Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

oleh:

Rocky Marbun, S.H., M.H.

A.           Umum

Kemajuan teknologi, terutama teknologi transportasi dan komunikasi, telah memberikan banyak kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, di samping memberikan banyak kemudahan, kemajuan teknologi juga membawa banyak perubahan pada pola hidup dan nilai-nilai budaya bangsa kita. Sebelum jaringan televisi masuk, menjelang magrib, anak-anak usia SD-SMU di pedesaan pada umumnya, ramai di masjid atau musala bersiap-siap untuk salat magrib berjemaah. Setelah salat, biasanya dilanjutkan dengan mengaji.

Dalam kegiatan tersebut ada proses edukasi (pendidikan) yakni transfer nilai dan perilaku (behaviour) keislaman ke dalam diri anak. Sekarang semua itu tinggal kenangan. Kaveling transfer nilai dan pembentukan perilaku tersebut sudah diambil alih oleh televisi. Bahkan entah kebetulan atau disengaja, pada jam-jam tersebut justru TV menayangkan acara yang sangat digemari anak. Akibatnya, anak lebih tertarik oleh acara TV daripada diajak ke masjid/musala. Dampak lebih jauhnya adalah perilaku anak sangat banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai yang disuguhkan TV. Nilai-nilai Islam tidak mereka kenal. Perilaku mereka pun sekian puluh persen adalah bentukan TV yang tidak selamanya selaras dengan nilai-nilai Islam, bahkan sering kali bertentangan, seperti pornografi itu.

Pergeseran nilai pun tak bisa dihindari. Apa yang dulu dianggap tabu, seperti memeluk lawan jenis yang bukan muhrim, menciumnya, menjadi sesuatu yang dianggap biasa bahkan hebat. Tidak jarang yang menentang arus tersebut dianggap kuper atau tidak gaul. Muncullah budaya baru di negeri ini, budaya serba boleh (permisif) dalam pergaulan antarlawan jenis. Apa yang dulu dianggap porno dan asusila menjadi hal yang biasa. Bahkan ada kecenderungan punya anak di luar nikah pun ditoleransi sebagai sebuah kewajaran.

Kecenderungan lain yang terjadi di masyarakat adalah munculnya sikap masa bodoh (apatis) terhadap masalah moral dan pornografi. Fenomena masyarakat demikian mungkin disebabkan sudah bosan, capek dan frustrasi dengan berbagai kasus pornografi yang penyelesaianya tak sesuai harapan. Atau sikap tersebut merupakan cerminan bahwa sebagian besar sudah menjadi pencandu pornografi. Demikian juga masyarakat persnya. Kepedulian pers terhadap kasus pornografi juga lemah. Sikap masyarakat demikian sangat memprihatinkan karena hal itu menunjukkan peran kontrol masyarakat terhadap pornografi sudah mati.

Dengan demikian ketika para pendukung moral meneriakkan pornografi, sebagian besar masyarakat kita cuek, acuh tak acuh, atau tidak peduli. Hal itu terjadi karena bingkai (frame) pemikiran mereka sesungguhnya setuju. Persetujuan itu diperoleh dari hasil menyerap nilai yang ditayangkan TV atau media massa lainnya selama ini. Alam pikiran mereka sudah menganggap itu sesuatu yang wajar. Bahkan bisa jadi justru sebagian besar masyarakat Indonesia telah menjadi bagian dari pornografi dan hidup permisif itu sendiri. Persoalannya adalah sudah sejauh itukah pergeseran nilai budaya dalam masyarakat kita?

Sadar atau pun tidak, suka atau tidak suka, realitas masyarakat kita demikianlah adanya. Pornografi sudah merupakan bagian dari mata rantai kehidupan modern yang tidak terkendali dari bangsa kita.

Pornografi sering dianggap bagian dari modernisasi, padahal anggapan itu belum tentu benar. Pornografi lebih tepat disebut efek samping modernisasi. Modernisasi sendiri tidak mungkin dibendung dan tidak perlu dibendung karena memiliki banyak manfaat. Tindakan yang seyogianya dilakukan adalah mengendalikan dan mengarahkan modernisasi ke arah yang benar. Kiblat modernisasi adalah Barat sehingga apa pun yang dilakukan Barat cenderung ditiru bangsa kita. Mengarahkan dan mengendalikan modernisasi adalah memanfaatkan kemajuan teknologi dan bagian positif peradaban Barat untuk kepentingan rakyat Indonesia.

Budaya hidup disiplin, etos kerja dan etos keilmuan yang tinggi, kejujuran dan lain sebagainya itu perlu kita tiru. Sedangkan aspek negatifnya seperti gaya hidup permisif (serba boleh), seks liar, minuman keras, dan pornografinya kita cegah. Pencegahan dampak negatif budaya Barat dapat diwujudkan melalui komitmen yang kuat dari pemerintah dan DPR/DPRD. Bentuknya bisa berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah (perda) dan seterusnya. Tanpa komitmen seperti ini, modernisasi dengan sendirinya akan terus menerus menggeser nilai-nilai budaya dan agama masyarakat Indonesia.

Melihat perubahan kultur budaya yang sedemikian drastisnya sehingga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 mengeluarkan TAP MPR No.VI/2001 khusus mengatur tentang etika kehidupan berbangsa dan juga ada TAP MPR No.VI/2002 yang khusus memerintahkan agar pemerintah segera membentuk UU Antipornografi.

Dan pada tanggal 22 Agustus 2001 Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Keputusan Fatwa oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 tentang Pornografi Dan Pornoaksi dimana isi dari fatwa tersebut menyatakan sebagai berikut:

  1. “Menggambarkan secara langsung atau tidak langsung tingkah laku secara erotis, baik dengan lukisan, gambar, tulisan, suara, reklame, iklan, maupun ucapan; baik melalui media cetak maupun elektronik
  2. Membiarkan aurat terbuka atau berpakaian ketat atau tembus pandang dengan maksud untuk diambil gambarnya, baik untuk dicetak maupun divisualisasikan dan melakukan pengambilan gambar, melakukan hubungan seksual atau adegan seksual di hadapan orang
  3. Melakukan pengambilan gambar hubungan seksual atau adegan seksual baik terhadap diri sendiri ataupun orang lain dan melihat hubungan seksual atau adegan seksual, memperbanyak, mengedarkan, menjual, maupun membeli dan melihat atau memperhatikan gambar orang, baik cetak atau visual yang terbuka auratnya atau berpakaian ketat atau tembus pandang yang dapat membangkitkan nafsu birahi, atau gambar hubungan seksual atau adegan seksual
  4. Berbuat intim atau berdua-duaan (khalwat) antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, dan perbuatan sejenis lainnya yang mendekati dan atau mendorong melakukan hubungan seksual di luar pernikahan
  5. Memperlihatkan aurat yakni bagian tubuh antara pusar dan lutut bagi laki-laki serta seluruh bagian tubuh wanita kecuali muka, telapak tangan dan telapak kaki kecuali dalam hal-hal yang dibenarkan secara syar’i,memakai pakaian tembus pandang atau ketat yang dapat memperlihatkan lekuk tubuh, melakukan suatu perbuatan dan atau suatu ucapan yang dapat mendorong terjadinya hubungan seksual di luar pernikahan

Membantu dengan segala bentuknya atau membiarkan tanpa pengingkaran perbuatan-perbuatan yang diharamkan, memperoleh uang manfaat, dan atau fasilitas diri perbuatan-perbuatan yang diharamkan di atas adalah haram.”

Menurut Mantan Hakim Agung, Oemar Seno Adji, delik kesusilaan di ancam pidana di Indonesia bukan karena di muka umum, tetapi menurut pandangan agama perbuatan melanggar kesusilaan itu dilarang.

B.            Pengaturan Dan Pengertian Pornografi

Pornografi di dalam KUHP lebih dikenal dengan istilah delik kesusilaan atau Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Namun yang mendekati pengertian Pornografi itu sendiri termuat di dalam Pasal 281 KUHP – 283 KUHP.

Di dalam peraturan perundang-undangan kita selalu berpatokan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kitab induk dalam hukum pidana di Indonesia, begitu juga dengan masalah pornografi yang sedang penulis bahas ini.

Pornografi dalam KUHP diatur dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan pasal 281-282 dan Buku III Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan pasal 532-533, keduanya hanya memuat norma-norma yang tidak boleh di langgar dan memuat sanksi-sanksinya.

Sebagaimana kita ketahui bahwa pasal 282 adalah pasal yang melarang publikasi yang bersifat porno. Apakah pasal 533 melarang hal yang sama seperti yang dimaksud pada pasal 282? Dengan sendirinya tidak.

Pasal 281 dan 282 adalah kejahatan, sedangkan 533 merupakan pelanggaran. Pasal 282 bermaksud melindungi norma-norma sosial pada umumnya, sedangkan Pasal 533 ingin melindungi kepentingan anak-anak muda yang belum dewasa. Yang dilarang ialah “pada tempat yang diperuntukkan untuk lalu lintas umum, mempertunjukkan ……………….sesuatu yang dapat menimbulkan nafsu birahi anak-anak muda”.

Delik yang diancam dengan pasal 282 adalah lebih serius daripada yang diancam dengan Pasal 533. Disini tidak disinggung lagi “yang melanggar kesopanan” tetapi “menimbulkan nafsu birahi anak-anak muda”. Berarti bahwa tulisan atau gambar atau benda yang bersangkutan dapat membawa akibat terangsangnya nafsu birahi anak-anak muda. Tidak dipersoalkan lagi apakah tulisan atau gambar itu merupakan pelanggaran pada tata susila umum atau tidak, tetapi cukup jika ia dapat menimbulkan nafsu birahi anak-anak muda. Yang dinilai adalah akibatnya terhadap diri si anak muda dan bukan suatu perbandingan dengan moral umum.

Pasal 533 KUHP pada umumnya disebut sebagai subsider pada tuntutan jaksa disamping Pasal 282 agar supaya sesuatu perbuatan yang tidak dapat dihukum menurut Pasal 282 masih dapat dipersalahkan menurut Pasal 533 KUHP.

Pandangan dan pembatasan serta definisi mengenai pornografi dari pasal-pasal yang ada dalam KUHP Indonesia tidak tercantum dengan jelas sehingga belum cukup untuk dijadikan dasar atau landasan hukum bagi para penegak hukum untuk mengambil tindakan hukum.

Menurut Topo Santoro, SH, Direktur Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia (PSPPI), mengatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat   apa pun  tentang arti atau definisi pornografi, namun hanya memberikan norma dan sanksi pelanggarnya.

Karena kelemahan yang ada di KUHP tersebut hingga pada tahun 2008 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Sebagai landasan filosofi dari UU Pornografi tersebut sebagaimana ditegaskan di dalam Konsideran UU Pornografi adalah bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara.

Dimana pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi semakin berkembang luas di tengah masyarakat yang mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia, sehingga dibentuklah UU Pornografi 2008.

Pasal 1 angka 1 UU Pornografi menegaskan bahwa Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Melihat dari pengertian tersebut, maka Pornografi mengandung beberapa unsur yaitu, sebagai berikut:

  1. Bentuk dari pornografi dapat berupa:
    1. Gambar
    2. Sketsa
    3. Ilustrasi
    4. Foto
    5. Tulisan
    6. Suara
    7. Bunyi
    8. Gambar bergerak
    9. Animasi
    10. Kartun
    11. Percakapan
    12. Gerak tubuh, atau
    13. Bentuk pesan lainnya

Pornografi dapat berbentuk apapun sebagaimana disebutkan diatas, termasuk dalam bentuk-bentuk yang belum pernah dan/atau tidak pernah diduga oleh pembentuk undang-undang.

Bentuk-bentuk tersebut harus dapat dideteksi oleh panca indera manusia, yaitu dapat dilihat, didengar dan dirasa. Sehingga menjadi suatu stimulus, baik yang menyebabkan ataupun tidak menyebabkan, bangkitnya gairah seksual dalam jangka waktu tertentu.

Melalui media atau sarana:
Komunikasi :

(1).        Telepon ;

(2).        Handphone;

(3).        E-mail;

(4).        Dan lain-lain yang bersifat dan mempunyai fungsi komunikasi;

Unsur ini menjelaskan bahwa setiap alat komunikasi yang didapat digunakan sebagai media atau sarana yang mengandung pornografi yang dapat dilihat, dibaca, didengar dan dirasakan oleh orang lain.

Pertunjukan di muka umum:

(1).        Televisi;

(2).        Radio;

(3).        Internet;

(4).        Film;

(5).        Koran;

(6).        Majalah;

(7).        Spanduk;

(8).        Pamflet;

(9).        Dan lain-lain yang bersifat dan berfungsi sebagai pertunjukkan dan dapat dinikmati oleh siapa pun

Yang dimaksud pada media ini adalah suatu sarana atau media yang dapat dengan jelas dan nyata disaksikan oleh orang lain selain pelaku. Dimana yang dimaksud dengan “dimuka umum” tersebut adalah baik yang menyaksikan satu orang atau lebih atau pronografi tersebut berada di wilayah yang seharusnya pelaku mengetahui sebagai tempat yang sering dilalui oleh orang lain selain pelaku. Misalnya: Toilet Umum, atau pasar.

  1. Mengandung isi :
    1. Kecabulan; atau
    2. Eksploitasi seksual;

Bahwa pornografi harus menampilkan sifat-sifat yang cabul dan/atau erotis. Cabul dan Erotis memiliki makna yang berbeda. Perbuatan cabul tidak menimbulkan rangsangan birahi dua arah, cabul hanya menimbulkan rangsangan birahi satu arah yaitu pada diri pelaku. Misalnya: seorang kakek mencabuli anak kecil. Maka si kakek yang memiliki rangsangan birahi, sedangkan si anak kecil tidak.

Sehingga perkataan cabul bisa disepadankan dengan kata “tidak senonoh” atau tidak sopan menurut kesusilaan.

Sedangkan Erotis mengakibatkan munculnya rangsangan birahi pada orang yang memperhatikannya. Hal ini berlaku universal, artinya tidak pada spesifik golongan umur dan status. Seorang seniman bisa saja tidak terangsang dengan sesuatu erotisme, namun seorang pelajar SMA, pada umumnya, pasti terangsang dengan erotisme.

Sehingga menjadi tidak etis bila erotisme dipandang hanya dari sudut seniman atau kelompok tertentu, karena erotisme berlaku universal dan umum. Sehingga harus diujikan kepada beberapa golongan usia dan golongan status di masyarakat.

  1. Norma : Norma kesusilaan dalam masyarakat

Dari beberpaa norma, yaitu norma hukum, norma agama dan norma kesusilaan, norma kesusilaan adalah norma yang termasuk sebagai norma yang dinamis, ia berubah sesuai dengan perubahan strata masyarakat. Sedangkan norma hukum biasanya mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat. Namun kedinamisan norma susila dan norma hukum selalu dijaga dan diawasi oleh norma agama, dalam kontek Ke-Indonesia-an.

Sebagaimana dengan yang diungkapkan oleh mantan Hakim Agung Oemar Seno Adjie, bahwa delik kesusilaan di ancam pidana di Indonesia bukan karena di muka umum, tetapi menurut pandangan agama perbuatan melanggar kesusilaan itu dilarang.

C.           Pelaporan Tindak Pidana

Melihat dari penjabaran unsur-unsur diatas maka tidak salah bila UU Pornografi memiliki tujuan yang sangat luas sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 3 UU Pornografi, yaitu sebagai berikut:

  1. Mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan;
  2. Menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk;
  3. Memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat;
  4. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan; dan
  5. Mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat.

Sehingga Pembentuk Undang-Undang, dalam hal ini adalah Presiden dan DPR, memberikan kebebasan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk berperan serta dalam melakukan pemberantasan Tindak Pidana Pornografi. Sebagaimana termuat di dalam Pasal 20 UU Pornografi yang menegaskan sebagai berikut:

“Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.”

Terkait dengan peran serta masyarakat tersebut, maka di dalam UU Pornografi, masyarakat diberikan hak untuk melakukan pelaporan sehubungan dengan telah terjadinya Tindak Pidana Pornografi di lingkungan.

Pelaporan tersebut harus melalui Kepolisian Republik Indonesia melalui Bagian Sentra Pelayanan Kepolisian dimana SPK tersebut harus menerima segala bentuk laporan dan pengaduan masyarakat.

Hal tersebut ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Kepolisian Republik Indonesia pada Pasal 4 huruf b, yang menegaskan sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib: memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan/atau pengaduan masyarakat.”

 

D.           Tindak Pidana Dan Pemidanaan Pornografi
1.             Pengertian Tindak Pidana

Jonkers juga merumuskan Strafbaarfeit sebagai peristiwa pidana yang diartikan sebagai: “Suatu perbuatan yang melawan hukum (Wederrechtelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.” Straafbaarfeit atau tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro adalah: “Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.”

Van Schravendijk, merumuskan strafbaarfeit sebagai perbuatan yang boleh dihukum yang kemudian diartikannya sebagai: “Suatu kelakuan orang begitu bertentangan dengan hukum sehingga kelakuan itu, diancam dengan hukuman asal dilakukan oleh orang yang karena itu dapat dipersalahkan.”

Adapun Simons merumuskan strafbaarfeit adalah: “Suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat hukum.”

Hazewinkel-Suringa mengartikan strafbaarfeit sebagai: “Suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.” Strafbaarfeit diartikan oleh Van Hamel sebagai suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.”

Menurut Pompe mengartikan Strafbaarfeit sebagai:”Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.”

Beliau juga mengatakan bahwa suatu strafbaar feit itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Van Hattum mengartikan Strafbaarfeit sebagai :”Suatu tindakan yang karena melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum.”

Dari pengertian-pengertian yang telah dipaparkan oleh para ahli hukum tersebut, maka dapat dirumuskan unsur-unsur dari tindak pidana, yaitu:

  1. Adanya perbuatan;
  2. Melawan Hukum / Undang-undang;
  3. Dengan sengaja atau kesalahan/kelalaian;
  4. Dapat bertanggung jawab.

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu :

  1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggung jawabkan dari si pembuat.
  2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu :

(1).        Disengaja (dolus/opzet)

(2).        Sikap kurang hati-hati atau lalai (Culpa)

  1. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat.

Terkait dengan Tindak Pidana Ponografi, hanya 1 (satu) tindak pidana yang masih menggunakan unsur “dengan sengaja”, yaitu pada Pasal 8, yang menegaskan sebagai berikut:

“Setiap orang dilarang “dengan sengaja” atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.”

Unsur “dengan sengaja” merupakan unsur Subyektif, dimana di dalam sistem peradilan pidana khususnya di dalam pemeriksaan di depan sidang, Jaksa Penuntut Umum (JPU) wajib membuktikan bahwa perilaku pelaku memenuhi unsur “dengan sengaja” (dolus/opzet atau kesengajaan) tersebut.

Untuk memenuhi unsur “dengan sengaja” maka harus terdiri dari beberapa indikasi, yaitu sebagai berikut:

  1. Adanya niat atau kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu;
  2. Adanya perbuatan permulaan;
  3. Perbuatan yang melanggar hukum;
  4. Adanya akibat dari perbuatannya;

Bahwa baik menurut doktrin maupun Yurisprudensi menjelaskan unsur subyektif “dengan sengaja” adalah bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja atau terdakwa menyadari akan perbuatan yang dilakukannya dan akibat yang timbul dari perbuatannya.

Kesengajaan (dolus/opzet) dalam Hukum Pidana ada tiga macam, yaitu:

(1). Kesengajaan dengan keinsyafan kepastian (opzet als zekerheidsbewustzijn);

Dalam unsur ini dijelaskan bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum nya tersebut menimbulkan akibat yang pasti yang dilarang oleh hukum, walaupun bukan akibat yang terjadi yang menjadi tujuannya.

Contoh:

Seorang anak hendak membunuh ibunya dengan menaruh racun di dalam makanan. Namun sebagaimana diketahuinya bahwa Pamannya juga selalu makan bersama ibunya. Dan racun tersebut, justru membunuh Pamannya bukan Ibunya.

Maka si Anak harus pula dianggap bersalah karena tindak pidana pembunuhan karena membunuh Pamannya.

(2). Kesengajaan dengan keinsyafan tujuan (opzet als oogmerk);

Bahwa dalam kesengajaan bersifat tujuan si pelaku dapat dipertanggungjawabkan mudah dimengerti oleh khalayak ramai. Maka, apabila kesengajaan semacam ini ada pada suatu tindak pidana, tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Sehingga pemidanaan dapat dikenakan jika si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana.

Namun, beberapa ahli hukum mengatakan juga bahwa yang dapat dikehendaki adalah hanya perbuatannya, bukan akibatnya. Dan di dalam praktek peradilan pidana, doktrin ini lebih banyak digunakan oleh Hakim sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan vonnis.

(2). Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (dolus eventualis);

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Sehingga tidak ada kesengajaan, tetapi hanya mungkin culpa atau kealpaan atau ketidakhati-hatian

Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.

Kealpaan mengandung dua syarat, yaitu :

(1).        Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan hukum

(2).        Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan hukum

Dari ketentuan diatas, dapat diikuti dua jalan, yaitu pertama memperhatikan syarat tidak mengadakan penduga-duga menurut semestinya. Yang kedua memperhatikan syarat tidak mengadakan penghati-hati guna menentukan adanya kealpaan. Siapa saja yang melakukan perbuatan tidak mengadakan penghati-hati yang semestinya, ia juga tidak mengadakan menduga-duga akan terjadi akibat dari kelakuannya. Selanjutnya ada kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari. Dengan demikian tidak mengadakan penduga-duga yang perlu menurut hukum terdiri atas dua kemungkinan yaitu:

(1).        Pelaku tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya.

(2).        Pelaku berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi ternyata tidak benar.

Lantas, bagaimana dengan tindak pidana pornografi lainnya yang termuat di dalam UU Pornografi 2008 tersebut?

Nampaknya, Pembentuk Undang-Undang (Presiden dan DPR) telah melakukan pembaharuan hukum untuk mempermudah Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) dalam menganalisa suatu tindak pidana tidak lagi perlu mempertimbangkan unsur “dengan sengaja” tersebut. Karena sangatlah rumit dan susah untuk menentukan sikap batiniah (Niat) dari seorang pelaku. Sehingga dengan dihilangkannya unsur “dengan sengaja” maka dianggap bahwa pelaku telah menyadari dengan sendiri nya bahwa perbuatannya adalah merupakan berbuatan yang dilarang oleh Undang-undang. Dan secara otomatis, pelaku dianggap wajib bertanggung jawab atas perbuatannya.

Berbeda dengan ketentuan Pasal 8 yang masih menggunakan unsur “dengan sengaja”, karena untuk menjadi model atau objek di dalam suatu media yang berkonten pornografi, bisa saja terjadi tanpa sepengetahuannya atau tanpa persetujuannya. Sehingga adalah benar kemudian konteks nya harus ada unsur “dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya” yang harus dibuktikan.

Sebagai contoh:

Sepasang pengantin baru, yang baru saja melakukan akad nikahnya dan hendak melaksanakan malam pertama nya. Dan tanpa diketahui oleh pasangan tersebut, ternyata direkam oleh Pihak III. Maka pasangan tersebut tidak dengan sengaja dan tanpa persetujuannya, sehingga tidak dapat dipidana.

Contoh demikian pernah terjadi pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 918/Pid/B/2003/PN.Jak.Sel., dimana para Artis model iklan tengah berganti baju, dan tanpa sepengetahuan mereka ruang ganti tersebut telah dipasang kamera tersembunyi. Sehingga pemasang kamera dan pemilik studio dijatuhi hukuman pidana.

2.             Pemidanaan Tindak Pidana Pornografi

Dalam Pemidanaan, maka salah satu unsur yang harus dipenuhi adalah subyek hukum nya. Biasanya di dalam berbagai rumusan disebutkan dengan istilah “barangsiapa” atau “setiap orang”. Pada unsur “barangsiapa” memiliki cakupan yang lebi luas, tidak hanya manusia tapi juga bisa badan hukum. Sedangkan pada unsur “setiap orang” terbatas hanya kepada manusia sebagai subyek hukum.

Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana selalu terkait dengan dapat tidaknya seseorang tersebut dimintakan pertanggungjawabannya. Sehingga unsur “setiap orang” harus mencerminkan bahwa pelaku adalah merupakan subyek hukum. Untuk dapat dianggap sebagai subyek hukum, maka harus ada beberapa kriteria menurut KUHP, antara lain:

  1. Belum dewasa atau di bawah 16 tahun
  2. Jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit
  3. Karena UU mendapat alasan pemaaf dan alasan penghapus pidana

Terkait dengan “belum dewasa” atau anak-anak, maka mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 1 yang menegaskan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Sehingga bila terdapat pelaku Tindak Pidana Pornografi adalah anak-anak di bawah 18 Tahun, maka ketentuan pemidanaannya disesuaikan dengan UU Perlindungan Anak tersebut, karena berlaku asas hukum lex specialist derogat lex generalis.

Di dalam UU Pornografi terdapat 10 pasal yang merupakan pemidanaan bagi para Pelaku Tindak Pidana Pornografi. Dimana masing-masing pasal memuat ketentuan pidana penjara dan pidana denda.

Adapun ketentuan pidana tersebut dapat berupa pidana tunggal atau pidana kumulatif, artinya Hakim dapat saja menjatuhkan pidana penjara atau pidana denda ataupun pidana penjara dan pidana denda karena menggunakan frase “dan/atau”.

Adapun penjelasan pasal per pasal adalah sebagai berikut:

 

Pasal 29 :

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Penjelasan & Komentar

Pasal tersebut merupakan ancaman pidana atau pemidanaan bagi setiap orang yang melanggar Pasal 4 ayat (1), dimana pasal tersebut menegaskan sebagai berikut:

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

  1. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
  2. Kekerasan seksual;
  3. Masturbasi atau onani;
  4. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
  5. Alat kelamin; atau
  6. Pornografi anak.”

Didalam ketentuan ini terlihat dengan jelas adanya penegasan berkaitan mengenai subyek hukum, yaitu “setiap orang” (unsur Subyektif). Sehingga kualifikasinya adalah manusia dan bukan badan hukum.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka perbuatan yang dilarang adalah:

  1. Memproduksi;
  2. Membuat;
  3. Memperbanyak;
  4. Menggandakan;
  5. Menyebarluaskan;
  6. Menyiarkan;
  7. Mengimpor;
  8. Mengekspor;
  9. Menawarkan;
  10. Memperjualbelikan;
  11. Menyewakan;
  12. Menyediakan;

Segala sesuatu yang memuat hal-hal yang bernuansa pornografi. Sedangkan yang dimaksud dengan konten pornografi adalah:

(1). Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang.

Yang dimaksud dengan menyimpang tersebut bukan hanya persenggamaan secara alamiah dan normal, namun dapat saja berupa persenggamaan atau aktivitas seksual lainnya dengan mayat, binatang, oral seks, anal seks, lesbian, dan homoseksual.

(2). Kekerasan seksual;

Yang dimaksud dengan ”kekerasan seksual” antara lain persenggamaan yang didahului dengan tindakan kekerasan (penganiayaan) atau mencabuli dengan paksaan atau pemerkosaan.

(2). Masturbasi atau onani;

Proses keluarnya sprema melalui media tangan.

(3). Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;

Yang dimaksud dengan “mengesankan ketelanjangan” adalah suatu kondisi seseorang yang menggunakan penutup tubuh, tetapi masih menampakkan alat kelamin secara eksplisit.

  1. Alat kelamin; atau
  2. Pornografi anak.

Pornografi anak adalah segala bentuk pornografi yang melibatkan anak atau yang melibatkan orang dewasa yang berperan atau bersikap seperti anak.

Ketentuan tersebut diatas, ditujukan bagi pembuat yang memiliki motif ekonomi. Karena di dalam penjelasan UU Pornografi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “membuat” adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.

Artinya bila seseorang hanya membuat untuk kepentingan pribadi, maka dikecualikan oleh ketentuan tersebut.

Namun, bila kemudian tersebar atau pada akhirnya dapat diketahui dan ditonton oleh orang lain, maka dia akan dianggap telah menyebarluaskan, walaupun tanpa sepengetahuan.

Hal tersebut didasarkan pada teori dolus eventualis sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Pasal 30 :

Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Penjelasan & Komentar

Pasal 30 ini merupakan ancaman pemidanaan terhadap pelanggaran atas Pasal 4 ayat (2) UU Pornografi 2008. Adapun Pasal 4 ayat (2) tersebut menegaskan sebagai berikut:

“Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

  1. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
  2. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
  3. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
  4. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.”

Ketentuan ini diperuntukkan untuk orang-orang yang memiliki usaha yang bergerak dalam Jasa Pornografi baik perseroangan maupun dengan melalui badan hukum. Adapun modus operandinya adalah melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.

Ketentuan di dalam Pasal 4 ayat (2) mewajibkan kepada Aparat Hukum untuk tidak sewenang-wenang dalam menegakan hukum, karena di dalam ketentuan tersebut yang harus dibuktikan adalah kontinyuitas dan motif ekonomi dari si pelaku dalam menyajikan hal-hal yang memuat unsur pornografi yang menjadi unsur utama.

Sehingga pelaku yang merupakan perseorangan yang tidak mencari nafkah dari Jasa Penyediaan Pornografi tidak dapat dikenakan pasal ini. Misalnya: Seorang yang mendownload film porno dari internet atau mencopy CD/DVD film porno kemudian mempertontokan kepada kawan-kawannya di depan umum, sangat lah tidak pas bila dijerat dengan pasal ini.

Pasal 31 :

Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Penjelasan & Komentar:

Pasal ini merupakan manifestasi dari semangat menjaga moral anak bangsa sebagaimana diamanatkan di dalam TAP MPR No.VI/2001 khusus mengatur tentang etika kehidupan berbangsa.

Bahwa seseorang dilarang meminjamkan kepada siapapun file atau data atau media apapun yang memuat konten pornografi, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (1), atau meminjamkan mengunduh file.

Yang dimaksud dengan mengunduh adalah mendownload atau mengambil file atau data melalui jaringan internet atau dari media lain yang dapat menyebabkan berpindahnya file atau data.

Pada dasarnya istilah mengunduh atau mendownload dipergunakan untuk mengambil data dari internet dengan sistem download untuk dipindahkan ke media penyimpanan baik berupa Harddisk internal atau eksternal ataupun dalam bentuk Flashdisk USB.

Sedangkan perpindahan dari handphone ke handphone melalui fasilitas infrared, blutooth maupun MMS, pada saat ini juga termasuk ke dalam istilah mengunduh atau download. Bahkan menerima file atau data yang dikirim melalui e-mail pun juga termasuk mengunduh atau download. Hal tersebut dikarenakan didalam penjelasan resmi UU Pornografi 2008 menggunakan kalimat: “………..jaringan komunikasi lainnya.”

Sehingga UU Pornografi 2008 ini memiliki ruang lingkup yang sangat luas hingga sekecil-kecilnya.

Berkaitan dengan istilah “meminjamkan”, ini juga memuat permasalahan hukum yang baru. Terkait dengan kondisi apabila seseorang meminjamkan suatu media data kepada kawannya, yang tanpa ia sadari hal tersebut memuat Pornografi.

Maka Aparat Penegah Hukum harus mampu membuktikan bahwa hal tersebut dilakukan tanpa ketidaksengajaan, walaupun masih menutup kemungkinan untuk dijerat dengan menggunakan unsur culpa atau kelalaian. Namun demikian, bila benar-benar bisa dibuktikan bahwa ia benar-benar tidak sengaja meminjamkan, dalam proses Penyidikan, adalah bijaksana bila perkara tersebut tidak diteruskan.

Pasal 32 :

Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan,  memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Penjelasan & Komentar:

Pasal 6 UU Pornografi 2008 menegaskan sebagai berikut:

“Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.”

Isi dari penjelasan dalam suatu UU terkadang dicantumkan “cukup jelas”, padahal bila kita bahas lebih jauh lagi masih banyak ketidakjelasan yang terungkap.

Kata “memperdengarkan” tidak ada penjelasan resmi mengenai kata tersebut. Justru mengakibatkan makna kata “memperdengarkan” menjadi dengan sempit yaitu diperdengarkan dan yang mendengar adalah khalayak ramai secara jelas. Padahal pengertian makna tersebut akan menjadi berbeda bila dipersempit lagi.

Misalkan: seseorang memutar CD/DVD porno di kamar kost nya. Tanpa dia sadari seorang anak SMP tanpa sengaja mendengar suara yang keluar dari CD/DVD Player nya, dan akhir menguping.

Bila illustrasi ini benar-benar terjadi, maka efek bahayanya justru lebih berbahaya dibandingkan dengan memperdengarkan di tempat umum. Yang dimaksud lebih berbahaya efeknya adalah secara psikologis akan menstimulus otak dan perilaku si Anak untuk mencari tahu dan berbuat sama.

Sehingga kata “memperdengarkan” akan menimbulkan perdebatan yang seharusnya tidak perlu.

Kata “mempertontonkan” pun jadi tidak jelas. Bahkan kata ini tidak membedakan mengenai tempat dimana pornografi tersebut dipertontonkan, sehingga menjadi bias. Apakah “mempertontonkan”pada kalangan terbatas, misalnya kawan-kawan atau tetangga, atau pada masyarakat umum? Mana yang dapat dijerat?

Permasalahan kedua, apakah yang dipertontonkan hanya media semata? Bagaimana bila si pelaku mempertontonkan dirinya sendiri dengan menggunakan pakaian yang mengesankan ketelanjangan.

Disinilah letak dimana Aparat Penegak Hukum menggunakan Asas Diskresi yang dimiliki nya untuk menafsirkan sendiri ketentuan tersebut. Namun memang secara logika normal kata “mempertontonkan” terkait erat dengan media informasi dan komunikasi.

Kata “memanfaatkan”, “memiliki”, dan “menyimpan” oleh UU Pornografi telah dibatasi pengertiannya melalui penjelasan resmi UU Pornografi 2008. Bahwa pihak-pihak yang telah diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan saja yang dapat memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan barang pornografi. Diluar dari kewenangan tersebut adalah melanggar hukum.

Apakah selesai permasalahannya? Ternyata tidak.

UU Pornografi 2008 ternyata melakukan pengecualian. Dengan menyebutkan bahwa larangan “memiliki atau menyimpan” tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Kalimat tersebut kembali menimbulkan bias hukum.

Seseorang boleh saja memiliki dan menyimpan barang pornografi dengan cacatan untuk “kepentingannya sendiri”.

Contoh kasus yang nyata adalah kasus Luna Maya-Ariel Peterpan-Cut Tari. Film-film tersebut adalah koleksi pribadi Ariel Peterpan, untuk kepentingan Ariel Peterpan pribadi bukan untuk konsumsi publik. Namun kenyataannya, sekarang beredar dan menjadi konsumsi publik.

Kalimat “untuk kepentingan sendiri” perlu kembali diperjelas. Akan lebih etis dan masuk akal, bila makna “untuk kepentingan sendiri” dikaitkan dengan pekerjaan dari orang yang memiliki dan menyimpan barang pornografi. Bila pekerjaannya tidak ada hubungannya dengan seksualitas maka adalah terlarang memiliki dan menyimpan barang pornografi tersebut.

Pasal 33 :

Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

Penjelasan & Komentar:

Di dalam Penjelasan resmi UU Pornografi 2008 dikatakan “cukup jelas”. Namun menurut Penulis, isi dari Pasal 7 tersebut harus diperjelas kembali.

Adapun Pasal 7 menegaskan sebagai berikut:

“Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.”

Maka pengertian setiap orang dalam hal ini menunjukkan kualifikasi yang jelas bahwa subyek hukum adalah manusia dan bukan badan hukum. Sehingga pendanaan yang dilakukan adalah perbuatan individu dan bukan perbuatan suatu korporasi. Karena kata “mendanai atau memfasilitasi” memiliki kecenderungan beranggapan bahwa pasal ini terkait dengan tindakan hukum dari suatu korporasi atau perusahaan.

Untuk dapat dikatakan mendanai suatu perbuatan sebagaimana dimuat di dalam Pasal 4 maka harus dibuktikan keterlibatannya secara nyata. Dimana aliran dana yang diterima oleh Pelaku secara tegas menunjukkan dari siapa dana tersebut berasal dan diperuntukkan untuk apa dana tersebut.

Ketegasan aliran dana tersebut bisa kemudian diperoleh dari kwitansi atau tanda terima uang. Atau bisa dihubungkan dengan perbuatan si Pelaku, dimana berdasarkan perhitungan finansial, si pelaku tidak mungkin melakukan perbuatan yang disebutkan di dalam Pasal 4. Sehingga adalah kemungkinan besar si Pelaku memperoleh masukan dana ke dalam keuangannya.

Unsur “memfasilitasi” juga tidak memiliki ketegasan, apakah menyediakan peralatan atau tempat juga dianggap sebagai memfasilitasi? Bila iya, maka pengelola Warnet sebagai Jasa Penyedia Layanan Internet, memiliki kecenderungan besar dapat dianggap sebagi Pelaku yang memfasilitasi. Dengan dilandasi pada Pasal 4 ayat (2) huruf d yang menegaskan bahwa: “Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang: Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang: menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.”

Pengelola Warnet adalah orang yang menawarkan atau mengiklankan secara tidak langsung layanan seksual kepada masyarakat umum. Karena setiap kali kita browsing ke salah satu situs tertentu secara acak dimana tanpa kita kehendak terkadang muncul link-link yang memuat konten pornografi, sehingga orang yang melihatnya akan termotivasi untuk melihat atau sekedar iseng.

Bila kita mencermati sistem kerja Warnet, maka kita dapat mengetahui bahawa Operator Warnet mampu mengawasi setiap bilik dan setiap orang, baik dewasa maupun anak-anak, membuka atau mengunduh dari situs mana. Bahkan dari sistem yang paling sederhana, Operator warnet dapat mengenalikan situs-situs yang tidak boleh dibuka atau yang berkontenkan pornografi.

Dimana kewajiban Pengelola Warnet tersebut didasari pada Pasal 15 UU Pornografi, yang menegaskan bahwa:

“Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi.”

Jika hal tersebut dilakukan, menurut Penulis, Pengelola Warnet terlepas dari kategori Pasal 4 ayat (2) huruf d jo Pasal 7 UU Pornografi 2008.

Berbeda dengan orang yang memfasilitasi tempat dan sarana kepada orang lain, maka ada kewajiban untuk mengetahui akan dipergunakan sebagai apakah tempat tersebut. Karena pada prinsipnya, peristiwa hukum berupa penggunaan tempat dan sarana adalah masuk ke dalam ranah hukum perdata yaitu perikatan baik tertulis maupun tidak tertulis. Maka dibatasi oleh adanya suatu aturan bahwa perikatan menjadi batal bila bertentangan dengan Undang-undang dan kesusilaan.

Sehingga pemilik tempat dan sarana lainnya wajib dikenakan sebagai pemfasilitasi Pelaku Tindak Pidana Pornografi. Dalam hal ini, dalam sistem hukum pidana dikenal dengan Tindak Pidana Penyertaan atau Perbantuan.

Sehingga Pasal 7 ini tidak dapat berdiri sendiri, harus ditentukan terlebih dahulu pelaku Tindak Pidana Pornografi, setelah itu baru dikaitkan dengan fasilitator sebagai Penyertaan/Perbantuan.

Pasal 34 :

Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Penjelasan & Komentar:

Di dalam penjelasan resmi disebutkan bahwa “ketentuan ini dimaksudkan bahwa jika pelaku dipaksa dengan ancaman atau diancam atau di bawah kekuasaan atau tekanan orang lain, dibujuk atau ditipu daya, atau dibohongi oleh orang lain, pelaku tidak dipidana.”

Bila kita perhatikan penjelasan tersebut, maka diketahui bahwa UU Pornografi 2008 menyebutkan si objek atau sang model sebagai PELAKU. Sehingga Pasal  8 adalah pasal yang berdiri sendiri atau mandiri, tidak bisa disebut sebagai Penyertaan dalam Tindak Pidana Pornografi.

UU Pornografi 2008 adalah Undang-Undang yang berlaku khusus sehingga berlakulah asas “lex specialist derogat lex generalis” (Undang-undang khusus mengeyampingkan Undang-undang yang umum).

Di dalam rumusan Pasal 8 tersebut mengandung makna bahwa seseorang dapat dijerat dengan pidana apabila dengan sukarela memberikan persetujuan tanpa adanya paksaan, ancaman, atau tipu daya bujuk rayu dari si Pembuat. Dalam hal ini si objek atau sang model memiliki pilihan-pilihan hukum untuk mengatadakan bersedia atau tidak.

Bila kemudian si Pembuat tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya karena sesuatu dan lain hal, maka si objek atau sang model telah dikualifikasikan sebagai Pelaku Tindak Pidana Pornografi.

Pasal 35 :

Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Penjelasan & Komentar:

Dalam Hukum Pidana, yang membujuk atau menyuruh melakukan suatu tindak pidana disebut uitlokken, sedangkan orang nya disebut uitlokkeer. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan sangat singkat, ialah “yang menyuruh melakukan”, tetapi pada bentuk orang yang sengaja menganjurkan ini dirumuskan dengan lebih lengkap, dengan menyebutkan unsur obyektif yang sekaligus unsur subyektif. Rumusan itu selengkapnya ialah: “mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memberikan kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.

Dalam hal ini uitlokken termasuk ke dalam runag lingkup Penyertaan (deelneming), dimana berdasarkan sifatnya deelneming dibagi menjadi dua jenis, yaitu bentuk deelneming yang berdiri sendiri dan deelneming yang tidak berdiri sendiri. Uitlokken termasuk kedalam deelneming yang tidak berdiri sendiri, artinya antara satu pelaku dengan pelaku lainnya saling terkait. Salah satu dipidana, maka yang lain juga dipidana. Sehingga antara pembujuk dan yang dibujuk merupakan satu kesatuan yang saling terikat.

Namun, UU Pornografi 2008 memberikan pengecualian terhadap asas umum deelneming atau uitlokken, yaitu dengan memberikan batasan unsur “dengan sengaja atau atas persetujuannya” pada rumusan dalam Pasal 8.

Pada suatu Tindak Pidana Pornografi yang terjadi dimana pembujuk dan yang terbujuk adalah merupakan pelaku yang berdiri sendiri. Karena si objek atau sang model diberikan oleh UU suatu pilihan hukum untuk melakukan pemikiran atas bujukan dari si pembujuk melalui kalimat “……………….atas persetujuannya” pada Pasal 8.

Contoh:

Kondisi I : Si A membujuk Si B untuk melakukan shooting film porno, untuk dapat sebagai Tindak Pidana Pornografi, maka harus ada kata persetujuan dari Si B. Bila kata persetujuan itu tidak ada, maka Si A tidak dapat disebut sebagai Pembujuk. Karena konteks kalimat yang ada adalah “…………..menjadikan orang lain………..” menjadi tidak terwujud. Rumusan tersebut bermakna shooting film porno telah terjadi dan telah selesai. Di dalam UU Pornografi 2008 tidak dikenal Percobaan Tindak Pidana Pornografi.

Kondisi II : Si A dan si Si B berpacaran, kemudian si A dan si B melakukan persenggamaan, selama proses persenggamaan si A mengambil handphone berkamera untuk merekam, dan si B mengetahuinya namun mendiamkan. Perilaku mendiamkan oleh si B bukanlah persetujuan, namun memenuhi unsur “…………….dengan sengaja………….”. Dengan demikian, baik si A maupun si B secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Pornografi.

Kondisi III : Si A dan si B terikat kontrak pemotretan model iklan minuman. Dan si B mendapatkan fasilitas baju-baju baru sebagai kostum untuk pemotretan tersebut. Kemudian si A meyakinkan kepada si B agar melakukan fitting (mencoba baju) di dalam bilik ganti baju yang telah disediakan. Ternyata bilik tersebut, telah dipasang hidden camera (kamera tersembunyi).

Maka hanya si A yang dapat dipidana.

Perumpamaan-perumpaan tersebut tidak hanya terbatas pada ketiga kondisi semata, karena bisa jadi muncul objek atau model karena dorongan pihak ketiga, misalnya seperti orang tua yang menghendaki anak nya menjadi seorang model pada suatu produk yang bermuatan pornografi. Dalam hal ini, si pembuat tidak terkena atas Pasal 9, namun Pihak III lah yang terkena Pasal 9 ini.

Karena UU Pornografi telah melakukan generalisasi melalui unsur “setiap orang”, sehingga siapapun bisa menjadi pembujuk atau penganjur untuk menjadi objek atau model pornografi.

Pasal 36 :

Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Penjelasan & Komentar:

Ada beberapa unsur yang harus diperhatikan di dalam Pasal 10 UU Pornografi 2008, yaitu sebagai berikut:

  1. Setiap orang

Unsur “setiap orang” menunjukan bahwa subyek dalam tindak pidana pornografi adalah manusia sebagai subyek hukum. Sehingga yang harus diperhatikan adalah kecakapan hukum dimana hal tersebut berhubungan dengan kemampuan untuk bertanggung jawab.

Secara umum dalam Hukum Pidana dijelaskan bahwa batas usia sebagai penentu apakah seseorang dapat dianggap cakap hukum atau tidak, sehingga sesuai dengan pengertian dari istilah Tindak Pidana, orang tersebut ddapat kenakan hukuman pidana karena dianggap bertanggung jawab.

Ini adalah syarat subyekif yang utama dalam membebankan tanggung jawab hukum. Karena bila seseorang tidak masuk dalam kualifikasi “cakap hukum”, maka gugurlah kewajibannya untuk bertanggung jawab.

  1. Mempertontonkan diri atau orang lain

Unsur ini mengandung makna, bahwa setiap orang dilarang mengeksploitasi dirinya sendiri maupun orang lain untuk kepentingan yang selain telah ditentukan oleh UU Pornografi. Seringkali kita mendengar statement-statement yang diungkapkan bahwa “badan ini adalah badan saya dan terserah saya hendak saya buat”.

Ternyata statement tersebut telah dibatasi oleh Pasal 10 UU Pornografi. Setiap orang diwajibkan untuk memiliki rasa penghormatan terhadap norma kesusilaan yang ada di masyarakat dimana ia berada. Hal tersebut sesuai dengan peribahasa “dimana bumi dipijak, distu langit dijunjung”.

  1. Di dalam pertunjukan atau di muka umum ;

Unsur ini merupakan tempat terjadinya suatu tindak pidana atau locus delicti. Makna dari kata “di dalam pertunjukan” bukanlah bermakna sempit hanya di dalam sebuah pagelaran atau pameran semata, namun dapat berupa film ataupun sinetron dan semua bentuk hasil dari media elektronik yang sifatnya dapat dilihat oleh lebih dari satu orang.

Sedangkan unsur “di muka umum” bukan berarti bahwa tindak pidana tersebut harus dilihat oleh khalayak ramai saja namun masuk pula ke dalam pengertiannya juga adalah tempat-tempat yang sudah diketahui oleh umum dan menjadi jalur lewatnya setiap orang. Misalnya: taman atau perpustakaan.

Taman mungkinsaja sepi, tapi tidak ada larangan orang untuk sekedar lewat di taman atau sekedar beristirahat. Sehingga unsur “di muka umum” lebih dimaknai kepada tempat yang seyogyanya diketahui oleh umum dan bebas untuk umum.

  1. Yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau

Unsur “yang menggambarkan ketelanjangan” tidak harus dimaknai bahwa seseorang dianggap pelaku maka ia harus benar-benar telanjang, namun menimbulkan kesan seolah-olah telanjang pun dapat dikategorikan ke dalam unsur ini. Misalnya menggunakan baju tipis dan menerawang sehingga terlihat jelas alat-alat vital nya atau menggunakan pakaian yang super ketat dan orang lain dapat dengan jelas melihat bentuk dan ukurannya.

Unsur “eksploitasi seksual” bermakna segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.

Unsur “persenggamaan”, ini unsur tidak hanya dimaknai secara harfiah, namun juga dimaknai seolah-olah bersenggama. Karena bersenggama atau seolah-olah bersenggama menimbulkan efek yang sama yaitu merangsang birahi yang melihatnya.

  1. Bermuatan pornografi lainnya

Yang dimaksud dengan “pornografi lainnya” antara lain kekerasan seksual, masturbasi, atau onani. Namun tidak hanya terbatas kepada tiga jenis itu saja, termasuk di dalamnya adalah penyimpangan seksual.

Ketentuan di dalam Pasal 10 tersebut tidak mensyarakat adanya norma kesusilaan yang dilanggar, sehingga berlaku secara umum. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 10 ini tidak disyaratkan mengenai motif dari pelaku apakah ada motif ekonomi atau tidak. Sehingga siapapun yang memenuhi unsur-unsur di dalam Pasal 10, maka dapat dijerat melalui Pasal 36 ini.

 

 

Pasal 37 :

Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.

Penjelasan & Komentar:

Ketentuan pasal ini merupakan ancaman pemidanaan terhadap pelanggaran dari Pasal 11. Dimana ditegaskan di dalam Pasal 11 bahwa “Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10.”

Sehingga bila didalam setiap perilaku atau perbuatan yang menghasilkan barang pornografi sesuai dengan ketentuan mulai dari Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10, maka akan diancam pemidanaannya melalui Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36 disesuai dengan unsur-unsur yang terpenuhi.

Keterlibatan anak di dalam Tindak Pidana Pornografi merupakan tindak pidana yang diperberat sehingga ancaman hukumannya ditambah 1/3 dari pidana pokoknya.

Pasal 38 :

Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Penjelasan & Komentar:

Keberadaan pasal ini menjadi kabur dan bias karena memiliki kesamaan makna dan maksud dengan ketentuan Pasal 37. Hampir tidak ada urgensi atas keberadaan pasal ini. Seharusnya bisa digabungkan dengan Pasal 37 sehingga lebih menghemat dan padat isi dari UU Pornografi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s