KOMNAS HAM: Mr. Bean versi Indonesia

 Abstrak

Yin Yang merupakan simbol dari suatu harmonisasi dan sinkronisasi bagi semua elemen kehidupan. Bentuk yang seimbang dengan pembagian isi yang sama besar serta adanya ikatan dan keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga menggambarkan suatu keselarasan dalam harmoni kehidupan yang dicita-citakan, bukan hanya setiap orang di Indonesia, namun oleh seluruh bangsa di dunia ini, walaupun simbolisasinya dengan icon-icon yang berbeda-beda.

Demikian pula yang diharapkan dengan pola law enforcement di Indonesia, yang diharapkan saling bersinergis, memiliki kehamonisan dan kesinkronisasian dengan penghormatan terhadap Hak Azasi Manusia (HAM). Pemahaman law enforcement dalam penulisan ini tidak semata-mata hanya dalam ranah pidana semata, namun juga dalam ranah perdata.

Hal patut disadari bersama, bahwa terdapat usaha-usaha yang mendistorsi pemahaman HAM hanya sebatas pada Pelanggaran HAM Berat dan Kejahatan Kemanusiaan saja. Bahwa pemenuhan fasilitas dan kebijakan yang berkaitan dengan kebutuhan pribadi yang bersifat secondary pun telah diadopsi sebagai bagian dari UU HAM di Indonesia dan melalui kovenan internasional.

Penulisan ini juga mencoba mengangkat peranan KOMNAS HAM yang menjadi satu-satunya lembaga penegakkan UU HAM, ternyata, KOMNAS HAM ini bagaikan sosok yang berwajah rambo namun berhati Mr. Bean.

Sangat jauh sekali dari yang diharapkan, isi UU HAM yang demikian sangar, ternyata mandul dalam pelaksanaannya.

Latar Belakang

Bahwa manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Di samping itu, untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya.

Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini tidak dapat diingkari. Pengingkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sejalan dengan pandangan di atas, Pancasila sebagai dasar negara mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyandang dua aspek yakni, aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat). Oleh karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun, terutama negara dan pemerintah. Dengan demikian, negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi.[1]

Bahwa Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945, Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan falsafah yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan asas-asas hukum internasional.

Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat serta segera meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pemberian perlindungan terhadap hak asasi manusia dapat dilakukan melalui pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Pengadilan HAM serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.[2]

Usaha-usaha penegakan dan perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia menyimpan banyak persoalan yang masih perlu dipecahkan. Sampai hari ini dunia belum terbebas dari sikap-sikap intoleransi, kemiskinan, rasialisme, diskriminasi, patriakhi, otoriarianisme, dan berbagai bentuk-bentuk pelanggaran lainnya. Dalam perkembangannya, sejarah bangsa Indonesia hingga kini mencatat berbagai penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan sosial yang disebabkan oleh perilaku yang tidak adil dan diskriminatif oleh penguasa.

Perilaku yang tidak adil dan diskriminatif tersebut mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia baik yang dilakukan oleh aparatur negara (state actor) maupun yang dilakukan oleh masyarakat (non-state actor) dan diantara bentuk pelanggaran hak asasi manusia tersebut tidak sedikit di antaranya masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia yang berat (gross violation of human rights).[3]

Selama 14 (empat belas) tahun semenjak era reformasi digulirkan, belum tampak komitmen yang kuat dari Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat maupun Pengadilan (atau Mahkamah Agung) terhadap penegakan hukum Hak Asasi Manusia (HAM). Kekerasan, teror, main hakim sendiri yang sarat dengan pelanggaran hak asasi manusia semakin meningkat. Proses legislasi tidak bergerak maju. Praktik para penegak hukum, maupun hukum positif itu sendiri tidak mengarah pada penegakan hukum yang berkeadilan. Proses akuntabilitas pelaku korupsi dan pelanggaran Hak Asasi Manusia belum terjadi. Bahkan terdapat kecendrungan diskriminasi penegakan hukum dan melembaganya impunitas bagi pelanggar hak asasi manusia.

Geliat penegakan hukum terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) hanya ditandai dengan diundangkan dan disahkannya Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia serta Peraturan Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

Menelaah proses politik hukum Hak Asasi Manusia (HAM), terjadi dualisme penerapan dan penegakan hukum. Terjadi ketidaksinkronisasi antara political will dari Pembentuk Undang-Undang, yaitu Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan kebijakan legislatif yang ada. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 yang dianggap sebagai entry point bagi penegakan hukum, ternyata telah direduksi oleh Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 bahkan dipertegas kembali dalam ketentuan tehnis di dalam Peraturan Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002.

Dimana pengakuan Hak Asasi Manusia dalam UU No. 39/1999 yang telah diklasifikasikan secara terperinci dan teratur, mengalami pembatasan dalam penegakan hukumnya di dalam UU No. 26/2000 yang hanya mengakomodir Pelanggaran HAM Berat.[4]

Jika berdasarkan pengertian (definisi) HAM sebagaimana dalam pasal 1 Undang-undang nomor 39/1999 sebagai berikut:

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Dalam Statuta Roma tidak mendefiniskan pengertian Hak Asasi Manusia namun dijelaskan mengenai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia sebagai berikut:[5]

Kejahatan terhadap kemanusiaan” berarti salah satu dari perbuatan berikut ini apabila dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematik yang ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil, dengan mengetahui serangan itu Pembunuhan, Pemusnahan, Perbudakan, Deportasi atau pemindahan paksa penduduk, Memenjarakan atau perampasan berat atas kebebasan fisik dengan melanggar aturan-aturan dasar hukum internasional, Penyiksaan, Perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, penghamilan paksa, pemaksaan sterilisasi, atau suatu bentuk kekerasan seksual lain yang cukup berat, Penganiayaan terhadap suatu kelompok yang dapat diidentifikasi atau kolektivitas atas dasar politik, ras, nasional, etnis, budaya, agama, gender sebagai didefinisikan dalam ayat 3, atau atas dasar lain yang secara universal diakui sebagai tidak diijinkan berdasarkan hukum internasional, yang berhubungan dengan setiap perbuatan yang dimaksud dalam ayat ini atau setiap kejahatan yang berada dalam Jurisdiksi Pengadilan, dan penghilangan paksa,  kejahatan apartheid, serta perbuatan tak manusiawi lain dengan sifat sama yang secara sengaja menyebabkan penderitaan berat, atau luka serius terhadap badan atau mental atau kesehatan fisik.

Menurut arti harfiahnya, nomina “asas” berarti “dasar” dan ajektiva “asasi” berarti “bersifat dasar” atau “pokok”. Dengan demikian “hak asasi manusia” berarti, secara harfiah, “hak manusia yang bersifat dasar” atau “hak asasi manusia yang bersifat pokok”. Arti demikian mengandung pengertian (implies) bahwa apa yang disebut “Hak Asasi Manusia” adalah sebagian saja dari keseluruhan hak manusia, namun bersifat dasar atau pokok. Dengan demikian, di samping hak asasi, yakni hak yang bersifat dasar atau hak yang pokok, manusia mempunyai hak-hak lain yang bersifat dasar dan pokok.[6]

Menurut Miriam Budiardjo, Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat, tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama atau jenis kelamin, dan karena itu bersifat universal. Menurut Frans Magnis Suseno, Hak Asasi Manusia adalah Hak-hak yang melekat pada manusia karena martabatnya, dan bukan karena pemberian masyarakat atau negara. Dan menurut Baharuddin Lopa, bahwa Hak Asasi Manusia adalah HAM secara universal diartikan sebagai hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya, kita tidak dapat hidup sebagai manusia.[7]

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan HAM adalah hak yang dimiliki manusia semenjak ia dilahirkan dan senantiasa terus melekat pada dirinya sendiri sebagai wujud pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga Pada hakikatnya hak asasi manusia adalah merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia semenjak dia lahir dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, hak asasi manusia bukanlah merupakan hak yang bersumber dari negara dan hukum. Oleh karena itu yang diperlukan dari negara dan hukum hanyalah pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut.[8]

Jika mengacu kepada the instrument bills of human rights, yang terdiri dari Declaration of Human Rights, International Covenant of Civil and Political Rights dan International Covenant Social, Economic and Cultural Rights, maka kebijakan legislatif pada Hak Asasi Manusia mengalami ketertinggalan. Hal ini patut dimaklumi, karena International Covenant of Civil and Political Rights dan International Covenant Social, Economic and Cultural Rights baru saja diratifikasi pada tahun 2005.

Namun adalah menjadi indikasi yang kuat sebagai wujud ketidakpedulian Pemerintah dan DPR, bahkan Komisi Nasional HAM terkesan membiarkan,  untuk tidak secepatnya melakukan sinkronisasi dalam rentang waktu 7 (tujuh) tahun yaitu tahun 2005 hingga tahun 2012. Nampaknya politik hukum Hak Asasi Manusia masih dipengaruhi oleh pemahaman yang termuat di dalam Statuta Roma tersebut. Sehingga pelanggaran atas rasa keadilan dan hak-hak ekonomi tidak menjadi pokok pembahasan yang harus diperjuangkan . Ketidakjelasan proses law enforcement di Indonesia, seolah-olah bukanlah pelanggaran terhadap Hak Azasi Manusia.

Keterlibatan KOMNAS HAM dalam berbagai kasus pelecehan hak asasi bagi masyarakat awam hanya sekedar menggugurkan syarat sebagai sebuah lembaga yang bergerak, mewakili Pemerintah, dalam bidang penegakan hukum Hak Asasi Manusia (HAM). Menurut Adnan Buyung Nasution, bahwa penegakan hukum terkait dengan HAM mengalami hambatan dikarenakan adanya persepsi pemikiran bahwa HAM merupakan produk asing yang dipaksakan berlaku di Indonesia, dan kekuasaan negara selama lebih dari empat puluh tahun berhasil mengeleminir pemikiran tentang HAM yang melekat dalam sejarah perjuangan bangsa di satu sisi.[9]

Masih menurut Adnan Buyung Nasution, bahwa berdasarkan pemahaman tentang akar HAM, dalam sejarah perjuangan bangsa itu, menurut hemat Saya (Adnan Buyung Nasution – pen), persoalan penegakan HAM haruslah dilihat dari cita-cita bangsa untuk mengangkat harkat dan martabat manusia Indonesia. Sejarah menunjukkan bahwa penyalahgunaan Kekuasaan Negara (abuse of power) merupakan ancaman paling efektif terhadap hak-hak asasi yang merendahkan martabat manusia sebagaimana dibuktikan selama 40 tahun terakhir. Terutama kecenderungan penguasa untuk membangun kekuasaan yang absolute. Cita-cita bangsa untuk mengangkat harkat dan martabat manusia Indonesia tersebut dapat bahkan harus dijadikan alat ukur untuk menakar rejim-rejim yang pernah berkuasa setelah Indonesia merdeka. Adanya perlakuan sewenang-wenang terhadap hak-hak asasi manusia oleh penguasa dalam empat puluh tahun terakhir, baik apa dalam masa Orde Lama maupun Orde Baru, sudah menyimpang dari cita-cita bangsa untuk mengangkat martabat manusia Indonesia.

Pemaknaan frase “abuse of power” bukan saja yang terjadi dalam ruang lingkup secara kolektif[10] namun juga harus dipahami sebagai “abuse of power” pada ruang lingkup yang bersifat individual.[11] Bahkan jika dilakukan survey pelanggaran HAM mana yang lebih banyak antara secara kolektif dengan secara individual, maka Penulis yakin secara individual akan jauh lebih banyak karena tidak terdeteksi oleh media massa, bahkan luput dari pengamatan para praktisi hukum. Bahkan saat ini, Penulis menengarai adanya potensi pelanggaran HAM melalui kebijakan legislatif yang dikeluarkan baik dari tingkat pusat hingga tingkat daerah, yang berdampak kepada pelanggaran Hak SIPOL dan Hak EKOSOB dari masyarakat.[12] Sehingga sangat naif jika banyak pihak hanya berpandangan bahwa “abuse of power” hanya berwujudkan kepada tindakan fisik semata.

Pendekatan pembangunan yang mengutamakan “Security Approach” dapat menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah. Selama lebih kurang 32 tahun orde baru berkuasa “Security Approach” sebagai kunci menjaga stabilitas dalam rangka menjaga kelangsungan pembangunan demi pertumbuhan ekonomi nasional. Pola pendekatan semacam ini, sangat berpeluang menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah, karena stabilitas ditegakan dengan cara-cara represif oleh pemegang kekuasaan. Beberapa jenis pelanggaran hak asasi manusia dapat terjadi, antara lain;[13]

  1. Penangkapan dan penahanan seseorang demi menjaga stabilitas, tanpa berdasarkan hukum.
  2. Pengeterapan budaya kekerasan untuk menindak warga masyarakat yang dianggap ekstrim yang dinilai oleh pemerintah mengganggu stabilitas keamanan yang akan membahayakan kelangsungan pembangunan.
  3. Pembungkaman kebebasan pers dengan cara pencabutan SIUP, khususnya terhadap pers yang dinilai mengkritisi kebijakan pemerintah, dengan dalih mengganggu stabilitas keamanan.
  4. Menimbulkan rasa ketakutan masyarakat luas terhadap pemerintah, karena takut dicurigai sebagai oknum pengganggu stabilitas atau oposan pemerintah (ekstrim), hilangnya rasa aman demikian ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia.
  5. Pembatasan hak berserikat dan berkumpul serta menyatakan pendapat, karena dikhawatirkan akan menjadi oposan terhadap pemerintah.

Sentralisasi kekuasaan yang dilakukan oleh orde baru selama lebih kurang 32 tahun, dengan pemusatan kekuasaan pada Pemerintah Pusat nota bene pada figure seorang Presiden, telah mengakibatkan hilangnya kedaulatan rakyat atas negara sebagai akibat dari penguasaan para pemimpin negara terhadap rakyat. Pembalikan teori kedaulatan rakyat ini mengakibatkan timbulnya peluang pelanggaran hak asasi manusia oleh negara dan pemimpin negara dalam bentuk pengekangan yang berakibat mematikan kreativitas warga dan pengekangan hak politik warga selaku pemilik kedaulatan, hal ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan dalam rangka melestarikan kekuasaannya.

Kualitas pelayanan publik yang masih rendah sebagai akibat belum terwujudnya good governance yang ditandai dengan transparansi di berbagai bidang. akuntabilitas, penegakan hukum yang berkeadilan dan demokratisasi. Serta belum berubahnya paradigma aparat pelayan publik yang masih memposisikan dirinya sebagai birokrat bukan sebagai pelayan masyarakat, hal ini akan menghasilkan pelayanan publik yang buruk dan cenderung untuk timbulnya pelanggaran hak asasi manusia seperti:

  1. Hilang/berkurangnya beberapa hak yang berkaitan dengan kesejahteraan lahir dan batin yang sebenarnya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan warganya.
  2. Hilang/berkurangnya hak yang berkaitan dengan jaminan, perlindungan, pengakuan hukum dan perlakuan yang adil dan layak.
  3. Hilang/berkurangnya hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
  4. Hilang/berkurangnya hak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus bagi anak-anak, orang tua, dan penderita cacat.
  5. Hilang/berkurangnya hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Perubahan sosial yang sangat cepat akibat modernisasi yang secara timbal balik juga mengandung perubahan kultur pada masa lalu dirasakan sebagai sesuatu yang mengejutkan, karena ketidaksiapan negara-negara berkembang. Dampaknya adalah timbul berbagai keresahan sosial, baik dalam kaitannya dengan hubungan antara warga negara dan penguasa, antar warga negara maupun warga negara dengan masyarakat. [14]

Konflik Horizontal dan Konflik Vertikal telah melahirkan berbagai tindakan kekerasan yang melanggar hak asasi manusia baik oleh sesama kelompok masyarakat, perorangan, maupun oleh aparat, seperti:

  1. Pembunuhan;
  2. Penganiayaan;
  3. Penculikan;
  4. Pemerkosaan;
  5. Pengusiran;
  6. Hilangnya mata pencaharian;
  7. Hilangnya rasa aman, dll.

B. Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) Sebelum Tahun 1999

Berbeda dengan di Inggris dan Perancis yang mengawali sejarah perkembangan dan perjuangan hak asasi manusianya dengan menampilkan sosok pertentangan kepentingan antara kaum bangsawan dan rajanya yang lebih banyak mewakili kepentingan lapisan atas atau golongan tertentu saja. Perjuangan hak-hak asasi manusia Indonesia mencerminkan bentuk pertentangan kepentingan yang lebih besar, dapat dikatakan terjadi sejak masuk dan bercokolnya bangsa asing di Indonesia dalam jangka waktu yang lama. Sehingga timbul berbagai perlawanan dari rakyat untuk mengusir penjajah.

Dengan demikian sifat perjuangan dalam mewujudkan tegaknya HAM di Indonesia itu tidak bisa dilihat sebagai pertentangan yang hanya mewakili kepentingan suatu golongan tertentu saja, melainkan menyangkut kepentingan bangsa Indonesia secara utuh. Hal ini tidak berarti bahwa sebelum bangsa Indonesia mengalami masa penjajahan bangsa asing, tidak pernah mengalami gejolak berupa timbulnya penindasan manusia atas manusia. Pertentangan kepentingan manusia dengan segala atributnya (sebagai raja, penguasa, bangsawan, pembesar dan seterusnya) akan selalu ada dan timbul tenggelam sejalan dengan perkembangan peradaban manusia. Hanya saja di bumi Nusantara warna pertentangan-pertentangan yang ada tidak begitu menonjol dalam panggung sejarah, bahkan sebaliknya dalam catatan sejarah yang ada berupa kejayaan bangsa Indonesia ketika berhasil dipersatukan di bawah panji-panji kebesaran Sriwijaya pada abad VII hingga pertengahan abad IX, dan kerajaan Majapahit sekitar abad XII hingga permulaan abad XVI.[15]

Hingga kemudian diskursus tentang HAM memasuki babakan baru, pada saat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang bertugas menyiapkan rancangan UUD pada tahun 1945, dalam pembahasan-pembahasan tentang sebuah konstitusi bagi negara yang akan segera merdeka, silang selisih tentang perumusan HAM sesungguhnya telah muncul. Di sana terjadi perbedaan antara Soekarno dan Soepomo di satu pihak dan Mohammad Hatta dan Mohammad Yamin di pihak lain. Pihak yang pertama menolak dimasukkannya HAM terutama yang individual ke dalam UUD karena menurut mereka Indonesia harus dibangun sebagai negara kekeluargaan. Sedangkan pihak kedua menghendaki agar UUD itu memuat masalah-masalah HAM secara eksplisit.[16]

Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidang untuk mengesahkan UUD 1945 sebagai UUD negara Republik Indonesia. Dengan demikian terwujudlah perangkat hukum yang di dalamnya memuat hak-hak dasar/asasi manusia Indonesia serta kewajiban-kewajiban yang bersifat dasar/asasi pula. Seperti yang tertuang dalam Pembukaan, pernyataan mengenai hak-hak asasi manusia tidak mendahulukan hak-hak asasi individu, melainkan pengakuan atas hak yang bersifat umum, yaitu hak bangsa. Hal ini seirama dengan latar belakang perjuangan hak-hak asasi manusia Indonesia, yang bersifat kebangsaan dan bukan bersifat individu.[17]

Sedangkan istilah atau perkataan Hak Asasi Manusia itu sendiri sebenarnya tidak dijumpai dalam UUD 1945 baik dalam pembukaan, batang tubuh, maupun penjelasannya. Istilah yang dapat ditemukan adalah pencantuman dengan tegas perkataan hak dan kewajiban warga negara, dan hak-hak Dewan Perwakilan Rakyat. Baru setelah UUD 1945 mengalami perubahan atau amandemen kedua, istilah hak asasi manusia dicantumkan secara tegas.[18]

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia pernah mengalami perubahan konstitusi dari UUD 1945 menjadi Konstitusi RIS (1949), yang di dalamnya memuat ketentuan hak-hak asasi manusia yang tercantum dalam Pasal 7 sampai dengan 33. Sedangkan setelah Konstitusi RIS berubah menjadi UUDS (1950), ketentuan mengenai hak-hak asasi manusia dimuat dalam Pasal 7 sampai dengan 34. Kedua konstitusi yang disebut terakhir dirancang oleh Soepomo yang muatan hak asasinya banyak mencontoh Piagam Hak Asasi yang dihasilkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu The Universal Declaration of human Rights tahun 1948 yang berisikan 30 Pasal.[19]

Dengan Dekrit Presiden RI tanggal 5 juli 1959, maka UUD 1945 dinyatakan berlaku lagi dan UUDS 1950 dinyatakan tidak berlaku. Hal ini berarti ketentuan-ketentuan yang mengatur hak-hak asasi manusia Indonesia yang berlaku adalah sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945. Pemahaman atas hak-hak asasi manusia antara tahun 1959 hingga tahun 1965 menjadi amat terbatas karena pelaksanaan UUD 1945 dikaitkan dengan paham NASAKOM yang membuang paham yang berbau Barat. Dalam masa Orde Lama ini banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945 yang suasananya diliputi penuh pertentangan antara golongan politik dan puncaknya terjadi pemberontakan G-30-S/PKI tahun 1965. Hal ini mendorong lahirnya Orde Baru tahun 1966 sebagai koreksi terhadap Orde Lama. Dalam awal masa Orde baru pernah diusahakan untuk menelaah kembali masalah HAM, yang melahirkan sebuah rancangan Ketetapan MPRS, yaitu berupa rancangan Pimpinan MPRS RI No. A3/I/Ad Hoc B/MPRS/1966, yang terdiri dari Mukadimah dan 31 Pasal tentang HAM. Namun rancangan ini tidak berhasil disepakati menjadi suatu ketetapan.[20]

Kemudian di dalam pidato kenegaraan Presiden RI pada pertengahan bulan Agustus 1990, dinyatakan bahwa rujukan Indonesia mengenai HAM adalah sila kedua Pancasila “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” dalam kesatuan dengan sila-sila Pancasila lainnya. Secara historis pernyataan Presiden mengenai HAM tersebut amat penting, karena sejak saat itu secara ideologis, politis dan konseptual HAM dipahami sebagai suatu implementasi dari sila-sila Pancasila yang merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Meskipun demikian, secara Ideologis, politis dan konseptual, sila kedua tersebut agak diabaikan sebagai sila yang mengatur HAM, karena konsep HAM dianggap berasal dari paham individualisme dan liberalisme yang secara ideologis tidak diterima.[21]

Perkembangan selanjutnya adalah dengan dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 50 Tahun 1993 tanggal 7 Juni 1993. Pembentukan KOMNAS HAM tersebut pada saat bangsa Indonesia sedang giat melaksanakan pembangunan, menunjukkan keterkaitan yang erat antara penegakkan HAM di satu pihak dan penegakkan hukum di pihak lainnya. Hal ini senada dengan deklarasi PBB tahun 1986, yang menyatakan HAM merupakan tujuan sekaligus sarana pembangunan. Keikutsertaan rakyat dalam pembangunan bukan sekedar aspirasi, melainkan kunci keseluruhan hak asasi atas pembangunan itu sendiri. Dan menjadi tugas badan-badan pembangunan internasional dan nasional untuk menempatkan HAM sebagai fokus pembangunan.[22]

Guna lebih memantapkan perhatian atas perkembangan HAM di Indonesia, oleh berbagai kalangan masyarakat (organisasi maupun lembaga), telah diusulkan agar dapat diterbitkannya suatu Ketetapan MPR yang memuat piagam hak-hak asasi Manusia atau Ketetapan MPR tentang GBHN yang didalamnya memuat operasionalisasi daripada hak-hak dan kewajiban-kewajiban asasi manusia Indonesia yang ada dalam UUD 1945.

Akhirnya ketetapan MPR RI yang diharapkan memuat secara adanya HAM itu dapat diwujudkan dalam masa Orde Reformasi, yaitu selama Sidang Istimewa MPR yangberlangsung dari tanggal 10 sampai dengan 13 November 1988. Dalam rapat paripurna ke-4 tanggal 13 November 1988, telah diputuskan lahirnya Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1988 tentang Hak Asasi Manusia. Kemudian Ketetapan MPR tersebut menjadi salah satu acuan dasar bagi lahirnya UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang disahkan pada tanggal 23 september 1999.[23] Undang-Undang ini kemudian diikuti  lahirnya Perpu No. 1 Tahun 1999 yang kemudian  disempurnakan dan ditetapkan menjadi UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Sebagai bagian dari HAM, sebelumnya telah pula lahir UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum yang disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 oktober 1998, serta dimuat dalam LNRI Tahun 1999 No. 165.

Di samping itu, Indonesia telah merativikasi pula beberapa konvensi internasional yang mengatur HAM, antara lain:[24]

  1. Konvensi mengenai  Hak Politik Wanita 1979, melalui UU No. 68 Tahun 1958.
  2. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women), melalui UU No. 7 Tahun 1984.
  3. Konvensi Perlindungan Hak-Hak Anak (convention on the rights of the child), melalui Keppres No. 36 Tahun 1990.
  4. Konvensi tentang Ketenagakerjaan, melalui UU No. 25 Tahun 1997, yang pelaksanaannya ditangguhkan sementara.
  5. Deklarasi tentang Perlindungan dan Penyiksaan, melalui UU No. 5 Tahun 1998.
  6. Konvensi tentang Penghapusan Bentuk Diskriminasi Ras (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination), diratifikasi melalui UU No. 29 Tahun 1999.

Melihat usaha dari Pemerintah untuk menyiapkan instrumen dari penegakan HAM semenjak berdirinya Bangsa Indonesia berjalan secara tertatih-tatih dan sangat lamban. Sehingga law enforcement terhadap pelanggaran HAM pun menjadi selangkah lebih maju. Kebijakan legislatif HAM tidak sejalan dengan kebijakan aplikatif dalam prakteknya.

Penggunaan unsur kekuasaan baik kepada kelompok-kelompok tertentu maupun kepada masyarakat secara umum selalu mendahului kebijakan legislatif. Legalisasi terhadap impunity dalam kebijakan aplikatif sudah marak terjadi bahkan semenjak Orde Lama, dan semakin memburuk pada masa Orde Baru. Dan selalu dikaitkan dengan kepentingan demi “security stabilazation” (stabilitas keamanan) dan “national interest” (kepentingan nasional).

Pada prinsipnya pelanggaran terhadap HAM selalu diidentikan dengan Pelanggaran HAM Berat, namun pada kajian Penulis, Penulis tidak membedakan antara Pelanggaran HAM Berat atau tidak. Karena semua jenis pelanggaran HAM telah diakomodir jauh sebelum adanya Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia. Adapun pelanggaran-pelanggaran terhadap HAM tersebut adalah sebagai berikut:[25]

  1. Kasus Pulau Buru Tahun 1965-1966

Dalam kasus Pulau Buru 1965-1966, alm. Soeharto dalam tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan di Pulau Buru sebagai panglima Komando oprasi pemulihan kemanan dan ketertiban yang disingkat Ko Ops Pemulihan Kam/Tib. Melalui keputusan Presiden No. 179/KOTI/65, secara resmi berdiri Komando Operasi Pemulihan Kemanan dan Ketertiban (KOPKAMTIB). Sebagai Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban telah menyebabkan ribuan orang menjadi korban pembunuhan, penangkapan, penahanan massal dan pembuangan ke pulau Buru.

(Laporan Tim Pengkajian Pelanggaran HAM Suharto,Komnas HAM 2003).

  1. Penembakan Misterius (PETRUS) Tahun 1981-1985

Pembunuhan tanpa melalui pengadilan terhadap residivis, bromocorah, gali, preman yang dikenal sebagai “penembakan misterius” pada tahun 1981-1985. Kebijakan Soeharto atas persoalan ini, terlihat jelas dalam pidato rutin kenegaraan pada Agustus 1981, ia mengungkapkan bahwa pelaku kriminal harus dihukum dengan cara yang sama saat ia memperlakukan korbannya. Operasi tersebut juga bagian dari shock terapy sebagaimana diakuinya dalam oto biografinya yang berjudul Pikiran, Ucapan, dan tindakan saya Amnesty Internasional dalam laporannya mencatat korban jiwa karena kebijakan tersebut mencapai kurang lebih sekitar 5000 orang, tersebar di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Bandung.

(Amnesty Internasional, 31 Oktober 1983; Indonesia-Extrajudicial Executions of Suspected Criminals)

1. Kasus Tanjung Priok Tahun 1984-1987

Dalam peristiwa Tanjung Priok 1984-1987 Soeharto menggunakan KOPKAMTIB sebagai instrumen penting mendukung dan melindungi kebijakan politiknya. Selain itu alm. Soeharto juga selaku panglima tertinggi telah mengeluarkan sikap, pernyataan dan kebijakan yang bersifat represif untuk mengeliminasi berbagai respon masyarakat terhadap kebijakan Asas Tunggal yang dikeluarkan Orde Baru. Dalam menangani persoalan ini, Soeharto kerap membuat pernyataan dan kebijakan yang “membolehkan” dilakukannya kekerasan dalam mengendalikan respon rakyat atas kebijakan penguasa pada saat itu. diantaranya di depan Rapat Pimpinan (RAPIM) ABRI di Riau, 27 Maret 1980, Soeharto sebagai Presiden dan penanggungjawab seluluh kegiatan KOPKAMTIB mewajibakn ABRI mengambil tindakan represif berupa perang (menggunakan senjata) untuk menghadapi kelompok-kelompok Islam yang dianggap olehnya sebagai golongan ekstrem lainnya yang harus dicegah kegiatannya dan ditumpas sisa-sisanya sama seperti penanganan G 30 S (PKI). Akibat dari kebijakan ini, diantaranya dalam Peristiwa Tanjung Priok 1984, sekitar lebih 24 orang meninggal, 36 terluka berat, 19 luka ringan.

(Laporan 5 Sub Tim Kajian, Tim Pengkajian Pelanggaran HAM Soeharto, Komnas HAM, 2003)

2. Kasus Talangsari Tahun 1984-1987

Kebijakan represif yang diambil Soeharto terhadap kelompok-kelompok Islam yang dianggap ekstrem juga mengakibatkan meletusnya peristiwa Talangsari 1984-1987 mengakibatkan korban 130 orang meninggal, 77 orang mengalami Pengusiran atau Pemindahan Penduduk Secara Paksa, 53 orang orang Terampas Kemerdekaanya, 45 orang mengalami Penyiksaan, dan 229 orang mengalami Penganiayaan.

(Laporan Ringkasan Tim ad hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat Talangsari 1989, Komnas HAM, 2008)

3. Daerah Operasi Militer (DOM) Aceh Tahun 1989-1998

Pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh (1989-1998). Pemberlakukan Operasi ini adalah kebijakan yang diputuskan secara internal oleh ABRI setelah mendapat persetujuan dari Presiden Soeharto. Operasi militer ini telah melahirkan penderitaan yang berkepanjangan bagi masyarakat Aceh, khususnya perempuan dan anak-anak.

Berdasarkan hasil investigasi Komnas HAM, dalam kurun waktu sepuluh tahun berlangsungnya operasi militer telah menyebabkan sedikitnya 781 orang tewas, 163 orang hilang, 368 orang mengalami penyiksaan/penganiayaan dan 102 perempuan mengalami perkosaan. Sementara itu Forum Peduli Hak Asasi Manusia Aceh (FP HAM) mendokumentasikan sebanyak 1.321 korban pembunuhan, 1.958 orang hilang, 3.430 orang mengalami penyiksaan dan 128 orang perempuan mengalami perkosaan. Operasi tersebut juga telah berdampak sangat buruk kepada kehidupan sosial budaya dan juga kehidupan beribadah rakyat Aceh, yang sudah dijalani dan dipraktikkan dengan baik selama bertahun-tahun sebelumnya.

(Laporan 5 Sub Tim Kajian, Tim Pengkajian Pelanggaran HAM Soeharto, Komnas HAM, 2003)

4. Daerah Operasi Militer (DOM) Papua Tahun 1963-2003

Pemberlakuan, dimaksudkan untuk mematahkan perlawanan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Kebijakan ini mengakibatkan terjadinya berbagai peristiwa seperti Teminabun 1966-1967, sekitar 500 orang ditahan dan kemudian dinyatakan hilang, Peristiwa Kebar 1965, 23 orang terbunuh, Peristiwa Manokwari 1965, 64 orang dieksekusi mati, dan operasi militer sejak tahun 1965-1969; Peristiwa Sentani, 20 orang menjadi korban penghilangan paksa, Enatorali 1969-1970, 634 orang terbunuh, Peristiwa Jayawijaya dan Wamena Barat, melalui Operasi Tumpas pada ktun waktu 1970-1985 terjadi pembantaian di 17 desa, di Kabupaten Jayawijaya, korban jatuh sampai dengan 2000 orang, termasuk wanita anak-anak dan orang tua, dalam peristiwa Wamena 1977, 14 warga terbunuh, dan sejumlah kasus-kasus pelanggaran HAM lainnya yang belum disebutkan

(Laporan 5 Sub Tim Kajian, Tim Pengkajian Pelanggaran HAM Soeharto, Komnas HAM, 2003)

5. Kasus Pembunuhan Marsinah Tahun 1993

Marsinah (10 April 1969–Mei 1993) adalah seorang aktivis dan buruh pabrik PT. Catur Putra Surya (CPS) Porong, Sidoarjo, Jawa Timur yang diculik dan kemudian ditemukan terbunuh pada 8 Mei 1993 setelah menghilang selama tiga hari. Mayatnya ditemukan di hutan di Dusun Jegong Kecamatan Wilangan Nganjuk, dengan tanda-tanda bekas penyiksaan berat.

Dua orang yang terlibat dalam otopsi pertama dan kedua jenazah Marsinah, Haryono (pegawai kamar jenazah RSUD Nganjuk) dan Prof. Dr. Haroen Atmodirono (Kepala Bagian Forensik RSUD Dr. Soetomo Surabaya), menyimpulkan, Marsinah tewas akibat penganiayaan berat.

Marsinah memperoleh Penghargaan Yap Thiam Hien pada tahun yang sama.

Kasus ini menjadi catatan ILO (Organisasi Buruh Internasional), dikenal sebagai Kasus 1713.

Awal tahun 1993, Gubernur KDH TK I Jawa Timur mengeluarkan surat edaran No. 50/Th. 1992 yang berisi himbauan kepada pengusaha agar menaikkan kesejahteraan karyawannya dengan memberikan kenaikan gaji sebesar 20% gaji pokok. Himbauan tersebut tentunya disambut dengan senang hati oleh karyawan, namun di sisi pengusaha berarti tambahannya beban pengeluaran perusahaan. Pada pertengahan April 1993, Karyawan PT. Catur Putera Surya (PT. CPS) Porong membahas Surat Edaran tersebut dengan resah. Akhirnya, karyawan PT. CPS memutuskan untuk unjuk rasa tanggal 3 dan 4 Mei 1993 menuntut kenaikan upah dari Rp 1700 menjadi Rp 2250.

Marsinah adalah salah seorang karyawati PT. Catur Putera Perkasa yang aktif dalam aksi unjuk rasa buruh. Keterlibatan Marsinah dalam aksi unjuk rasa tersebut antara lain terlibat dalam rapat yang membahas rencana unjuk rasa pada tanggal 2 Mei 1993 di Tanggul Angin Sidoarjo.

3 Mei 1993, para buruh mencegah teman-temannya bekerja. Komando Rayon Militer (Koramil) setempat turun tangan mencegah aksi buruh.

4 Mei 1993, para buruh mogok total mereka mengajukan 12 tuntutan, termasuk perusahaan harus menaikkan upah pokok dari Rp 1.700 per hari menjadi Rp 2.250. Tunjangan tetap Rp 550 per hari mereka perjuangkan dan bisa diterima, termasuk oleh buruh yang absen.

Sampai dengan tanggal 5 Mei 1993, Marsinah masih aktif bersama rekan-rekannya dalam kegiatan unjuk rasa dan perundingan-perundingan. Marsinah menjadi salah seorang dari 15 orang perwakilan karyawan yang melakukan perundingan dengan pihak perusahaan.

Siang hari tanggal 5 Mei, tanpa Marsinah, 13 buruh yang dianggap menghasut unjuk rasa digiring ke Komando Distrik Militer (Kodim) Sidoarjo. Di tempat itu mereka dipaksa mengundurkan diri dari CPS. Mereka dituduh telah menggelar rapat gelap dan mencegah karyawan masuk kerja. Marsinah bahkan sempat mendatangi Kodim Sidoarjo untuk menanyakan keberadaan rekan-rekannya yang sebelumnya dipanggil pihak Kodim. Setelah itu, sekitar pukul 10 malam, Marsinah lenyap.

Mulai tanggal 6,7,8, keberadaan Marsinah tidak diketahui oleh rekan-rekannya sampai akhirnya ditemukan telah menjadi mayat pada tanggal 8 Mei 1993.

Tanggal 30 September 1993 telah dibentuk Tim Terpadu Bakorstanasda Jatim untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus pembunuhan Marsinah. Sebagai penanggung jawab Tim Terpadu adalah Kapolda Jatim dengan Dan Satgas Kadit Reserse Polda Jatim dan beranggotakan penyidik/penyelidik Polda Jatim serta Den Intel Brawijaya.

Delapan petinggi PT CPS ditangkap secara diam-diam dan tanpa prosedur resmi, termasuk Mutiari selaku Kepala Personalia PT CPS dan satu-satunya perempuan yang ditangkap, mengalami siksaan fisik maupun mental selama diinterogasi di sebuah tempat yang kemudian diketahui sebagai Kodam V Brawijaya. Setiap orang yang diinterogasi dipaksa mengaku telah membuat skenario dan menggelar rapat untuk membunuh Marsinah. Pemilik PT CPS, Yudi Susanto, juga termasuk salah satu yang ditangkap.

Baru 18 hari kemudian, akhirnya diketahui mereka sudah mendekam di tahanan Polda Jatim dengan tuduhan terlibat pembunuhan Marsinah. Pengacara Yudi Susanto, Trimoelja D. Soerjadi, mengungkap adanya rekayasa oknum aparat kodim untuk mencari kambing hitam pembunuh Marsinah.

Secara resmi, Tim Terpadu telah menangkap dan memeriksa 10 orang yang diduga terlibat pembunuhan terhadap Marsinah. Salah seorang dari 10 orang yang diduga terlibat pembunuhan tersebut adalah Anggota TNI.

Hasil penyidikan polisi ketika menyebutkan, Suprapto (pekerja di bagian kontrol CPS) menjemput Marsinah dengan motornya di dekat rumah kos Marsinah. Dia dibawa ke pabrik, lalu dibawa lagi dengan Suzuki Carry putih ke rumah Yudi Susanto di Jalan Puspita, Surabaya. Setelah tiga hari Marsinah disekap, Suwono (satpam CPS) mengeksekusinya.

Di pengadilan, Yudi Susanto divonis 17 tahun penjara, sedangkan sejumlah stafnya yang lain itu dihukum berkisar empat hingga 12 tahun, namun mereka naik banding ke Pengadilan Tinggi dan Yudi Susanto dinyatakan bebas. Dalam proses selanjutnya pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan (bebas murni). Putusan Mahkamah Agung RI tersebut, setidaknya telah menimbulkan ketidakpuasan sejumlah pihak sehingga muncul tuduhan bahwa penyelidikan kasus ini adalah “direkayasa”.

6. Peristiwa 27 Juli 1996

Dalam Peristiwa 27 Juli (1996, alm Soeharto memandang Megawati sebagai ancaman terhadap kekuasaan politik Orde Baru. Soeharto hanya menerima Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI pimpinan Suryadi yang menjadi lawan politik PDI pimpinan Megawati. Aksi kekerasan berupa pembunuhan, penangkapan dan penahanan dilakukan terhadap para simpatisan PDI pimpinan Megawati; peristiwa ini kemudian dikenal dengan nama peristiwa 27 Juli. Dalam peristiwa ini, 11 orang meninggal, 149 luka-luka, 23 orang hilang, 124 orang ditahan Berdasarkan analisa Komnas HAM bahwa peristiwa tersebut sebagai kejahatan kemanusiaan.

(Laporan 5 Sub Tim Kajian, Tim Pengkajian Pelanggaran HAM Soeharto, Komnas HAM, 2003)

7. Kasus Pembunuhan Fuad Muhammad Syarifuddin alias Udin Tahun 1996

Fuad Muhammad Syarifuddin alias Udin adalah seorang Jurnalis Harian Bernas Yogyakarta. Diserang orang tidak dikenal pada 13 Agustus 1996, meninggal pada 16 Agustus 1996. Polisi mengajukan Dwi Sumadji sebagai tersangka, kendati keluarga Syarifuddin yakin Dwi Sumadji bukan pembunuh Syarifuddin. Pengadilan Negeri Bantul membebaskan Dwi Sumadji yang terbukti tidak bersalah, namun polisi tetap tidak mau mencari tersangka baru.

8. Kasus Pembunuhan Naimullah Tahun 1997

Naimullah adalah seorang jurnalis Sinar Pagi, pada 25 Juli 1997 ditemukan tewas dengan leher terluka tusuk di mobilnya yang terparkir di Pantai Penimbungan, Provinsi Kalimantan Barat. Polisi tidak mengusut kasus pembunuhan Naimullah.

9. Penculikan dan Penghilangan Paksa Tahun 1997-1998

Penculikan dan penghilangan secara paksa ini terjadi sekitaran tahun 1997 hingga 1998 terhadap beberapa aktivis yang pro-demokrasi oleh sejumlah Oknum TNI. Masa tersebut diperkirakan telah memakan korban sebanyak 23 orang. Walaupun telah dilakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Militer terhadap pelaku lapangan atau dikenal dengan nama Tim Mawar dan Sidang Dewan Kehormatan Perwira bagi beberapa Jendral, namun, putusan yang dihasilkan dinilai sangat rendah sehingga tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, bahkan proses peradilannya pun berlangsung sangat tertutup (eksklusif) sehingga memunculkan anggapan-anggapan bahwa peradilan tersebut hanya sekedar menggugurkan kewajiban semata. Rasa keadilan semakin jauh dari masyarakat khususnya keluarga korban, dikarenakan hingga saat ini masih ada beberapa aktivis yang masih dinyatakan hilang atau belum diketemukan.

10. Kasus Trisakti 1998

Tragedi Trisakti adalah peristiwa penembakan, pada 12 Mei 1998, terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Kejadian ini menewaskan empat mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta, Indonesia serta puluhan lainnya luka.

Mereka yang tewas adalah Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, danHendriawan Sie. Mereka tewas tertembak di dalam kampus, terkena peluru tajam di tempat-tempat vital seperti kepala, leher, dan dada.

Ekonomi Indonesia mulai goyah pada awal 1998, yang terpengaruh oleh krisis finansial Asia. Mahasiswa pun melakukan aksi demonstrasi besar-besaran ke gedung DPR/MPR, termasuk mahasiswa Universitas Trisakti.

Mereka melakukan aksi damai dari kampus Trisakti menuju gedung DPR/MPR pada pukul 12.30. Namun aksi mereka dihambat oleh blokade dari Polri–militer datang kemudian. Beberapa mahasiswa mencoba bernegosiasi dengan pihak Polri.

Akhirnya, pada pukul 17.15 para mahasiswa bergerak mundur, diikuti bergerak majunya aparat keamanan. Aparat keamanan pun mulai menembakkan peluru ke arah mahasiswa. Para mahasiswa panik dan bercerai berai, sebagian besar berlindung di universitas Trisakti. Namun aparat keamanan terus melakukan penembakan. Korban pun berjatuhan, dan dilarikan ke RS Sumber Waras.

Satuan pengamanan yang berada di lokasi pada saat itu adalah Brigade Mobil Kepolisian RI, Batalyon Kavaleri 9, Batalyon Infanteri 203, Artileri Pertahanan Udara Kostrad, Batalyon Infanteri 202, Pasukan Anti Huru Hara Kodam seta Pasukan Bermotor. Mereka dilengkapi dengan tameng, gas air mata, Styer, dan SS-1.

Pada pukul 20.00 dipastikan empat orang mahasiswa tewas tertembak dan satu orang dalam keadaan kritis. Meskipun pihak aparat keamanan membantah telah menggunakan peluru tajam, hasil otopsi menunjukkan kematian disebabkan peluru tajam.

11. Tragedi Semanggi I dan II

Tragedi Semanggi menunjuk kepada dua kejadian protes masyarakat terhadap pelaksanaan dan agenda Sidang Istimewa yang mengakibatkan tewasnya warga sipil. Kejadian pertama dikenal dengan Tragedi Semanggi I terjadi pada 11-13 November 1998, masa pemerintah transisi Indonesia, yang menyebabkan tewasnya 17 warga sipil. Kejadian kedua dikenal dengan Tragedi Semanggi II terjadi pada 24 September 1999 yang menyebabkan tewasnya seorang mahasiswa dan sebelas orang lainnya di seluruh Jakarta serta menyebabkan 217 korban luka-luka.

Jumlah masyarakat dan mahasiswa yang bergabung diperkirakan puluhan ribu orang dan sekitar jam 3 sore kendaraan lapis baja bergerak untuk membubarkan massa membuat masyarakat melarikan diri, sementara mahasiswa mencoba bertahan namun saat itu juga terjadilah penembakan membabibuta oleh aparat ketika ribuan mahasiswa sedang duduk di jalan. Saat itu juga beberapa mahasiswa tertembak dan meninggal seketika di jalan. Salah satunya adalah Teddy Wardhani Kusuma, mahasiswa Institut Teknologi Indonesia yang merupakan korban meninggal pertama di hari itu.

Mahasiswa terpaksa lari ke kampus Universitas Atma Jaya untuk berlindung dan merawat kawan-kawan seklaligus masyarakat yang terluka. Korban kedua penembakan oleh aparat adalah Wawan, yang nama lengkapnya adalah Bernardus Realino Norma Irmawan, mahasiswa Fakultas Ekonomi Atma Jaya, Jakarta, tertembak di dadanya dari arah depan saat ingin menolong rekannya yang terluka di pelataran parkir kampus Universitas Atma Jaya, Jakarta. Mulai dari jam 3 sore itu sampai pagi hari sekitar jam 2 pagi terus terjadi penembakan terhadap mahasiswa di kawasan Semanggi dan penembakan ke dalam kampus Atma Jaya.

Semakin banyak korban berjatuhan baik yang meninggal tertembak maupun terluka. Gelombang mahasiswa dan masyarakat yang ingin bergabung terus berdatangan dan disambut dengan peluru dan gas airmata. Sangat dahsyatnya peristiwa itu sehingga jumlah korban yang meninggal mencapai 17 orang. Korban lain yang meninggal dunia adalah: Sigit Prasetyo (YAI), Heru Sudibyo (Universitas Terbuka), Engkus Kusnadi (Universitas Jakarta), Muzammil Joko (Universitas Indonesia), Uga Usmana, Abdullah/Donit, Agus Setiana, Budiono, Doni Effendi, Rinanto, Sidik, Kristian Nikijulong, Sidik, Hadi.

Jumlah korban yang didata oleh Tim Relawan untuk Kemanusiaan berjumlah 17 orang korban, yang terdiri dari 6 orang mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi di Jakarta, 2 orang pelajar SMA, 2 orang anggota aparat keamanan dari POLRI, seorang anggota Satpam Hero Swalayan, 4 orang anggota Pam Swakarsa dan 3 orang warga masyarakat. Sementara 456 korban mengalami luka-luka, sebagian besar akibat tembakan senjata api dan pukulan benda keras, tajam/tumpul. Mereka ini terdiri dari mahasiswa, pelajar, wartawan, aparat keamanan dan anggota masyarakat lainnya dari berbagai latar belakang dan usia, termasuk Ayu Ratna Sari, seorang anak kecil berusia 6 tahun, terkena peluru nyasar di kepala.

Pada 24 September 1999, untuk yang kesekian kalinya tentara melakukan tindak kekerasan kepada aksi-aksi mahasiswa.

Kala itu adanya pendesakan oleh pemerintahan transisi untuk mengeluarkan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya (UU PKB) yang materinya menurut banyak kalangan sangat memberikan keleluasaan kepada militer untuk melakukan keadaan negara sesuai kepentingan militer. Oleh karena itulah mahasiswa bergerak dalam jumlah besar untuk bersama-sama menentang diberlakukannya UU PKB.

Mahasiswa dari Universitas Indonesia, Yun Hap meninggal dengan luka tembak di depan Universitas Atma Jaya.

12. Kerusuhan Masal 13-15 Mei 1998

Kerusuhan Mei 1998 adalah kerusuhan yang terjadi di Indonesia pada 13 Mei- 15 Mei 1998, khususnya di ibu kota Jakarta namun juga terjadi di beberapa daerah lain. Kerusuhan ini diawali oleh krisis finansial Asia dan dipicu olehtragedi Trisakti di mana empat mahasiswa Universitas Trisakti ditembak dan terbunuh dalam demonstrasi 12 Mei 1998.

Pada kerusuhan ini banyak toko-toko dan perusahaan-perusahaan dihancurkan oleh amuk massa, terutama milik warga Indonesia keturunan Tionghoa. Konsentrasi kerusuhan terbesar terjadi di Jakarta, Bandung, dan Surakarta. Terdapat ratusan wanita keturunan Tionghoa yang diperkosa dan mengalami pelecehan seksual dalam kerusuhan tersebut. Sebagian bahkan diperkosa beramai-ramai, dianiaya secara sadis, kemudian dibunuh. Dalam kerusuhan tersebut, banyak warga Indonesia keturunan Tionghoa yang meninggalkanIndonesia.

Tak hanya itu, seorang aktivis relawan kemanusiaan yang bergerak di bawah Romo Sandyawan, bernama Ita Martadinata Haryono,[26] yang masih seorang siswi SMU berusia 18 tahun, juga diperkosa, disiksa, dan dibunuh karena aktivitasnya. Ini menjadi suatu indikasi bahwa kasus pemerkosaan dalam Kerusuhan ini digerakkan secara sistematis, tak hanya sporadis.

Amuk massa ini membuat para pemilik toko di kedua kota tersebut ketakutan dan menulisi muka toko mereka dengan tulisan “Milik pribumi” atau “Pro-reformasi”.

Sampai bertahun-tahun berikutnya Pemerintah Indonesia belum mengambil tindakan apapun terhadap nama-nama yang dianggap kunci dari peristiwa kerusuhan Mei 1998. Pemerintah mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan bahwa bukti-bukti konkret tidak dapat ditemukan atas kasus-kasus pemerkosaan tersebut, namun pernyataan ini dibantah oleh banyak pihak.

Sebab dan alasan kerusuhan ini masih banyak diliputi ketidakjelasan dan kontroversi sampai hari ini. Namun demikian umumnya masyarakat Indonesia secara keseluruhan setuju bahwa peristiwa ini merupakan sebuah lembaran hitam sejarah Indonesia, sementara beberapa pihak, terutama pihak Tionghoa, berpendapat ini merupakan tindakan pembasmian (genosida) terhadap orang Tionghoa, walaupun masih menjadi kontroversi apakah kejadian ini merupakan sebuah peristiwa yang disusun secara sistematis oleh pemerintah atau perkembangan provokasi di kalangan tertentu hingga menyebar ke masyarakat.

Komnas HAM mencatat :[27]

1) 40 pusat perbelanjaan terbakar;

2) 2.479 toko hancur;

3) 1.604 toko dijarah;

4) 1.119 mobil hangus dan ringsek;

5) 1.026 rumah penduduk luluh lantak;

6) 383 kantor rusak berat; dan

7) yang lebih mengenaskan 1.188 orang meninggal dunia. Mereka kebanyakan mati di pusat – pusat perbelanjaan ketika sedang membalas dendam atas kemiskinan yang selama ini menindih.

13. Kasus Pembunuhan Agus Mulyawan  Jurnalis Asia Press Tahun 1999

Agus Mulyawan adalah Jurnalis Asia Press tewas pada 25 September 1999 di Timor Timur.Agus tewas dalam kasus penembakan di Pelabuhan Qom, Los Palos, Timor Timur yang menewaskan dua biarawati, tiga frater, dua remaja putri, dan Agus Mulyawan. Tidak pernah ada upaya polisi maupun TNI mengadili pembunuh Agus Mulyawan.

Kasus-kasus tersebut diatas, merupakan gambaran buruknya law enforcement dan tidak adanya itikad baik dari Pemerintah pada masa itu untuk sehingga menimbulkan rasa mencekam, tidak nyaman dan ketidakadilan.

Lemahnya law enforcement merupakan pula suatu bentuk pelanggaran HAM yang terjadi pada saat itu, di bahwa tahun 1993 masih bisa dilakukan pembenaran, namun diatas tahun 1993, dimana KOMNAS HAM telah terbentuk, menurut Penulis menjadi sangat tidak rasional jika penanganan pelanggaran-pelanggaran tersebut, hanya sekedar menjadi lip services dalam law enforcement.

C.  Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) Setelah Tahun 1999

Setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (HAM), untuk selanjutnya di sebut UU HAM, merupakan tonggak bersejarah bagi penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran HAM, baik yang sudah pernah terjadi maupun yang akan terjadi. Dengan adanya UU HAM tersebut, diharapkan muncul suatu paradigma baru mengenai penghargaan terhadap HAM. Sehingga untuk memperkuat UU HAM tersebut, maka diundangkanlah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Azasi Manusia.

UU Pengadilan HAM tersebut merupakan sarana atau instrumen untuk melakukan penegakan hukum dalam ranah HAM. UU Pengadilan HAM tersebut merupakan bentuk kriminalisasi atas bentuk pelanggaran-pelanggaran HAM sebagaimana normanya telah diatur dalam UU HAM. Walaupun tidak semua norma HAM yang diatur dalam UU HAM mengalami proses kriminalisasi.

Proses kriminalisasi tersebut bukanlah serta merta merupakan karya anak bangsa atau berasal dari proses kristalisasi norma-norma di dalam kehidupan sehari-hari, namun telah ada sebelumnya di konvensi-konvensi Internasional yang telah dicanangkan oleh berbagai bangsa.[28]

Dalam perjalanannya, daya ikat dan daya paksa dari kedua UU tersebut sangatlah jauh dari harapan. Dikarenakan Pemerintah yang merupakan representasi dari sebuah Negara seringkali tidak mampu melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelaksana harian di berbagai daerah. Pemahaman terhadap pentingnya penghargaan terhadap Hak-hak warganegara dari pejabat publik sangat minim bahkan terkesan terbelakang.

Perubahan politik hukum terhadap pentingnya HAM tidak disertai dengan pembaharuan kebijakan aplikatif bagi semua institusi penegak hukum. Sehingga, seringkali pelanggaran impunitas[29] sebagai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Negara (by commission) masih terjadi di berbagai daerah.

Hal tersebut sebagaimana diungkapkan di dalam Laporan HAM Tahun 2005 oleh US Departement of State, dimana di dalam laporannya dijelaskan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang secara resmi mempunyai tanggung jawab terhadap pertahanan eksternal, dan Polisi Republik Indonesia untuk keamanan internal; namun di dalam praktek, pembagian tanggung jawab tetap tidak jelas. Bersama-sama keduanya dikenal sebagai satuan keamanan. Militer memainkan suatu peranan dalam masalah keamanan internal, khususnya di daerah-daerah konflik seperti Aceh, Maluku, Sulawesi Tengah, dan Papua (sebelumnya dikenal sebagai Irian Jaya). Terdapat friksi yang besar antara polisi dan TNI, tetapi operasi bersama adalah umum di daerah-daerah konflik. Seorang menteri pertahanan sipil mengontrol militer tetapi di dalam praktek hanya melakukan pengawasan yang terbatas terhadap kebijakan dan operasi TNI. Militer dan polisi terus menggunakan pengaruh politik yang signifikan maupun kekuasaan ekonomi melalui bisnis yang dioperasikan oleh anggota satuan keamanan, wakil dan yayasan mereka. Satuan keamanan memperlihatkan kemauan yang lebih besar untuk meminta pertanggungjawaban terhadap pelanggaran hak asasi manusia di kalangan mereka; selama tahun ini, ratusan prajurit dihadapkan ke depan pengadilan militer, dan lusinan petugas polisi dipecat atau didisiplinkan. Namun, sebagian besar tindakan disipliner tersebut melibatkan petugas berpangkat-rendah dan kadang-kadang petugas berpangkat -menengah yang melakukan kejahatan ringan, seperti pemukulan, dan dalam beberapa kasus tidak sesuai dengan tindak kejahatannya. Para anggota satuan keamanan terus melakukan banyak pelanggaran hak asasi manusia yang berat, khususnya di daerah-daerah konflik separatis.[30]

Sebagai bentuk political will, Pemerintah bersama dengan DPR kembali melakukan beberapa ratifikasi konvensi Internasional guna memperkuat instrumen hukum terhadap pengakuan HAM di Indonesia, yaitu antara lain:

  1. Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Konvensi ILO nomor 182 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk–Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak
  2. The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yang diratifikasi  melalui UU Nomor 12 Tahun 2005 ; dan
  3. The International Covenant on Economical, Social and Cultural Rights (ICESCR) yang diratifikasi melalui UU Nomor 11 Tahun 2005.

Kedua kovenan (ICCPR dan ICESCR) tersebut merupakan insturmen yang melengkapi Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia 10 Desember 1948, sehingga ketiga instrumen tersebut dikenal juga dengan nama international bill of rights. Namun sangat disayangkan, dari tahun 1966 semenjak disepakatinya oleh komunitas Internasional, Indonesia baru meratifikasi pada tahun 2005.

Hal ini menandakan tingkat pemahaman yang rendah atas pentingnya kedua kovenan internasional tersebut bagi pengakuan dan penghormatan HAM di Indonesia. Dan menurut Penulis, peratifikasian tersebut bukan didasarkan pada politik hukum yang bersifat kajian akademis, namun lebih kepada adanya desakan dari luar sistem Pemerintahan.

Sehingga keberadaan kedua kovenan Internasional yang telah diratifikasi tersebut[31], menjadi sekedar pajangan dalam deretan peraturan perundang-undangan yang diakui di Indonesia. Sebagai suatu Undang-undang, keduanya tidaklah bersinergis dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait, sehingga adalah menjadi suatu kewajaran jika terjadi pelanggaran dalam tataran praktek terhadap Undang-undang, menjadi tidak tertangani. Karena pola pengamputasian sudah dilakukan secara sistemik dan terstruktur.

Ini merupakan pelanggaran HAM oleh Negara, dalam hal ini Pembentuk Undang-undang yaitu Pemerintah dan DPR, dengan melakukan pembiaran (by ommission) terjadi disinkronisasi antar peraturan perundang-undangan, yang berakibat kepada pengabaian HAM warganegara.

Pada Tahun 2003, LSM ELSAM mengeluarkan Laporan HAM, yang memaparkan sebagai berikut:[32]

Mekanisme yang dapat diandalkan masyarakat agar klaim haknya, yang telah diakui secara legal, konstitusional dan politik, itu terwujud, tidak efektif. Padahal, pada institusi-institusi negara (misalnya institusi peradilan, departemen kesehatan, pendidikan, perumahan, Komisi Nasional HAM) itulah seluruh produk perundangan dan peraturan yang berkenaan dengan jaminan kesejahteraan, keadilan dan hak asasi manusia, bertumpu.

Tahun ini tidak saja mekanisme itu tidak efektif, tetapi bahkan klaim itu sendiri dianggap keliru atau diingkari oleh aparat negara, misalnya tindakan penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, bahkan pembunuhan terhadap petani yang sedang bersengketa dengan perusahaan di Toba Samosir-Sumatera Utara, Kabupaten Manggarai dan Bulukumba. Ini masih ditambah dengan diseretnya para penuntut hak tersebut ke depan pengadilan yang kemudian djatuhi hukuman atas tindakan kriminal. Selain itu, terdapat beberapa kasus yang memperlihatkan bahwa KTP (Kartu Tanda Penduduk) tidak berfungsi membantu penduduk memperoleh akses fasilitas publik. Ribuan warga kampung-kampung Jakarta telah digusur dengan alasan penghuni liar, padahal mereka, dengan mendapatkan KTP setempat, sudah terdaftar sebagai warga wilayah hunian tersebut. Lebih jauh, KTP telah dijadikan alat memeriksa sah tidaknya keberadaan seseorang. Dalam tahun ini telah berlangsungnya razia KTP secara meluas dan besar-besaran terhadap warga Aceh yang tinggal di Aceh maupun di berbagai tempat di Luar Aceh. Oprasi ini telah menteror dan mengintimidasi warga sipil.”

Dari apa yang dipaparkan oleh ELSAM, bahwa political will dari Negara hanyalah sebatas memproduksi Undang-undang sebanyak-banyak dan memasukkan Rancangan Undang-Undang ke dalam Prolegnas sebanyak-banyak sebagai salah satu bentuk target penilaian pencapaian kinerja yang terbaik.

Bahwa hingga saat ini, dengan munculnya berbagai macam niat baik dan peraturan perundang-undangan yang dicetuskan baik oleh Pemerintah dan DPR, belumlah mampu merubah budaya hukum dan budaya birokrasi di dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Hampir semua institusi pemerintahan sangat kental budaya militeristiknya, terutama Kepolisian[33].

Peneliti Imparsial, Erwin Maulana,[34] memaparkan bahwa Imparsial mencatat aparat keamanan mendominasi kasus pelanggaran HAM sepanjang tahun 2011. Kepolisian menempati urutan pertama kasus kekerasan terhadap masyarakat sipil. Tercatat sedikitnya terjadi 38 kasus kekerasan terhadap warga sipil di berbagai daerah yang mengemuka dan mendapat sorotan publik. Selain aparat kepolisian, aparat TNI juga menjadi pelaku kekerasan dimana tercatar ada delapan kasus melibatkan anggota militer yang mencuat ke publik. Pelanggaran HAM oleh kalangan Militer cenderung turun. Namun justru tahun 2011 menunjukkan jumlah kasus kepolisan meningkat.

Berkaitan dengan hal tersebut, KONTRAS membuat tabel grafik impunitas yang dilakukan oleh POLRI, yaitu sebagai berikut:[35]

Memang data yang ditampilkan baik oleh KONTRAS maupun Imparsial dan ELSAM, masih dapat dilakukan debatable dengan institusi yang terkait. Namun demikian secara kasat mata, menurut Penulis, hal demikianlah yang terpampang bebas melalui berbagai media baik media online, media cetak maupun media massa lainnya.

Terkait dengan law enforcement dalam masalah HAM, pembentukan pemikiran (mind set) kepada masyarakat selalu dikaitkan dengan institusi POLRI dan TNI saja. Namun semenjak diundangkannya UU HAM dan meratifikasi ICESCR tahun 2005, menyebabkan banyak institusi pemerintah yang dapat diklasifikasikan ke dalam pelanggaran HAM.

Law enforcement terhadap HAK SIPOL sudah bukan merupakan barang baru lagi di Negeri ini. Walaupun prestasi dari kinerja aparat/institusi penegak hukum tidak seperti yang diharapkan. Namun law enforcement dalam bidang HAK EKOSOB, masih sangat minim, bukan saja minim dalam hal kinerja, namun minim pula dalam hal pengetahuan berkaitan HAK EKOSOB sebagai Pelanggaran HAM.

Pelanggaran HAM telah banyak terjadi di negeri ini. Tetapi selama ini, penyelesaian masalah HAM tidak dilakukan secara menyeluruh dan menyentuh setiap aspek.

Menurut Sholahudin Wahid,[36] bahwa perhatian kita dalam masalah HAM lebih tertuju pada hak sipil dan politik dibanding hak ekonomi, sosial, dan budaya (EKOSOB). Salah satu contoh ialah saat diadakan Annual Conference on Islamic Studies 2007. Dari sekitar 30 makalah yang dibahas dalam Komisi HAM, tidak ada satupun makalah yang membahas HAM EKOSOB.

Pergeseran dari konsep negara hukum klasik yang lebih dikenal sebagai “penjaga malam”, mengalami perubahan menjadi konsep Negara Kesejahteraan (walfare state), dimana dalam konsep tersebut diharapkan campur tangan dari Negara terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat menjadi sangat penting. Dalam kaitannya antara Negara dengan warga negaranya, jika dikaitan dengan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM), atas hak ekonomi, sosial, dan budaya, maka peran dan fungsi dalam mengurus (bestuur) dibebankan kepada pemerintah ke dalam pengertian yang luas, sebagaimana telah dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

 D.      Sinkronisasi Instrument Bill of Right Dalam Sistem Hukum Di Indonesia

International bill of rights yang terdiri dari Universal Declaration of Human Rights (UDHR), International Covenant Civil and Political Rights (ICCPR), dan International Covenant Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) merupakan instrumen utama bagi pengembangan, pengakuan dan penghormatan Hak Azasi Manusia di dunia Internasional.

Setelah Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia (selanjutnya disebut DUHAM) telah diterima oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948, maka dalam sidangnya di tahun 1951 Majelis Umum PBB meminta Komisi HAM untuk merancang dua kovenan tentang HAM, satu kovenan mengenai hak sipil dan politik dan satu kovenan memuat hak ekonomi, sosial dan budaya.

Pada tahun 1953 dan 1954 , Komisi HAM menyelesaikan dua rancangan kovenan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Majelis Umum PBB. Kedua kovenan tersebut mulai dipublikasikan pada tahun 1954 agar masing-masing pemerintah pada setiap negara anggota dapat mempelajarinya secara mendalam serta membuka opini publik untuk memberikan masukan secara bebas. Pada tahun 1955 Majelis Umum PBB merekomendasikan agar Komisi Ketiga Majelis Umum PBB membahas rancangan naskah kedua kovenan tersebut pasal demi pasal.

Sebelas tahun kemudian, tepatnya tahun 1966, rancangan naskah kedua tersebut dapat terselesaikan, yakni Rancangan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan Rancangan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Disamping kedua kovenan tersebut telah diselesaikan pula Rancangan Protokol Opsional pada Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Pada 16 Desember 1966 dengan Resolusi 2200 A (XXI), Majelis Umum PBB menerima ketiga instrumen sebagai dokumen internasional di bidang azasi manusia. Tanpa memperhatikan apakah suatu negara telah secara formal mengadopsi secara khusus dokumen-dokumen tersebut, hak-hak yang termaktub di dalam dokumen-dokumen tersebut telah mencapai status sebagai hukum kebiasaan internasional (customary international law).[37]

Patut dihargai bahwa keberadaan International Covenant Civil and Political Rights (ICCPR)[38] atau Kovenan Internasional Mengenai Hak Sipil dan Politik, dan International Covenant Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)[39] atau Kovenan Internasional Mengenai Hak Ekonomi, Sosial, Budaya dan  telah diakui dalam sistem hukum di Indonesia, walaupun memang sangat terlambat mekanisme peratifikasian tersebut, dengan diratifikasinya melalui Undang-Undang pada tahun 2005.

Dengan diundangkannya kedua kovenan tersebut, secara otomatis bahwa Pemerintah Indonesia mengadopsi ketentuan hukum internasional untuk diberlakukan di Indonesia. Sehingga konsekuensinya adalah bahwa Pemerintah bersama DPR wajib mengsinkronisasikan antara UU HAM dengan kedua kovenan tersebut.

Pemerintah memiliki kewajiban mengikat untuk mengambil berbagai langkah dan kebijakan dalam melaksanakan kewajiban untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect) dan memenuhi (to fullfil) hak-hak manusia. Kewajiban ini juga diikuti dengan kewajiban pemerintah yangh lain, yaitu untuk membuat laporan yang bertalian dengan penyesuaian hukum, langkah, kebijakan dan tindakan yang dilakukan.[40]

Bila ICCPR dan ICESCR hanya sekadar diratifikasi, maka Pemerintah harus berhati-hati karena dalam ICCPR dan ICESCR terdapat mekanisme pemantauan tentang pelaksanaan dari ICCPR dan ICESCR. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain bagi pemerintah dan berbagai komponen untuk berusaha merefleksikan ICCPR dan ICESCR di tingkat masyarakat pasca-ratifikasi.

Dalam tataran kebijakan aplikatif, khususnya pada institusi Kepolisian, telah nampak semangat penghormatan kepada Hak Azasi Manusia (HAM) dalam menjalankan TUPOKSI nya. Hal tersebut terlihat dengan diterbitkannya Peraturan KAPOLRI Nomor  8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Azasi Manusia (HAM) Dalam Penyelenggaraan Tugas POLRI. Dimana di dalam konsideran dari PERKAP tersebut dimuat berbagai konvensi internasional sebagai landasan filosofisnya, walaupun masih belum habis pikir bagi Penulis, ketika ICESCR turut dimasukkan ke dalam konsideran tersebut, karena TUPOKSI dari POLRI lebih identik kepada ICCPR dari pada ICESCR.

Namun cukup disayangkan, hingga saat ini, sampai dengan Penulis sempat berkomunikasi dengan salah satu aktifis LSM Anti Korupsi BCW di Kabupaten Buntok, Kalimantan Barat, bahwa ternyata masih sangat banyak sekali perilaku impunity yang dilakukan oleh Anggota Polri. Bahkan Penulis sendiri pernah membantu aktifis LSM BCW untuk melaporkan salah satu personel Polres di Kab. Buntok karena melakukan penyalahgunaan kewenangan.

Tidak jauh berbeda dengan implementasi ICCPR, maka implementasi ICESCR pun bukan saja berjalan di tempat, namun justru berjalan mundur. Hampir sama sekali tidak pernah tersosialisasikan bahwa HAK EKOSOB adalah merupakan bagian dari Hak Azasi Manusia (HAM) dan termuat di dalam UU HAM.

E.  Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) Dalam Kemandulan

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yang kemudian disingkat Komnas HAM. Komnas HAM didirikan dengan Keputusan Presiden No. 50/1993 tanggal 7 Juni 1993 dan diketuai oleh Alm. Ali Said. Pendirian tersebut juga merupakan buah rekomendasi Lokakarya Nasional I hak Asasi Manusia yang diselenggarakan oleh Departemen Luar Negeri RI dan disponsori oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 21-22 Januari 1991.[41]

Dalam perkembangannya, pengetahuan tentang Komnas HAM terjadi bersamaan dengan kiprah lembaga tersebut dalam menangani suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia. Namun disadari bahwa jika hanya didasarkan pada Keputusan Presiden saja, Komnas HAM tidak mungkin dapat secara maksimal mengungkapkan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi karena ketiadaan kekuatan dan mandat untuk menanganinya. Itulah sebabnya guna lebih memberikan mandat yang lebih luas dan kuat kepada Komnas HAM dalam menyelesaikan berbagai masalah pelanggaran hak asasi manusia, Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 yang mengatur  Hak Asasi Manusia dan Komnas HAM.

Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.[42]

Komnas HAM bertujuan :

  1. mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;
  2. meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pengkajian dan penelitian,
Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan :

  1. Pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan atau ratifikasi;
  2. Pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia;
  3. Penerbitan hasil pengkajian dan penelitian;
  4. Studi kepustakaan, studi lapangan, dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia;
  5. Pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia; dan
  6. Kerja sama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.

Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam penyuluhan,
Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan :

  1. Penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia;
  2. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan nonformal serta berbagai kalangan lainnya; dan
  3. Kerja sama dengan organisasi, lembaga, atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.

Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam bidang pemantauan, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan :

a. pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut;
b. Penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia;
c. Pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya;
d. Pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan;
e. Peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;
f. Pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan;
g. Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan; dan
h. Pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.

Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam mediasi, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan :

a. Perdamaian kedua belah pihak;
b. Penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli;
c. Pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan;
d. Ppenyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan
e. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.

Dengan telah ditingkatkannya dasar hukum pembentukan Komnas HAM dari Keputusan Presiden menjadi Undang-undang, diharapkan Komnas HAM dapat menjalankan fungsinya dengan lebih optimal untuk mengungkapkan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

Dengan undang-undang tersebut, Komnas HAM juga mempunyai subpoena power[43] dalam membantu penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia. Wewenang ini lebih diperkuat lagi dengan disahkannya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dalam Undang-undang Pengadilan HAM ini, Komnas HAM diberi mandat sebagai satu-satunya institusi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan PENYELIDIKAN pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.[44]

Adanya Komisi Nasional HAM (KOMNAS HAM) dan peradilan HAM patut dicatat sebagai perangkat kelembagaan dasar peningkatan upaya penghormatan dan perlindungan HAM dengan peningkatan kelembagaan yang dapat dikaitkan langsung dengan upaya penegakan hukum.

Adnan Buyung Naution mencatat,[45] memang masih banyak kelemahan dari kedua lembaga tersebut, akan tetapi dengan adannya KOMNAS HAM dan Peradilan HAM dengan sendirinya upaya-upaya peningkatan penghormatan dan  perlindungan HAM ini memiliki dua pijakan penting, yaitu pijakan normatif berupa konstitusi dengan UU organiknya serta Komnas HAM dan Peradilan HAM yang memungkinkan berbagai pelanggaran HAM dapat diproses sampai di pengadilan.

Dengan demikian, maka perlindungan HAM dapat diletakkan dalam kerangka supremasi hukum. Bahwa perjuangan harus dipahami sebagai komitmen nasional memperoleh pijakan legal, konstitusional dan institusional dengan dibentuknya kelembagaan yang berkaitan dengan HAM dan hukum. Namun demikian tidak berarti bahwa perjuangan HAM sebagaimana dilakukan lembaga-lembaga di luar negeri tidak penting. Peran masyarakat tetap penting, karena institusi Negara biasanya memiliki kepentingannya sendiri. Lebih-lebih bila dilihat dari logika penegakan HAM, dengan kekuasaan yang dimilikinya Negara, lebih khusus aparat pemerintah – terutama yang berurusan dengan keamanan dan pertahanan, termasuk yang paling potensial melakukan pelanggaran HAM. Tetapi sebaliknya Negara termasuk aparat kekuasaannya (Polisi dan Tentara) berkewajiban, bukan hanya melindungi, menghormati dan memberi jaminan atas HAM akan tetapi bila dilihat dari penegakan supremasi hukum maka pemerintah dituntut untuk semakin menyempurnakan dan membenahi perangkat hukum dan perundang-undangan yang kondusif bagi penegakan HAM.

Keberadaan KOMNAS HAM seringkali diacuhkan oleh institusi penegak hukum lainnya dengan dalih yang terkesan dicari-cari, namun demikian politik hukum pembentukan KOMNAS HAM memang sudah diatur sedemikian rupa sehingga seolah-olah “berwajah Rambo, namun berhati Rinto”. Hal ini sebagaimana digambarkan dalam laporan ELSAM sebagai berikut:[46]

“Kasus Trisaksi dan Semanggi I-II (TSS) adalah preseden awal dari munculnya penolakan upaya-upaya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu oleh pemerintah dan DPR. Bermula dari rekomendasi DPR periode 1999-2004 atas penyelesaian kasus TSS melalui mekanisme pengadilan militer dan bukan pengadilan Hak Asasi Manusia, selanjutnya Kejaksaan Agung selalu menolak melakukan penyidikan sejumlah hasil penyelidikan baik yang pernah dibuat oleh Komisi ad hoc atau pun Komnas HAM.

Hingga saat ini hasil-hasil penyelidikan KOMNAS atau Komite penyelidik lainya yang belum juga diproses ke tahap penyidikan adalah hasil penyelidikan Komisi Independen untuk kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di Aceh[47], kasus Bumi Flora[48], kasus aktivis RATA, kasus Pembantaian Idi Cut, Kasus Simpang KKA, dan kasus pembunuhan Jafar Sidik dan sejumlah hasil penyelidikan Komnas HAM atas kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat[49] kandas atau terkatung-katung ditangan Kejaksaan Agung, termasuk hasil penyelidikan KOMNAS HAM terbaru yakni hasil penyelidikan kasus Penghilangan Orang Secara Paksa periode 1997-1998.”

Bahkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengakui secara jantan bahwa jika menilai usia reformasi yang beranjak 14 tahun dalam undang-undang Hak Asasi Manusia (HAM) Indonesia sudah baik. Tetapi kenyataan upaya pengungkapan pelaku kasus HAM berat masih berjalan di tempat.[50]

Namun memang patut diakui bahwa tingkat kepercayaan kepada KOMNAS HAM dari tahun ke tahun semakin meningkat, dimana pada pada 2008 Komnas HAM menerima 4800 pengaduan, meningkat seribu pengaduan menjadi 5800 pengaduan. Dan, terus meningkat pada 2011 menjadi 6400 pengaduan. Terlepas dari kinerja yang kurang memuaskan, melihat banyaknya model pengaduan masyarakat kepada KOMNAS HAM, maka ini memunculkan dua indikasi, yaitu

pertama, masyarakat semakin sadar akan hak-hak nya;

kedua,pelanggaran HAM yang terjadi semakin banyak terekspose ke publik sehingga ini menandakan jalur komunikasi media massa kepada masyarakat cukup bagus.

Penulis berpendapat bahwa lemahnya kinerja KOMNAS HAM adalah disebabkan karena

Pertama, merupakan bagian dari perancangan politik hukum dari Pembentuk Undang-Undang, Pemerintah dan DPR, yang tidak pernah meng-update kemampuan akademisnya dalam melihat fenomena hukum yang terjadi;

Kedua, proses rekrutmen calon anggota Komissioner masih banyak mencerminkan KKN antara KOMNAS HAM dengan tokoh-tokoh Nasional yang berpengaruh, sehingga kualitas personal seorang Calon Anggota Komisioner KOMNAS HAM patut dipertanyakan;

Ketiga, KOMNAS HAM masih sangat tergantung dengan anggaran yang diberikan oleh Pemerintah, sehingga secara psikologis tidak akan mampu untuk melakukan tindakan yang super-extraordinary terhadap Pemerintah, walaupun KOMNAS HAM mengaku sebagai lembaga yang “mandiri dan independen”, masih patut dipertanyakan;

Keempat, KOMNAS HAM tidak akan pernah bisa mengikuti jejak langkah Saudara Mudanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memiliki kekuatan dan kekuasaan baik sebagai Penyelidik maupun Penyidik bahkan termasuk Penuntutan, karena Pembentuk Undang-undang memberikan kewenangan hanya sampai kepada tingkat Penyelidikan saja;

Kelima, banyak kelemahan dalam teks baik pada UU HAM dan UU Peradilan HAM dengan UU terkait lainnya sehingga seringkali terjadi perbedaan penafsiran dalam mendefinisikan suatu peristiwa adalah merupakan pelanggaran HAM atau bukan.

F.            PENUTUP

Dalam kajian ini, dimana Penulis mencoba untuk melakukan pengkajian terhadap Undang-undang Nomro 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia dengan mencoba untuk disinkronsasikan dengan UUD 1945 setelah Amandemen, DUHAM 1948, ICCPR dan ICESCR serta beberapa Undang-undang yang terkait.

Bahwa perlu dipahami, keberadaan UU HAM diundangkan pada tahun 1999 sedangkan the international bill of rghts baru diundangkan tahun 2005, sehingga UU HAM perlu diupgrade dan disesuaikan dengan ICCPR dan ICESCR. Berkaitan dengan implementasi kedua kovenan tersebut, disyaratkan ada Komite Hak Azasi Manusia secara terpisah. Namun jikalau KOMNAS HAM mampu meng-upgrade dirinya, bukan hanya sekedar “penjaga pintu” dari UU HAM, maka posisi Komite HAM yang disyarat oleh ICCPR dapat diambil alih.

Dari beberapa uraian tersebut diatas, maka menurut Penulis bahwa pasal-pasal yang termuat di dalam UU HAM berubah fungsi menjadi norma. Pasal-pasal yang sudah mengatur lebih detail, menjadi mandul karena kewenangan KOMNAS HAM sama sekali tidak dimunculkan pada UU HAM. Oleh karena itu banyak pasal, yang bersifat pengaturan menjadi bersifat norma dan asas saja.

Kondisi ini menjadi sangat memprihatinkan, karena politik hukum enforcement HAM sama sekali tidak ditunjukan oleh Pembentuk Undang-undang yaitu Pemerintah dan DPR. Jelas sekali bahwa DPR dan Pemerintah tidak memiliki kemampuan secara akademis untuk menelaah urgensi dari kewenangan KOMNAS HAM.

Pengakuan dan penghargaan Hak Azasi Manusia di Indonesia tidak diikuti dengan kebijakan legislatif dan kebijakan aplikatif yang memadai. Sehingga walaupun KOMNAS HAM adalah lembaga independen dan mandiri, akan menjadi terpasung.

Sehingga menurut Penulis, sudah saatnya agar dilakukan revisi UU HAM yang ada, dengan dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan semua kebijakan legislatif yang ada, sehingga dapat tercipta kebijakan legislatif hukum HAM yang terpadu pada semua bidang kehidupan bagi warganegara.


[1] Indonesia, Penjelasan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

[2] Indonesia, Penjelasan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026

[3] Laporan Tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2001, http://www.google.co.id

[4] Lihat Pasal 4 dan Pasal 7 UU No. 26/2000. UU Pengadilan HAM dengan jelas memuat bahwa hanya Pelanggatan HAM berat yang terdiri dari Kejahatan Genoasida dan Kejahatan Terhadap Kemanusian yang merupakan klasifikasi tindak pidana yang dapat diproses, diperiksa dan diputuskan melalui Pengadilan HAM.

[5] ELSAM, Statuta Roma, (Jakarta: ELSAM, 2000), hlm. 6-7.

[6] Enny Soeprapto, Standar HAM Internasional Bagi Penegakan Hukum, tersedia di situs: http://portal.komnasham.go.id/pls/portal/url/ITEM/FCB4529C9C7BAF7AE030010A30016819, tanggal 27 Oktober 2002.

[8] Rozali Abdullah, Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Keberadaan Peradilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2001), hlm.35.

[9] Adnan Buyung Nasution, Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Dan Supremasi Hukum, Makalah Disampaikan Pada : Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII dengan tema: Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI, tanggal 14-18 Juli 2003, hlm. 2.

[10] Misalnya DOM Aceh, Tragedi Lampung, Tragedi Tanjung Priok, Tragedi Semanggi atau Tragedi Mesuji.

[11] Misalnya kasus pencurian sandal oleh ALL di Palu, pencurian buah kakao oleh Nenek Minah di Purwakarta, atau penangkapan dan penahanan yang non-prosedural, pembiaran atas hancurnya sebuah lembaga pendidikan formal, dan lain sebagainya.

[12] Misalnya pembuatan kebijakan daerah yang membiarkan para PKL mencari nafkah di jalur hijau dengan tidak membuat kebijakan mengenai pengawasan oleh instansi yang tepat. Hal ini bisa dicermati dari Tragedi Makam di Priok, benturan antara SatPol PP dengan Masyarakat.

[13] Makalah yang disusun oleh Susno Duaji, Praktik-Praktik Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Indonesia, Denpasar, Juli 2003, hlm. 3.

[14] Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, (Semarang: Penerbit Undip, 1977), hlm. 44.

[15] Subandi Al Marsudi, Pancasila dan UUD’ 45 dalam Paradigma Reformasi, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), hlm.  90.

[16]  Moh. Mahfud, Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 110.

[17] Subandi Al Marsudi, Op. Cit., hlm. 95.

[18] Ridwan Indra Ahadian, Hak  Asasi Manusia dalam UUD 1945, (Jakarta : CV. Haji Masagung, 1991), hlm. 15.

[19] Subandi Al Marsudi, Op. Cit., hlm. 95

[20] Ibid., hlm. 96

[21] Lies Sugondo, Perkembangan Pelaksanaan HAM di Indonesia, Kapita Selekta Hak Asasi Manusia, Puslitbang Diklat  MARI, 2001, hlm. 129.

[22] Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat  Hukum , (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm. 164.

[23] Subandi Al Marsudi, Op. Cit., hlm. 98.

[24] Lies sugondo, Op. Cit., hlm. 146.

[26] “Kerusuhan Mei 1998”, Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Kerusuhan_Mei_1998

[27] GATRA, 9 Januari 1999

[28] Walaupun UU Pengadilan HAM dan UU HAM bukanlah murni berasal dari proses kristalisasi norma yang hidup di Indonesia, namun pada prinsipnya ketentuan-ketentuan yang dimuat baik dalam UU HAM maupun UU Pengadilan HAM, yang berkaitan dengan perlindungan HAM, telah ada pada diri manusia semenjak manusia itu lahir ke dunia.

[29] Bentuk pelanggaran oleh Negara baik melalui kebijakan maupun tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik.

[30] Laporan Tahunan Tentang Praktek Hak Asasi Manusia Tahun 2004, dikeluarkan oleh Biro Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Buruh US Departement of State Tanggal 28 February 2005, hlm. 1.

[31] Keduanya diratifikasi dengan menggunakan produk hukum yang bernama Undang-undang, artinya kedua kovenan tersebut saat ini merupakan hukum positif (ius constitutum) yang diakui dan memiliki daya ikat serta daya paksa bagi implementasinya.

[32] ELSAM, Laporan Hak Asasi Manusia Tahun 2003: Melemahnya Daya Penegakan Hak Azasi Manusia: Hutang, Kemiskinan dan Kekerasan, (Jakarta: ELSAM, 2003), hlm. 4.

[33] Pada tanggal 1 April 1999 dipisahkanlah Polri dari ABRI, dan digantikannya sebutan ABRI menjadi TNI. Pemisahan tersebut dikukuhkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lebih lanjut telah dikeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang  Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun hingga saat ini budaya militeristik masih sangat terasa dan kental sekali. Sehingga motto Pengayoman dan Pelayanan Masyarakat sama sekali tidak nampak dipermukaan.

[34]Polisi Jadi Pelanggar HAM Tertinggi”, Sumber: http://www.tribunnews.com/2012/01/29/polisi-jadi-pelanggar-ham-tertinggi#

[35] Monitoring Media KontraS Tahun 2011 – 2012.

[36]Penyelesaian Pelanggaran HAM Kurang Perhatikan Hak Ekonomi”, Sumber: http://news.detik.com/read/2011/04/12/200910/1614976/10/penyelesaian-pelanggaran-ham-kurang-perhatikan-hak-ekonomi?query-string, tanggal 12 April 2011, diakses tanggal 21 Juli 2012.

[37] Syahrial M.W., Konvensi Ekonomi, Sosial dan Budaya, (Jakarta: ELSAM, 2005), hlm. 3.

[38] Telah diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant Civil and Political Rights (ICCPR)

[39] Telah diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)

[40] Yosep Adi Prasetyo, Hak-Hal Sipil dan Politik, Makalah Trainning Hak Asasi Manusia Bagi Pengajar Hukum & HAM diselenggarakan oleh PUSHAM-UII dan Norwegian Centre for Human Rights yang dilaksanakan di Makasar, tanggal 3-6 Agustus 2010, hlm. 4.

[41] “Profil Kelembagaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia”, Sumber:  http://portal.komnasham.go.id/pls/portal/url/ITEM/6558D352853D4C4E9669F889A07D86C3

[42] Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia

[43] Subpoena Power adalah kekuasaan yang diberikan kepada suatu institusi non-institusional untuk menghadirkan seseorang demi kepentingan lembaganya dengan meminta bantuan institusi formal sebagai kekuatan memaksa.

[44] Sriyana, Komisi Nasional Hak Azasi Manusa. Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X Tahun 2005, (Jakarta: ELSAM, 2005), hlm. 7.

[45] Adnan Buyung Nasution, Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Dan Supremasi Hukum, Makalah Disampaikan Pada : Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII dengan tema: Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI, tanggal 14-18 Juli 2003, hlm. 7.

[46] ELSAM, Catatan HAM Awal Tahun 2007. Kondisi dan Proyeksi Pemajuan dan Penegakan Hak Azasi Manusia di Indonesia/Annual Human Rights Report 2006, (Jakarta: ELSAM, 2007), hlm. 10

[47] Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh dengan Keppres No. 88 Tahun 1999

[48] Kasus ini adalah pembunuhan Massal terhadap warga laki-laki Afdeling IV PT. Bumi Flora, Komnas HAM membentuk KPP-HAM (Tim Ad Hoc) kasus Bumi Flora Aceh dengan Keputusan Ketua Komnas HAM No. 054/Komnas HAM/V/2002 tanggal 8 Mei 2002.

[49] Empat kasus lainnya yang telah disesaikan penyelidikannya oleh Komnas HAM adalah peristiwa  Kerusuhan Mei 1998, peristiwa Trisakti 1998, Semanggi 1988, Semanggi 1999, peristiwa Wasior 2002 dan Peristiwa Wamena 2003, dan yang terakhir adalah peristiwa penghilangan orang secara paksa tahun 1997-1998.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s