Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Bentuk Perwujudan Norma Khusus Dalam Kondisi Rechtvaacum

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Amandemen Ketiga UUD 1945 merupakan satu-satunya lembaga negara yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman dalam melakukan pengujian undang-undang serta beberapa kewenangan lainnya.

Kewenangan tersebut kemudian menyulut beberapa pendapat bahwa MK berubah menjadi lembaga superbody, yang mampu merevisi atau men judicial review kan UU MK itu sendiri. Sehingga beberapa praktisi Politik mengkhawatirkan kondisi tersebut.

Penulis mencoba melakukan analisa terhadap fenomena-fenomena tersebut melalui kajian-kajian yang bersumber pada sudut pandang Politik Hukum dari beberapa Teori Hans Kelsen “General Theory of Law and State“, dimana pembentukan norma baru oleh MK, apakah akan secara otomatis mengikat secara hukum atau tidak, sebagai bentuk antisipasi atas terjadinya kekosongan hukum di dalam sistem hukum Indonesia.

Mudah-mudahan apa yang Penulis sampaikan merupakan suatu sumbangan pemikiran bagi kajian-kajian ilmu hukum. Sehingga, Penulispun kana sangat terbuka dengan adanya kritik dan saran yang membangun.

BAB I 

PENDAHULUAN

 

A.            Latar Belakang Masalah

Putusan Mahkamah Konstitusi sering mengagetkan banyak orang. Walaupun lembaga ini masih baru, kurang dari 10 tahun, banyak putusannya yang dapat dikatakan sangat berani dan menimbulkan perdebatan bagi kalangan ahli hukum serta para politisi. Beberapa putusannya yang menimbulkan perdebatan pro dan kontra antara lain mengenai dihapuskannya larangan hak pilih bagi eks anggota Gerakan 30 S/PKI[1], menyatakan tidak mempuanyai kekuatan hukum mengikat secara keseluruhan undang-undang ketenagalistrikan[2], menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ketentuan pasal 50 UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK)[3] yang berarti memperluas kewenangan MK sendiri, menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beberapa pasal UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan masih banyak lagi yang lainnya. Terakhir, yang menghebohkan adalah surat Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Presiden yang berisi “mengingatkan” Presiden bahwa dalam penerbitan Kepres 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri, seharusnya memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi RI tanggal 21 Desember 2004 (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 1 tahun 2005 tanggal 4 Januari 2005), yang telah menyatakan beberapa pasal undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang cukup dikenal dan menghebohkan adalah terkait dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007, dimana ketika itu, Lalu Ranggalawe anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (”DPRD”) dari Partai Bintang Reformasi (PBR) Kabupaten Lombok Tengah, mengajukan judicial review atas ketentuan pencalonan kepala daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (”UU No. 32/2004”). Ranggalawe yang saat itu berniat maju dalam pilkada sebagai kandidat Gubernur/Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat merasa ada hak konstitusinya yang terlanggar karena ketentuan dalam UU 32/2004.[4]

Yang mana akibat dari putusan MK tersebut, dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Selasa, 1 April 2008, secara aklamasi menyetujui Perubahan Kedua Undang-Undang No. 32 tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah (Pemda). Perubahan ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), Juli 2007 silam, yang membuka peluang calon independen dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) baik tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.[5]

Perkembangan terakhir ini telah menimbulkan perdebatan tentang posisi MK dalam menjalankan fungsi kekuasaan Kehakiman. Bagaimana mungkin sembilan hakim konstitusi dapat menggugurkan putusan berupa produk undang-undang yang telah diputuskan oleh 550 orang anggota DPR bersama Presiden. Persoalan yang lebih jauh lagi, dengan suratnya kepada Presiden tersebut, MK seakan-akan hendak mengawasi dan “mengeksekusi” sendiri pelaksanaan putusannya agar dihormati.

B.           Rumusan Masalah

Apakah putusan judicial review oleh Mahkamah Konstitusi merupakan pelaksanaan fungsi Kekuasaan Kehakiman yang dapat membentuk norma baru dan bersifat khusus?

 

BAB II

 

PEMBAHASAN

 

A.            Mahkamah Konstitusi: Fungsi Dan Peranannya

Membicarakan MK di Indonesia berarti tidak dapat lepas jelajah historis dari konsep dan fakta mengenai judicial review, yang sejatinya merupakan kewenangan paling utama lembaga MK. Empat momen dari jelajah histories yang patut dicermati antara lain kasus Madison vs Marbury di AS, ide Hans Kelsen di Austria, gagasan Mohammad Yamin dalam sidang BPUPKI, dan perdebatan PAH I MPR pada sidang-sidang dalam rangka amandemen UUD 1945.[6]

Salah satu pilar negara demokrasi adalah adanya kekuasaan kehakiman (peradilan) yang mandiri untuk menjaga praktik kenegaraan kekuasaan dari kesewenang-wenangan. Keberadaan kekuasaan kehakiman (peradilan) diharapkan dapat mandiri dari pengaruh kekuasaan yang lainnya dan harus mempunyai wewenang yang jelas dalam menjalankan fungsinya, sehingga kewibawaan kelak terjaga.

Momen yang patut dicatat berikutnya dijumpai dalam salah satu rapat BPUPKI. Mohammad Yamin menggagas lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa di bidang pelaksanaan konstitusi, lazim disebut constitutioneele geschil atau constitutional disputes. Gagasan Yamin berawal dari pemikiran perlunya diberlakukan suatu materieele toetsingrecht (uji materil) terhadap UU. Yamin mengusulkan perlunya Mahkamah Agung diberi wewenang “membanding” undang-undang. Namun usulan Yamin disanggah Soepomo dengan empat alasan bahwa :[7]

(i).          Konsep dasar yang dianut dalam UUD yang tengah disusun bukan konsep pemisahan kekuasaan (separation of power) melainkan konsep pembagian kekuasaan (distribution of power),

(ii).        Tugas hakim adalah menerapkan undang-undang, bukan menguji undang-undang,

(iii).      Kewenangan hakim untuk melakukan pengujian undang-undang bertentangan dengan konsep supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan

(iv).      Sebagai negara yang baru merdeka belum memiliki ahli-ahli mengenai hal tersebut serta pengalaman mengenai judicial review.

Akhirnya, ide itu urung diadopsi dalam UUD 1945. Namun bukan ditolak, hanya ditunda pelaksanaannya.

Gagasan Yamin muncul kembali pada proses amandemen UUD 1945. Gagasan membentuk Mahkamah Konstitusi mengemuka pada sidang kedua Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI (PAH I BP MPR), pada Maret-April tahun 2000. Mulanya, MK akan ditempatkan dalam lingkungan MA, dengan kewenangan melakukan uji materil atas undang-undang, memberikan putusan atas pertentangan antar undang-undang serta kewenangan lain yang diberikan undang-undang. Usulan lainnya, MK diberi kewenangan memberikan putusan atas persengketaan kewenangan antarlembaga negara, antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah. [8]

Dan setelah melewati perdebatan panjang, pembahasan mendalam, serta dengan mengkaji lembaga pengujian konstitusional undang-undang di berbagai negara, serta mendengarkan masukan berbagai pihak, terutama para pakar hukum tata negara, rumusan mengenai pembentukan Mahkamah Konstitusi di akomodir dalam Perubahan Ketiga UUD 1945. Hasil Perubahan Ketiga UUD 1945 itu merumuskan ketentuan mengenai lembaga yang diberi nama Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 24 Ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945. Akhirnya sejarah MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dimulai, tepatnya setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B pada 9 November 2001.[9]

Dalam menjalankan peranannya sebagai penjaga konstitusi, yaitu melakukan kekuasaan kehakiman seperti diatur dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD RI 1945. Sedangkan yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan mahkamah konstitusi diberi beberapa kewenangan (Pasal 24 ayat (1) UUD RI 1945). Adanya sebuah kekuasaan kehakiman yang bebas adalah salah satu prasyarat bagi negara hukum disamping syarat-syarat yang lainnya.

Untuk memahami peran yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, haruslah dikaji dengan komprehensif kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh UUD RI 1945 kepada lembaga ini. Pasal 24 C ayat (1) menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dimana putusannya bersifat final.[10]

Dari ketentuan tersebut berarti Mahkamah Konstitusi bersifat tunggal yang tidak mempunyai peradilan yang berada dibawahnya dan tidak merupakan bawahan dari lembaga lain. Hal ini berbeda dengan Mahkamah Agung yang mempunyai peradilan-peradilan dibawahnya dan merupakan puncak dari peradilan-peradilan yang berada dibawahnya. Dengan ketunggalannya dapat dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi adalam sebuah forum khusus untuk melakukan kewenangannya.[11]

Menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 1 angka 3 UU MK memiliki 4 kewenangan, yaitu :[12]

  1. Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar,
  2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan undang-undang dasar;
  3. Memutus pembubaran partai politik;
  4. Memutus perselisihan tentang hasil pemlihan umum;
  5. Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara khusus, wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut diatur lagi dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan merinci sebagai berikut:[13]

  1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
  2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  3. Memutus pembubaran partai politik; dan
  4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
  5. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi diperlukan untuk menegakkan prinsip negara hukum Indonesia dan prinsip konstitusionalisme. Artinya tidak boleh ada undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bertentangan dengan undang-undang dasar sebagai puncak dari tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Dalam rangka pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar dibutuhkan sebuah mahkamah dalam rangka menjaga prinsip konstitusionalitas hukum. Tugas MK lah yang menjaga konstitusionalitas hukum itu.

Sebagaimana diungkapkan oleh Hans Kelsen dalam bukunya “General Theory of Law and State”, dimana beliau berpendapat sebagai berikut:[14]

“Penerapan aturan-aturan konstitusi mengenai pembuatan undang-undang dapat dijamin secara efektif hanya jika suatu organ selain organ Legislatif diberi mandat yang tegas untuk menguji apakah suatu undang-undang sesuai atau tidak dengan konstitusi, dan untuk membatalkannya – jika menurut pendapat organ ini, hukum tersebut inkonstitusional. Mungkin ada organ yang dibentuk secara khusus untuk tujuan itu misalnya Mahkamah Konstitusi.”

B.  Pembentukan Norma Hukum Baru Oleh Mahkamah Konstitusi

Norma Umum yang dibentuk melalui Undang-undang atau kebiasaan merupakan satu tingkatan yang berada langsung di bawah Konstitusi dalam tata urutan hukum. Norma ini harus diterapkan oleh lembaga-lembaga yang kompeten untuk itu, khususnya Pengadilan dan juga otorita-otorita administratif.[15]

Menurut Gray, bahwa hukum hanyalah lahir dalam keputusan pengadilan didasarkan pada pertimbangan bahwa peraturan tingkah laku yang ditetapkan dan diterapkan oleh Pengadilan suatu negara mempunyai batas yang sama dengan hukum negara tersebut, dan jika yang disebut pertama berubah maka demikian juga yang sesudahnya akan berubah sejalan dengan perubahan dari yang disebut pertama.[16]

Bishop Hoadly mengemukakan, “Barang siapa mempunyai wewenang absolut untuk menafsirkan dan mendefinisikan hukum tertulis atau tidak tertulis, maka dialah orang yang sesungguhnya pemberi makna (law-giver) kepada semua maksud dan tujuan hukum tersebut, dan bukan yang mengucapkan atau menuliskan pertama kali.[17]

Pandangan-pandangan tersebut diatas, dapat kita amati dan cermati dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 5/PUU-V/2007 yang membuka kesempatan bagi calon independen untuk maju dalam kontes Pilkada menyisakan beberapa persoalan hukum yang sangat penting untuk segera diselesaikan.

Salah satu persoalan tersebut mencuat ketika Ferdi Gunsan menggugat KPU Kabupaten Tulangbawang karena lembaga penyelenggara pemilu itu menolak menerima pendaftaran Ferdi dari jalur calon independen. Persoalan yang masuk ke ranah hukum konstitusi pun melibatkan pendapat yang berbeda dari akademisi hukum Universitas Lampung, Wahyu Sasongko dan Armen Yasir.[18]

Persoalan hukum ini sangat penting untuk segera diselesaikan mengingat akibat hukumnya yang berkaitan langsung dengan pengisian jabatan kepala daerah di Indonesia khususnya Lampung. Kegagalan mengatasi persoalan hukum pasca putusan MK mengenai calon independen juga secara langsung akan berakibat terhadap masa depan demokrasi dan usaha penciptaan tata pemerintahan lokal yang baik. Hal ini tidak lain dikarenakan kepala daerah memiliki peran yang terbukti secara empiris sangat penting dalam konsolidasi demokrasi dan penciptaan good governance.[19]

Untuk melihat lebih jauh mengenai aspek-aspek hukum dari Putusan MK No. 5/PUU-V/2007 dan akibat-akibat hukumnya, yang harus kita jadikan acuan adalah Putusan MK No. 5/PUU-V/2007 itu sendiri. Mengenai perdebatan apakah Putusan MK No. 5/PUU-V/2007 mengakibatkan pembentukan norma hukum baru atau tidak, penulis sendiri berpendapat bahwa putusan MK dalam hal ini mengakibatkan adanya norma hukum baru.

Apabila diperhatikan dengan seksama isi dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, terlihat bahwa norma hukum baru terbentuk dengan dihilangkannya frasa-frasa yang dapat menghalangi munculnya calon independen atau monopoli pengajuan calon kepala daerah semata-mata oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Terbentuknya norma hukum baru ini disebabkan perubahan pada norma hukum dalam UU Pemerintahan Daerah misalnya pada Pasal 59 ayat (1) yang semula mengandung arti bahwa pengusulan pasangan calon kepala daerah hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik menjadi norma hukum yang mengandung arti pengusulan pasangan calon kepala daerah tidak hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Pembentukan norma hukum baru pasca putusan MK ini juga terlihat dari pertimbangan MK dalam putusan No. 5/PUU-V/2007 yang berbunyi:[20]

Mahkamah bukanlah pembentuk undang-undang yang dapat menambah ketentuan undang-undang dengan cara menambahkan rumusan kata-kata pada undang-undang yang diuji. Namun demikian, Mahkamah dapat menghilangkan kata-kata yang terdapat dalam sebuah ketentuan undang-undang supaya norma yang materinya terdapat dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tidak bertentangan lagi dengan UUD 1945. Sedangkan terhadap materi yang sama sekali baru yang harus ditambahkan dalam undang-undang merupakan tugas pembentuk undang-undang untuk merumuskannya.”

Apabila diperhatikan secara seksama, pertimbangan hukum diatas bisa diartikan bahwa norma hukum baru telah terbentuk dari norma hukum yang bertentangan dengan UUD 1945 menjadi norma hukum yang tidak lagi bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi memang tidak dapat melakukan pembentukan aturan-aturan hukum baru karena tidak mempunyai kewenangan legislasi namun dapat menciptakan norma hukum baru dengan putusannya. Dengan karakteristik putusan MK yang final dan mengikat, pembentukan norma hukum baru ini sudah seharusnya dijadikan dasar bagi KPU dan KPUD untuk tidak menutup kesempatan bagi pasangan calon yang bukan berasal dari pengusulan partai politik atau gabungan partai politik.

C. Kekosongan Hukum atau Rechtsvacuum

Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) cetakan kedua tahun 1989, “Kekosongan adalah perihal (keadaan, sifat, dan sebagainya) kosong atau kehampaan”,[21] yang dalam Kamus Hukum diartikan dengan Vacuum (Bld) yang diterjemahkan atau diartikan sama dengan “kosong atau lowong”.[22]

Dari penjelasan diatas maka secara sempit “kekosongan hukum” dapat diartikan sebagai “suatu keadaan kosong atau ketiadaan peraturan perundang-undangan (hukum) yang mengatur tata tertib (tertentu) dalam masyarakat”, sehingga kekosongan hukum dalam Hukum Positif lebih tepat dikatakan sebagai “kekosongan undang-undang/peraturan perundang-undangan”. Mengapa Terjadi? Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan baik oleh Legislatif maupun Eksekutif pada kenyataannya memerlukan waktu yang lama, sehingga pada saat peraturan perundang-undangan itu dinyatakan berlaku maka hal-hal atau keadaan yang hendak diatur oleh peraturan tersebut sudah berubah.

Selain itu kekosongan hukum dapat terjadi karena hal-hal atau keadaan yang terjadi belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, atau sekalipun telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun tidak jelas atau bahkan tidak lengkap. Hal ini sebenarnya selaras dengan pameo yang menyatakan bahwa “terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan senantiasa tertinggal atau terbelakang dibandingkan dengan kejadian-kejadian dalam perkembangan masyarakat”.[23]

Bahwa untuk menyelesaikan persoalan hukum yang pasca putusan MK mengenai calon independen, maka yang harus dijadikan titik tolak adalah putusan MK itu sendiri. Dengan mencermati putusan MK mengenai calon independen, dapat terlihat bahwa kekosongan hukum (rechtsvacuum) memang terjadi sepanjang mengenai aturan-aturan lebih lengkap tentang jumlah dukungan minimal bagi pasangan calon perseorangan.

Analisis ini didasarkan pada pertimbangan Putusan MK tersebut menyatakan sebagai berikut:[24]

Bahwa penentuan syarat dukungan minimal bagi calon perseorangan sepenuhnya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, apakah akan menggunakan ketentuan sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 68 UU Pemerintahan Aceh ataukah dengan syarat berbeda. Untuk menghindari kekosongan hukum (rechtsvacuum), sebelum pembentuk undang-undang mengatur syarat dukungan bagi calon perseorangan, Mahkamah berpendapat bahwa KPU berdasarkan Pasal 8 Ayat (3) huruf a dan huruf f UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum berwenang mengadakan pengaturan atau regulasi tentang hal dimaksud dalam rangka menyusun dan menetapkan tata cara penyelenggaraan Pilkada. Dalam hal ini, KPU dapat menggunakan ketentuan Pasal 68 Ayat (1) UU Pemerintahan Aceh sebagai acuan.

Dengan ini terlihat dengan jelas bahwa disatu pihak Mahkamah Konstitusi menciptakan norma baru dengan membuka kesempatan bagi pasangan calon perseorangan selain yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, sedangkan di lain pihak telah terjadi kekosongan hukum (rechtsvacuum) dikarenakan keterbatasan kewenangan MK yang tidak dapat membentuk aturan-aturan hukum baru. Hal ini dipertegas dengan kenyataan bahwa KPUD Kabupaten Tulangbawang menyatakan menolak pasangan calon independen disebabkan tidak adanya aturan hukum yang mengaturnya. Untuk mengatasi kekosongan hukum ini, peran KPU atau KPUD disini begitu vital.

BAB III 

KESIMPULAN

Norma hukum mengisyaratkan sesuatu yang seyogyanya (ought to) sebagaimana telah diisyaratkan oleh ahli hukum Hans Kelsen sebagaimana diungkapkan di dalam bukunya “General Theory of Law and State”. Dalam hal menyikapi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang menjalan kekuasaan Kehakiman, dimana kewenangan dan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of constitution, maka Mahkamah Konstitusi akan selalu memberikan warna dalam setiap peraturan perundang-undang yang dikeluarkan oleh DPR bersama Presiden.

Mahkamah Konstitusi merupakan satu-satunya lembaga yang berhak dan berwenang, sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi itu sendiri yaitu UUD 1945, untuk melakukan penafsiran terhadap suatu Undang-undang melalui judicial review atas ketidaksesuaiannya dengan konstitusi.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka diketahui bahwa Mahkamah Konstitusi bukanlah lembaga yang membentuk hukum atau menciptakan hukum, namun melakukan analisa terhadap norma umum dalam suatu Undang-undang, dimana hasil keputusannya merupakan norma khusus, sehingga untuk menjelma sebagai hukum, maka dibutuhkan lembaga Legislatif yang berwenang dalam membentuk hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Satya Arinanto, Politik Hukum 2, Jakarta: Program Pascasarjana Univ. Indonesia, 2004.

Hans Kelsen, Somardi (pent), Teori Hukum dan Negara. Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik, Jakarta: Bee Media, 2007.

Janedjri M. Gaffar, Mahkamah Konstitusi: Menuju Court Excellence, Makalah disampaikan pada Temu Wicara Pendidikan Pancasila, Konstitusi Dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Bagi Pengurus Dan Aktivis Pemuda Muhammadiyah, Kerjasama Mahkamah Konstitusi Dengan PP Pemuda Muhammadiyah, di Jakarta Hotel Mercure, tanggal 14-16 Oktober 2011.

________________, Kedudukan, Fungsi Dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Sumber : http://www.mahkamahkonstitusi.go.id

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Balai Pustaka Jakarta, 1989

J. Muh. Arsath Ro’is, Kamus Praktis Belanda – Indonesia, Indonesia – Belanda, Amsterdam: Keesing Uitgeversmaatschappij B.V., 1987.

Arif Firmansyah & Juliyus Wardi, Merambah Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, Jakarta : Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2003.

Azhar, Peranan Mahkamah Konstitusi Sebagai Penjaga, Inovasi Online, Edisi Vol. 5/XVII/November 2005

Suripto, Wewenang Mahkamah Konstitusi Menguji Undang-Undang (Judicial Review), Sumber: http://www.setneg.go.id/index.php?Itemid=116&id=518&option=com_content&task=view

“Mengenal Calon Independen”, Sumber : http://www.planpolitika.com/news-49.html, diakses tanggal 24 Oktober 2011

Harian Umum Rakyat Merdeka, Rabu, 9 April 2008

Lampung Post, 14 September 2007

World Bank, “Making Services Work for the Poor: A Synthesis of Nine Case Studies from Indonesia,” prepared by Susannah Hopkins Leisher and Stefan Nachuk, March 2006.

Tiar Ramon, Kekosongan Hukum, Sumber: http://tiarramon.com/blog/?p=187, diakses tanggal 25 Oktober 2011

Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 tentang perkara pengujian UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu, tanggal 24 Pebruari 2004

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, Berita Negara RI No.102 Tahun 2004 tanggal 21 Desember 2004.

 Putusan Mahkamah Konstitusi Pengujian Pasal 50 UU No. 24/2004 tentang Mahkamah Konstitusi, yang diputus tanggal 12 April 2005.


[1] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 tentang perkara pengujian UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu, tanggal 24 Pebruari 2004

[2] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, Berita Negara RI No.102 Tahun 2004 tanggal 21 Desember 2004.

[3] Putusan Mahkamah Konstitusi Pengujian Pasal 50 UU No. 24/2004 tentang Mahkamah Konstitusi, yang diputus tanggal 12 April 2005.

[4] Mengenal Calon Independen, Sumber : http://www.planpolitika.com/news-49.html, diakses tanggal 24 Oktober 2011

[5] Harian Umum Rakyat Merdeka, Rabu, 9 April 2008

[6] Janedjri M. Gaffar, Mahkamah Konstitusi: Menuju Court Excellence, Makalah disampaikan pada Temu Wicara Pendidikan Pancasila, Konstitusi Dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Bagi Pengurus Dan Aktivis Pemuda Muhammadiyah, Kerjasama Mahkamah Konstitusi Dengan PP Pemuda Muhammadiyah, di Jakarta Hotel Mercure, tanggal 14-16 Oktober 2011, hlm. 2.

[7] Arif Firmansyah & Juliyus Wardi, Merambah Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, Jakarta : Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2003.

[8] Suripto, Wewenang Mahkamah Konstitusi Menguji Undang-Undang (Judicial Review), Sumber: http://www.setneg.go.id/index.php?Itemid=116&id=518&option=com_content&task=view

[9] Janedjri M. Gaffar, Kedudukan, Fungsi Dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan RepublikIndonesia

[10] Lihat juga Pasal 10 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

[11] Azhar, Peranan Mahkamah Konstitusi Sebagai Penjaga, Inovasi Online, Edisi Vol. 5/XVII/November 2005

[12] Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316

[13] Indonesia, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316

[14] Satya Arinanto, Politik Hukum 2, Jakarta: Program Pascasarjana Univ. Indonesia, 2004, hlm. 49.

[15] Ibid, hlm. 20.

[16] Hans Kelsen, Somardi (pent), Teori Hukum dan Negara. Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik, Jakarta: Bee Media, 2007, hlm. 191.

[17] Satya Arinanto, Op.cit., hlm. 45.

[18] Lampung Post, 14 September 2007

[19] World Bank, “Making Services Work for the Poor: A Synthesis of Nine Case Studies from Indonesia,” prepared by Susannah Hopkins Leisher and Stefan Nachuk, March 2006.

[20] Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007, hlm. 57

[21] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Balai Pustaka Jakarta, 1989

[22] J. Muh. Arsath Ro’is, Kamus Praktis Belanda – Indonesia, Indonesia – Belanda, Amsterdam: Keesing Uitgeversmaatschappij B.V., 1987, hlm. 162.

[23] Tiar Ramon, Kekosongan Hukum, Sumber: http://tiarramon.com/blog/?p=187, diakses tanggal 25 Oktober 2011

[24] Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 5/PUU-V/2007

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s