MEMBANGUN RESTORATIVE JUSTICE dan PENAL MEDIATION DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Oleh :  Rocky Marbun, S.H., M.H

Abstrak

Prof Soerjono Soekamto jauh-jauh hari sebelumnya sudah menanamkan pondasi pembentukan Integrated Criminal Justice System (ICJS) dengan mensinergiskan lima elemen dalam proses law enforcement, yaitu hukum itu sendiri (Undang-undang), sarana & prasarana, institusi penegak hukum, masyarakat dan budaya.

Dari pendapat beliau, nampak adanya usaha untuk menerapkan restorative justice theory yang pada akhirnya dapat memunculkan proses penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui penal mediation.

Menurut Penulis mewacanakan restorative justice theory dan penal mediation menjadi sangat penting dikarenakan kegagalan atas teori pemidanaan yang ada terutama retributive justice theory. Sehingga perlu segera diupayakan perwujudan dari penal mediation pada perkara-perkara tertentu.

PENDAHULUAN

Semenjak diterapkannya sistem pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan terhadap pelaku-pelaku kejahatan yang sudah divonis bersalah melalui Pengadilan, tingkat kejahatan tidak juga menurun, justru semakin bertambah dan terus bertambah. Tidak sedikit pelaporan tindak pidana yang dilaporkan ke Kepolisian di seluruh wilayah Indonesia.

Perimbangan antara jumlah SDM Polisi dengan pelaporan yang masuk menjadi salah satu faktor terlukainya nilai-nilai keadilan di negeri ini. Pemerintah belum mampu untuk memberikan dana operasional yang memadai bagi para Penyidik POLRI guna menyelesaikan permasalahan yang dilaporkan, sehingga memunculkan kebiasaan-kebiasaan yang kurang pantas di dalam proses penyidikan, misalnya dengan meminta biaya tambahan kepada si pelapor, bahkan juga kepada Terlapor. Sehingga tak heran jika terdapat perkara-perkara sepele yang dilaporkan namun tetap akan diproses karena si Pelapornya termasuk golongan orang-orang “berUang”.

Namun, perilaku tersebut tidak bisa disalahkan sepenuhnya kepada POLRI, hal ini merupakan satu kesatuan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Dimana sistem hukum di Indonesia, memang telah menciptakan aparat penegak hukum hanya sebagai “toa masjid” saja. Apa isi undang-undang, itulah yang mereka jalankan. Dan dapat dimaklumi, bahwa tidak semua polisi adalah lulusan sarjana hukum pada awalnya. Sehingga sangat susah untuk diharapkan penanganan perkara yang humanis.

Problematika tersebut bukan hanya ditingkat Kepolisian saja, bahkan hingga sampai kepada tingkat Mahkamah Agung. Kewenangan untuk mengambil langkah-langkah yang humanis, pada saat ini, telah diamanatkan oleh masing-masing payung hukumnya. Namun kultur budaya di masing-masing institusi yang susah untuk dirubah.

Kepolisian dan Kejaksaan telah diberikan kewenangan untuk melakukan diskresi terhadap permasalahan-permasalahan yang bisa diselesaikan tanpa memperpanjang konflik atau sengketa, namun sangat jarang digunakan kecuali ada keuntungan finansial yang nyata.

Hakim-hakim telah memiliki kewenangan untuk melakukan penemuan dan penciptaan hukum, baik melalui Undang-undangnya maupun melalui asas-asas ilmu hukum, namun sangat jarang Hakim mempergunakannya.

RESTORATIVE JUSTICE & PENAL MEDIATION DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Restorative Justice (Keadilan Restoratif) adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan daripada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf, mengembalikan uang telah dicuri, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat. Pendekatan Restorative justice memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan. Di samping itu, pendekatan Restorative Justice (Keadilan Restoratif) membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan datang.

Hal ini didasarkan pada sebuah teori keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran, pada prinsipnya adalah pelanggaran terhadap individu atau masyarakat dan bukan kepada negara. Restorative Justice (Keadilan Restoratif) menumbuhkan dialog antara korban dan pelaku akan menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas pelaku.

Konsep Restorative Justice (Keadilan Restoratif) pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman); namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.

Dalam ke-Indonesia-an, maka diartikan bahwa Restorative Justice sendiri berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.[1]

Pengenalan Restorative Justice (Keadilan Restoratif) di dalam sistem hukum Indonesia masih bersifat parsial dan tidak komprehensif. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh DS. Dewi sebagai berikut:

“Penerapan Retorative Justice (keadilan restoratif) juga terlihat pada beberapa kebijakan penegak hukum, diantaranya:

  1. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1959, menyebutkan bahwa persidangan anak harus dilakukan secara tertutup.
  2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1987, tanggal 16 November 1987 tentang Tata Tertib Sidang Anak.
  3. Surat Edaran Jaksa Agung RI SE-002/j.a/4/1989 tentang Penuntutan terhadap Anak
  4. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum B-532/E/11/1995, 9 Nov 1995 tentang Petunjuk Teknis Penuntutan Terhadap Anak
  5. MOU 20/PRS-2/KEP/2005 DitBinRehSos Depsos RI dan DitPas DepKumHAM RI tentang pembinaan luar lembaga bagi anak yang berhadapan dengan hukum
  6. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI MA/Kumdil/31/I/K/2005 tentang kewajiban setiap PN mengadakan ruang sidang khusus & ruang tunggu khusus untuk anak yang akan disidangkan
  7. Himbauan Ketua MARI untuk menghindari penahanan pada anak dan mengutamakan putusan tindakan daripada penjara, 16 Juli 2007
  8. Peraturan KAPOLRI 10/2007, 6 Juli 2007 tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dan 3/2008 tentang pembentukan RPK dan tata cara pemeriksaan saksi&/korban TP
  9. TR/1124/XI/2006 dari Kabareskrim POLRI, 16 Nov 2006 dan TR/395/VI/2008 9 Juni 2008, tentang pelaksaan diversi dan restorative justice dalam penanganan kasus anak pelaku dan pemenuhan kepentingan terbaik anak dalam kasus anak baik sebagai pelaku, korban atau saksi
  10. Kesepakatan Bersama antara Departemen Sosial RI Nomor : 12/PRS-2/KPTS/2009, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH.04.HM.03.02 Th 2009, Departemen Pendidikan Nasional RI Nomor 11/XII/KB/2009, Departemen Agama RI Nomor : 06/XII/2009, dan Kepolisian Negara RI Nomor : B/43/ XII/2009 tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan dengan Hukum , tanggal 15 Desember 2009
  11. Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Menteri Hukum Dan HAM RI, Menteri Sosial RI, Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak RI, NO.166/KMA/SKB/XII/2009, NO.148 A/A/JA/12/2009, NO. B/45/XII/2009, NO.M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009, NO. 10/PRS-2/KPTS/2009, NO. 02/Men.PP dan PA/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.”

Dalam hal ini, justru Penulis melihat bahwa penerapan Restorative Justice juga terlihat dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dimana Sistem Pemasyarakatan bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik dan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh warga binaan serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Namun, dari seluruh ketentuan yang ada, tidak lah merupakan satu kesatuan yang utuh dan terkesan berdiri sendiri, serta tidak menyeluruh pada setiap tingkatan pemeriksaan pada proses perkara pidana. Dimana hanya pada tindak pidana tertentu saja ditekankan pendekatan Restorative Justice tersebut, dalam hal ini adalah permasalahan hukum yang berkaitan dengan subyek hukumnya adalah Anak.

Salah satu wujud dari Restorative Justice adalah dimunculkannya lembaga penal mediation, yaitu penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, dengan melalui instrumen mediasi atau artbitrase atau konsiliasi. Namun demikian, tidaklah semua jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui penal mediation.

Penal Mediation sebagai konsekuensi dianutnya reastorative justice lebih memfokuskan kepada penyelesaian perkara pidana di luar persidangan yang berskala kecil atau memiliki nominal yang kecil. Hal ini pada dasarnya juga sudah berlaku namun hanya pada perkara-perkara yang tergolong kepada tindak pidana ringan, namun hingga saat ini, dalam praktek yang termasuk ke dalam tindak pidana ringan hanyalah pelanggaran lalu lintas. Dimana Polri cq Polantas, lebih sering menggunakan diskresi dalam menyelesaikan pelanggaran lalu lintas.

Penal mediation juga nampak pada perkara-perkara yang bersifat aduan atau delik aduan. Dimana pencabutan pengaduan oleh pihak Pelapor, tak jarang, pihak Penyidik memberikan saran agar tercipta perdamaian, sehingga laporan dapat dicabut. Walaupun inisiatif tersebut tetap dilatarbelakangi oleh nilai nominal yang diharapkan oleh Penyidik hanya sebagai penggantian uang lelah dan uang kertas, namun hal-hal tersebut patut diapresiasi.

Fenomena hukum yang terjadi sepanjang tahun 2010 s/d tahun 2012 ini, dimana muncul perkara-perkara yang bernilai kecil namun tetap dilanjutkan proses penyidikannya, dengan dalih pihak pelapor enggan mencabut laporannya, sehingga tidak dapat diselesaikan dengan damai.

Kita tentu masih ingat perkara Sandal Jepit di Palu, perkara pencurian buah Cacao oleh Nenek Minah ataupun perkara pencurian piring di Bekasi. Perkara-perkara tersebut tentu sangat berbanding terbalik dengan perkara-perkara korupsi yang marak dibicarakan. Sangat sedikit orang-orang akan membicarakan perkara tersebut karena nominalnya sangat kecil, namun dikarenakan media massa berani meng-ekspose, sehingga ramai dibicarakan oleh banyak pihak.

Penyidik seharusnya dapat menempatkan dirinya sebagai seorang mediator dalam membangun komunikasi antara pelaku dengan korban demi mencapai rasa keadilan dan kemanfaatan bagi semua pihak. Namun, Penyidik lebih senang larut dalam emosi balas dendam (retributive justice theory) dari korban dengan berlindung pada dua hal yaitu:

1. Apa yang dilakukan oleh Penyidik sudah sesuai dengan amanat Undang-undang; dan

2. Kewenangan Penyidik dalam menghentikan perkara dibatasi syaratnya oleh KUHAP[2]

Disertai dalil pembenaran, yaitu:

1. Seberapa seringkah pelaku melakukan tindak pidana secara berulang-ulang?;

2. Penal Mediation akan menjadi preseden yang buruk bagi calon pelaku lainnya.

Secara yuridis formal, apa yang dilakukan oleh Penyidik memang memenuhi asas kepastian hukum. Bahwa baik KUHAP maupun UU Kepolisian tidak memberikan kewenangan untuk menghentikan perkara, kecuali atas 3 (tiga) syarat, yaitu:

1. Perkara tersebut bukanlah merupakan tindak pidana;

2. Tindak pidana yang terjadi tidak cukup bukti untuk dilanjutkan pemeriksaannya; dan

3. Tersangka atau Terlapor meninggal dunia.

Namun demikian, baik KUHAP maupun UU Kepolisian memberikan ruang gerak yang cukup untuk melakukan diskresi dengan dasar demi kepentingan umum.[3]

Kondisi yang sama juga terjadi pada ranah penuntutan yaitu pada lembaga Kejaksaan. Sebagaimana layaknya lembaga pemerintahan, dalam ranah Hukum Administrasi Negara, Kejaksaan pun memiliki kewenangan untuk menghentikan penuntutan dengan alasan demi kepentingan umum, yaitu melalui Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKP2).

Karena syarat untuk melakukan diskresi baik pada Penyidikan dan Penuntutan adalah “demi kepentingan umum” maka seringkali terjadi penafsiran negatif yang dilandaskan kepada kepentingan “finansial”.

Karena hingga saat ini, baik melalui peraturan perundang-undangan nasional maupun internasional, tidak pernah ada definisi yang mampu menggambarkan secara gamblang dengan apa yang dimaksud dengan “demi kepentingan umum” tersebut.

Restorative Justice Theory pada prinsipnya memberikan batasan yang cukup bagi para penegak hukum untuk mendeskripsikan frase “demi kepentingan umum” tersebut, yaitu dengan membangun komunikasi antara pelaku, korban dan penegak hukum agar menghasilkan output yang bermanfaat bagi semua pihak.

IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DAN PENAL MEDIATION DALAM MEMBANGUN INTEGRATED CRIMINAL JUSTICE SYSTEM DI INDONESIA

Integrated Criminal Justice System (ICJS) atau dikenal dengan nama Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) merupakan suatu sistem peradilan pidana yang merupakan pemukhtahiran Sistem Peradilan Pidana (SPP). Perbedaan antara SPPT dengan SPP tersebut terletak pada kata “Terpadu”. Sehingga menunjukkan bahwa SPP yang selama ini dianut oleh seluruh institusi penegak hukum, tidaklah mampu memberikan akses kepada pihak-pihak yang terkait.

Di dalam SPP merupakan suatu sistem peradilan perkara pidana yang antara satu institusi dengan institusi yang lainnya tidak terkoneksi/terhubung, sehingga seolah-olah masing-masing pihak berjalan sendiri-sendiri berdasarkan platform-nya masing-masing. Dimana dalam SPP hanya dibatasi kepada institusi penegak hukum secara formal, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung.

Prinsip-prinsip dasar dari ICJS sebenarnya sudah mulai diperkenal oleh para pakar hukum masa lampau. Dimana yang paling terkenal adalah pendapat dari Prof. Soerjono Soekamto dengan faktor-faktor yang mempengaruhi law enforcement, yaitu terdiri dari:

1. Hukum itu sendiri;

2. Sarana dan Prasarana;

3. Institusi Penegak Hukum;

4. Masyarakat; dan

5. Budaya.

Dari kelima elemen tersebut tidaklah berjalan masing-masing, namun harus terintegrasi dan saling bekerja sama dalam sistem koordinasi yang dibangun pada landasan yuridis yang kuat.

Pada pendapat Beliau, kita sudah jelas melihat adanya susupan dari teori restorative justice, dimana perlu dibangunanya kerjasama antara intitusi penegak hukum dengan masyarakat disertai dengan alasan sosiologis (unsur budaya) yang mempengaruhi proses law enforcement.

Sehingga di dalam ICJS, Penulis melihat adanya penghormatan terhadap budaya lokal yang hidup dan berkembang di masyarakat yang patut untuk dijadikan bahan pertimbangan.

Salah satu fenomena hukum yang menarik dalam mewujudkan ICJS melalui penerapan restorative justice theory adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP. PERMA ini dikeluarkan atas dasar berbagai fenomena hukum yang mengusik rasa keadilan masyarakat berkaitan dengan perkara tindak pidana yang memiliki kualifikasi ringan, namun masih terus diproses pemeriksaannya.

Namun, jika kita baca PERMA tersebut, maka PERMA tersebut hanya bertitik berat kepada apakah pelaku dapat dilakukan penahanan atau tidak? PERMA tersebut hanya mengikat Hakim untuk melakukan penahanan bagi pelaku tindak pidana ringan (lichte misdrijven). Bahwa Hakim dilarang memberikan perpanjangan penahanan ataupun menahan. Namun pada pemeriksaan tingkat Penyidikan dan Penuntutan, masih dapat dilakukan penahanan.

Di dalam skenario ICJS, fenomena ini hanya menjadi semacam “guyonan”, bahwa Mahkamah Agung RI sebagai gerbang terakhir dari pintu keadilan, ternyata tidak mampu menyentuh institusi penegak hukum di bawahnya.

Penulis dapat membuktikan apa yang Penulis ungkapkan, mari sejenak kita perhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators) Di Dalam Tindak Pidana Tertentu, dimana di dalam SEMA tersebut, yang merupakan output dari pertemuan 5 (lima) institusi penegak hukum[4], ternyata SEMA tersebut hanya berlaku bagi Hakim-hakim pada Pengadilan Negeri dan berupa anjuran bagi Kejaksaan.

Sedangkan pada institusi lainnya hanya merupakan tembusan saja, ini menandakan bahwa political will dari lembaga-lembaga pemerintahan di Indonesia sama sekali tidak nampak.

Sehingga “roh” restorative justice dalam PERMA No. 2/2012 sama sekali tidak dapat diimplementasikan dalam tataran praktis. Hal tersebut dikarenakan kemampuan legal drafting yang lemah dan kelemahan kemampuan akademis dalam membaca fenomena hukum di masyarakat.

Hingga akhirnya, law enforcement terhadap lichte misdrijven masih tetap menggunakan cara-cara primitif yang dapat melukai rasa keadilan masyarakat dan sama sekali tidak memberikan manfaat bagi siapa pun.

Kebijakan legislatif atau politik hukum pidana yang tidak memprioritaskan Mahkamah Agung sebagai gerbang terakhir dari pintu keadilan atas intitusi yang lainnya hanya akan menjadikan sistem peradilan pidana di Indonesia berjalan secara auto-pilot. Dan hanya berkoordinasi jika terjadi benturan kepentingan.

 


[2] Bentuk dari penghentian perkara pada tingkat Penyidikan adalah Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) Sementara. Mengapa ada kata “Sementara”? karena jika penghentian didsarkan pada syarat No. 2 dapat ditemukan bukti baru, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan agar penyidikan dibuka kembali melalui gugatan Praperadilan ke Pengadilan Negeri.

[3] Diskresi tidak dapat dilakukan dengan alasan kekosongan hukum. Asas diskresi hanya dapat digunakan untuk mengisi kekosongan dalam tataran tehnis semata, dan bukan bersifat yuridis formal.

[4] Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s