Peranan Hakim Dalam Mengeluarkan Putusan Pengadilan Sebagai Salah Satu Bentuk Mencegah Kekosongan Hukum

Siapa yang tidak kenal dengan Mantan Hakim Agung Bapak Bismar Siregar, terutama pada saat Beliau menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Sumatra Utara. Beberapa akademisi dan praktisi selalu menyebutnya sebagai Hakim yang sering mengeluarkan vonis yang kontroversial dan mengkagetkan dunia hukum. Namun Prof. Satjito Rahardjo justru mengatakan bahwa putusan Hakim Bismar Siregar adalah biasa saja, karena hal itu yang justru benar dan melawan arus yang hidup pada saat itu.

Contoh saja, pada perkara-perkara tindak pidana asusila, Beliau terkenal sangat galak dalam memutuskan perkara tersebut. Bahkan berkembang opini bahwa bila berperkara yang berkaitan dengan tindak pidana asusila, apabila sudah diputus di Pengadilan Negeri, janganlah naik banding.

Soalnya, di Pengadilan Tinggi di daerah itu, duduk Bismar Siregar sebagai Ketua, yang dikenal galak dalam memutus kasus-kasus semacam itu. Nasihat semacam itu pernah disampaikan Pengacara A.J. Lumbangaol kepada kliennya, Kepala SMPN III Kisaran, Drs. Manginar Manullang, yang dihukum tujuh bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Kisaran karena berbuat cabul dengan muridnya. Tapi nasihat itu rupanya tidak diacuhkan Mannulang – ia tetap naik banding. Benar saja, pertengahan bulan November 1983, Bismar memperberat hukuman buat Manullang, menjadi tiga tahun penjara. Tidak hanya itu. Bekas hakim di Jakarta yang memang sering membuat putusan kontroversial itu menjatuhkan hukuman tambahan untuk Manullang, yaitu dipecat dari pekerjaannya. Bismar merasa berwenang menjatuhkan hukuman tambahan itu walau pasal 35 ayat 2 KUHP mengecualikan pemecatan pegawai negen oleh hakim, karena sudah ada menteri-menteri yang berhak untuk itu. “Mampus aku jadinya, dibuang dari pegawai negeri,” keluh Manullang, seperti ditirukan Lumbangaol. Di Pengadilan Negeri Tanjungbalai, Kabupaten Asahan, Manullang, 43, terbukti telah berbuat cabul, bersetubuh dengan muridnya, Helderia alias Enden, yang berusia 17 tahun. Perbuatan tidak senonoh itu terbukti pula dilakukan berulang kali, di antaranya di hotel-hotel yang ada di Medan dan Brastagi bahkan di laboratorium sekoah. Perbuatan itu bisa terjadi, menurut Bismar, karena Manullang mengancam murid kelas III SMP itu: tidak akan diluluskan pada ujian akhir 1981 bila tidak memenuhi kehendaknya “Akhlaknya begitu rendah. Ia sudah pantas jadi guru,” begitu Bismar menilai. Manullang, menurut Bismar, seharusnya menjadi pengasuh, pembunuhan. “tapi ternyata malah menjadi pagar makan tanaman.” Bismar mengaku emosional ketika menjatuhkan hukuman itu. “Tapi saya tidak gegabah,” tuturnya. Manullang, ayah enam anak itu, pernah pula mengajak guru-guru bawahanya untuk piknik berpasang-pasangan dengan murid wanita. “Karena itu, ia perlu dihukum, untuk memulihkan citra dan kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan,” kata Bismar. Hakim yang terkenal itu maklum juga bahwa korban, Helderia, “berpengalaman”. Ketika berusia 13 tahun pada 1977, gadis itu pernah tampil di persidangan sebagai “korban perkosaan”. Tapi ia mengaku, akhirnya, hubunagnnya dengan terdakwa dan berusia 14 tahun, sebanyak delapan kali, terjadi karena suka sama suka. Tapi, tutur Bismar kemudian: “Bagaimanapun Manullang adalah guru dan Helderia murid yang semestinya dibimbing dan diasuhnya.” Karena itu pula, kata Bismar, ia tidak ragu-ragu menjatuhkan hukuman tambahan: Memecat Dari Pekerjaannya.

“Seandainya ia terbukti melakukan suatu penggelapan, belum tentu hukuman tambahan itu saya jatuhkan,” katanya. Menurut Bismar, keputusannya itu mempunyai dasar hukum, Pasal 298 yang memberi wewenang kepada Hakim untuk memecat seseorang dari pekerjaannya, dan Pasal 35 KUHP yang mengatur masalah hukuman-hukuman tambahan. Di dalam putusannya sendiri, Bismar hanya menyebut, Manullang dipecat dari jabatannya. Namun, karena jabatan guru itu melekat pada status pegawai negeri, sekaligus juga Manullang diberhentikan sebagai pegawai negeri. Dan, menurut Bismar, Departemen P & K harus melaksanakan keputusannya itu. “Perintah hakim harus dilaksanakan. Kalau tidak, kita semua bisa celaka. Untuk apa lagi ada pengadilan?” katanya. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nugroho Notosusanto, tidak menganggap tindakan Bismar itu merongrong kewibawaannya. “Sebenarnya, yang berhak memecat pegawai negeri itu pimpinannya. Namun, tindakan hakim itu merupakan saran bagi departemen saya untuk memecat guru itu,” ujar Nugroho, yang mengaku belum mendapat informasi lengkap tentang kasus itu. Jika keputusan Bismar tidak hanya sekadar saran, tapi perintah? “Tidak ada komentar. Saya tidak ingin memburukkan instansi lain,” katanya. Manullang, melalui kuasanya, pekan lalu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung – ia tidak bisa menerima putusan Bismar.[1]

Sebab, menurut Lumbangaol, ketika hubungan antara Manullang dan Helderia terjadi pada 1981, gadis itu – bukan lagi murid SMP III Kisaran yang dipimpinnya. “Ia menyesal mengajukan banding ke pengadilan tinggi,” ujar Lumbangaol.

Kegalakan dalam menangani kasus asusila itu merupakan yang kedua kalinya ditunjukkan Bismar, sejak menjadi ketua pengadilan tinggi. Pada  Oktober tahun 1983, Hakim senior itu menjatuhkan hukuman bagi seorang lelakl dewasa yang berhubungan dengan wanita dewasa pula. Hubungan suka sama suka laki-laki dengan wanita dewasa dan tidak terikat pernikahan, yang selama ini tidak terjangkau hukum, oleh Bismar diklasifikasikan sebagai penipuan terhadap wanita. Sebab itu, si lelaki dihukum Bismar dengan tiga tahun.[2]

Keputusan Bismar itu sempat menjadi bahan diskusi ahli-ahli hukum. “Selama Bismar menjadi ketua pengadilan tinggi, sebaiknya jangan banding kalau yang dibela itu perkara asusila,” nasihat seorang anggota LBH Cabang Medan.

Pembahasan

1.   Definisi Kekosongan Hukum

Tidak ada pengertian atau definisi yang baku mengenai kekosongan hukum (rechtsvacuum).

Menurut Kamus Hukum, recht (Bld) secara obyektif berarti undang-undang atau hukum. Grotius dalam bukunya “De Jure Belli ac Pacis (1625)” menyatakan bahwa “hukum adalah peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin keadilan”.

Sedangkan Van Vollenhoven dalam “Het Adatrecht van Ned. Indie” mengungkapkan bahwa “hukum adalah suatu gejala dalam pergaulan hidup yang bergejolak terus menerus dalam keadaan bentur dan membentur tanpa henti-hentinya dengan gejala-gejala lainnya”.[3]

Surojo Wignjodipuro, SH dalam “Pengantar Ilmu Hukum” memberikan pengertian mengenai hukum yaitu “Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan hidup yang besifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat”.[4]

Dengan peraturan-peraturan hidup disini dimaksudkan baik peraturan-peraturan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun yang tidak tertulis (adat atau kebiasaan).

Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) cetakan kedua tahun 1989, “Kekosongan adalah perihal (keadaan, sifat, dan sebagainya) kosong atau kehampaan”, yang dalam Kamus Hukum diartikan dengan Vacuum (Bld) yang diterjemahkan atau diartikan sama dengan “kosong atau lowong”.[5]

Dari penjelasan diatas maka secara sempit “kekosongan hukum” dapat diartikan sebagai “suatu keadaan kosong atau ketiadaan peraturan perundang-undangan (hukum) yang mengatur tata tertib (tertentu) dalam masyarakat”, sehingga kekosongan hukum dalam Hukum Positif lebih  tepat dikatakan sebagai “kekosongan undang-undang/peraturan perundang-undangan”.

Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan baik oleh Legislatif maupun Eksekutif pada kenyataannya memerlukan waktu yang lama, sehingga pada saat peraturan perundang-undangan itu dinyatakan berlaku maka hal-hal atau keadaan yang hendak diatur oleh peraturan tersebut sudah berubah. Selain itu kekosongan hukum dapat terjadi karena hal-hal atau keadaan yang terjadi belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, atau sekalipun telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun tidak jelas atau bahkan tidak lengkap. Hal ini sebenarnya selaras dengan pameo yang menyatakan bahwa “terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan senantiasa tertinggal atau terbelakang dibandingkan dengan kejadian-kejadian dalam perkembangan masyarakat”.[6]

Dapatlah dikatakan bahwa peraturan perundang-undangan (hukum positif) yang berlaku pada suatu negara dalam suatu waktu tertentu merupakan suatu sistem yang formal, yang tentunya agak sulit untuk mengubah atau mencabutnya walaupun sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat yang harus diatur oleh peraturan perundang-undangan tersebut.

Hukum adalah tata aturan (order) sebagai suatu sistem aturan-aturan (rules) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal (rule), tetapi seperangkat aturan (rules) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem.

Konsekuensinya, adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja. Pernyataan bahwa hukum adalah suatu tata aturan tentang perilaku manusia tidak berarti bahwa tata hukum (legal order) hanya terkait dengan perilaku manusia, tetapi juga dengan kondisi tertentu yang terkait dengan perilaku manusia. Suatu aturan menetapkan pembunuhan sebagai delik terkait dengan tindakan manusia dengan kematian sebagai hasilnya. Kematian bukan merupakan tindakan, tetapi kondisi fisiologis.

Setiap aturan hukum mengharuskan manusia melakukan tindakan tertentu atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam kondisi tertentu. Kondisi tersebut tidak harus berupa tindakan manusia, tetapi dapat juga berupa suatu kondisi. Namun, kondisi tersebut baru dapat masuk dalam suatu aturan jika terkait dengan tindakan manusia, baik sebagai kondisi atau sebagai akibat.

Perbedaan pengaturan apakah suatu perbuatan, suatu kondisi yang dihasilkan, ataukah keduanya memiliki pengaruh terhadap pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut menentukan unsur-unsur suatu delik.

Penegakan dan penerapan hukum khususnya di Indonesia seringkali menghadapi kendala berkaitan dengan perkembangan masyarakat. Berbagai kasus yang telah terjadi menggambarkan sulitnya penegak hukum atau aparat hukum mencari cara agar hukum dapat sejalan dengan norma masyarakat yang ada. Namun perkembangan masyarakat lebih cepat dari perkembangan aturan perundang-undangan, sehingga perkembangan dalam masyarakat tersebut menjadi titik tolak dari keberadaan suatu peraturan. Dalam kehidupan bermasyarakat memang diperlukan suatu sistem hukum untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur.

Kenyataannya hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak mencakup seluruh perkara yang timbul dalam masyarakat sehingga menyulitkan penegak hukum untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Menurut Hans Kelsen, bahwa otoritas untuk memberikan suatu sanksi yang tidak ditentukan oleh norma hukum yang sudah ada sering dikatakan diberikan secara tidak langsung, yaitu melalui suatu fiksi. Fiksi ini adalah bahwa tata hukum memiliki suatu kekosongan (gaps), artinya bahwa hukum yang berlaku tidak dapat diterapkan pada kasus konkret karena tidak ada norma umum yang sesuai dengan kasus ini. Ide ini secara logis berarti tidak mungkin mengaplikasikan hukum valid yang ada kepada kasus konkret karena tidak adanya premis yang dibutuhkan.[7]

Asas legalitas yang kerap dianggap sebagai asas yang memberikan suatu kepastian hukum dihadapkan oleh realita bahwa rasa keadilan masyarakat tidak dapat dipenuhi oleh asas ini karena masyarakat yang terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Perubahan cepat yang terjadi tersebut menjadi masalah berkaitan dengan hal yang tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena tidak mungkin suatu peraturan perundang-undangan dapat mengatur segala kehidupan manusia secara tuntas sehingga adakalanya suatu peraturan perundang-undangan tidak jelas atau bahkan tidak lengkap yang berakibat adanya kekosongan hukum di masyarakat.[8]

2.             Akibat apa yang timbul

Akibat yang ditimbulkan dengan adanya kekosongan hukum, terhadap hal-hal atau keadaan yang tidak atau belum diatur itu dapat terjadi ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid) atau ketidakpastian peraturan perundang-undangan di masyarakat yang lebih jauh lagi akan berakibat pada kekacauan hukum (rechtsverwarring), dalam arti bahwa selama tidak diatur berarti boleh, selama belum ada tata cara yang jelas dan diatur berarti bukan tidak boleh. Hal inilah yang menyebabkan kebingungan (kekacauan) dalam masyarakat mengenai aturan apa yang harus dipakai atau diterapkan. Dalam masyarakat menjadi tidak ada kepastian aturan yang diterapkan untuk mengatur hal-hal atau keadaan yang terjadi.[9]

3.  Solusi apabila terjadi kekosongan hukum

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya bahwa perkembangan masyarakat selalu lebih cepat dari perkembangan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan sebenarnya dibuat sebagai panduan bersikap tindak masyarakat yang dapat menentukan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Hukum yang stabil dan ajeg dapat menjadi ukuran yang pasti di masyarakat, namun hukum yang berjalan ditempat pada kenyataannya akan menjadi hukum yang usang yang tertinggal jauh oleh perkembangan masyarakat yang acapkali menimbulkan kekosongan hukum (kekosongan peraturan perundang-undangan) terhadap hal-hal atau keadaan yang berkembang dalam masyarakat yang pastinya belum diatur atau jika sudah diatur namun tidak jelas bahkan tidak lengkap atau sudah usang. Untuk itu sangat diperlukan suatu hukum yang stabil dan fleksibel dan mampu mengikuti perkembangan tersebut.

4. Upaya Yang Dapat Dilakukan Dalam Mengatasi Terjadinya Kekosongan Hukum

a. Penemuan hukum (rechtsvinding) oleh hakim

Meski terjadi kekosongan hukum, terdapat suatu usaha interpretasi atau penafsiran peraturan perundang-undangan bisa diberlakukan secara positif. Usaha penafsiran terhadap hukum positif yang ada bisa diterapkan pada setiap kasus yang terjadi, karena ada kalanya UU tidak jelas, tidak lengkap, atau mungkin sudah tidak relevan dengan zaman (out of date).

Berdasarkan Pasal 22 A.B. (Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia; Stb. 1847 : 23) dan Pasal 10 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan sebagai berikut:

Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Dalam kondisi UU tidak lengkap atau tidak jelas maka seorang hakim harus melakukan penemuan hukum (rechtsvinding). Penemuan hukum diartikan sebagai sebuah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas hukum lainnya terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit. [10]

Atau dengan bahasa lain penemuan hukum adalah upaya konkretisasi peraturan hukum yang bersifat umum dan abstrak berdasarkan peristiwa yang real terjadi. Dengan perkataan lain, hakim harus menyesuaikan UU dengan hal-hal yang konkrit, oleh karena peraturan-peraturan yang ada tidak dapat mencakup segala peristiwa yang timbul dalam masyarakat.

Selain itu apabila suatu peraturan perundang-undangan isinya tidak jelas maka hakim berkewajiban untuk menafsirkan sehingga dapat diberikan keputusan yang sungguh-sungguh adil dan sesuai dengan maksud hukum, yakni mencapai kepastian hukum.

Jika Hakim diotorisasi untuk memutuskan suatu perselisihan sebagai seorang legislator dalam kasus tata hukum tidak berisi norma umum yang mewajibkan tergugat atau terdakwa seperti diklaim oleh penuntut, hakim tidak mengisi kekosongan hukum, tetapi dia menambahkan kepada hukum yang valid tersebut suatu norma individual yang tidak berhubungan dengan norma umum. Hukum valid yang ada dapat saja diterapkan terhadap kasus konkret dengan menolak tuntutan. Hakim, bagaimanapun, diotorisasi merubah hukum untuk kasus konkret.

Dia memiliki kekuasaan untuk mengikat secara hukum individu yang sebelumnya secara hukum bebas. Namun kapan seharusnya hakim menolak gugatan, dan kapan harus membuat suatu norma baru, sangat tergantung pada fakta bahwa pelaksanaan hukum valid yang ada adalah sesuai dengan pendapat hakim baik secara hukum maupun politik norma umum yang mewajibkan tergugat atau terdakwa seperti diklaim oleh penuntut, hakim tidak mengisi kekosongan hukum, tetapi dia menambahkan kepada hukum yang valid tersebut suatu norma individual yang tidak berhubungan dengan norma umum. Hukum valid yang ada dapat saja diterapkan terhadap kasus konkret dengan menolak tuntutan. Hakim, bagaimanapun, diotorisasi merubah hukum untuk kasus konkret.

Dia memiliki kekuasaan untuk mengikat secara hukum individu yang sebelumnya secara hukum bebas. Namun kapan seharusnya hakim menolak gugatan, dan kapan harus membuat suatu norma baru, sangat tergantung pada fakta bahwa pelaksanaan hukum valid yang ada adalah sesuai dengan pendapat hakim baik secara hukum maupun politik.

Doktrin tradisional terutama sekali memandang putusan pengadilan, fungsi pengadilan, sebagai suatu penerapan hukum. Ketika menyelesaikan suatu sengketa antara dua pihak atau ketika menghukum seorang terdakwa dengan suatu hukuman, maka pengadilan menerapkan suatu norma umum dari hukum Undang-undang atau kebiasaan.

Namun, secara bersamaan pengadilan melahirkan suatu norma khusus yang menetapkan bahwa suatu sanksi tertentu harus dilaksanakan terhadap seorang individu tertentu. Sehingga, fungsi pengadilan, seperti fungsi pembuat Undang-undang, adalah pembuat dan penerap hukum.[11]

b.  Kebijakan/prakarsa dari Pembentuk Perundang-undangan

Walaupun hakim ikut menemukan hukum, menciptakan peraturan perundang-undangan, namun kedudukan hakim bukanlah sebagai pemegang kekuasaan legislatif ataupun eksekutif (sebagai badan pembentuk perundang-undangan) sebagaimana DPR dan Pemerintah (Presiden).[12]

Keputusan Hakim tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku seperti peraturan umum. Keputusan hakim hanya berlaku terhadap pihak-pihak yang bersangkutan. Ini ditegaskan dalam Pasal 21 A.B. (Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia; Stb. 1847 : 23) yang menyatakan bahwa:

Hakim tidak dapat memberi keputusan yang akan berlaku sebagai peraturan umum”.

Lebih lanjut ditegaskan lagi dalam Pasal 1917 KUHPerdata (B.W.) bahwa

Kekuasaan keputusan hakim hanya berlaku tentang hal-hal yang diputuskan dalam keputusan itu”.

Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, pertama kali harus menggunakan Hukum Tertulis sebagai dasar putusannya. Jika dalam hukum tertulis tidak cukup, tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain seperti yurisprudensi, dokrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis.[13]

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 juga menjelaskan bahwa “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib mengali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.[14]

Kata “menggali” biasanya diartikan bahwa hukumnya sudah ada, dalam aturan perundangan tapi masih samar-samar, sulit untuk diterapkan dalam perkara konkrit, sehingga untuk menemukan hukumnya harus berusaha mencarinya dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Apabila sudah ketemu hukum dalam penggalian tersebut, maka Hakim harus mengikutinya dan memahaminya serta menjadikan dasar dalam putusannya agar sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.[15]

Demikian pula yang diungkapkan oleh Hans Kelsen, bahwa Pengadilan diberi wewenang oleh tata hukum untuk memutus perkara berdasarkan atas kebijaksanaannya sendiri, untuk menghukum atau membebaskan terdakwa, untuk mengabulkan atau menolak gugatan penggugat, untuk menjatuhkan atau menolak menjatuhkan sanksi kepada terdakwa atau tergugat meskipun tidak ada suatu norma umum yang dilanggar oleh terdakwa atau tergugat, asalkan saja Pengadilan memandang bahwa tiadanya norma umum yang menetapkan kewajiban hukum terdakwa atau tergugat, yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum atau yang digugat oleh Penggugat sebagai tidak memuaskan, tidak patut atau tidak adil. Itu berarti, hanya pengadilan yang diberikan wewenang untuk membuat norma hukum subtantif, yang bersifat memuaskan, adil dan patut bagi kasus konkrit. Oleh karena itu, pengadilan berfungsi sebagai organ pembuat undang-undang.[16]

Legislatif menyadari kemungkinan bahwa norma umum yang dibuat mungkin dalam beberapa kasus menjadi tidak adil atau menghasilkan sesuatu yang tidak diharapkan. Hal ini karena legislator tidak dapat melihat semua kasus konkret yang mungkin dapat terjadi. Maka dia kemudian mengotorisasi organ pelaksana hukum tidak untuk mengaplikasikan norma umum yang dibuat tersebut, tetapi untuk membuat suatu norma baru dalam kasus pelaksanaan norma umum yang dibuat legislatif tersebut akan memiliki hasil yang tidak memuaskan.[17]

Kesulitannya adalah bahwa tidak mungkin menentukan sebelumnya kasus-kasus yang akan menjadikan hakim bertindak sebagai legislator. Jika legislator dapat mengetahui kasusnya, maka dia akan dapat memformulasikan norma umum sehingga mengotorisasi tindakan hakim sebagai legislatif adalah berlebih-lebihan.

Formula “Hakim diotorisasi untuk bertindak sebagai legislatif jika aplikasi norma umum yang ada terlihat tidak adil” memberikan terlalu banyak keleluasaan pada Hakim karena mungkin hakim menemukan banyak kasus di mana norma yang dibuat legislator tidak cocok. Formula tersebut berarti menurunkan sebagian besar legislator menjadi urusan Hakim. Inilah alasan mengapa legislator menggunakan fiksi “kekosongan hukum”.

Fiksi ini membatasi otorisasi hakim dengan dua jalan, yaitu:[18]

Pertama, membatasi otorisasi kepada kasus di mana kewajiban yang diklaim oleh penggugat telah dilanggar oleh tergugat, tidak ditentukan dalam norma umum.

Kedua adalah pada kasus dimana aplikasi hukum yang ada akan menjadi tidak adil atau tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh hukum itu sendiri. Teori tentang kekosongan hukum adalah suatu fiksi karena selalu mungkin secara logis, walaupun kadang-kadang tidak cocok, untuk mengaplikasikan tata hukum yang ada pada saat keputusan yudisial dibuat.

Sehingga fungsi Pengadilan tidak hanya sekedar mencari dan menemukan hukum yang telah ada mendahului keputusan-keputusannya, Pengadilan tidak hanya membacakan hukum yang telah ada dan selesai sebelum pembacaannya. Norma khusus dari keputusan Pengadilan merupakan individualisasi dan konkritisasi norma umum dan abstrak yang sangat diperlukan.[19]

Terhadap paham Tyipis Logicisitis yang menganggap hakim adalah corong undang-undang dibantah oleh beberapa pakar. Soedikno Mertokusumo menjelaskan bahwa pandangan tersebut telah ‘ditinggalkan’ semenjak tahun 1850.[20] Perhatian setelah dekade tersebut ditujukan kepada penemuan hukum yang lebih mandiri oleh hakim. Hakim tidak lagi dianggap sebagai corong undang-undang. Pandangan baru tersebut dikenal sebagai paham materiil yuridis atau otonom dengan tokoh-tokohnya adalah Oliver Wendel Holmes dan Paul Scholten.[21]

Pandangan Holmes dan Scholten didasari kepada pemahaman bahwa undang-undang tidak mungkin lengkap sebagai sebuah tahap dalam pembentukan hukum sehingga harus dicari pelengkapnya dalam dunia praktis melalui penemuan hukum oleh hakim.[22]

Penguatan terhadap wilayah peradilan tersebut bukan berarti hakim dapat bertindak sesuka hatinya. Peradilan tetap harus menjadi corong keadilan rakyat dengan meletakan supremacy kebenaran dan keadilan di puncak pemikiran para hakim.

Kesimpulan

Dalam kehidupan bermasyarakat memang diperlukan suatu sistem hukum untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur. Namun perubahan cepat yang terjadi dalam masyarakat menjadi masalah berkaitan dengan hal yang tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena tidak mungkin suatu peraturan perundang-undangan dapat mengatur segala kehidupan manusia secara tuntas sehingga adakalanya suatu peraturan perundang-undangan tidak jelas atau bahkan tidak lengkap yang berakibat adanya kekosongan hukum di masyarakat.

Kekosongan hukum dapat diatasi dengan jalan yaitu jika kondisi UU tidak lengkap atau tidak jelas maka seorang hakim dapat melakukan penemuan hukum (rechtsvinding), atau dengan cara prakarsa dari Pembentuk Perundang-undangan, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah (Presiden). Dengan adanya Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS) merupakan salah satu dari mekanisme program legislasi dan juga sebagai salah satu upaya untuk mengatasi kekosongan hukum.

DAFTAR PUSTAKA 

Abdul Manan, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Peradilan Agama, Makalah disampaikan pada Rakernas Mahkamah Agung RI tanggal 10 s/d 14 Oktober 2011, di Balikpapan, Kalimantan Timur.

C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1989.

Hans Kelsen, General Theory of Law and State, Jakarta, Penerbit: Bee Media Indonesia, 2007

Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Satya Arinanto, Politik Hukum 2, Jakarta, Univ. Indonesia Program Pascasarjana, 2004.

Surojo Wignjodipuro, Pengantar Ilmu Hukum (Himpunan Kuliah), Bandung, Alumni, 1971.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Balai Pustaka Jakarta, 1989.

Mohammad Aldyan, Penemuan Hukum, Sumber: http://masyarakathukum.blogspot.com, diakses tanggal 23 Oktober 2011

Andi Maulana Mustamin, Urgensi Penemuan Hukum di Indonesia, Sumber: http://fiaji.blogspot.com, diakses tanggal 23 Oktober 2011

“Kekosongan Hukum”, Sumber: http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/Kekosongan_hukum.pdf, diakses tanggal 23 Oktober 2011

Ahmad Ubbe, Instrumen Prolegnas dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Terencana dan Terpadu, Sumber : http://www.djpp.depkumham.go.id/inc/buka.php?czozMjoiZD1hcisxJmY9aW5zdHJ1bWVuX3Byb2xlZ25hcy5wZGYiOw==

“Bila Bismar Berang”, TEMPO, 31 Desember 1983

TEMPO, 15 Oktober 1983

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan


[1]Bila Bismar Berang”, TEMPO, 31 Desember 1983

[2] TEMPO, 15 Oktober 1983

[3]  C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1989, hlm. 20

[4] Surojo Wignjodipuro, Pengantar Ilmu Hukum (Himpunan Kuliah), Bandung, Alumni, 1971, hlm. 12

[5] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Balai Pustaka Jakarta, 1989, hlm. 256

[6] Surojo Wignjodipuro, Op. Cit.

[7] Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm. 170

[8] Hans Kelsen, General Theory of Law and State, Jakarta, Penerbit: Bee Media Indonesia, 2007

[9] Mohammad Aldyan, Penemuan Hukum, Sumber: http://masyarakathukum.blogspot.com

[10] Andi Maulana Mustamin, Urgensi Penemuan Hukum di Indonesia, Sumber: http://fiaji.blogspot.com, diakses tanggal 23 Oktober 2011

[11] Satya Arinanto, Politik Hukum 2, Jakarta, Univ. Indonesia Program Pascasarjana, 2004, hal. 26.

[12]Kekosongan Hukum”, Sumber: http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/Kekosongan_hukum.pdf, diakses tanggal 23 Oktober 2011

[13] Abdul Manan, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Peradilan Agama, Makalah disampaikan pada Rakernas Mahkamah Agung RI tanggal 10 s/d 14 Oktober 2011, di Balikpapan, Kalimantan Timur, hlm. 1.

[14] Indonesia, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

[15] Abdul Manan, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Peradilan Agama, Makalah disampaikan pada Rakernas Mahkamah Agung RI tanggal 10 s/d 14 Oktober 2011, di Balikpapan, Kalimantan Timur, hlm. 2

[16] Satya Arinanto, Op.cit., hlm. 37.

[17]Kekosongan Hukum”, Sie Infkum-Binbangkum, Sumber: www.mahkamahagung.go.id, diakses tanggal 25 Oktober 2011.

[18] Satya Arinanto, Op.cit., hlm. 132.

[19] Ibid., hlm. 27

[20] Soedikno Mertokusumo, Penemuan Hukum-Sebuah Pengantar, Yogjakarta:Liberty, 2001, hlm .42.

[21] Ibid

[22] Ibid

2 thoughts on “Peranan Hakim Dalam Mengeluarkan Putusan Pengadilan Sebagai Salah Satu Bentuk Mencegah Kekosongan Hukum

  1. Tulisannya mirip dengan artikel kekosongan hukum yg pernah sy temukan, terutama bagian Pembahasan sampai dengan Kesimpulan🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s