Inkonsistensi Penegakan Hukum UU Money Laundering 2010. Kebijakan Legislatif Yang Berpotensi Melanggar Hak Azasi Manusia (HAM)

Oleh : Rocky Marbun, S.H., M.H.

Abstrak

Kebijakan Legislatif pemberantasan money laundering di Indonesia sarat dengan intervensi asing, sehingga perumusannya menjadi tidak konsisten dan tidak harmonis dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Sehingga terjadi benturan kepentingan hukum.

Di dalam penulisan ini, Penulis juga memasukkan perkara BAHASYIM ASSIFIE sebagai bukti bahwa telah terjadi pelanggaran hak-hak dasar Terdakwa. Penyimpangan yang terjadi dalam UU No. 8/2010 atau the second regime of anti-money laundering telah menjadi hukum positif dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

Pemberlakukan UU No. 8/2010 merupakan wujud kepanikan dunia Internasional yang beranggapan bahwa Indonesia masih  belum secara utuh mentaati 40 Rekomendasi & 9 Rekomendasi Khusus dari FATF. Sehingga dorongan dan desakan dunia Internasional kepada Pemerintah Indonesia untuk merubah atau mengamandemen the first regime of anti-money laundering yaitu Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga menabrak beberapa teori-teori hukum pidana.

Dari skema perumusan UU No. 8/2010 tersebut, terlihat bahwa euforia penegakan hukum terhadap money laundering telah yang bercampur menjadi satu dengan kebencian terhadap pelaku koruptor dan pelaku money laundering, sehingga perumusan pemidanaan terhadap pelaku money laundering lebih terkonsentrasi pada pidana penjara daripada pengembalian kerugian negara.

Tindak Pidana Pencucian Uang atau lebih dikenal dengan istilah money laundering, merupakan tindak pidana yang saat ini menjadi primadona pembahasan setiap orang bukan hanya di Indonesia, bahkan dunia Internasional. Wacana money laundering selalu dikaitkan dengan istilah-istilah korupsi, penyitaan harta kekayaan, serta pemiskinan terpidana, walaupun sejatinya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 yang mengatur tentang money laundering telah menentukan jenis-jenis predicate crimes yang dicurigai berkaitan dengan perilaku money laundering tersebut.

Korupsi, contohnya, salah satu bentuk predicate crimes yang memiliki tingkat kesulitan dalam pembuktian dalam proses pemeriksaan dan pembuktian di depan persidangan. Hasil dari Korupsi, yang notabene merupakan hak dari Kas Negara, pada pola penyebarannya memiliki banyak variasinya. Penggunaan hasil Korupsi ke dalam transaksi-transaksi sehari-hari menjadikan tingkat kesulitan tersendiri bagi penegak hukum untuk membuktikan tingkat kerugian negara.

Sehingga adalah wajar semenjak generasi pertama rezim anti pencucian uang 2002-2003, membentuk sebuah komisi atau lembaga non-kementerian yang bertugas untuk melakukan pelacakan dan pemantauan berbagai macam transaksi yang dianggap mencurigakan. Dimana sebagai bentuk sinkronisasi dengan UU TIPIKOR, maka rezim money laundering Tahun 2002-2003 memfokuskan kepada obyek hukumnya adalah penyelenggara negara dan/atau Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Namun demikian, ciri khas utama dari law enforcement pada money laundering, selalu dipergunakan metode dengan memfokuskan pada penelusuran aliran dana/uang haram (follow the money) atau transaksi keuangan. Pendekatan ini tidak terlepas dari suatu pendapat bahwa hasil kejahatan (proceeds of crime) merupakan “life blood of the crime”, artinya merupakan darah yang menghidupi tindak kejahatan sekaligus titik terlemah dari rantai kejahatan yang paling mudah dideteksi. Upaya memotong rantai kejahatan ini selain relatif mudah dilakukan juga akan menghilangkan motivasi pelaku untuk melakukan kejahatan karena tujuan pelaku kejahatan untuk menikmati hasil kejahatannya terhalangi atau sulit dilakukan.

Kebijakan Pidana UU Anti Money Laundering

Pembentukan Undang-undang money laundering di Indonesia tidak terlepas dari berkembangnya desakan secara Internasional untuk diadakannya unifikasi hukum bagi seluruh negara-negara dunia mengingat pelaku predicate crimes memiliki modus operandi yang bervariatif, sehingga sangat sulit membuktikan keterkaitan antara kejahatan yang dilakukan dengan kerugian yang diderita oleh Kas Negara.

Lahirnya rezim hukum internasional untuk memerangi money laundering, ditandai dengan keluarkannya United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic drugs and Psychotropic Substances 1988 (Vienna Convention 1988).[1]

Berbeda pada metode law enforcement pada tindak pidana konvensional, yang bertujuan menciptakan metode-metode pencegahan subyek hukum melakukan tindak pidana, namun semangat yang dikeluarkan oleh Vienna Convention 1988 pada dasarnya bertujuan memberantas money laundering dengan strategi untuk memerangi hasil kejahatan (proceed of crime), sehingga memunculkan metode follow the money.

Pada prinsipnya Vienna Convention 1988 menentukan pula arah kebijakan untuk melakukan kriminalisasi pencucian uang dengan standar-standar tertentu yang tetap memberi tempat untuk kedaulatan hukum masing-masing negara (state souvereignity).

Namun hal tersebut, menurut Penulis, merupakan hal yang kontradiktif. Dimana upaya untuk melawan kejahatan pencucian uang pada tingkat internasional dilakukan oleh Negara-negara anggota OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) dengan membentuk satuan tugas yang disebut Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) pada tahun 1989.

Salah satu tugas dan fungsi dari terbentuknya FATF adalah menetapkan kebijakan dan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam melawan pencucian uang, yang dikeluarkan dalam bentuk rekomendasi tindakan untuk mencegah dan memberantas pencucian uang. FATF juga melakukan pemantauan terhadap Negara-Negara yang tidak menjalankan rekomendari tersebut. Sebagai wujud dari kinerja FATF, maka FATF mengeluarkan list atau daftar hitam yang berisikan negara-negara yang tidak mematuhi rekomendasi FATF, yaitu berupa NCCTs (Non-Cooperative Countries and Territories) Initiative.

Negara yang masuk dalam daftar NCCTs dapat dikenakan counter-measures[2], yang dapat berakibat buruk terhadap sistem keuangan misalnya meningkatnya biaya transaksi keuangan dalam melakukan perdagangan internasional khususnya terhadap negara maju atau penolakan oleh negara lain atas Letter of Credit (L/C) yang diterbitkan oleh perbankan di negara yang terkena counter-measures tersebut.

Kelemahan sistem hukum, sebagai akibat lemahnya kemampuan akademis dari Pembentuk Undang-undang yaitu DPR dan Pemerintah, menimbulkan kebijakan kriminal yang insinkronisasi dan tidak harmonis, sehingga law enforcement sangat rendah sekali. Sebagai akibatnya, kelonggaran dari Vienna Convention 1988 yang menghormati kedaulatan hukum pada batas-batas tertentu, menjadi sia-sia.

Bahwa Indonesia, diwajibkan untuk mengadopsi 40 rekomendasi pencegahan dan  pemberantasan pencucian uang (”FATF Forty Recommendations”) serta 9 (sembilan) rekomendasi khusus untuk memberantas pendanaan terorisme (“FATF Eight Special Recommendations on Terrorist Financing”), termasuk diantaranya 1 (satu) rekomendasi khusus tentang Cash Courier yang baru dikeluarkan FATF pada sidang pleno bulan Oktober 2004.

Berdasarkan komposisi dari FATF, maka FATF bukan saja terdiri dari Negara-negara yang menandatangani dan meratifikasi saja, namun terdiri pula 2 (dua) organisasi regional yaitu The European Commission dan The Gulf Cooperation Council yang mewakili pusat-pusat keuangan utama di Amerika, Eropa dan Asia.

Dan untuk wilayah Asia Pasifik terdapat The Asia Pacific Group on Money Laundering (APG) yaitu badan kerjasama internasional dalam pengembangan anti money laundering regime yang didirikan pada tahun 1997, dan Indonesia telah menjadi anggota sejak tahun 2000. Saat ini, APG terdiri dari 26 anggota yang tersebar di Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Asia Timur serta Pasifik Selatan.[3]

Sehingga dapat dibayangkan, betapa terjepitnya posisi Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan hukumnya. Menolak menerapkan rekomendasi FATF akan mengakibatkan kerugian pada sistem keuangan nasional. Karena secara tidak langsung, negara-negara yang tergabung dan 2 organisasi regional tersebut dapat melakukan tindakan balasan atas penolakan rekomendasi tersebut.

Adapun Empat puluh rekomendasi tersebut mencakup 4 (empat) bidang yaitu legal system, financial and non-financial businesses measures, institutional measures, and international co-operation. Evaluasi berdasarkan NCCTs Initiative ini dan ketentuan di suatu negara yang masih belum sejalan dengan rekomendasi FATF. Keduapuluhlima kriteria tersebut terbagi dalam 4 (empat) kelompok besar yaitu :

  1. Loopholes in financial regulations (11 kriteria);
  2. Obstacles raised by other regulatory requirements (3 kriteria);
  3. Obstacles to international cooperation (8 kriteria);
  4. Inadequate resources for preventing and detecting money laundering activities (3
  5. kriteria).

Jika kita perhatikan 40 rekomendasi dan 9 rekomendasi khusus[4] tersebut, nampak jelas bahwa telah terjadi colonization of legal system. Pemaksaan sistem hukum yang tidak mencerminkan akar budaya bangsa ini masuk ke dalam hukum positif di Indonesia. Sebagai negara berkembang, nampaknya masih membutuhkan bantuan keuangan dari dunia Internasional. Sehingga pada tahun 2002 diundangkan dan disahkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagai Ant- money laundering regime yang pertama.

Meskipun dikeluarkannya UU TPPU tersebut diakui oleh FATF sebagai langkah yang signifikan dalam proses pembangunan rezim anti pencucian uang, namun dirasakan masih belum sepenuhnya mengakomodir FATF 40 dan 9 recommendation dan international best practice.

Berkaitan dengan hal tersebut, melalui suratnya tanggal 3 Juli 2002 (hasil sidang rapat pleno FATF 18-21 Juni 2002) dan 24 Oktober 2002 (hasil sidang rapat pleno FATF 9-11 Oktober 2002), FATF menegaskan terdapat 10 (sepuluh) hal yang harus diperhatikan oleh Indonesia untuk dapat membangun rezim anti pencucian yang efektif dan memenuhi international best practice, yaitu :[5]

  1. Belum adanya kerangka pengaturan yang komprehensif dalam kaitannya dengan standar anti pencucian uang untuk lembaga keuangan non-bank, seperti asuransi dan stockbrokers.
  2. Belum adanya ketentuan tentang fit and proper test untuk lembaga keuangan non-bank.
  3. Belum adanya ketentuan tentang know your customer untuk lembaga keuangan non-bank.
  4. Perlunya memperluas pengertian transaksi keuangan yang mencurigakan dalam UU TPPU, sehingga termasuk kewajiban melaporkan transaksi yang diduga menggunakan dana hasil dari kejahatan.
  5. Belum adanya ketentuan larangan pemberian informasi (“tipping off”) dalam UU TPPU.
  6. Perlunya mempersingkat jangka waktu pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dari PJK kepada PPATK, karena 14 hari dinilai terlalu lama.
  7. Perlunya meniadakan batasan (threshold) hasil kejahatan (proceed of crime) yang dalam UU TPPU ditetapkan sebesar Rp 500 juta.
  8. Adanya potensi untuk tidak dapat membekukan dan menyita hasil kejahatan yang besarnya dibawah batasan Rp 500 juta.
  9. Belum adanya ketentuan yang mengatur bantuan hukum timbal balik (mutual legal assistance), dan
  10. Belum beroperasinya PPATK sebagai Financial Intelligence Unit (FIU).

Sebagai akibat dari hasil rapat pleno FATF tersebut, maka UU TPPU 2002 tersebut disimpulkan masih belum sempurna sehingga dalam jangka waktu kurang dari setahun, UU tersebut diamandemen dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Karena sikap patuh tersebut, maka FATF pada sidang pleno tanggal 9-11 Februari 2005, mengeluarkan Indonesia dari daftar NCCTs (delisting procedure).

Dikarenakan Indonesia sudah dikeluarkan dalam daftar NCCTs tersebut, maka Pemerintah Indonesia masuk ke dalam fase monitoring yang dilakukan pengawasan oleh Tim Review FATF. Dimana dalam fase monitoring tersebut Tim Review FATF, kembali mengeluarkan pendapatnya mengenai implementasi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003, yaitu sebagai berikut:

  1. Meningkatkan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan, khususnya yang disampaikan oleh smaller banks;
  2. Meningkatkan capacity building bagi aparat penegak hukum, yaitu penyidik dan penuntut, dengan memfo-kuskan pada modus-modus tindak pidana pencucian uang (TPPU);
  3. Melaksanakan penanganan perkara TPPU secara efektif dan tepat waktu;
  4. Melaksanakan pemeriksaan (audit) terhadap Penyedia Jasa Keuangan secara tegas, yang harus diikuti pengenaan sanksi dalam ditemukan pelanggaran;
  5. Mengundangkan RUU Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik (Mutual Legal Assistance), dan memastikan efektifitas penerapannya;
  6. Memenuhi komitmen untuk menyediakan anggaran dan sumber daya manusia yang memadai untuk seluruh instansi terkait, termasuk di dalamnya kewenangan pengangkatan pegawai tetap PPATK.
  7. Kriminalisasi perbuatan pencucian uang yang multi interpretatif, adanya duplikasi penyebutan unsur-unsur dan banyaknya unsur yang harus dipenuhi atau dibuktikan, sehingga menyulitkan dalam hal pembuktian;
  8. Kurang sistematis dan tidak jelasnya klasifikasi perbuatan yang dapat dijatuhi sanksi berikut bentuk-bentuk sanksinya;
  9. Masih terbatasnya pihak pelapor (reporting parties) yang harus menyampaikan laporan kepada PPATK termasuk jenis pelaporannya;
  10. Perlunya pengukuhan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa (know your customer principle) oleh seluruh pihak pelapor;
  11. Terbatasnya instrumen formal untuk melakukan deteksi dan pentrasiran serta penyitaan aset hasil kejahatan;
  12. Terbatasnya pihak yang berwenang melakukan penyidikan TPPU; dan
  13. Keterbatasan kewenangan dari PPATK

Dikarenakan hasil review tersebut, maka kemudian diwacanakanlah amandemen UU No. 25/2003 tersebut, yang kemudian disahkanlah Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang  Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai the second regime of anti-money laundering.

Yang menarik dari UU NO. 8/2010 ini, menurut Reda Manthovani, S.H., LLM.[6], penulis buku berjudul “Rezim Anti Pencucian Uang Dan Perolehan Hasil Kejahatan Di Indonesia”, beliau menjelaskan bahwa UU No. 8/2010 adalah merupakan manifestasi dari 40 rekomendasi dan 9 rekomendasi khusus yang diwajibkan oleh FATF untuk masuk ke dalam sistem hukum di Indonesia. Masih menurut Beliau, bahwa UU No. 8/2010 jelas merupakan intervensi asing ke dalam sistem hukum Indonesia.

Pendapat tersebut Penulis amini, namun demikian keberadaan UU No. 8/2010 bukan hanya karena intervensi asing, namun juga dikarenakan kelemahan sistem hukum di Indonesia, dimana Pembentuk Undang-undang yaitu DPR dan Pemerintah, memiliki 3 (tiga) kelemahan yang sangat fatal, yaitu tidak memiliki SDM yang cukup tangguh baik dalam kajian akademis maupun kemampuan legal drafting serta tidak adanya political will, sehingga tidak mampu mengejawantahkan 40 rekomendasi dan 9 rekomendasi khusus ke dalam wujud ke-Indonesia-an.

Intervensi nilai-nilai asing ini merupakan penyimpangan dari tujuan hukum dalam sistem hukum positif Indonesia, karena menurut Mochtar Kusumaatmadja,[7] bahwa tujuan hukum tidak bisa dilepaskan dari aspirasi dan tujuan perjuangan bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan sila Keadilan Sosial yang merupakan bagian penting dari sistem nilai Indonesia.

INKONSISTENSI PERUMUSAN UNSUR-UNSUR DALAM UU ANTI PENCUCIAN UANG

Pasal 3 UU No. 8/2010 menjelaskan sebagai berikut:

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Unsur Obyektif : Setiap Orang

Unsur Subyektif :

  1. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan;
  2. Yang diketahuinya atau patut diduganya;
  3. Merupakan hasil tindak pidana;
  4. Dengan tujuan;
  5. Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan

Dari uraian unsur-unsur tersebut, maka diketahui bahwa di dalam tindak pidana pencucian uang (money laundering) membutuhkan 2 (dua) jenis perbuatan yang saling terkait, yaitu:

1.  Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;

Perbuatan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh penerima harta kekayaan dan/atau pemilik dari harta kekayaan tersebut. Unsur ini menerangkan bagaimana suatu proses tindak pidana pencucian uang berlangsung. Dimana unsur ini harus dikaitkan dengan frase “yang diketahuinya atau patut diduganya”, untuk menentukan bentuk kesalahan dari si pelaku dan asal usul harta kekayaan tersebut.

Sehingga pada prinsipnya, berkaitan dengan rumusan ini, maka JPU wajib membuktikan adanya :

  1. Proses money laundering sebagaimana yang digambarkan tersebut,
  2. Unsur kesalahan dari si pelaku sehingga dapat dikenakan pertanggungjawabannya, dan
  3. Pembuktian dari asal usul harta kekayaan tersebut.

Frase “yang diketahuinya atau patut diduganya” bukan saja ada pada rezim anti money laundering kedua, namun semenjak rezim pertama, frase tersebut telah ada. Frase “patut diduganya” selalu diikuti oleh frase “merupakan hasil tindak pidana”.

Frase “yang diketahuinya atau patut diduganya” merupakan frase yang menimbulkan kewajiban bagi siapapun untuk memiliki rasa kecurigaan terhadap perilaku atau transaksi yang mencurigakan dalam kekuasaannya. Hal tersebut ditujukan dengan penempatan kata pengganti “nya” pada frase “diketahui” dan “patut diduga”.

Ditegaskan pula dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU No. 8/2010 sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “patut diduganya” adalah suatu kondisi yang memenuhi setidak-tidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya Transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum.”

Akibat adanya frase “yang diketahuinya atau patut diduganya” tersebut, maka tidak lagi diperlukan pembuktian mengenai ada atau tidak adanya “mens rea” atau “state of mind[8] dari suatu tindak pidana. Sehingga bukan hanya membuktikan “actus rea” nya saja namun “mens rea” juga menjadi bahan pertimbangan dalam proses pembuktian.

Prof. Sudarto menjelaskan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup hanya apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (an objective breach of a penal provision) namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana.

Mens rea, pada dasarnya dimiliki oleh “manusia” yang melakukan perbuatan. Sebab elemen umum mental (general mental element) yang melekat pada mens rea, antara lain: maksud (intention), sembrono (recklesness), motif jahat (malice), penuh sadar (wilful), mengetahui (knowledge), dan lalai (negligence). Semua elemen itu, hanya melekat secara inheren pada diri manusia.

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, “mens rea” diwujudkan dalam bentuk unsur subyektif berupa “dengan sengaja”. Dan dalam proses pembuktian, Jaksa Penuntut Umum harus membuktikan unsur subyektif tersebut dalam proses pemeriksaan di depan persidangan.

Berdasarkan Naskah Akademik RUU Pencucian Uang dijelaskan sebagai berikut:

“Untuk itu, rumusan delik pencucian uang dimaksud perlu disempurnakan sehingga menjadi lebih sederhana, jelas dan “memudahkan dalam pembuktian” unsur-unsurnya dengan tetap mengacu pada standar internasional seperti yang ada dalam United Nations Model Law on Money Laundering and Proceed of Crime Bill 2003 (UN Model).[9]

Sesuai dengan UN Model 2003 tersebut, rumusan delik pencucian uang perlu pula diperluas hingga mencakup pemidanaan terhadap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukkan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana. Hal ini dimaksudkan agar ruang gerak pelaku pencucian uang lebih terbatas dan dapat dikenai sanksi pidana pencucian uang, sejalan dengan ketentuan dalam UN Model.”

Sehingga semakin jelas, bahwa rumusan pasal dalam kriminalisasi perilaku money laundering, bukan merupakan hasil olah pikir bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai pancasila dan pluralisme.

Bahwa frase “yang diketahuinya atau patut diduganya” merupakan kebiajakn legislatif yang mengacu kepada UN Model 2003, yang bertujuan untuk “memudahkan dalam pembuktian”. Yang pada akhirnya berakibat pada anggapan bahwa dengan terpenuhinya unsur “patut diduganya”, maka tidak diperlukan lagi proses pembuktian mengenai adanya “mens rea” atau tidak. Jika selama proses pemeriksaan pembuktian telah terdapat unsur patut diduganya, maka majelis hakim akan menyatakan bahwa telah terpenuhi unsur-unsur dari pasal yang dimaksud.

Hal tersebut dikarenakan frase “yang diketahuinya atau patut diduganya” merupakan wujud dari dolus eventualis (Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan) yang mewajibkan si pemilik harta kekayaan untuk mengetahui lebih dahulu kemungkinan adanya pelanggaran hukum atas penerimaan harta kekayaan tersebut.

Sehingga jika dihubungkan dengan frase “merupakan hasil tindak pidana” maka tidak perlu diadakan pembuktian secara materiil terhadap harta kekayaan tersebut yang telah melalui proses money laundering, hanya cukup secara formiil bahwa harta tersebut berasal dari tindak pidana asal.

Hal ini tentu bertentangan dengan tujuan pembuktian dari hukum pidana yaitu mencari pembuktian secara materiil bahwa memang telah terjadi tindak pidana.

2.   “Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.”

Jika di dalam perbuatan awal yang berkaitan dengan pembuktian asal usul harta kekayaan, hanya membutuhkan asumsi atau dugaan bahwa harta kekayaan tersebut merupakan hasil dari tindak pidana asal.

Maka pada klasifikasi kedua dari perumusan Pasal 3 UU No. 8/2010 tersebut merupakan bentuk opzet oogmerk (Kesengajaan sebagai maksud/tujuan) untuk menentukan unsur kesalahan pelaku, yang diwujudkan dengan frase “dengan tujuan”, dimana frase tersebut merupakan sinomin dari frase “dengan sengaja”. Dimana berdasarkan willstheorie, maka adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur tindak pidana dalam Undang-Undang.

Maka untuk memenuhi unsur ini, haruslah melalui pembuktian bukan saja actus rea – nya saja namun harus pula dibuktikan sikap bathin/niat (mens rea / opzet oogmerk)dari pelaku. Sehingga antara perbuatan dengan niat haruslah terbukti secara sinergis.

Inilah yang Penulis sebutkan sebagai wujud dari inskonsistensi perumusan pasal, bahwa di dalam satu pasal terdapat dua bentuk kesalahan yang mencerminkan bahwa Pembuat Undang-undang menginginkan adanya easy law enforcement, tanpa harus melalui pembuktian yang seharusnya.

Perumusan Pasal 3 s/d 5 UU No. 8/2010 merupakan penyimpangan dari sistem hukum pidana, namun tidak dapat dikatakan sebagai pembaharuan hukum (legal reform), karena di dalamnya mengandung potensi pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) yang sangat tidak relevan.

PREDICATE CRIMES TIDAK PERLU DIBUKTIKAN

Metode pengungkapan perilaku money laundering adalah follow the money, hal ini disebabkan karena merupakan proceed crime. Sehingga diketahui bahwa money laundering bukanlah tindak pidana tunggal, namun tindak pidana turunan. Logikanya adalah bahwa tidak akan terjadi money laundering jika tidak ada predicate crimes. Oleh karena itu, dalam mengajukan dakwaan dan tuntutan pun, Jaksa Penuntut Umum harus menyandingkan kedua tindak pidana tersebut (dakwaaan kumulatif).

Akibat dengan adanya frase “patut diduganya” tersebut salah satu efek negatifnya adalah munculnya Pasal 69, yang menyebutkan sebagai berikut:

Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.”

Hal ini disebabkan pula karena untuk mempermudah penyidikan dan pembuktian, maka UU Anti money laundering tidak memfokuskan diri kepada terbuktinya predicate crimes, namun hanya cukup membuktikan bahwa proceed of crime berasal dari predicate crimes yang diduga tersebut. Artinya, bahwa hasil kejahatan adalah memang berasal dari tindak pidana asal, sedangkan UU tidak mensyaratkan bahwa tindak pidana asal terbukti secara materiil.

Sehingga tidak ada alasan lagi bagi Penyidik untuk menghentikan perkara karena predicate crime nya belum terbukti, namun demikian berkaitan dengan proceed crime, Penyidik tetap wajib menelusuri asal usulnya.

Akibat hukum dari Pasal 69 tersebut, maka sangat dimungkinkan bahwa seorang Terdakwa dipidana dengan dakwaan yang belum terbukti secara materiil dan belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat (inkracht). Hal tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan sebagai berikut:

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Dapat pula didasarkan pada Pasal 14 angka 2 ICCPR[10] ditegaskan sebagai berikut:

Setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum. ”

Berdasarkan kedua ketentuan tersebut, jelas bahwa pemidanaan yang dilakukan oleh rezim anti money laundering di Indonesia, mempidana seorang terdakwa atas tindak pidana yang belum terbukti dan belum memperoleh keputusan Hakim. Karena yang ditelusuri hanya asal usul hasil kejahatannya (proceeds of crime), dan bukan tindak pidana nya yang terbukti.

Hal ini terbukti dengan dipidanakannya Bahasyim Assifie bin Khalil Sarinoto, yang telah diputuskan BERSALAH melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Sebagaimana termuat di dala Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1252/Pid.B/2010/PN.JKT.Sel tertanggal 27 Januari 2011.[11]

Sehingga menurut Penulis, Terdakwa perkara money laundering seharusnya diputuskan bersalah terlebih dahulu pada predicate crime nya. Memang dalam praktek, sudah banyak dikeluhkan oleh institusi penegak hukum jika dikaitkan dengan proses pembuktian. Namun demikian, bukanlah menjadi unsur pembenar untuk mempermudah dengan cara membuat shortcut pada sistem pembuktian. Euforia law enforcemnt terhadap money laundering sebagai extra-ordinary crime tidaklah lantas menciptakan sistem yang super extra-ordinary sebagai shortcut, yang justru melanggar hak-hak Terdakwa. Hampir sama persis dengan euforia terhadap lawenforcement atas para koruptor, hampir semua LSM pegiat anti korupsi lebih mengutamakan wacana bahwa korupsi adalah perilaku extraordinary crime, sehingga sah-sah saja menggunakan cara-cara yang extraordinary, bahkan jika diperlukan, hilangkan hak-hak bagi Terpidana kasus koruptor untuk bisa menghirup udara segar. Semakin lama di LAPAS, semakin baik untuk iklim pemberantasan koruptor.

Wacana-wacana seperti hal tersebut, jelas sangat menyimpang dan melanggar ketentuan hukum positif baik secara nasional maupun internasional. Terbukti bahwa rezim anti money laundering di Indonesia, secara Hukum Internasional pun juga tidak sepenuhnya benar, karena melanggar konvensi HAM. Bahwa penegakan hukum dengan melanggar HAM adalah peng-identik-an antara si penegak hukum dan tersangka / terdakwa / terpidana sama-sama sebagai pelanggar HAM.

PEMBERLAKUKAN SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK SECARA MURNI

Sistem Pembuktian Terbalik atau dikenal juga dengan istilah sistem pembalikan pembebanan pembuktian, mengalami pasang surut dalam implementasinya, secara khusus di Indonesia.

Sulitnya membuktikan kepemilikan harta kekayaan dari para pelaku tindak pidana predicate crime, menimbulkan wacana pembalikan beban pembuktian bagi si tersangka/terdakwa agar dapat di telusuri proceeds of crime – nya.

Pada prinsipnya di Indonesia yang mengacu kepada KUHAP, masih menganut Sistem Pembuktian Negatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Sehingga tidak dikenal dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia tentang Sistem Pembuktian Terbalik. Walaupun Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, berpendapat lain. Dimana beliau menyatakan bahwa sistem pembuktian terbalik juga diatur di dalam KUHAP namun tidak secara tegas. Beliau mengacu kepada Pasal 188 ayat (2) atau bukti petunjuk.

Mahfud MD memang tidak menjelaskan secara detail apa maksudnya dengan mengkaitkan Pasal 188 ayat (2) KUHAP tersebut. Namun, menurut dugaan Penulis, bahwa Penyidik atau JPU bisa saja meminta kepada Tersangka/Terdakwa untuk, secara terbalik, membuktikan darimana harta kekayaan yang ia miliki berasal. Akan tetapi, keterangan dari Tersangka/Terdakwa atas harta kekayaannya tersebut, tidak dapat dijadikan alat bukti utama  atau tidak memiliki kekuatan pembuktian yang utama[12], keterangan tersebut dimasukkan ke dalam alat bukti petunjuk. Terlepas dari pendapat Beliau benar atau salah, bahwa memang terdengar tidak lazim bahwa KUHAP menganut Sistem Pembuktian Terbalik[13].

Perkembangan sistem hukum pembuktian, diwarnai dengan diundangkannya UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 atau UU Anti Korupsi, yang menganut Sistem Pembuktian Terbalik Seimbang. Di dalam UU Anti Korupsi tersebut, dijelaskan bahwa Tersangka/Terdakwa wajib membuktikan asal usul harta kekayaannya, namun jika tidak mampu membuktikan maka tidak serta merta menjadi bersalah, karena Jaksa Penuntut Umum (JPU) pun wajib membuktikan asal usul harta kekayaan dari Terdakwa tersebut.[14]

Rupanya sistem pembuktian terbalik seimbang ini tidak diterapkan kepada tindak pidana yang bersifat extraordinary lainnya, misalnya pada the first regime anti-money laundering, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35 UU No. 15/2002 yaitu sebagai berikut:

Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.”

Dari ketentuan pasal tersebut, maka nampak jelas bahwa the first regime anti-money laundering sudah menganut Sistem Pembuktian Terbalik secara murni. Dimana terdakwa wajib melakukan pembuktian terhadap asal usul harta kekayaannya. Ketidakmampuan seorang Terdakwa untuk membuktikan asal usul harta kekayaannya yang diduga berasal dari predicate crime, maka Penyidik dapat meminta kepada Majelis Hakim untuk melakukan penyitaan.

Ketentuan tersebut dianut pula dalam the second regime anti-money laundering, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 77 UU No. 8/2010 yaitu sebagai berikut:

Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.”

Dari kedua ketentuan tersebut, maka pembuktian terbalik hanya digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, sehingga pada tahap penyidikan dan penuntutan tidak dapat dipergunakan pembuktian terbalik. Sehingga pengumpulan alat bukti berkaitan dengan asal usul kekayaannya, hanya diperlukan pada saat proses pemeriksaan persidangan.

Tahun 2006, sistem hukum pembuktian di Indonesia kembali mengalami pengayaan hukum, yaitu dengan diratifikasinya United Nations Convention Against Corruption 2003 (UNCAC) melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006. Dimana di dalam UNCAC tersebut dimungkinkan melakukan pembuktian terbalik, berkaitan dengan proceeds crime, yaitu dengan menggunakan balanced probability of principles (Teori Keseimbangan Kembungkinan Pembuktian)[15], yaitu pembuktian yang mengedepankan keseimbangan yang proporsional antara perlindungan hak individu di satu sisi dan perampasan hak individu di sisi yang lain atas harta kekayaan yang diduga kuat dari hasil korupsi. Dengan teori ini, maka setiap individu dibebankan kewajiban untuk memberikan pembuktian atas harta kekayaan miliknya yang diduga kuat dari hasil korupsi.

Penggunaan model ini harus memiliki dua fungsi yaitu pertama, model ini bertujuan untuk memudahkan proses pembuktian asal-usul harta kekayaan (asset) dari suatu kejahatan, akan tetapi di sisi lain, tidak dapat dipergunakan sehingga bertentangan dengan hak asasi seseorang tersangka. Fungsi kedua, model ini tidak memiliki tujuan yang bersifat represif melalui proses kepidanaan melainkan harus bertujuan yang bersifat rehabilitatif dan semata-mata untuk memulihkan asset hasil dari kejahatan tertentu (recovery) dengan melalui jalur keperdataan.[16]

Dari ketentuan KAK 2003 maka pembalikan beban pembuktian diperkenankan melalui jalur keperdataan (civil procedure) ini juga telah dipergunakan di beberapa negara seperti di Italia, Irlandia, Amerika Serikat dan sebagainya.

Sedangkan dalam UU TIPIKOR, ditegaskan bahwa UU TIPIKOR menerapkan Teori Pebuktian Terbalik Seimbang, dimana baik keduanya Terdakwa dan JPU wajib membuktikan asal-usul harta kekayaan yang merupakan proceeds of crime tersebut.

Penerapan sistem pembuktian terbalik secara murni melalui regime of anti-money laundering di Indonesia merupakan suatu hal yang sangat kontradiktif dengan semangat penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia secara internasional.

Seharusnya Pembuat Undang-Undang mampu menterjemahkan rekomendasi FATF dalam menerapkan Sistem Pembuktian Terbalik secara seimbang dengan menghormati hak-hak asasi. Bahwa pembuktian melalui jalur keperdataan patut dipertimbangkan untuk memperoleh kepastian asal usul harta kekayaan tersebut secara legal formal. Dengan adanya kemampuan untuk mendeteksi aliran dana dalam rekening yang dimiliki oleh PPATK seharusnya sistem pembuktian terbalik tidak perlu diterapkan secara murni dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia.

PENYITAAN HARTA KEKAYAAN TANPA DILANDASI PUTUSAN YANG INKRACHT

Di dalam regime anti-money laundering, terdapat ketentuan yang memberikan kewenangan bagi Penyidik dan Pengadilan untuk melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan yang diduga sebagai proceeds of crime. Namun demikian, harta kekayaan yang telah disita tersebut haruslah dibuktikan dalam proses pemeriksaan di persidangan. Sebagaimana telah ditentukan di dalam Pasal 77 UU No. 8/2010, yang menegaskan sebagai berikut:

Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.”

Dari ketentuan tersebut, bahwa terdakawa tidak wajib untuk melakukan pembuktian atas hartanya pada pemeriksaan tingkat penyidikan maupun tingkat penuntutan, hanya wajib membuktikan pada tingkat pemeriksaan di pengadilan saja. Namun demikian, proses penyitaan dapat dilakukan melalui semenjak proses penyidikan, sehingga jika tidak terbukti dalam proses persidangan, harta yang telah disita dan tidak terbukti haruslah dikembalikan kepada terdakwa.

Namun bagaimana jika ternyata baik terdakwa maupun JPU tidak mampu membuktikan asal usul harta kekayaannya?

Patut kita cermati Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1252/Pid.B/2010/PN.JKT.Sel tertanggal 27 Januari 2011 atas perkara Bahasyim Assifie berkaitan dengan penyitaan harta kekayaannya, Penulis telah merangkumkan dalam bentuk tabel, yaitu sebagai berikut:

Atas Nama

No.

Rekening

Asal Bank

Jumlah

No

Rupiah

Dollar

Pembuktian Keterangan

1

Winda  Arum Hapsari

356082561

                        64.647.547 Tidak Terbukti Di Sita Negara

2

Winda  Arum Hapsari

4552061211

BCA                         22.713.829 Tidak Terbukti Di Sita Negara

3

Winda  Arum Hapsari

5750188119

BCA                         80.422.943 Tidak Terbukti Di Sita Negara

4

Sri Purwanti

199963416

BNI                   1.000.000.000 Terbukti Di Sita Negara

5

Winda  Arum Hapsari

73710437

BNI                17.675.783.637 Tidak Terbukti Di Sita Negara

6

Sri Purwanti

199963416

BNI                40.740.558.611 Tidak Terbukti Di Sita Negara

7

Sri Purwanti

23924200

BNI                                            –          681.147,37 Tidak Terbukti Di Sita Negara

8

Winda  Arum Hapsari

141807604

BNI                           5.679.763 Tidak Terbukti Di Sita Negara

9

Sri Purwanti

141800018

BNI                           6.557.920 Tidak Terbukti Di Sita Negara

10

Riandini Resanti

153425735

BNI                      217.530.156 Tidak Terbukti Di Sita Negara

11

Riandini Resanti

154444859

BNI                   1.178.343.800 ;- Tidak Terbukti Di Sita Negara
Jumlah                60.992.238.206          681.147,37

Dari tabel tersebut, nampak jelas bahwa BAHASYIM ASSIFIE di dalam proses pemeriksaan hanya TERBUKTI melakukan money laundering yang berasal dari Tindak Pidana Gratifikasi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sedangkan harta kekayaaan lainnya JPU tidak mampu membuktikan dan Terdakwa pun tidak mampu membuktikan.

Kepemililkan harta kekayaan sebesar Rp 59.992.238.206,- dan USD 681.147,37 tidak terbukti sebagai proceeds of crime, dan kasus ini berawal dari pemeriksaan atas tindak pidana asal yaitu Gratifikasi sebesar Rp 1.000.000.000,- dan bukti-bukti cukup kuat untuk menjerat BAHASYIM ASSIFIE dalam perkara tersebut. Namun bagaimana dengan harta kekayaan lainnya?

Menurut Penulis, penyitaan sisa harta kekayaan tersebut hanya didasarkan kepada asumsi dan dugaan semata, bahwa BAHASYIM ASSIFIE sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil memiliki harta sebanyak itu merupakan suatu kemustahilan, dan memang Terdakwa tidak mampu membuktikan kepemilikan sahnya, namun JPU dan Majelis Hakim juga tidak memiliki kemampuan untuk membuktikan asal usul harta kekayaan tersebut.

Hal lain yang merupakan penyimpangan termuat dalam Pasal 79 ayat (4) UU No. 8/2010, yang menegaskan sebagai berikut:

Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana Pencucian Uang, hakim atas tuntutan penuntut umum memutuskan perampasan Harta Kekayaan yang telah disita.”

Meninggalnya Terdakwa, secara otomatis menghentikan proses pemeriksaan perkara, sehingga tidak patut melakukan perampasan hanya berdasarkan bukti yang cukup tanpa putusan pengadilan yang inkracht, hanya menggunakan instrumen penetapan pengadilan. Maka seharusnya, JPU dapat mengajukan gugatan melalui jalur keperdataan untuk membuktikan kepemilikan harta tersebut berdasarkan bukti yang cukup tersebut.

Adapun pengaturan perampasan harta kekayaan tersebut sangat kontradiktif, perhatikan ayat (5) dalam pasal tersebut:

Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dimohonkan upaya hukum.”

Kemudian perhatikan ayat (6) nya, yang menegaskan sebagai berikut:

Setiap Orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3).”

Ayat ini menunjukan ambiguitas dalam menyusun perumusan pasal. Karena pada ayat (5) sudah dijelaskan tidak ada upaya hukum, ternyata masih berikan peluang. Maka sebaiknya, ayat (5) dihapus atau ayat (6) yang dihapus.

Keberadaan Pasal 79 ayat (4) UU No. 8/2010 bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1) UUNo. 39/1999, yang menegaskan sebagai berikut:

Tiada suatu pelanggaran atau kejahatan apapun diancam dengan hukuman berupa perampasan seluruh harta kekayaan milik yang bersalah.”

Sehingga sebelum melakukan perampasan harta kekayaan tersebut harus berdasarkan putusan pengadilan bahwa si pemilik harta adalah bersalah. Namun jika, terdakwa meninggal terlebih dahulu, maka untuk melakukan penghormatan kepada HAM, maka jalur keperdataan adalah alternatif yang lebih logis, rasional dan legal dibandingkan harus memaksakan dengan mengeluarkan penetapan pengadilan untuk melakukan perampasan harta yang hanya didasarkan kepada bukti yang cukup tanpa putusan yang inkracht.

KERANCUAN MAKNA PEMERIKSAAN SECARA IN ABSENTIA DALAM UU ANTI-MONEY LAUNDERING

Di dalam buku Reda Manthovani disebutkan, bahwa Pasal 79 ayat (1) UU No. 8/2010 merupakan salah satu bentuk legal reform dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Secara lengkap Beliau mengatakan sebagai berikut:[17]

Ketentuan tersebut adalah merupakan terobosan bagi dunia peradilan dan mencoba mengembalikan penafsiran yang tepat mengenai “Orang yang tidak dapat dihukum karena alasan sakit” yang tercantum dalam Pasal 44 KUHP; dimana dalam pasal itu hanya mengatakan bahwa orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya hanyalah yang melakukan tindak pidana dalam keadaan sakit ingatan. Sebaliknya orang yang setelah melakukan tindak pidana menjadi sakit atau berkurang ingatannya tetap dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Akan tetapi, dalam penerapan peradilan di Indonesia seolah-olah hal ini dijadikan alasan untuk tidak mengadili orang yang sedang sakit, walaupun telah menimbulkan kerugian negara. Sehingga ketidakhadiran terdakwa dalam pemeriksaan di Pengadilan walaupun dengan alasan yang sah (misalnya sakit), pemeriksaan dapat diteruskan tanpa kehadiran terdakwa.”

Sebelum berkomentar lebih jauh, Penulis akan menampilkan kedua pasal tersebut.

Di dalam Pasal 44 KUHP, menegaskan sebagai berikut:[18]

(1).        Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal, tidak boleh dihukum.

(2).        Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal, maka hakim boleh memerintahkan menempatkan dia di rumah sakit gila, selam-lamanya satu tahun untuk diperiksa.

(3).        Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Dan Pasal 79 ayat (1) UU No. 8/2010, menegaskan sebagai berikut:

Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.”

Jika mencermat kedua pasal tersebut, menurut Penulis, pendapat dari Reda Manthovani adalah kurang tepat.

Bahwa Pasal 44 KUHP hanya jelaskan bahwa yang tidak dapat dihukum atau dipidana hanya terdakwa yang mengalami sakit ingatan, sakit jiwa atau berkurangnya kemampuan akal, baik sebelum melakukan perbuatan maupun sesudah melakukan perbuatan.

Sehingga jika Pasal 79 ayat (1) merupakan legal reform dari Pasal 44 KUHP adalah kurang tepat. Karena berbeda subyek pembahasannya, Pasal 44 KUHP berkaitan dengan tidak dapatnya dipidana badan bagi yang mengalami sakit ingatan atau berkurangnya akal, sedangkan Pasal 79 ayat (1) berkaitan dengan “alasan yang sah”. Sehingga jelas bahwa Penulis buku tersebut hanya mengambil penggalan kata yang tidak utuh dari Pasal 44 KUHP. Dan alasan sakit, dalam artian sakit selain sakit jiwa, sakit ingatan ataupun berkurangnya akal, tidak diatur dalam KUHP.

Kekurangcermatan Beliau yang kedua dalam buku[19] tersebut adalah bahwa Pasal 44 KUHP adalah merupakan Alasan Penghapus Pidana dan bukan alasan pembenaran untuk terdakwa tidak dapat dilakukan pemeriksaan dalam persidangan. Karena jika kita perhatikan Pasal 44 ayat (2) KUHP, maka seseorang yang memenuhi unsur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP tetap dilakukan pemeriksaan namun pemidanaannya dengan ditempat di rumah sakit jiwa untuk pemeriksaan lebih lanjut dan bukan di LAPAS.

Yang menjadi pertanyaannya saat ini adalah apakah benar Pasal 79 ayat (1) UU No. 8/2010 adalah landasan yuridis bagi dilaksanakannya pemeriksaan Pengadilan secara in absentia bagi pelaku ?

Pengadilan in absentia pada prinsipnya telah diatur dalam KUHAP, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 196 ayat (1) KUHAP, yang menegaskan sebagai berikut:

Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain.”

Namun, KUHAP sendiri menunjukan adanya penyimpangan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 214 ayat (1) KUHAP, yang menegaskan sebagai:

Jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara dilanjutkan.”

Artinya KUHAP sendiri telah menyediakan sarana untuk diberlakukannya pemeriksaan secara in absentia. Hanya saja memang di dalam praktek ini yang terjadi penyimpangan, bahwa dengan tidak hadirnya terdakwa atau kuasa hukumnya dijadikan alasan untuk menunda-nunda pemeriksaan, walaupun masih bisa disebut sebagai rasa murah hati dari Majelis Hakim.

Sehingga idealnya adalah pemeriksaan secara in absentia hanya bisa dilakukan apabila terdakwa tidak diketemukan dalam jangka waktu tertentu. Jika masih menggunakan alasan sakit, maka pemeriksaan secara in absentia  tidak layak untuk dilaksanakan. Menurut Penulis, kerjasama antara IDI dengan KPK guna memantau Terdakwa yang menggunakan alasan sakit, patut diapresiasi pula oleh PPATK. Sehingga IDI tidak hanya mengadakan MoU dengan KPK, namun juga dengan institusi penegak hukum lainnya.

Di dalam perumusan Pasal 79 ayat (1) UU No. 8/2010 tersebut ditentukan bahwa terdakwa harus terlebih dahulu secara patut dan layak, namun jika terdakwa tetap tidak menghadiri pemeriksaan persidangan tanpa alasan yang sah, maka pemeriksaan dilanjutkan. Perumusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 214 ayat (1) KUHAP.

Yang menjadi permasalahan adalah alasan-alasan apa saja yang termasuk ke dalam alasan yang sah tersebut? Anggapan bahwa Pasal 44 KUHAP sudah tidak termasuk dalam “alasan yang sah” sebagaimana Penulis terangkan di atas sudah tertolak. Sehingga alasan sakit, dalam artian sakit selain dari ketentuan Pasal 44 KUHP, masih merupakan alasan yang sah. Sehingga pemeriksaan secara in absentia karena terdakwa sakit adalah tidak sah. Karena masih ada cara lain untuk menentukan apakah pemeriksaan dapat dilanjutkan atau tidak, yaitu dengan meminta pendapat ahli kedokteran, mengenai apakah terdakwa masih mampu mencerna secara panca indera atau tidak. Jika masih bisa, maka pemeriksaan di tempat adalah salah satu solusinya.

Karena UU No. 8/2010 tidak dirumuskan adanya batas waktu pemeriksaan, tidak seperti pemeriksaan pembatalan putusan arbitrase pada Pengadilan Negeri yang dibatasi waktunya. Atau tidak seperti pemeriksaan persidangan pada perkara pada Pengadilan Hubungan Industrial. Sehingga tidak logis jika disebutkan bahwa UU No. 8/2010 mengadopsi pemeriksaan secara in absentia.

Pembatasan jangka waktu hanya terdapat dalam Pasal 76 UU No. 8/2010 yang menegaskan sebagai berikut:

(1) Penuntut umum wajib menyerahkan berkas perkara tindak pidana Pencucian Uang kepada pengadilan negeri paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap.

(2) Dalam hal penuntut umum telah menyerahkan berkas perkara kepada pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua pengadilan negeri wajib membentuk majelis hakim perkara tersebut paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya berkas perkara tersebut.

Dalam kerangka mendukung asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, pasal ini cukup beralasan. Namun permasalahannya adalah bagaimana jika  JPU melanggar ketentuan ini dengan lewat batas waktu? Apakah menjadi gugur perkara tersebut karena melanggar syarat formil? Apakah bisa diajukan gugatan ke PTUN?

Dengan adanya pengaturan 30 hari berkas harus masuk ke Pengadilan Negeri, maka mengalami keterlamabatan maka JPU sudah melanggar syarat formil dari perkara tersebut. Sehingga Ketua Pengadilan Negeri dapat menolak melalui dikeluarkannya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri.

Jika pelanggaran atas pasal tersebut tidak memberikan efek atau sanksi, maka Pembentuk Undang-undang hanya membuat pasal-pasal mandul saja dan tidak berguna sama sekali.

PERUMUSAN SISTEM PEMIDANAAN MENGALAMI KEMUNDURAN (SET BACK)

Nampaknya pemidanaan dengan pidana penjara masih menjadi primadona dalam menimbulkan efek jera bagi para pelaku koruptor dan pelaku money laundering. Bahwa tujuan utama dari UU Anti moneylaundering adalah mengembalikan kerugian negara melalui penelusuran harta kekayaan yang merupakan proceeds of crime. Namun nampaknya tujuan utama tersebut tidak diimbangin dengan perumusan pemidanaan yang ada dalam No. 8/2010, bahkan menurut Penulis, UU No. 8/2010 ini merupakan kemunduran dalam sistem hukum di Indonesia.

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa UU TIPIKOR sudah mengalami kemajuan dalam melakukan perumasan pemidanaan, dengan menggunakan batas minimal dan batas maksimal. Hal tersebut penting untuk menghindari adanya putusan yang terlalu rendah, walaupun masih terbuka terjadinya disparitas putusan.

Misalnya padal Pasal 2 UU TIPIKOR yang menegaskan sebagai berikut:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

UU TIPIKOR jelas lebih memiliki bobot dalam perumusan pasal-pasal pemidanaannya dibandingkan UU Anti-money laundering. Dengan model perumusan seperti dalam UU Anti-money laundering justru menimbulkan putusan yang sangat rendah pemidanaannya.

Yang lebih tidak rasional dan logis adalah perumusan dalam Pasal 8 UU No. 8/2010 yang menyebutkan sebagai berikut:

Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.”

Penggantian pidana denda menjadi pidana kurungan sangat tidak seimbang. Sehingga seorang terpidana akan lebih memilih pidana kurungan dari pada diwajibkan membayar denda. Sebagai sebuah Undang-undang yang mengedepankan pemidanaan pidana penjara, jika diperhatikan pidana kurungan pengganti pidana denda, sangat jauh dari kepantasan.

Keanehan lain dalam UU No. 8/2010 terkait dengan perumusan pemidanaan khususnya pidana denda, adalah sebagaimana yang termuat dalam Pasal 9 ayat (1) yang menegaskan sebagai berikut:

Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.”

Bahwa untuk menentukan pertanggungjawaban pidana dari suatu korporasi tidak dapat dilakukan hanya melalui sistem hukum pidana saja, karena terdapat teori-teori dalam ranah hukum perseroan yang melindungi kepentingan suatu korporasi terutama bagi korporasi yang telah melakukan public offering atau yang telah mengumpulkan dari shareholder.

Yang menjadi pertanyaan apakah JPU akan mampu membuktikan dan menguasai prinsip-prinsip hukum perseroan, dimana bahwa keputusan oleh Direksi atau Personil Pengendali Korporasi yang diambil sudah berdasarkan fiduciary duty dan duty of skill and care, maka Direksi atau Personil Pengendali Korporasi tidak dapat dipidanakan. Permasalahan pun muncul pada perumusan “Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi”, yang mana Pembentuk Undang-Undang menggunakan kata sambung “atau” dalam perumusan tersebut.

Penulis khawatir pada frase tersebut justru menimbulkan kewenangan yang begitu besar kepada JPU untuk memohon penyitaan atas kedua harta kekayaan, jika kekhawatiran Penulis yang pertama terbukti, bahwa JPU tidak menguasai ranah hukum perseroan.

Bukan berarti bahwa Korporasi tidak bisa dikenakan pidana denda, namun pemisahan tanggung jawab korporasi harus benar-benar bisa memisahkan antara kesalahan Direksi atau Personil Pengendali Korporasi dengan kebijakan dari Korporasi itu sendiri. Artinya suatu korporasi memang dapat bertanggung jawab secara pidana jika memang termuat kebijakan management yang mengarah kepada perilaku money laundering, namun jika JPU bisa membuktikan bahwa Direksi atau Personil Pengendali Korporasi melanggar prinsip fiduciary duty dan duty of skill and care, maka bukan Korporasi yang bertanggung jawab namun Direksi atau Personil Pengendali Korporasi itu secara pribadi, sehingga yang dapat dikenakan penyitaan terhadap harta kekayaan korporasi,  sehingga jika pidana denda tidak tercukup, Negara dapat mengambil sisa dari pidana denda yang belum terbayarkan melalui harta kekayaan Direksi atau Direksi atau Personil Pengendali Korporasi yang dianggap bertanggung jawab tersebut.

Apabila terbukti bahwa memang Korporasi yang mengeluarkan kebijakan atau sudah menetapkan kebijakan yang disepakati oleh seluruh shareholder, maka barulah Harta Kekayaan milik Korporasi disita untuk menutupi pidana denda tersebut.

Namun demikian, Penulis lebih sepakat jika dilakukan terlebih dahulu pembuktian mengenai perbuatan melawan hukum dari Korporasi melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada Pengadilan Negeri yang diajukan oleh Jaksa sebagai Pengacara Negara. Keputusan dari PengadilanNegeri tersebut itulah yang kemudian dijadikan dasar bagi Pengadilan Pidana untuk menjatuhkan pidana denda bagi Korporasi.

POTENSI PELANGGARAN HUKUM OLEH PPATK

Dalam melindungi kepentingan keuangan negara, PPATK diberikan kewenangan oleh UU No. 8/2010 untuk melakukan penghentian atau penundaan sementara transaksi yang mengandung transaksi yang mencurigakan. Penghentian atau penundaan sementara tersebut bertujuan untuk menyelamatkan uang negara yang diduga dari hasil predicate crime atau memangkas operasional dari organisasi kejahatan untuk melakukan ekspansi memperluas jaringan kejahatannya.

Adapun pengaturan tersebut, menurut Penulis menimbulkan atau potensi pelanggaran hukum yang dilegalisasikan oleh UU No. 8/2010, hal tersebut termuat di dalam Pasal 65 ayat (1) UU No. 8/2010 yang menegaskan sebagai berikut:

PPATK dapat meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf i.”

Pasal ini berpotensi melanggar kepentingan hukum dari pihak-pihak yang sedang melakukan transaksi untuk kepentingan usahanya. Keberadaan pasal ini dapat dijadikan alat penekan dari institusi secara illegal, sehingga seharusnya PPATK harus meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu, dengan memeriksa bukti-bukti yang cukup tersebut untuk menghentikan sementara suatu transaksi. Sehingga demi melindungi kepentingan kas keuangan negara namun juga tidak melanggar hak warganegara dalam melakukan usaha.

Menurut Penulis bahwa PPATK bukan lembaga eksekutif yang bertugas untuk mengeksekusi, bahkan Kejaksaan untuk mengeksekusi saja membutuhkan putusan pengadilan yang telah inkracht.

Pasal tersebut justru menimbulkan ketidakseimbangan, bahwa penyidik, penuntut dan hakim memiliki tingkatan yang lebih rendah dari pada  PPATK. Karena ketiga lembaga tersebut adalah institusi penegak hukum, sedangkan PPATK hanya lembaga yang berfungsi sebagai pendukung dari institusi penegak hukum yang ada (supporting institution).

Berkaitan dengan hal tersebut, ada perumusan yang justru mengherankan, bahwa dimana posisi PPATK ternyata lebih powerfull dibanding institusi penegak hukum. Hal ini terlihat pada Pasal 70 ayat (1) UU No. 8/2010, yang menegaskan sebagai berikut:

Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan penundaan Transaksi terhadap Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.”

Pasal 65 ayat (1) dengan Pasal 70 ayat (1) memiliki unsur-unsur yang sama, sehingga ini menjadikan posisi PPATK dengan ketiga institusi penegak hukum menjadi sama dan seimbang.


[1] Yunus Husein, Hubungan Antara Kejahatan Peredaran Gelap Narkoba Dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Sumber: http://www.ppatk.go.id/content.php?s_sid=10

[2] Yang dimaksud dengan counter-measures adalah tindakan yang diambil untuk mengimbangi tindakan lain atau dapat pula diartikan sebagai “sanksi”.

[3] Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: 2/1/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan, Edisi Pertama.

[5]Perjalanan Rezim Anti Pencucian Uang Di Indonesia”, Sumber: http://indra5471.wordpress.com/2011/07/13/97/

[6] Launching Buku “Rezim Anti Pencucian Uang Dan Perolehan Hasil Kejahatan Di Indonesia”, yang diselenggarakan oleh Lentera Hukum Indonesia (LHI), bertempat di Nona Bola Bistro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 6 Agustus 2012.

[7] Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 53

[8] Istilah “state of mind” diperkenalkan oleh Prof. Sutan Remi Sjahdeini, S.H.

[9] United Nations Model Law on Money Laundering and Proceed of Crime Bill 2003 (UN Model) terdapat dua bentuk yaitu yang ditujukan untuk common law system dan UN Model 2005 ditujukan untuk civil law system. Dalam hal ini, UU No. 8/2010 lebih mengacu kepada UN Model dengan sistem common law.

[10] International Covenant Civil and Political Right (ICCPR), diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi International Covenant Civil and Political Right (Kovenan Internasional Mengenai Hak Sipil dan Politik)

[11] Lihat Amar Putusan ke-2 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1252/Pid.B/2010/PN.JKT.Sel tertanggal 27 Januari 2011

[12] Lihat Pasal 184 ayat (1) KUHAP, perhatikan tata urutan dari alat-alat  bukti

[13] Sistem Pembuktian Terbalik adalah Suatu sistem pembuktian yang mengharuskan tersangka/terdakwa membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi; tersangka/terdakwa harus membuktikan tentang asal usul seluruh harta bendanya, termasuk isteri atau suami, atau anak; tersangka/terdakwa harus membuktikan tentang kekayaan yang seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya. Atau dengan kata lain beban pembuktian itu dibebankan di pundak tersangka/terdakwa, bukan ditangan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

[14] Lihat Pasal 37 UU No.31 Tahun 1999

[15] Lihat Pasal 31 ayat (8) UNCAC 2003

[16] M. Akil Mochtar, Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Executive Summary Terbuka, Disertasi Program Pascasarjana, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2009, hlm. 10.

[17] Reda Mantovani & R. Narendra Jatna, Rezim Anti Pencucian Uang Dan Perolehan Hasil Kejahatan Di Indonesia, (Jakarta: Malibu, 2012), hlm. 88.

[18] R. Soesilo, KUHP. Serta Komentar-komentar Lengkap Dengan Pasal-Pasalnya, (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 60.

[19] Rezim Anti Pencucian Uang Dan Perolehan Hasil Kejahatan Di Indonesia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s