatan masyarakat Indonesia atas benturan kewenangan antara Kepolisian dengan KPK dalam hal melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, mulai dari kasus kriminalisasi terhadap pimpinan KPK hingga perebutan proses pemeriksaan kasus tindak pidana korupsi terkait pengadaan alat simulasi SIM. Kemudian benturan kewenangan antara LPSK dengan Kepolisian terkait status hukum Susno Duadji.

Walaupun telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahn 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berkaitan dengan kewenangan KPK dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang berada di atas kewenangan Penyidik Kepolisian, namun, budaya melakukan koordinasi yang berujung kepada munculnya Memorandum of Understanding (MoU) antara Kepolisian, KPK dan Kejaksaan Agung[15] dalam membagi kewenangan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, jsutru memperburuk keteraturan norma yang telah diatur secara yuridis normatif dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Demikian pula yang terjadi dalam kewenangan untuk menentukan suatu peristiwa adalah merupakan tindak pidana atau bukan, dapat kita cermati dalam peristiwa “Souvenir Ipod” pada pernikahan Sekretaris Mahkamah Agung. Dimana Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial melakukan penafsiran sendiri atas klasifikasi tindak pidana gratifikasi.[16]

Merujuk kepada perilaku-perilaku tersebut, Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa jika dilihat dari aspek kebijakan hukum pidana (penal policy), adressat dari hukum pidana tidak hanya mengatur perbuatan warga masyarakat pada umumnya, tetapi juga mengatur penguasa/aparat penegak hukum. Bahwa pembatasan dan pengawasan/pengendalian kekuasaan Negara merupakan dimensi yuridis dari hukum pidana bukanlah “mengatur masyarakat” tetapi “mengatur penguasa”.[17]

Sehingga, kebijakan Hukum Pidana pada hakikatnya mengandung kebijakan mengatur/mengalokasi dan membatasi kekuasaan, baik kekuasaan/kewenangan warga masyarakat pada umumnya, yaitu untuk bertindak/bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat, maupun kekuasaan atau kewenangan penguasa/penegak hukum. Dilihat dari aspek kebijakan hukum pidana tersebut, masalah dasar dari hukum pidana terletak di luar bidang hukum pidana itu sendiri, yaitu di bidang Hukum Tata Negara.[18]

Oleh karena itu, merancang Sistem Perdilan Pidana tidak terlepas dari bagaimana suatu Negara mengadopsi, mengundangkan dan mengimplementasikan suatu sistem hukum. Pembentukan sistem hukum, pun sangat bergantung bagaimana Pembentuk Undang-undang, dalam hal ini Presiden bersama DPR, dalam menyusun suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat integral dan komprehensif. Dan pula seharusnya memahami terkait kajian-kajian atas teori-teori separation of power dan kebijakan administrasi publik.

Berbagai macam peraturan perundang-undangan terkait institusi penegak hukum mengatur secara partial, walaupun kemudian terdapat pandangan bahwa kewenangan penyidik memiliki ketergantungan dengan kewenangan Jaksa, dan kewenanan pengadilan dalam memutus perkara tergantung kepada kewenangan Polisi dan Jaksa, namun eksistensi peraturan perundang-undangan tersebut, belumlah mengatur secara komprehensif berkaitan mengenai interrelasi dari masing-masing kewenangan.

Sehingga, jika Sistem Peradilan Pidana menginginkan keterpaduan, maka perlu dibentuk satu kebijakan hukum pidana yang mengatur kewenangan-kewenangan itu dalam satu peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dikarenakan, peraturan perundang-undangan yang ada saat ini mengatur struktur suatu lembaga/institusi yang tercampur dengan kewenangan fungsional, yang pada dasarnya telah pula diatur di dalam KUHAP. Sehingga terjadi pengulangan redaksional dan penafsiran yang sumir.

Hal tersebut sebagaimana diinginkan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa perundang-undangan saat ini sudah mengatur struktur organisasi, tetapi belum ada Undang-undang khusus yang mengatur secara spesifik tentang badan/lembaga penyidikan.[19]

Kebijakan pembentukan peraturan perundang-undangan pidana yang menjadi masalah klasik dan hingga kini belum terwujud adalah bagaimana terkatung-katungnya pembahasan Rancangan KUHP dan Rancangan KUHAP. Selama ini usaha pembaharuan KUHP hanya dilakukan secara parsial dan tidak komprehensif, dengan merubah pasal-pasal yang dianggap sudah tidak sesuai melalui beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu antara lain:

  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang merubah nama Wetboek van Strafrecht voor  Nederlandsch Indie (WvSNI) menjadi Wetboek van Strafrecht(WvS) atau lebih dikenal dengan nama Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), serta adanya perubahan beberapa pasal dan krimininalisasi delik pemalsuan uang dan kabar bohong.
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan. Undang-undang ini menambahkan jenis pidana pokok yaitu berupa pidana tutupan.
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1951 tentang Penangguhan Pemberian Surat Izin kepada Dokter dan Dokter Gigi; Undang-undang ini menambahkan jenis kejahatan yang berkaitan dengan praktek dokter.
  4. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah RI dan Mengubah KUH Pidana dengan menambahkan jenis kejahatan terhadap bendera RI.
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan KUHP; Adapun ketentuan yang  dirubah adalah dengan memperberat ancaman pidana Pasal 359, 360, dan memperingan ancaman pidana Pasal 188.
  6. Undang-Undang Nomor 16 Prp Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam KUHP yaitu dengan merubah vijf en twintig gulden dalam beberapa pasal dengan menambahkan sejumlah angka, menjadi dua ratus lima puluh rupiah.
  7. Undang-Undang Nomor 18 Prp Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam KUHP dan dalam Ketentuan-ketentuan Pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945.
  8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama, yaitu dengan menambahkan Pasal 156a.
  9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian; dengan memperberat ancaman pidana bagi perjudian (Pasal 303 ayat (1) dan Pasal 542) dan memasukkannya Pasal 542 menjadi jenis kejahatan (Pasal 303 bis)).
  10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam KUHP Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan ; UU ini memperluas ketentuan berlakunya hukum pidana menurut tempat (Pasal 3 dan 4), penambahan Pasal 95a, 95b, dan 95c serta menambahkan Bab XXIX A tentang Kejahatan Penerbangan.
  11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Kejahatan terhadap Keamanan Negara; dengan menambahkan jenis tindak pidana terhadap keamanan negara Pasal 107 a-f.
  12. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 yang menyatakan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP bertentangan dengan UUD 1945;
  13. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007 menyatakan Pasal 154 dan 155 KUHP bertentangan dengan UUD 1945.
  14. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP; yang menaikkan jumlah denda Rp 250,- sebanyak 10.000 kali menjadi Rp 2.500.000,-

Sedangkan ide untuk melakukan pembaharuan secara menyeluruh terhadap KUHP terungkap pada Seminar Hukum Nasional yang pertama di Jakarta, yaitu bertempat di Aula Universitas Indonesia di Salemba pada tanggal 11 Maret 1963, dimana Oemar Seno Adji, dalam pemaparannya menyatakan sebagai berikut:[20]

Menyerukan dengan sangat agar supaya rancangan kodifikasi hukum pidana nasional selekas mungkin diselesaikan.”

Kemudian pada tahun 1964 dikeluarkan Konsep KUHP pertama kali, diikuti dengan Konsep KUHP 1968, 1971/1972, Konsep Basaroedin (Konsep BAS) 1977, Konsep 1979, Konsep 1982/1983, Konsep 1984/1985, Konsep 1986/1987, Konsep 1987/1988, Konsep 1989/1990, Konsep 1991/1992 yang direvisi sampai 1997/1998. Terakhir kali Konsep/Rancangan KUHP dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI pada tahun 1999/2000. Rancangan KUHP 1999/2000 ini telah masuk di DPR RI untuk dibahas dan disahkan.[21]

Kerumitan proses peradilan pidana tersebut diperparah dengan aksi lepas tangan dari Pemerintah dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga seolah-olah proses peradilan pidana menjadi eksklusif bagi masyarakat. Kondisi tersebut tidak saja berlangsung pada saat proses peradilan pidana terjadi, namun pada fase pemidanaan atau putusan pengadilan hingga eksekusi putusan, keterlibatan masyarakat sangat diabaikan. Masyarakat seolah-olah menjadi pihak yang tidak berkepentingan atas proses peradilan pidana, dari hulu hingga hilir, sehingga tujuan idee des recht (Ajaran Cita Hukum)[22] yaitu memberikan kepastian hukum, keadilan dan manfaat, sangat tidak dirasakan.

B.     PENGERTIAN SISTEM PERADILAN PIDANA

Perlu terlebih dahulu dijelaskan mengenai makna “sistem” dalam SPP tersebut. Makna sistem, menurut Satjipto Rahardjo, adalah sebagai jenis satuan, yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan tertentu ini menunjukan kepada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian. Beliau juga memaknai sistem sebagai suatu rencana, metode atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu.[23]

Pengertian sistem menurut Anatol Rapport adalah whole which function as a whole by vertue of the interdependence of its parts. Menurut R.L Ackoff, sistem sebagai entity conceptual or physical, which concists of interdependent parts.[24]

Terkadang suatu sistem diartikan sebagai “stelsel” (Belanda), yaitu suatu keseluruhan yang terangkai. Disamping itu, Thomas Ford Hault menjelaskan bahwa sistem diartikan sebagai:[25]

Any set of interrelated elements which, as they work and change together, may be regarded as a single entity…

Suatu sistem dapat pula disebut sebagai “a structured whole”, yang biasanya mempermasalahkan:

  1. the elements of the system;
  2. the division of the system;
  3. the consistency of the system;
  4. the completeness of the system;
  5. the fundamental concepts of the system.

Jadi, menurut Soerjono Soekanto, bahwa suatu sistem merupakan keseluruhan terangkai, yang mencakup unsur, bagian, konsistensi, kelengkapan dan konsepsi atau pengertian dasarnya.[26]

Menurut Lili Rasjidi, ciri suatu sistem adalah:[27]

  1. Suatu kompleksitas elemen yang terbentuk dalam satu kesatuan interaksi (proses)
  2. Masing-masing elemen terikat dalam satu kesatuan hubungan yang satu sama lain saling bergantung (interdependence of its parts)
  3. Kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk satu kesatuan yang lebih besar, yang meliputi keseluruhan elemen pembentuknya itu (the whole is more than the sum of its parts)
  4. Keseluruhan itu menentukan ciri dari setiap bagian pembentuknya (the whole determines the nature of its parts)
  5. Bagian dari keseluruhan itu tidak dapat dipahami jika ia dipisahkan, atau dipahami secara terpisah dari keseluruhan itu (the parts cannot be understood if considered in isolation from the whole)
  6. Bagian-bagian itu bergerak secara dinamis, secara mandiri atau secara keseluruhan dalam keseluruhan (sistem) itu.

Sedangkan pengertian dari Sistem Peradilan Pidana, memiliki makna yang sangat luas dan hasil dari interpretasi atas sudut pandang yang berbeda-beda dari masing-masing pengusungnya.

Menurut Larry J. Siegel dan Joseph J. Senna, memandang Sistem Peradilan pidana sebagai berikut:[28]

Criminal justice may be viewed or defined as the system of law enforcement, adjudication, and correction that is directly involved in the apprehension, prosecution, and control of those charged with criminal offenses.”

(Terjemahan Bebas è Sistem Peradilan Pidana dapat dilihat atau dimaknai sebagai suatu sistem penegakan hukum, sistem proses peradilan, dan sistem pemasyarakatan yang terlibat secara langsung dalam penangkapan, penuntutan dan pengawasan terhadap mereka yang dituduh melakukan tindak pidana)

Menurut Jeremy Travis, bahwa Sistem Peradilan Pidana digambarkan dalam grafik yang terkenal, menyerupai corong, dengan jumlah kejahatan yang dilakukan di sisi kiri, operasi Polisi, Jaksa, dan pengadilan di tengah, dan penjara serta lembaga masyarakat di sisi kanan. Ini penggambaran dari sistem peradilan pidana yang mungkin telah mengklarifikasi hubungan kerja badan-badan tersebut. Ini penggambaran dari sistem peradilan pidana mungkin telah mengklarifikasi hubungan kerja badan-badan tersebut, tetapi menciptakan masalah baru: “kasus” telah menjadi unit kami analisis. Kami memusatkan perhatian kita pada kasus-kasus yang bergerak ke jalur perakitan dari sistem peradilan, dari kotak keluar dari satu lembaga ke kotak masuk lain. Selama 20 tahun terakhir, metafora lain telah muncul, salah satu yang berdiri kontras dengan citra jalur perakitan. Dalam metafora ini, lembaga sistem peradilan diorganisir sekitar masalah, bukan kasus. Daripada jalur perakitan, pendekatan ini membayangkan meja kolaboratif di mana aset berbagai instansi dikerahkan untuk mengatasi masalah mendasar, bukan hanya untuk menentukan hasil dalam penuntutan pidana.[29]

Menurut Mardjono Reksodiputro, bahwa Sistem Peradilan Pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti disini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.[30]

Menurut Romli Atmasasmita[31], Sistem Peradilan Pidana dapat dilihat dari berbagai sudut pendekatan, yaitu antara lain:

  1. Pendekatan normatif yang memandang keempat aparatur (kepolisian kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata;
  2. Pendekatan manajemen atau administratif yang memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang digunakan adalah sistem administrasi; dan
  3. Pendekatan sosial yang memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.

Ketiga bentuk pendekatan tersebut sekalipun berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bahkan lebih jauh ketiga pendekatan tersebut saling mempengaruhi dalam menentukan tolak ukur keberhasilan dalam menanggulangi kejahatan.

Sedangkan menurut Remington dan Ohlin, bahwa yang dimaksud dengan criminal justice system adalah:[32]

“Sebagai pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.”

 

Suatu pendefinisian yang sedikit berbeda diberikan oleh Barda Nawawi Arief, dimana beliau menjelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana (SPP) pada hakikatnya identik dengan Sistem Penegakan Hukum Pidana (SPHP). Sistem penegakan hukum pada dasarnya merupakan sistem kekuasaan/kewenangan menegakan hukum. Kekuasaan/kewenangan menegakan hukum ini dapat diidentikan pula dengan istilah “kekuasaan kehakiman”. Oleh karena itu, Sistem Peradilan Pidana atau Sistem Penegakan Hukum Pidana (SPHP) hakikatnya juga identik dengan Sistem Kekuasaan Kehakiman di bidang Hukum Pidana (SKK-HP).[33]

Muladi pula mengutip pendapat dari Hulsman, yang menjelaskan pengertian dari criminal justice system, yaitu sebagai berikut:[34]

The criminal justice system, then, is a system which offers from most other social systems because it produces “unwelfare” on a large scale. Its immediate output may be: improsonment, stigmatization, disposession and in many countries, even today, death and torture.”

Menurut Larry J. Siegel criminal justice system bahwa:[35]

“Perkumpulan lembaga-lembaga (kepolisian, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dll) yang terorganisir secara fleksibel yang dibebankan untuk melindungi masyarakat, menjaga ketertiban, menegakkan hukum, mengidentifikasi melampaui batas, membawa bersalah ke pengadilan dan mengobati perilaku kriminal.”

Sarjana lain yang menjelaskan istilah criminal justice system adalah Chamelin, Fox dan Whisenand, bahwa:[36]

“Suatu sistem dan masyarakat dalam proses menentukan konsep sistem merupakan aparatur peradilan pidana yang diikat bersama dalam hubungan sub-sistem polisi, pengadilan dan lembaga penjara.”

Hagan membedakan pengertian antara “criminal justice process” dan “criminal justice system”. Criminal justice process adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya. Sedangkan criminal justice system adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap institusi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

Perbedaan pandangan terhadap istilah criminal justice system oleh para ahli hukum tersebut di atas bukanlah menunjukan adanya ketidakseragaman. Namun perbedaan tersebut muncul dikarenakan adanya perbedaan sudut pandang dalam menterjemahkan suatu istilah.

Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh LJ. Van Apeldorn, yang menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan dalam melakukan pendefinisian, yaitu:[37]

“Hampir semua ahli hukum yang memberikan definisi tentang hukum, memberikannya berlainan. Ini setidak-tidaknya untuk sebagian, dapat diterangkan oleh banyaknya segi dan bentuk, serta kebesaran hukum. Hukum banyak seginya dan demikian luasnya, sehingga tidak mungkin orang menyatukannya dalam satu rumus secara memuaskan.”

Sehingga dari beberapa pengertian tersebut sebenarnya dapat diketahui dasar pemikiran yang melandasi pendapat mereka, yaitu sebagai berikut:

  1. Mardjono Reksodiputro memandang Sistem Peradilan Pidana dari sudut pandang Kriminologi, hal tersebut didasarkan pada pandangan Beliau yang menitikberatkan kepada penanggulangan dan pengendalian suatu kejahatan;
  2. Larry J. Siegel dan Joseph J. Senna memandang criminal justice system  dari sudut pandang keterpaduan suatu sistem dari komponen-komponen yang ada berdasarkan tugas dan kewenangannya;
  3. Jeremy Travis, memandang criminal justice system  berdasarkan hubungan kerja badan-badan atau institusi yang terkait dalam menentukan penjatuhan pidana. Pandangan tersebut lebih mengarahkan kita kepada ranah Hukum Administrasi Negara;
  4. Demikian pula Remington dan Ohlin, yang memberikan pengertian selain dari sudut pandang administrasi namun juga dikaitkan dengan ilmu sosial yang membahas perilaku sosial, baik para aparat penegak hukum maupun masyarakat;
  5. Selain itu, Hagan pula memandang criminal justice system dari sudut pandang Hukum Administrasi Negara yang memfokuskan pendapatnya kepada interkoneksi antara lembaga penegak hukum;
  6. Sedangkan Barda Nawawi Arief, memandang Sistem Peradilan Pidana dari sudut pandang kekuasaan kehakiman yang masuk ke dalam pengaturan dari amanah konstitusi, sehingga menurut Beliau, permasalahan Sistem Peradilan Pidana justru berasal dari bidang Hukum Tata Negara;
  7. Adapun Chamelin, Fox dan Whisenand memandang criminal justice system dari sudut pandang keterpaduan antara Hukum Administrasi Negara dengan sistem kemasyarakatan;
  8. Tidak berbeda dengan sebahagian besar lainnya, Romli Atmasasmita menjelaskan Sistem Peradilan Pidana dari sudut pandang interkonseksi dan interrealasi institusi orgaan pemerintahan, dimana yang pada intinya masih masuk dalam ranah Hukum Administrasi Negara.

Dari pandangan-pandangan tersebut diatas, menunjukan bahwa permasalahan Sistem Peradilan Pidana atau criminal justice system pada dasarnya merupakan kajian akademis di luar bidang Hukum Pidana itu sendiri. Artinya, Hukum Pidana dalam membentuk Sistem Peradilan Pidana tidak dapat melepaskan diri dari masukan ilmu hukum bidang lain, yaitu Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara dan Ilmu Sosial lainnya. Walaupun demikian, para ahli hukum pidana, pada kenyataannya membatasi diri untuk tidak terlalu jauh mendalami bidang hukum lain selain hukum pidana. Nampaknya bidang Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara dan Ilmu Sosial digunakan sebagai ilmu jembatan untuk menjelaskan dan memecahkan permasalahan yang muncul dalam proses peradilan pidana saat ini.

Terkait dengan terjadinya stagnasi atas Sistem Peradilan Pidana secara konvensional, saat ini, para ahli hukum memunculkan istilah baru yaitu Sistem Peradilan Pidana Terpadu (integrated criminal justice system). Terkait dengan isti tersebut, maka Muladi mencoba memberikan pandangannya terkait dengan penggunaan istilah Sistem Peradilan Pidana Terpadu (integrated criminal justice system), dimana Beliau menegaskan bahwa:[38]

“Kata integrated sangat menarik perhatian bilamana dikaitkan dengan istilah system dalam criminal justice system. Hal ini disebabkan karena dalam istilah system seharusnya sudah terkandung keterpaduan (integration and coordination), disamping karakteristik yang lain seperti adanya tujuan-tujuan yang jelas dari sistem, proses: input-throughput-output and feedback, sistem kontrol yang efektif, negative-antropy dan sebagainya.”

Muladi mencoba menjelaskan lebih detail bahwa penyebutan istilah tersebut seharusnya diarahkan untuk lebih menekankan, agar supaya integrasi dan koordinasi lebih diperhatikan, sebab fragmentasi dalam sistem peradilan pidana nampaknya merupakan distrubing issue di pelbagai negara. Lebih jauh Muladi menegaskan bahwa makna integrated criminal justice system adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan dalam:[39]

  1. Sinkronisasi Struktural (structural synchronization)
  2. Sinkronisasi Substansial (substantial synchronization)
  3. Sinkronisasi Kultural (cultural synchronization)

Di Afrika Selatan pada bulan November 19998, mulai memperkenalkan wacana integrated justice system (IJS), yang bertujuan mereformasi criminal justice system menjadi lebih modern, effisien, effektif dan sistem yang terintegral.[40]

C.     Tujuan Sistem Peradilan Pidana

Dari berbagai pengertian-pengertian terkait dengan istilah Sistem Peradilan Pidana, maka pada dasarnya sudah dapat diketahui tujuan dari Sistem Peradilan Pidana, walaupun masih terdapat ahli hukum yang tidak secara gamblang dan lugas dalam menjelaskan tujuan dari Sistem Peradilan Pidana.

Salah satu ahli hukum yang cukup secara jelas dan gamblang menjelaskan tujuan dari Sistem Peradilan Pidana adalah Mardjono Reksodiputro. Beliau menjelaskan bahwa tujuan dari pembentukan Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu upaya untuk penanggulangan dan pengendalian kejahatan yang terjadi di masyarakat. Mardjono Reksodiputro menjelaskan secara rinci terkait dengan tujuan dari Sistem Peradilan Pidana sebagai berikut:[41]

  1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
  2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana
  3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Demikian pula sebagaimana diungkapkan oleh Romli Atmasasmita,[42] bahwa dengan terciptanya mekanisme kerja antar masing-masing sub-sistem guna terciptanya tolak ukur keberhasilan dalam penanggulangan kejahatan.

Sedangkan Muladi, membagi tujuan dari Sistem Peradilan Pidana ke dalam beberapa tujun yaitu sebagai berikut:[43]

  1. Tujuan jangka pendek berupa resosialisasi pelaku tindak pidana.

Tujuan jangka pendek lebih diarahkan kepada pelaku tindak pidana dan mereka yang berpotensi melakukan kejahatan, yaitu diharapkan pelaku sadar akan perbuatannya sehingga tidak melakukan kejahatan lagi, demikian pula orang lain tidak melakukan kejahatan sehingga kejahatan semakin berkurang.[44]

  1. Tujuan jangka menengah berupa pencegahan kejahatan.

Tujuan jangka menengah adalah terwujudnya suasana tertib, aman dan damai di dalam masyarakat. Tentu tujuan menengah ini akan dapat tercapai jika tujuan jangka pendek tercapai sebab tidak mungkin akan tercipta rasa aman dan damai di masyarakat jika kejahatan masih tetap terjadi[45]

  1. Tujuan jangka panjang berupa kesejahteraan sosial

Sementara tujuan jangka panjang sistem peradilan pidana adalah terciptanya tingkat kesejahteraan yang menyeluruh di kalangan masyarakat. Tujuan ini adalah konsekuensi dari tujuan jangka pendek dan menengah, sehingga keberhasilannya juga tergantung pada tujuan-tujuan sebelumnya.[46]

Adapun Barda Nawawi Arief menjelaskan makna Sistem Peradilan Pidana, pada dasarnya adalah identik dengan Sistem Penegakan Hukum, sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan dari Sistem Peradilan Pidana adalah terciptanya penegakan hukum (law enforcement). Sedangkan Hulsman mengungkapkan bahwa Sistem Peradilan Pidana pada hakekatnya merupakan masalah sosial (social problem), dengan alasan:[47]

  1. the criminal justice system inflicts suffering;

(sistem peradilan pidana menimbulkan penderitaan)

  1. the criminal justice system does not work in term of its own declared aims;

(sistem peradilan pidana tidak dapat bekerja dari tujuan yang dinyatakannya sendiri)

  1. fundamental uncontrolability of criminal justice system;

(kelemahan dalam mengontrol prinsip dasar dari sistem peradilan pidana)

  1. criminal justice approach is fundamentally flawed.

(Pendekatan peradilan pidana secara fundamental cacat)

Sedangkan Tolib Effendi menjelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana memiliki dua tujuan besar, yaitu untuk melindungi masyarakat dan menegakan hukum. Namun Tolib Effendi juga menjelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana memiliki beberapa fungsi penting, antara lain:[48]

  1. Mencegah kejahatan;
  2. Menindak pelaku tindak pidana dengan memberikan pengertian terhadap pelaku tindak pidana dimana pencegahan tidak efektif;
  3. Peninjauan ulang terhadap legalitas ukuran pencegahan dan penindakan;
  4. Putusan pengadilan untuk menentukan bersalah atau tidak bersalah terhadap orang yang ditahan;
  5. Disposisi yang sesuai terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah;
  6. Lembaga koreksi oleh alat-alat negara yang disetujui oleh masyarakat terhadap perilaku mereka yang melanggar hukum pidana.

Keberagaman tujuan dari pembentukan Sistem Peradilan Pidana, patut dimaklumi, hal tersebut dikarenakan adanya keberagaman sudut pandang. Namun demikian, tujuan Sistem Peradilan Pidana tersebut merupakan satu kesatuan dan saling melengkapi, dalam kerangka konsep welfare state.

D.     KOMPONEN SISTEM PERADILAN PIDANA

Terkait dengan tujuan dari Sistem Peradilan Pidana tersebut, masing-masing ahli hukum pun memiliki pendapat yang berbeda terkait komponen yang dapat dibebankan sebagai institusi aparat penegak hukum, dalam ranah hukum pidana.

Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan dari Sistem Peradilan Pidana tersebut maka komponen-komponen di dalamnya wajib untuk bekerja sama, terutama instansi-instansi (badan-badan) dikenal dengan:[49]

  1. Kepolisian;
  2. Kejaksaan;
  3. Pengadilan; dan
  4. Lembaga Pemasyarakatan.

Bahwa keempat instansi (badan) tersebut merupakan instansi yang masing-masing berdiri mandiri secara administratif. Dimana Kepolisian[50] sebagai organ pemerintah yang setingkat dengan Kementerian atau instansi non-Kementerian dibawah Presiden. Sedangkan Kejaksaan mempunyai puncak kekuasaan pada Kejaksaan Agung, dimana Kejaksaan Agung merupakan organ Pemerintah yang berada di bawah Presiden dan merupakan lembaga non-Kementerian. Dan Pengadilan masing-masing berdiri mandiri secara fungsional tetapi diarahkan oleh Mahkamah Agung. Serta Lembaga Pemasyarakatan yang berada dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM).

Sedangkan Romli Atmasasmita menegaskan bahwa komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan pidana (criminal policy) maupun dalam lingkup praktek penegakan hukum, terdiri atas unsur Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan, serta Pembentuk Undang-Undang.[51]

Demikian pula Barda Nawawi Arief, dalam menjelaskan Sistem Peradilan Pidana Terpatu (SPPT) dimplementasikan dalam 4 (empat) sub-sistem kekuasaan, yakni kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana.[52] Sebagaimana diketahui bahwa kekuasaan penyidikan dimiliki oleh Kepolisian, kekuasaan penuntutan dimiliki oleh Kejaksaan, dan kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana dimiliki oleh Pengadilan, namun Barda Nawawi Arief tidak menjelaskan lebih rinci berkaitan dengan kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana. Apakah kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana dimiliki oleh Kejaksaan[53] atau dimiliki oleh Lembaga Pemasyarakatan? Karena Lembaga Pemasyarakatan, secara de jure dan de facto, tidak dapat disebut sebagai institusi yang memiliki kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.[54]

Keseragaman komponen atau sub-sistem, pula diungkapkan oleh Indriyanto Seno Adji, yang membagi lembaga pelaksanaan menjadi 4 (empat) institusi, yaitu:[55]

  1. Lembaga Kepolisian;
  2. Lembaga Kejaksaan;
  3. Lembaga Peradilan; dan
  4. Lembaga Pemasyarakatan.

Demikian pula diungkapkan oleh Rusli Muhammad, bahwa dalam pandangan Sistem Peradilan Pidana, terdapat beberapa institusi penegak hukum yang ikut mengambil peran dalam melakukan proses peradilan pidana diantaranya adalah institusi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan.[56]

Hal senada pula diungkapkan Jeremy Travis, bahwa Sistem Peradilan Pidana terdiri dari Polisi, Jaksa, dan pengadilan, dan penjara, namun pula ditambahkan dengan lembaga masyarakat.[57] Sedikit ilustrasi yang berbeda diungkapkan oleh Larry J. Siegel dan Joseph J. Senna, dengan memuat lembaga-lembaga yang terlibat dalam Sistem Peradilan Pidana dengan menyebutkan kewenangan dari lembaga-lembaga tersebut yaitu kewenangan dalam melakukan penangkapan, penuntutan dan pengawasan terhadap mereka yang dituduh melakukan tindak pidana.[58]

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa komponen dari Sistem Peradilan Pidana menjadi 3 (tiga) unsur besar, yaitu:

  1. Unsur Primer, yang dalam pandangan akademis pada tingkat penal policy adalah Pembentuk Undang-Undang, yaitu Presiden bersama DPR, sebagaimana diungkapkan oleh Romli Atmasasmita.

Penyusunan unsur primer ini didasarkan kepada pandangan bahwa bekerjanya Sistem Peradilan Pidana, sangat bergantung dengan bagaimana suatu Negara menerapkan sistem hukum yang valid. Sistem hukum yang dianut suatu Negara akan mewarnai bagaimana Pembentuk Undang-Undang melakukan perancangan peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan di suatu negara merupakan suatu bagian integral atau sub sistem dari suatu sistem hukum di negara tersebut. Sebagai suatu bagian integral atau sub sistem dalam sistem hukum suatu negara peraturan perundang-undangan tidak dapat berdiri sendiri terlepas dari sistem hukum Negara tersebut.[59]

Oleh karena itu, pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai Sistem Peradilan Pidana, sangat bergantung bagaimana Pembentuk Undang-Undang mengimplementasikan politik hukum Indonesia ke dalam sebuah rancangan peraturan perundang-undangan.

Bahwa sangat dimungkinkan adanya pengaruh sistem hukum negara lain dalam menjabarkan politik hukum ke dalam sebuah rancangan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut nampak pada penyusunan RKUHAP, dimana tim RKUHAP banyak melakukan kunjungan ke negara-negara lain, baik yang memiliki kesamaan sistem hukum maupun yang berbeda sistem hukumnya.

Bahwa kemudian terjadi perdebatan secara akademis mengenai apakah perlu Indonesia mengadopsi KUHAP dari negara-negara lain ataukah cukup dengan menjabarkan nilai-nilai Pancasila dan hukum yang sudah lama hidup di dalam masyarakat (the living law),

Pembentukan peraturan perundang-undangan pidana merupakan bagian dari kebijakan legislatif hukum pidana (penal policy) menjadi salah satu syarat utama dalam membentuk pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diungkapkan oleh Hans Kelsen yang menjelaskan bahwa pembentukan hukum adalah rangkaian awal dari penegakkan hukum yang sangat penting untuk diperhatikan.[60]

Menurut Jimly Asshiddiqie, sebagaimana mengutip pendapat dari Montesquieu, bahwa pembentukan hukum dilakukan oleh kekuasaan legislatif. Montesquieu membagi kekuasaan negara dalam tiga cabang  kekuasaan yaitu: kekuasaan Legislatif, kekuasaan Eksekutif dan kekuasaan Yudikatif. Dimana kekuasaan Legislatif sebagai pembuat undang-undang, kekuasaan eksekutif yang melaksanakan undang-undang dan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan menghakimi atau menyelesaikan sengketa/konflik. Pembatasan kekuasaan pada tiga cabang kekuasaan diatas berkaitan erat dengan teori pemisahan kekuasaan. Dimana konsep awal mengenai pemisahan kekuasaan negara ini adalah kekuasaan untuk menetapkan aturan hukum tidak boleh dipegang sendiri oleh mereka yang menerapkannya.[61]

Dalam praktek pembentukan hukum di kenal beberapa karakter diantaranya karakter-karakter yang dikemukan oleh Moh. Mahfud MD yaitu:[62]

  1. Proses pembentukan hukum partisifatit/responsif adalah pembentukan hukum yang memberikan peranan besar dan partisispasi penuh kelompok sosial atau individu didalam masyarakat Hasilnya bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan keolmpok sosial atau individu dalam masyarakat. Pembentukan hukum dengan partisipasi masyarakat akan mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat.Pembentukan hukum seperti ini dilakukan pada produk hukum yang responsif/populistik.
  2. Pembentukan Hukum non partisipatif atau berlawanan dengan hukum responsif, adalah produk hukum ortodoks lebih tertutup terhadap tuntutan–tuntutan kelompok maupun individu-individu didalam masyarakat. Dalam pembuatan hukumnya peranan dan partisipasi masyarakat relatif kecil. Produk hukum konservatif/ortodoks/elitis adalah produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elit politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah bersifat positivis-instrumentalis yakni menjadi alat pelaksanaan ideologi dan program negara.

Sedangkan menurut CFG. Sunarjati Hartono, bahwa Setelah 17 Agustus 1945, idealnya politik hukum yang berlaku adalah politik hukum nasional, artinya telah terjadi unifikasi hukum (berlakunya satu sistem hukum di seluruh wilayah Indonesia), karena sistem hukum nasional harus dibangun berdasarkan dan untuk memperkokoh sendi-sendi Proklamasi, Pancasila dan UUD 1945.[63]

  1. Unsur Sekunder (Sub-System)

Unsur Sekunder ini lebih dikenal dalam berbagai literatur mengenai Sistem Peradilan dengan istilah “sub-sistem”.

Secara umum, pada dasarnya institusi yang digolongkan ke dalam unsur kedua ini adalah:

  1. Kepolisian;
  2. Kejaksaan;
  3. Pengadilan; dan
  4. Lembaga Pemasyarakatan.

Jika kita memperhatikan perkembangan perjalanan institusi-institusi aparatur penegak hukum, telah terjadi pengembangan guna memenuhi kebutuhan praktek akan penegakan hukum yang efektif dan effesien. Dimana, di dalam ranah kekuasaan penyidikan telah dikembangkan satu lembaga yang sejenis, yaitu Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), dan 1 (satu) institusi partikelir[64], yaitu profesi Advokat.

Namun demikian, berdasarkan pendapat Romli Atmasasmita, terkait dengan pandangannya bahwa pendekatan terhadap Sistem Peradilan Pidana sebagai suatu sistem kemasyarakatan dari sudut pandang ilmu sosial, maka masyarakat dibebankan kewajiban untuk ikut bertanggungjawab atas keberhasilan dari suatu Sistem Peradilan Pidana. Maka Penulis, hendak menegaskan bahwa Masyarakat harus diasumsikan sebagai suatu bagian dari sub-sistem dari Sistem Peradilan Pidana.

Sehingga komponen yang termasuk ke dalam ruang lingkup sub-sistem pada Sistem Peradilan Pidana adalah:

  1. Advokat/Penasehat Hukum
  2. Kepolisian;
  3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
  4. Kejaksaan;
  5. Pengadilan;
  6. Lembaga Pemasyarakatan; dan
  7. Masyarakat.
  8. Unsur Tertier (supporting system)

Di dalam supporting system ini, Penulis mencoba memberikan gambaran bahwa kinerja dari sub-sistem tidak dapat berdiri sendiri. Lembaga-lembaga atau institusi pemerintahan yang lain pun memiliki peranan yang cukup strategis dalam memberikan masukan data-data penunjang bagi proses penegakan hukum di Indonesia.

Secara garis besar, institusi penunjang dibagi ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu:

  1. Lembaga Konvensional, dalam hal ini terdiri Kementerian, Non-Kementerian dan Pemerintah Daerah
  2. Lembaga extra-Structure (Ekstra Struktural)

Kedua jenis lembaga tersebut memiliki peranan yang cukup penting sebagai penopang dari unsur sub-sistem. Pemerintah Daerah, misalnya, memiliki peranan cukup penting dalam melakukan pendataan kependudukan di wilayah kewenangannya. Yang kemudian dapat digunakan oleh aparat penegak hukum untuk dapat dengan segera melakukan identifikasi individu, baik sebagai tersangka/pelaku tindak pidana maupun sebagai korban kejahatan.

Hanya saja cukup disayangkan pentingnya pendataan kependudukan, masih dianggap sebagai keperluan kepentingan administrasi kedaerahan semata. Data kependudukan yang dimiliki Pemerintah Daerah masih bersifat pasial, sehingga di dalam proses penegakan hukum, pemetaan kependudukan untuk memperoleh gambaran sejelas wilayah-wilayah yang masih rawan tingkat kejahatan, tidak terkonfigurasi dengan baik. Walaupun pihak apartur penegak hukum dapat meminta data-data tersebut, namun sifatnya adalah menunggu permintaan. Aparatur penegak hukum tidak dapat secara langsung mengakses data-data tersebut.

Hal ini perlu dipahami, bahwa proses bekerjanya aparatur penegak hukum dalam suatu Sistem Peradilan Pidana bukan saja sebagai penindak, namun juga sebagai pengendali tingkat kejahatan.

Demikian pula, posisi lembaga ekstra struktural di dalam Sistem Peradilan Pidana. Lembaga Perlindungan Saksi & Korban, misalnya, memiliki posisi yang tidak kalah pentingnya di dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, terkait dengan fungsinya sebagai lembaga yang memberikan perlindungan hukum kepada Saksi dan Korban, seringkali justru berbenturan dengan aparatur penegak hukum.

Masih jelas dalam ingatan Penulis, dalam perjalanan LPSK, pada kasus Susno Duadji. Dimana keputusan LPSK yang menempatkan Susno Duadji sebagai subyek hukum yang diletakan dalam perlindungan LPSK, mendapat pertentangan dari Kepolisian.

Dari uraian-uraian tersebut diatas, maka telah tergambarkan tujuan dari penulisan ini. Bahwa Penulis berpendapat, hubungan secara horizontal dan vertikal pada organ pemerintah, dalam ranah Hukum Administrasi Negara, dan hubungan yang harmonis dalam pembagian kekuasaan kehakiman, dalam ranah Hukum Tata Negara di Indonesia, perlu dikaji ulang.

Kesinambungan kinerja antar lembaga, hendaknya dipandang dari keseragaman secara fungsional, dan bukan secara administratif. Sehingga, dalam kajian fungsional kelembagaan, Mahkamah Agung dapat melakukan pengawasan dan pengarahan, sehingga muncul keselarasan. Pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan yudikatif secara administratif dan fungsional, justru memunculkan kerancuan dalam menjalankan amanah undang-undang.

Walaupun memang di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Bab X mengatur tentang lembaga-lembaga yang terkait dengan fungsi kekuasaan kehakiman, yaitu:[65]

  1. Penyelidikan dan Penyidikan;
  2. Penuntutan;
  3. Pelaksanaan Putusan;
  4. Pemberian jasa hukum; dan
  5. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Yang menjadi menarik untuk dicermati adalah posisi dari seorang advokat/lawyer/penasehat hukum di dalam Sistem Peradilan Pidana. Mengutip pendapat dari Deborah M. Hussey Freeland, bahwa:[66]

“Di dalam diskusi Sejarah Hukum dan Common Law terkait fungsi dari seorang pengacara, Saya menemukan hipotesis yang mendukung pentingnya posisi pengacara sebagai pejabat pengadilan (officer of court). Untuk menilai sejauh mana diskusi ini menunjukkan baik hanya aspiratif atau menyadari sepenuhnya untuk peran pengacara, saya mempertimbangkan bagaimana seseorang menjadi seorang pengacara dan bagaimana pengacara berhubungan dengan pengadilan. Untuk melengkapi analisis hukum dan struktural, saya menarik dari teori-teori pembentukan identitas, dialektika Hegel, dan dari sangat langkanya upaya untuk mengeksplorasi apa pengacara tersebut. Saya menemukan bahwa pengacara memanifestasikan, melakukan dan tetap sebagai petugas pengadilan: jika pengacara belum ditunjuk oleh pengadilan untuk membantu dalam administrasi keadilan, dia tidak akan menjadi pengacara, dan dia tidak akan hadir untuk mewakili kliennya sebagai pihak tindakan hukum. Tugas mewakili dari pengacara dijalankan untuk pengadilan dan kepada klien, dan yang terakhir tergantung dari mantan klien. Identitas profesional pengacara sebagai petugas pengadilan penting bagi pengacara pribadi yang mungkin terganggu dengan mengamati dirinya secara sempit sebagai advokat yang penuh semangat, dan penting juga untuk upaya sistem peradilan kita dalam mempengaruhi supremasi hukum.”

Demikian pula ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menjelaskan sebagai berikut:

“Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.”

Dengan demikian, jelas sudah bahwa secara de jure, seorang Advokat adalah bagian dari sub-sistem. Walaupun secara de facto, seorang Advokat lebih sering berdiri pada posisi kepentingan klien.

E.     MODEL DAN BENTUK SISTEM PERADILAN PIDANA

Ada beberapa model yang melandasi Sistem Peradilan Pidana, Lilik Mulyadi mengutip pendapat dari Michael King[67], dimana Beliau mengajukan 7 jenis model Sistem Peradilan Pidana. Sedangkan Herbert L. Packer mengidentifikasi dua model (crime control modeal dan due process model) yang paling abadi yang menawarkan penjelasan tentang bagaimana lembaga dan kebijakan dapat dibentuk dan mereka dapat berguna dapat dilihat sebagai ujung-ujung kontinum karena mereka menyajikan kontras pemikiran dan karakteristik.[68] Dalam pokok pembahasan ini, Penulis mencoba untuk menampilkan kesemua model tersebut, yaitu antara lain:

  1. Crime Control Model

Crime Control Model didasarkan pada sistem nilai yang mempresentasikan tindakan represif pada kejahatan sebagai fungsi yang paling penting dalam suatu Sistem Peradilan Pidana.[69] Menurut Crime Control Model, tujuan dari Sistem Peradilan Pidana adalah untuk menekan kejahatan, yang dikendalikan melalui pengenaan sanksi pidana terhadap terdakwa dihukum.[70]

Untuk mencapai tujuannya tersebut, maka Crime Control Model menyatakan bahwa perhatian utama harulah ditujukan pada efisiensi. Efesiensi ini adalah diatas segalanya. Efisiensi mencakup kecepatan, ketelitian dan daya guna administratif di dalam memproses pelaku tindak pidana. Setiap pekerjaan harus dilakukan dengan cepat dan harus segera selesai. Oleh karena itu, proses tidak boleh diganggu dengan sederetan upacara serimonial dan mengurangi sekecil mungkin adanya perlawanan dari pihak lain karena hal itu hanya menghambat penyelesaian perkara.[71]

Efektif, dalam crime control model akan diasumsi oleh hukum adalah bersalah, yang berarti memungkinkan pra-penghakiman bersalah (dan akhirnya preventif dalam bentuk penahanan atau pemenjaraan) untuk divonis pada tersangka tertentu. Bahkan, mengatakan bahwa jika pemerintah – yang diinvestasikan dengan kekuasaan publik – memulai penyelidikan menjadi individu tertentu dan sebagai akibatnya mereka memutuskan bahwa bukti yang cukup telah dikumpulkan untuk membawanya ke pengadilan, maka harus dianggap bahwa individu dalam hal ini bersalah, dan itu adalah tugas dari tersangka/terdakwa untuk menyangkal ini dan menyajikan bukti sebaliknya.[72]

Sehingga oleh Herbert L. Packer dikemukakan bahwa, doktrin yang digunakan oleh crime control model adalah apa yang dikenal dengan nama presumption of guilt (praduga bersalah). Dengan doktrin ini, maka crime control model menekankan pentingnya penegasan eksistensi kekuasaan dan penggunaan kekuasaan terhadap setiap kejahatan dan pelaku kejahatan, dan karenanya pelaksanaan penggunaan kekuasaan pada tangan aparat pemerintah (polisi, jaksa dan hakim) harus semaksimal mungkin meskipun harus mengorbankan Hak Asasi Manusia.[73]

Sehingga, Proses penegakan hukum harus menitikberatkan kepada kualitas temuan-temuan fakta administrative, oleh karena temuan tersebut akan membawa kearah pembebasan seorang tersangka dari penuntutan atau kesediaan tersangka menyatakan dirinya bersalah (plead guilty).[74]

Romli Atmasasmita menjelaskan bahwa crime control model merupakan tipe affirmative model, yaitu model yang selalu menekankan pada effisiensi dan penggunaan kekuasaan pada setiap sudut proses peradilan pidana, dan dalam model ini kekuasaan legislatif sangat dominan.[75]

  1. Due Process Model

Menurut Due Process Model, tujuan dari sistem peradilan pidana adalah untuk menangani terdakwa pidana secara adil dan sesuai dengan standar konstitusi.[76]

Due Process Model jauh lebih skeptis terhadap proses investigasi administrasi dan kapasitas untuk membuat penilaian yang akurat bersalah tanpa pengawasan yudisial. Due proses model menghargai hak-hak individu dan martabat dalam menghadapi kekuasaan negara, bukan hanya penindasan terhadap kejahatan.

Menurut John Griffith, due process model tampak sangat berbeda dengan crime control model, sistem due process model berkisar sekitar konsep penghormatan terhadap individual dan konsep pembatasan kekuasaan resmi.[77]

Oleh karena itu, due proses model menolak informal administrasi pencarian fakta, dan preferensi ajudikasi yang mengambil posisi berseberangan dengan proses formal. Di dalam due process model, tidak ada temuan fakta yang sah sampai kasus tersebut disidangkan secara terbuka dan dievaluasi oleh pengadilan yang adil, dan terdakwa telah memiliki kesempatan penuh untuk mendiskreditkan kasus terhadap dirinya.[78]

Sehingga, karakteristik due process model adalah perlindungan hak-hak tersangka untuk menentukan terbuktinya kejahatan dan kesalahan seorang yang harus melalui suatu persidangan.[79]

Menurut Romli Atmasasmita, Nilai- nilai yang mendasari Due Proses Model adalah:[80]

  1. Kemungkinan adanya faktor “kelalaian” yang sifatnya manusiawi (human error) menyebabkan model ini menolak “informal fact finding process” sebagai cara untuk menetapkan secara definitive “factual guild” seseorang. Model ini hanya mengutamakan “formal adjudicative and adversary fact finding”. Hal ini berarti dalam setiap kasus tersangka harus diajukan ke muka pengadilan yang tidak memihak dan diperiksa sesudah tersangka memperoleh hak penuh untuk mengajukan pembelaannya.
  2. Model ini menekankan pada pencegahan (preventive measures) dan menghapuskan sejauh mungkin administrasi pengadilan.
  3. Model ini beranggapan bahwa proses pengadilan dipandang sebagai coercive (menekan), restricting (membatasi) dan merendahkan martabat manusia.
  4. Model ini bertitik tolak dari nilai yang bersifat anti terhadap kekuasaan.
  5. Adanya gagasan persamaan di muka hukum.
  6. Model ini lebih mengutamakan kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana.
  1. Family Model

Family Model adalah suatu Sistem Peradilan Pidana yang dipelopori oleh John Griffith, dimana beliau menegaskan sebagai berikut:[81]

a defendant is not seen as an opponent but as an erring member of the family, whom the parent might reprove but ought no to reject

(Terjemahan bebas è pelaku tindak pidana tidak dipandang sebagai musuh masyarakat tetapi dipandang sebagai anggota keluarga yang harus dimarahi guna pengendalian control pribadinya tetapi tidak boleh ditolak atau diasingkan).

Menurut John Griffith, bahwa Herbert L. Packer tidak memberikan dua model sistem peradilan pidana, namun hanya satu model, yaitu battle model. Hal tersebut didasarkan kepada ideologi yang dianut oleh crime control model dan due process model adalah “to put a suspected criminal in jail”.[82]

Sehingga John Griffith mencoba mengajukan ideologi alternatif dalam memandang si petindak.  Bahwa seorang petindak, harus di treatment dengan rasa kasih sayang dan cinta kasih. Agar muncul perasaan, bahwa ia (si petindak) merupakan bagian dari ‘keluarga’ yang sedang dinasehati.

  1. Medical Model

Empat puluh tahun setelah “medical model” – sebagai ilmu pidana yang berorientasi pada sistem pemasyarakatan rehabilitatif yang mendominasi Amerika dari Perang Dunia II sampai tahun 1970-an dikenal luas — mulai ditinggalkan, pada Brown vs Plata menunjukkan, kembalinya dalam waktu dekat analisis kedokteran dan masalah penyakit publik, kepada pandangan publik kami atas imaninasi terhadap penjara dan pemahaman konstitusional kita terhadap penghukuman yang manusiawi.

Hal tersebut didasarkan kepada gambaran yang mengejutkan bahwa tahanan yang menderita penyakit mental dan fisik kronis yang kompleks sebagian besar ditinggalkan oleh Negara modern menuju kekacauan dengan lebih mengingatkan kepada penjara abad pertengahan dari penjara modern, kasus Brown vs Plata lebih menggambarkan bahwa sistem pemasyarakatan yang telah bergeser jauh sekali dari asal pemasyarakatan medical model yang lama dengannya aspirasi yang telah teruji secara ilmiah dalam pengobatan pidana.[83]

Namun di dalam kasus Brown vs Plata memunculkan norma yang memerintahkan kepada Pemerintah California agar secara signifikan mengurangi populasi penjara dalam rangka melaksanakan reformasi secara meluas dalam penyampaiannya dengan menggunakan perawatan kesehatan, sepanjang dengan pemaparan yang mendalam bahwa penyakit kronis (baik mental maupun fisik) telah memiliki populasi di penjara, maka kita dapat meramalkan munculnya medical model yang baru.[84]

Meskipun medical model pada hukuman percobaan dan pembebasan bersyarat belum sepenuhnya ditinggalkan, namun pada populasi tertentu telah ditargetkan dengan sistem pengobatan yang tepat.[85]

Medical model adalah sebuah pendekatan patologi yang bertujuan untuk mencari perawatan medis untuk gejala yang di diagnosis dan sindrom dan memperlakukan tubuh manusia sebagai mekanisme yang sangat kompleks.

Bahwa satu dari pertimbangan masing-masing tingkat adalah bagaimana yang terbaik menghadapi para individu yang melanggar hukum guna mengurangi kejahatan yang dilakukan melalui pendekatan rehabilitasi. Para polisi memiliki kekuasan untuk memperingatkan pelanggar dan mengarahkan mereka kepada lembaga kerja sosial.[86]

  1. Bureaucratic Model

Penyelesaian sengketa di antara warga negara merupakan salah satu pelaksanaan fungsi utama dari Pemerintahan, yaitu – meskipun terjadi pelanggaran kewenangan antara beberapa institusi administrasi – berdasarkan sejarah termasuk ke dalam ranah peradilan. Bagaimana suatu sengketa diselesaikan merupakan pertanyaan secara politis yang penting, bukan hanya disebabkan karena pemaknaan dan implementasi atas Undang-undang yang tertulis, tetapi juga dikarenakan apa yang dimaksud dengan Masyarakat, sistem politiknya, dan pandangan terhadap perseorangan yang berhadapan dengan Negara.[87] Pentingnya peradilan dan prosesnya tersebut, sebagaimana disebutkan dengan jelas oleh Thurmond Arnold sebagai Simbol dari Pemerintahan

Sebuah penilaian yang berarti dari tenor keadilan dalam masyarakat harus fokus pada sidang pengadilan. Sementara pengadilan banding lebih terlihat, mereka juga lebih dibersihkan dan terisolasi dari realitas yang paling sengketa. Selain itu, mereka mempengaruhi langsung hanya sebagian kecil dari semua warga negara yang datang dalam kontak dengan peradilan. Dalam banyak hal sidang pengadilan yang paling menarik untuk memeriksa adalah pengadilan pidana, khususnya pengadilan kejahatan di mana taruhannya tertinggi untuk kedua terdakwa dan masyarakat. Dalam pengadilan ini pemerintah terlibat sebagai inisiator, peserta, dan mediator. Warga negara ini juga merupakan gabungan pihak tidak mau dan sering lawan tak berdaya dan didiskreditkan.[88]

Menekankan kejahatan harus dibongkar dan terdakwa diadili, ia harus dijatuhi hukuman dengan cepat, dan sedapat mungkin efisien. Keefektifan pelaksanaan hukum di pengadilan menjadi suatu perhatian utama. Jika terdakwa mengaku tidak bersalah dalam suatu proses peradilan, maka penuntut dan pembela berupaya untuk mengumpulkan bukti-bukti, memanggil saksi dan menyiapkan berbagai dokumen yang diperlukan untuk keperluan pembuktian.[89]

  1. Just Deserts Model

Sistem Peradilan Pidana dengan metode just desert model beranjak dari Teori Pemidanaan Just Desert yang dikemukakan oleh Andrew von Hirsch pada tahun 1976.

Teori Pemidanaan Just Deserts menganjurkan bahwa hukuman harus proporsional dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Para pendukung filsafat pemidanaan just deserts menekankan pentingnya proses hukum, penentuan hukuman, dan penghapusan diskresi peradilan dalam praktek peradilan pidana.[90] Teori ini menjadi sangat mempengaruhi di Amerika pada tahun 1970-an.

Setiap orang yang bersalah harus dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya. Tersangka harus diperlakukan sesuai dengan hak asasinya, sehingga hanya mereka yang bersalah yang dihukum. Juga memberi ganti kerugian kepada yang bersalah.[91]

Teori Just Deserts merupakan derivasi dari pendapat Immanuel Kant, dimana di dalam bukunya, Kant, berpandangan bahwa manusia merupakan agen yang bersifat bebas berakal. Oleh karena itu, setiap orang harus mengetahui akibat hukum dari setiap tindakan dan harus menerima “deserts” (ganjaran) dari setiap perbuatannya. Kegagalan untuk menghukum yang bersalah, menurut Kant, merupakan pelanggaran terhadap keadilan. Namun, Kant menyatakan bahwa ganjaran dalam bentuk hukuman dari pengadilan hanya harus ditimbulkan untuk menghukum mereka yang telah melakukan kejahatan dan bukan untuk tujuan lain.

Untuk mempertahankan alasan moral dari teori tersebut, kemudia just deserts theory mengajukan pertimbangan bahwa pelaku/petindak seharusnya dihukum, namun hanya karena mereka patut menerima hukuman tersebut. Penganut just deserts theory mengklaim, walaupun terdapat keuntungan positif lainnya yang munkin muncul sebagai hasil dari pemidanaan, misalnya seperti pencegahan kejahatan lebih lanjut, hal tersebut merupakan akibat sampingan (incidental effects) dan bukan merupakan tujuan dari pemidanaan.

Sehingga, agar just deserts model menjadi layak dan efisien, maka skala dan tingkatan (tariff) dari jenis kejahatan dan pemidanaannya menjadi sangat dibutuhkan. Berdasarkan prinsip sistem tingkatan (principle of tariff system), maka pelaku/petindak akan menerima secara proporsional berdasarkan beratnya pelanggaran dan kesalahan, serta kelayakan dalam menghukum pelaku/petindak.

Untuk mempertahankan tinkatan tersebut, maka kejahatan atau tindak pidana perlu diklasifikasikan berdasarkan tingkatan atau kategorinya yang didasakan kepada tingkat keseriusan dari perbuatan yang dilakukan, dan pemidanaan harus disesuaikan berdasarkan kategori tersebut untuk memberikan ketidaknyamanan bagi pelaku/petindak. [92]

Di Indonesia, tariff systems nampaknya mulai mempengaruhi, walaupun hanya dicoba untuk diterapkan secara parsial yaitu pada pidana denda saja.[93]

  1. Integrated Criminal Justice System Model

Nilai- nilai yang mendasari Intregrated Criminal Justice System Model atau Model Sistem Peradilan Pidana Terpadu adalah:

  1. Menuntut adanya keselarasan hubungan antar subsistem secara administrasi.[94]
  2. Menghukum pelaku kejahatan sesuai falsafah pemidanaan yang dianut.
  3. Menegakkan dan memajukan the rule of law dan penghormatan kepada hukum, dengan menjamin adanya adanya due procees dan perlakuan yang wajar bagi tersangka, terdakwa, terpidana, melakukan penuntutan dan membebaskan orang yang tidak bersalah yang dituduh melakukan kejahatan.
  4. Menjaga hukum dan ketertiban.[95]

Tujuan dari Sistem Peradilan pidana sebagai salah satu sarana dalam penanggulangan kejahatan antara lain:[96]

  1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
  2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana
  3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Sistem peradilan pidana, bila diterapkan secara konsisten, konsekuen dan terpadu antara subsistem, maka manfaat sistem peradilan pidana selain dapat mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana, juga bermanfaat dalam hal:[97]

  1. Menghasilkan data statistik kriminal secara terpusat melalui satu pintu yaitu polisi. Data statistik kriminal tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sarana dalam menyusun kebijakan kriminal secara terpadu untuk penanggulangan kejahatan
  2. Mengetahui kebarhasilan dan kegagalan sub sistem secara terpadu dalam penanggulangan kejahatan
  3. Kedua butir nomor 1 dan 2 tersebut dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah dalam kebijakan sosial yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang untuk mewujudkan tujuan nasional
  4. Memberikan jaminan kepastian hukum baik kepada inidividu maupun masyarakat.

Terkait dengan munculnya wacana Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System), maka ada beberapa hal yang patut untuk ditelaah, dimana kata “Integrated“ atau “Terpadu“, sangat menarik perhatian bilamana dikaitkan dengan istilah sistem dalam “the criminal justice system”. Hal ini karena dalam istilah system, seharusnya sudah terkandung keterpaduan (integration and coordination), di samping karateristik yang lain seperti, adanya tujuan-tujuan yang jelas dari sistem, proses input-throughput–output and feedback, sistem control yang efektif, negative-anthropy dan sebagainya.[98]

Menurut Kats and Kahn, sebagai common characteristics, coordination diartikan sebagai fixed control arrangements. It is the addition of nations devices for assuring the functional articulation of task ang roles- controlling the speed of assembly ine, for example. Integration merupakan the achievement of anification through hared norm and values.[99]

Muladi, menyetujui apabila penyebutan Sistem Peradilan Pidana Terpadu tersebut, lebih diarahkan untuk memberikan tekanan, agar integrasi dan koordinasi lebih diperhatikan.[100] Menurut Black’s law Dictionary[101], rumusan dari Sistem peradilan Pidana Terpadu atau Integrated Criminal Justice System adalah

“… the collective institutions through which an accused offender passes until the accusations have been disposedof or the assessed punishment conculed…”.

Pemahaman terhadap Sistem Peradilan Pidana Terpadu atau SPPT yang sesungguhnya, adalah bukan saja pemahaman dalam konsep “integrasi“ itu sendiri, tetapi sistem peradilan pidana yang terpadu juga mencakup makna substansiil dari urgensitas simbolis prosedur yang terintegrasi tetapi juga menyentuh aspek filosofis makna keadilan secara terintegrasi. Sehingga dengan demikian penegakan hukum pidana materiil yang dikawal dan dibingkai oleh norma peraturan perundangan yang menjadi wilayah hukum pidana prosedural, dapat lebih didekatkan pada prinsip dan substansi penegakan hukum yang sekaligus menegakkan keadilan.

Pemahaman terhadap pandangan tersebut di atas, NV Pillai[102] menyatakan bahwa:

“ …….. the concept of an Integrated Criminal Justice System does not envisage the entire system working as one unit or department or as different sections on one unified service. Rather, it might be said to work on the principle of ‘unity in diversity’, somewhat like that under which the armed forces function. Each of the three main armed services own its distinctive roles, its training schemes, its own personnel and its own operational methods.”

(Terjemahan Bebas ==> Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu tidak membayangkan seluruh sistem bekerja sebagai satu unit atau departemen atau sebagai bagian yang berbeda pada satu layanan terpadu. Sebaliknya, dapat dikatakan bekerja pada prinsip ‘kesatuan dalam keanekaragaman’, agaknya seperti itu sebagaimana fungsi dari angkatan bersenjata. Masing-masing dari tiga angkatan bersenjata utama memiliki peran yang khas, skema pelatihan, personel sendiri dan metode operasionalnya sendiri.)

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembentukan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) atau integrated criminal justice system (ICJS) memiliki konsekuensi bagi semua pihak yang terlibat untuk menemukan formulasi yang tepat dalam membangun sistem koordinasi antar institusi.

 

[1]Sarjana Hukum dan Master Hukum dari Universitas Jayabaya, Jakarta. Dosen Tetap Fakultas Hukum Univeristas Bung Karno (UBK). Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ilmu Hukum 17 Agustus (LKIH 1708). Dewan Pakar Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bangka Belitung.

[2] Laporan Akhir Komisi Hukum Nasioanl (KHM) mengenai “Hak Memperoleh Akses Peradilan Pidana”, http://www.komisihukum.go.id

[3]Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995, hlm. ix.

[4]Romli Atmasasmita (1), Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 2.

[5]Tolib Effendi, Sistem Peradilan Pidana. Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013, hlm. 2.

[6]Mardjono Reksodiputro (1), Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan Buku Kedua, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007, hlm. 140.

[7] Sebahagian ahli hukum menggunakan istilah Sistem Informasi Peradilan Pidana Terpadu atau Integrated Criminal Justice Information Systems (ICJIS), dan sebahagian lagi menggunakan istilah Criminal Justice Administration (CJA).

[8]Linda L. Walker, Integrated Criminal Justice Information Systems Trend in 2002: Communication, Collaboration, and Cooperation, Canada: National Centre for State Courts, 2002, hlm. 1.

[9]Core Technology of the Center Connectivity, Criminal Justice Data Integration, Michigan State Police and the ISERVICES Gateway, hlm. 1.

[10]Heather Colby, The Criminal Justice Systems in New Zealand, Sumber: http://www.aic.gov.au/media_library/publications/proceedings/24/colby.pdf., diunduh 28 Maret 2014, hlm. 1.

[11]Martin Schonteich, Making Courts Work, A Review of the IJS Court Centre in Port Elizabeth. Monograph 75, South Africa: Business Against Crime, 2002, hlm. 36.

[12]Andrew Haldenby, Tara Mujamdar, dan Will Tanner, Doing it Justice: Integrating Criminal Justice and Emergency Service Through Police and Crime Commissioners, England: Reform, 2012, hlm, 24.

[13]Bruce L. Benson, To Serve and Protect. Privatization and Community in Criminal Justice, New York: New York University Press-The Independent Institute, 1998, hlm. 1-2.

[14]Indriyanto Seno Adji, Arah Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum “Prof. Oemar Seno Adji, S.H & Rekan, 2001, hlm. 21.

[15] Lihat Pasal 8 Kesepakatan Bersama Antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : KEP-049 /A/J.A/03/2012, Nomor : B/23/III/2012, Nomor : Spj-39/01/03/2012, Tentang Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

[16]Lihat SKB MA dan KY butir 2.2 juncto SK KMA No. 215/KMA/SK/VIII/2007 Pasal 6 ayat (3) Q, tentang Peraturan Hakim Dilarang Menerima Hadiah, yang tidak termaksud gratifikasi pada hakim kalau pemberian tidak lebih Rp 500 ribu

[17]Barda Nawawi Arief (1), Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System), Semarang: UNDIP, 2011, hlm. 17.

[18]Ibid., hlm. 18.

[19] Barda Nawawi Arief (2), Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia), Semarang: UNDIP, 2011, hlm. 30-31.

[20] “Seminar Hukum Nasional tanggal 11 Maret 1963”, sumber: http://bphn.kemenkumham.go.id/index.php?action=activity&type=Seminar&id=2008032809351693, diakses pada tanggal 10 Juni 2012.

[21]Ahmad Bahiej, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. (Telaah atas Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia), Makalah ini disampaikan pada kajian rutin Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tanggal 29 Desember 2003.

[22] Ada ahli hukum yang menyebutnya sebagai Teori Gabungan. Teori ini dicetuskan oleh Gusav Radbruch, ahli hukum yang berasal dari Jerman.

[23] Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991, hlm. 48

[24]Phillips DC, Holistic Thought in Social Science, California: Standford University Press, 1988, hlm. 60.

[25] Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, Jakarta: Binacipta, 1983, hlm. 2.

[26] Ibid., hlm. 3

[27]Lili Rasjidi dan I.B. Wiyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Bandung:Remaja Rosdakarya, 1993, hlm. 43-44.

[28] Larry J. Siegel dan Joseph J. Senna, Essentials of Criminal Justice, USA: Thomson Learning, Inc., 2007, hlm.

[29] Jeremy Travis, Summoning the Superheroes. Harnessing Science and Passion to Create a More Effective and Humane Respone to Crime, dalam Marc Mauer and Kate Epstein [Ed], To Build a Better Criminal Justice System. 25 Experts Envision the Next 25 Years of Reform, USA: The Sentencing Project, 2012, hlm. 4.

[30]Mardjono Reksodiputro (2), Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan. Buku Ketiga, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007, hlm. 84.

[31]Romli Atmasasmita (2), Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme, (Bandung: Bina Cipta, 1996), hlm. 16-18.

[32]Tolib Effendi, Op.cit., hlm. 12; Romli Atmasasmita (1), Loc.cit.

[33]Barda Nawawi Arief (1), Op.cit, hlm. 34-35.

[34]Muladi, Op.cit., hlm. 2.

[35] Larry J. Siegel, Introduction to Criminal Justice, Belmont-USA: Wadsworth, 2010, hlm. 4.

[36]HR. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: PTIK, 2012, hlm. 6.

[37]LJ. Van Apeldorn, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1993, hlm. 1.

[38]Muladi, Op.cit., hlm. 1

[39]Romli Atmasasmita (1), Op.cit, hlm. 6.

[40]Martin Schonteich, Loc.cit..

[41]Mardjono Reksodiputro (2), Op.cit, hlm. 84-85.

[42]Romli Atmasasmita (2), Loc.cit.

[43]Fransiska Avianti, Kebijakan Perundang-Undangan Mengenai Badan Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia, Semarang: Magister Ilmu Hukum Univ. Diponegoro, 2008, hlm. 49.

[44]Rusli Muhammad, Sistem Peradilan Pidana Indoensia, Yogyakarta: UII Press, 2011, hlm. 3-4.

[45]Ibid.

[46]Ibid

[47]Muladi, Loc.cit

[48]Tolib Effendi, Op.cit., hlm. 13-14.

[49]Mardjono Reksodiputro (1), Buku Kedua, Op.cit., hlm. 141.

[50] Saat mengutip dari pendapat Mardjono Reksodiputro, Beliau masih mencantumkan Kepolisian berada di bawah Departemen Pertahanan dan Keamanan, karena pada saat Beliau menulis buku tersebut, Kepolisian masih menjadi satu kesatuan dengan ABRI.

[51]Romli Atmasasmita (1), Op.cit., hlm. 16; unsur Pembentuk Undang-Undang dimasukkan ke dalam komponen Sistem Peradilan Pidana, dalam ruang lingkup criminal policy, didasarkan kepada pendapat Nagel. Namun Nagel tidak memasukkan Kepolisian sebagai salah satu komponen Sistem Peradilan Pidana.

[52]Barda Nawawi Arief (1), Op.cit, hlm. 15.

[53]Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menegaskan sebagai berikut: “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.”

[54]Lihat Pasal 1 angka 3 UU No. 12/1995, yang menegaskan sebagai berikut: “Yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.”

[55]Indriyanto Seno Adji, Op.cit., hlm. 49.

[56]Rusli Muhammad, Op.cit., hlm. 61.

[57] Jeremy Travis, Loc.cit..

[58] Larry J. Siegel dan Joseph J. Senna, Loc.cit.

[59]Setio Sapto Nugroho, Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Sumber: http://jdih.ristek.go.id/?q=system/files/dokumentasi/586130112.pdf., diunduh tanggal 3 April 2014, hlm. 1.

[60] Hans Kelsen, Teori Umum Hukum dan Negara, Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007, hlm. 163.

[61] Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010, hlm. 283

[62] Moh. Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia,Jakarta: LP3ES, 2006, hlm.  25.

[63] CFG. Sunarjati Hartono, Mencari Bentuk dan Sistem Hukum Perjanjian Nasional Kita, Bandung: Alumni, 1974, hlm. 57.

[64]Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (online), yang dimaksud dengan ‘partikelir’ adalah bukan untuk umum; bukan kepunyaan pemerintah; bukan (milik) dinas; swasta, Sumber: http://kbbi.web.id/partikelir.

[65]Lihat Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

[66] Deborah M. Hussey Freeland, What is a Lawyer? A Reconstruction of the Lawyer As An Officer of The Court, Saint Louis University, Public Law Review, Vol. XXXI, hlm. 427.

[67] Lilik Mulyadi, Menuju Sistem Peradilan Pidana Kontemporer Tanpa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Berita Acara Sidang (BAS), Sumber: http://pn-kepanjen.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=169, Jakarta Utara, 9 Juli 2012, diakses tanggal 7 Januari 2013.; Di dalam makalahnya Lilik Mulyadi hanya mengungkapkan 7 (tujuh) jenis model Sistem Peradilan Pidana, kemudian Penulis menambahkan dari pendapat ahli hukum lainnya.

[68]“Models of Criminal Justice”, Sumber: http://compass.port.ac.uk/UoP/file/ca5197e4-09f7-4d83-844b-323d9d240078/1/criminal_justice_IMSLRN.zip/page_05.htm, diakses pada tanggal 5 April 2014.

[69] Keith A. Findley, Toward A New Paradigm of Criminal Justice: How the Innocence Movement Merges Crime Control and Due Process, Sumber: http://www.law.wisc.edu/m/dfknm/findley_new_paradigm-10-10-08.pdf., diunduh pada tanggal 5 April 2014, hlm. 8.

[70] Raul Soares da Viega dan Andre Ventura, Analysis of Different Models of Criminal Justice System-A New Scientific Perspektive, Revista de Ciências Jurídicas e Econômicas, Vol. 2, No. 2, 2010, hlm. 204.

[71]Rusli Muhammad, Op.cit., hlm. 43.

[72] Raul Soares da Viega dan Andre Ventura, Op.cit., hlm. 205.

[73] Rusli Muhammad, Op.cit., hlm. 44.

[74]Romli Atmasasmita (1), Op.cit., hlm. 9.

[75]Ibid., hlm. 11.

[76] Raul Soares da Viega dan Andre Ventura, Op.cit., hlm. 204.

[77] John Griffith, Ideology in Criminal Procedure or a Third “Model” of Criminal Process, Faculty Scholarship Series, The Yale Law Journal, Paper 3994, 1970, hlm. 363. Teks Asli: “The Due Process Model seems radically different. Its system of values revolves around “the concept of the primacy of the individual and the complementary concept of limitation on official power.

[78] Keith A. Findley, Op.cit, hlm. 9.

[79]Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Thamrin, Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009, hlm, 249.

[80]Romli Atmasasmita (1), Op.cit., hlm. 9-10

[81]Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, (Semarang: Badan Penerbit Univ. Diponegoro, 1995), hlm. 16.

[82] John Griffith, Op.cit, hlm. 367.

[83]Jonathan Simon, The Return of the Medical Model: Disease and the Meaning of Imprisonment from John Howard to Brown vs Plata, Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review, Vol 48, 2013, hlm. 217.

[84]Ibid

[85]“Medical  Model Related to Probation & Parole”, Sumber: http://www.ehow.com/facts_6769661_medical-model-related-probation-parole.html, diakses pada 7 April 2014.

[86] Lilik Mulyadi, Menuju Sistem Peradilan Pidana Kontemporer Tanpa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Berita Acara Sidang (BAS), Sumber: http://pn-kepanjen.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=169, Jakarta Utara, 9 Juli 2012, diakses tanggal 7 Januari 2013.

[87]Peter F. Nardulli, Roy B. Flemming & James Eisenstein, Criminal Courts and Bureaucratic Justice: Concessions and Consensus in the Guilty Plea Process, Northwestern University, School of Law, The Journal of Criminal Law & Criminology, Vol. 76, No. 4, hlm. 1103.

[88]Ibid., hlm. 1104

[89] Lilik Mulyadi, Menuju Sistem Peradilan Pidana Kontemporer Tanpa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Berita Acara Sidang (BAS), Sumber: http://pn-kepanjen.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=169, Jakarta Utara, 9 Juli 2012, diakses tanggal 7 Januari 2013.

[90]“Just Deserts Theory”, Sumber: http://www.sagepub.com/hanserintro/study/materials/reference/ref3.1.pdf., diakses pada tanggal 10 April 2014.

[91] Lilik Mulyadi, Menuju Sistem Peradilan Pidana Kontemporer Tanpa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Berita Acara Sidang (BAS), Sumber: http://pn-kepanjen.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=169, Jakarta Utara, 9 Juli 2012,

[92]“Just Deserts Theory”, Sumber: http://www.sagepub.com/hanserintro/study/materials/reference/ref3.1.pdf., diakses pada tanggal 10 April 2014.

[93]Lihat Pasal 80 ayat 3 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) draft 2010.

[94]Sidik Sunaryo, Op.cit., hlm. 256.

[95]TIM FH-UI, Sinkronisasi Ketentuan Perundang-undangan Mengenai Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Penerapan Asas-Asas Umum, 2001,hal. 4-6

[96]Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan Buku Ketiga, (Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, 1994), hlm. 84-85.

[97]H.R Abdussalam dan DPM Sitompul, Op.cit., hlm. 4.

[98]Muladi, Op.cit., hlm. 1.

[99]Daniel Kats and Kahn Robert L, The Social Psycology of Organization,New York: John Wiley and Sons, 1984, hlm. 29-30.

[100]Muladi, Loc.cit.

[101]Henry Campbel Black, Black’s Law Dictionary, 9th Edition, St. Paul Minn: West Group, 2006, hlm. 381.

[102]NV Pillai, The Administration Of Criminal Justice: Unity in Diversity, in Criminal Justice in Asia: The Quest for an Integrated Approach, Tokyo: UNAFEI, 1982, hlm. 31

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s