Membangun Sinergisitas Antara Implementasi Hak Azasi Manusia (HAM) Dengan Penegakan Hukum Di Indonesia

Oleh :

 Rocky Marbun, S.H., M.H.[1]

(Tulisan ini pernah di muat pada Tabloid Mata Hukum, 2 Maret 2012)

 “Setiap Orang Yang Dituntut Karena Disangka Pelanggaran Pidana Dianggap Tak Bersalah, Sampai Dibuktikan Kesalahannya Menurut Undang-Undang Dalam Suatu Pengadilan Terbuka, Dan Di Dalam Sidang Itu Diberi Segala Jaminan Yang Perlu Untuk Pembelaannya.”

(Universal Declaration of Human Right)

Dalam memahami konsep Hak Azasi Manusia (HAM), maka tidak terlepas dari pentingnya sejarah munculnya dan penggunaan peristilahan HAM itu sendiri. Akan menjadi tidak komprehensif, ketika seseorang atau suatu institusi memandang HAM berdasarkan pemahamannya sendiri tanpa dilandasi dengan keilmuan mengenai sejarah dan istilahnya. Ungkapan ini bukan berarti menjustfikasi seseorang dan/atau institusi yang tidak secara komprehensif memahami HAM akan menjadi pelaku-pelaku pelanggar HAM. Dikarenakan masih ada unsur “nurani, nilai moral dan nilai sosial” yang kemudian turut mempengaruhi pola pandang seseorang dan/atau institusi dalam mengimplementasikan kepentingan HAM berdasarkan pendapatnya sendiri.

Adalah suatu klaim yang nyata dan tegas, bahwa konsep HAM merupakan produk westernisasi (barat), sehingga seringkali terjadi benturan-benturan dan penolakan dari sebahagian masyarakat mengenai konsep HAM tersebut. Khususnya di Indonesia, benturan antara konsep barat (westernized) dan konsep HAM dalam sudut pandang agama, seringkali dibenturkan dan dikaitkan dengan tingkat keabsahannya. Hal ini merupakan missunderstanding yang dengan sengaja dipelihara dan dibiarkan terjadi.

Jika kembali menoleh ke belakang, bahwa perjalanan sejarah HAM itu sendiri banyak menceritakan kaitan antara hukum alam (natural law), yang menempatkan perlakuan yang sama dan adil bagi semua orang, semua yang terlahirkan memiliki harkat dan martabat, dengan kemuncullan konsep dan istilah Hak Azasi Manusia (HAM).

Secara tegas dan diakui oleh komunitas Internasional bahwa hak yang melekat dan ada sebagai kodrat pemberian Tuhan, dan bukan merupakan pemerian dari suatu negara manapun atau bukan pula pemberian seseorang orang lain (the others) . Begitu seorang terlahirkan maka hak itu melekat dan wajib dilindungi oleh orang lain dan negara sebagai sistem yang berdiri di atas tatanan hukum dari hasrat publik.

Keterlambatan dalam melakukan pengakuan terhadap insturmen-instrumen Hak Azasi Manusia (HAM) Internasional, menjadikan lemahnya sosialisasi kepada masyarakat secara meluas. Munculnya desakan kepada Pemerintah untuk segera meratifikasi insturmen-instrumen Hak Azasi Manusia (HAM) Internasional oleh beberapa LSM lokal dan NGO’s bukanlah berarti bawah masyarakat Indonesia tidak mengenal essensi dari Hak Azasi Manusia (HAM), walaupun mengenal dalam bentuk yang berbeda, namun lebih dikarenakan adanya persepsi bahwa norma hukum positif lebih memiliki kekuatan hukum yang mengikat dengan jelas dan kepastian hukum yang tegas.

Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai Hak Asasi Manusia kepada seluruh masyarakat serta segera meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Munculnya TAP MPR tersebut jelas menunjukan bahwa di Indonesia semenjak Tahun 1945 telah mengakui adanya Hak Azasi Manusia (HAM) di dalam konstitusinya, namun sayangnya pengakuan tersebut masih bersifat abstrak. Pengakuan terhadap HAM, kemudian diperkuat melalui amandemen UUD 1945 dalam Pasal 28 (a-j) UUD 1945 yang kemudian dituangkan lagi dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU-HAM).

Namun, sangat disayangkan, bahwa Pemerintah sangat lambat dalam meratifikasi beberapa intrument HAM Internasinal. Misalnya: International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) atau lebih dikenal dengan nama EKOSOB. Instrumen ini disahkan dan ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 16 Desember 1966. Dan baru di ratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005, selama 39 tahun waktu yang dibutuhkan untuk meratifikasi EKOSOB tersebut.

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) atau Kovenan Internasional tentang Hak Sipil & Politik, yang disahkan dan ditetapkan pada tanggal 16 Desember 1966, dan juga baru diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005. Begitu jauhnya rentang waktu yang dibutuhkan untuk meratifikasi instrument Internasional tersebut, sehingga menimbulkan beberapa gejolak dan tekanan untuk menyegerakan peratifikasian tersebut.

Fenomena yang menarik adalah justru datang dari sistem hukum pidana di Indonesia. Pemerintah dengan didukung oleh beberapa ahli hukum pada masanya, mengklaim, telah membawa semangat HAM ke dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau lebih dikenal dengan nama KUHAP sebagai pengganti dari Hukum Acara Pidana yang lama yaitu Herziene Indonesisch Reglement (HIR), dengan mengaungkan kalimat bahwa KUHAP adalah sebuah karya agung yang mengusung semangat HAM dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.

Saat ini, Penulis justru membantah dengan keras, bahwa KUHAP bukanlah sebuah karya yang agung, konsep HAM yang dimuat di dalam KUHAP pada hakekatnya hanya merupakan peluang-peluang atau celah-celah baru yang men-justifikasi-kan perilaku menyimpang dari para penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi). Rentang waktu dari tahun 1981 hingga 2012 ini, sudah ratusan ribu jumlah kasus yang dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, sebagai akibat dari perumusan pasal per pasal dalam KUHAP, yang nampaknya seolah-olah adalah manifestasi kepedulian terhadap penghormatan atas hak-hak hukum seseorang.

Bahwa KUHAP berbeda dengan Herziene Indonesisch Reglement (HIR), iya memang harus diakui, namun legal drafting dari pembuat KUHAP tersebut, entah karena sengaja penyusunannya seperti itu atau memang tidak memiliki kemampuan dalam ilmu hukum dan legal drafting, justru menimbulkan pelanggaran yang tidak jauh berbeda dengan peraturan pendahulunya. Di dalam beberapa karya ilmiah Penulis terdahulu baik dalam bentuk buku maupun artikel, sudah banyak yang Penulis ungkapkan, pelanggaran-pelanggaran yang telah terjadi baik karena kesengajaan maupun karena ketidakmampuan berfikir para penegak hukumnya.

Bahwa munculnya UU HAM tahun 1999 tidak menjadikan dasar untuk memperbaiki kinerja institusi penegak hukum dalam memberikan penghormatan terhadap hak-hak hukum seseorang, justru beberapa tahun belakangan ini semakin banyak kasus-kasus yang menafiqkan hak-hak hukum seseorang.

UU HAM 1999 telah menegaskan bahwa setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara tidak langsung, UU HAM 1999 tersebut memerintahkan kepada institusi penegak hukum, untuk mengimplementasikan KUHAP secara utuh, namun KUHAP sendiri ternyata tidaklah secara utuh hadir dalam sistem penegakan hukum. Sehingga banyak diskresi-diskresi yang dikeluarkan, justru melanggar amanah dari UU HAM tersebut.

Sebut saja kasus pencurian sandal oleh AAL di Palu, Sulawesi Tengah, kasus Pencurian 3 (buah) buah coklat oleh Nenek Minah (55 Tahun) di Dusun Sidoarjo, Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, Banyumas, Jawa Tengah atau kasus pencurian 6 (enam) buah piring oleh Nenek Rasminah (56) di Tangerang. Kasus-kasus yang menimpa “wong cilik” ini seolah-olah untuk memenuhi kepastian hukum dan perintah Undang-undang bahwa tindak pidana harus dipidana, namun proses pemidanaan tersebut yang apabila dicermati dengan baik banyak sekali mengandung pelanggaran terhadap hak-hak hukum dari yang bersangkutan.

Dan status “wong cilik” tersebut rupanya tidak sendiri, seorang Tokoh Kepemudaan di Jakarta, baru-baru ini, juga mengalami pelecehan atas hak-hak hukum nya oleh aparat penegak hukum. Sebutlah, John Refra Kei atau lebih dikenal dengan nama John Kei, sebagai Tokoh Pemuda di Jakarta, yang santer disebut sebagai salah satu penggerak premanisme, ditangkap, ditahan dan ditembak oleh pihak Kepolisian Daerah (POLDA) DKI Jakarta di Hotel C’One, Pulomas, Jakarta Timur pada tanggal 17 Februari 2012, dengan mengenyampingkan prosedur-prosedur yang ditegaskan di dalam KUHAP. Dimana petugas tidak menyampaikan dan memperlihatkan Surat Tugas dan Surat Penangkapan berdasarkan identitas orang yang dimaksud.

Aturan kewajiban untuk menunjukkan Surat Tugas dan Surat Penangkapan dimuat di dalam tugas, Pasal 18 ayat (1) KUHAP, namun pasal tersebut justru merupakan pasal yang mengarahkan dan memberikan peluang kepada aparat penegak hukum untuk melanggar HAM. Karena tidak ada ketentuan yang menegaskan bahwa prosedur tersebut tidak boleh dilanggar, bahwa aparat wajib memberikan surat penangkapan, namun tidak diberikan batasan apakah harus pada saat menangkap atau diperbolehkan setelah penangkapan.

Akibat kerancuan inilah, aparat penegak hukum melakukan diskresi atau tindakan berdasarkan penilaian sendiri. Yang akhirnya berujung kepada pengujian di depan Hakim dalam proses pemeriksaan Pra-peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa pihak aparat mampu dan berwenang untuk bertindak yang “menurut” mereka adalah “benar”, jika ada ketidaksepakatan, silahkan uji ke Pengadilan.

Sikap seperti ini, jelas menimbulkan efek negatif terhadap proses penegakan hukum pidana di Indonesia. Maka akan ada banyak sekali kasus-kasus pelanggaaran prosedur yang merugikan hak-hak hukum seseorang.

Baik UU Kepolisian, UU Kejaksaan dan UU Kekuasaan Kehakiman memberikan peluang kepada setiap institusi untuk dapat melakukan diskresi atau tindakan berdasarkan penilaian sendiri. Namun, sebagaimana telah ditentukan dalam teori-teori HTN/HAN, bahwa suatu diskresi tidak boleh melanggar ketentuan perundang-undangan. Sangat bisa jadi diskresi yang diambil institusi Kepolisian tidak melanggar UU Kepolisian, namun apakah melanggar peraturan perundang-undangan yang lain atau kah tidak? Jika melanggar peraturan perundang-undangan yang lain, dimana UU tersebut melindungi hak-hak Hukum seseorang, maka lembaga tersebut telah mengeluarkan diskresi yang cacat hukum dan dapat dipermasalahkan kebijakan diskresi itu.

Perlindungan terhadap hak-hak hukum seseorang melalui perspektif Hak Azasi Manusia (HAM), saat ini mulai digiatkan oleh instansi KOMNAS HAM dan lembaga-lembaga pegiat HAM lainnya. Hal ini seharusnya sudah dapat dijadikan barometer bahwa penegakan hukum, dalam hal ini hukum pidana, sudah menyinggung dan menyepelekan instrumen HAM yang ada dan berlaku sebagai hukum positif di Indonesia.


[1] Penulis adalah Calon Anggota Komisioner Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (KOMNAS HAM) periode Tahun 2012-2017 dari unsur ORMAS MUHAMMADIYAH. Penulis juga sebagai Ketua Umum Pusat Studi Litigasi & Kajian Ilmu Hukum (PUSLIKUM) Indoensia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s