SE Mahkamah Agung No. 4/2011 Cacat Hukum. Petunjuk Pelaksana Yang Buta Arah

Oleh:

Rocky Marbun, S.H., M.H

Tentunya kita masih ingat dengan jelas, atraksi sirkus dari Komjen Pol Susno Duadji yang membongkar keberadaan mafia hukum di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Kemudian beliau juga terjerat kasus mafia hukum pada perkara lainnya. Peristiwa hukum kedua, atraksi “tes mental” dari Bapak Agus Condro yang “bernyanyi” tentang kasus suap cek perjalanan terkait pemilihan Miranda S Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior BI (DGS BI).

Dan pemain sirkus satu lagi adalah M. Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, yang tersangkut kasus suap pembangunan Wisma Atlet. Yang akhirnya Beliau juga mengikuti jejak “senior” nya melakukan “senandung merdu” mengenai oknum-oknum yang di-klaim olehnya juga turut terlibat.

Walaupun sebenarnya masih terdapat beberapa orang yang diduga melakukan tindak pidana akhirnya berketetapan hati tidak akan jatu sendiri kecuali secara berjamaah di-bui, namun ketiga orang ini sangat menarik perhatian publik.

Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) serta LSM-LSM pegiat anti korupsi, berebut menyematkan gelar “whistleblower” kepada mereka. Sehingga muncullah opini publik, bahwa ketidakadilan telah terjadi dan menimpa kepada mereka.

Secara pribadi, Penulis sepakat, bahwa mereka adalah orang-orang yang berani dalam mengungkapkan kasus, terlepas adanya dendam pribadi ataupun karena panggilan hati nurani. Namun, disini Penulis mencoba meluruskan beberapa hal sesuai dengan kapasitas dan kompetensi diri Penulis.

Benarkah mereka (Susno Duadji, Agus Condro, & M. Nazaruddin) pantas disebut sebagai whistleblower?

Salah Konsep

Istilah whistleblower merupakan istilah baru dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia. Namun, di Indonesia terdapat istilah “saksi mahkota” atau Crown Witness. Dimana salah satu pelaku tindak pidana ditarik sebagai saksi kunci untuk mengungkap pelaku-pelaku yang lain dengan iming-iming pengurangan ancaman hukuman. Sistem ini di negara Eropa Kontinental seperti Belanda, Prancis dan Italia sudah lama diterapkan dengan menggunakan konsep protection of cooperating person. Sedangkan di negara-negara Anglo Saxon, memiliki asas plea bargaining yang pada intinya sama dengan konsep protection of cooperating person.

Namun, konsep whistleblower lebih banyak diusung oleh Negara-Negara Anglo Saxon, khususnya Amerika, dan Negara-Negara Commonwhealth (Negara-negara Jajahan Inggris).

Konsep whistleblower dengan konsep protection of cooperating person adalah dua hal yang sangat berbeda. Pada konsep whistleblower, si pengungkap fakta sama sekali tidak dipidana sedangkan pada konsep protection of cooperating person, si pengungkap fakta tetap bisa dipidana namun mendapat keringanan. Konsep protection of cooperating person lebih terkonsentrasi kepada Pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum (Justice Collaborators) dalam mengungkap kerumitan kasus.

Di Indonesia, konsep whistleblower tidak diatur secara tegas. Jika melihat definisi pada Penjelasan Pasal 10, maka ada kemiripan antara istilah whistleblower dengan Pelapor. Bahkan di dalam wacana yang berkembang, konsep whistleblower juga dikaitkan dengan saksi yang berasal dari kelompok Pelaku, misalnya Kasus Agus Condro dan Kasus M. Nazaruddin. Sehingga di Indonesia sebenarnya lebih cenderung mengadopsi konsep protection of cooperating person dibandingkan konsep whistleblower.

Tabel Perbandingan

Whistleblower Dan Protection Of Cooperating Person

Whistleblower

Protection Of Cooperating Person

Subyek Mantan atau Masih sebagai Pegawai suatu instansi
  1. Bagian dari kel pelaku
  2. Mantan/Masih sbg Pegawai
Motivasi Kesadaran Diri & Hukum
  1. Balas Dendam
  2. Mengharapkan Keringanan Pidana
  3. Keinsyafan
Pemidanaan Tdk Dpt Dipidana Dipidana dengan keringanan
Koneksitas Tdk terlibat baik secara langsung/tdk langsung Terlibat dugaan Tindak Pidana
Hukum Acara Memberikan Ket diluar Sidang Memberikan Keterangan diluar Sidang, jika dipandang perlu
Jaminan Perlindungan
  1. Pasal 5 UU Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK)
  2. Pasal 10 ayat (1) UU Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK)
  3. Tertutup oleh Media
  4. Jaminan Pekerjaan
  1. Pasal 5 UU Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK)
  2. Pasal 10 ayat (1) UU Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK)

Sehingga Pasal 10 UU PSK tersebut lebih cenderung memiliki kesamaan kepada asas plea bargaining yang dimiliki oleh United States of America (USA), dimana asas plea bargaining tersebut merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Jaksa Penuntut.

SEMA itu Cacat Hukum

Dengan ditolaknya rekomendasi LPSK akan implementasi dari disetujuinya permohonan perlindungan dari Komjen Pol Susno Duadji dan ketidakjelasan penerapan Pasal 10 UU PSK, maka pada tanggal 19 Juli 2011 lalu diadakanlah pertemuan antar institusi penegak hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, LPSK dan Mahkamah Agung. Dimana MA berjanji akan mengeluarkan pengaturan lebih lanjut, maka pada tanggal 10 Agustus 2011 dikeluarkanlah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators) Di Dalam Tindak Pidana Tertentu.

Di dalam SEMA No. 4/2011 tersebut sudah mengadopsi definisi mengenai whistleblower sebagaimana umumnya. Dimana pada point 8 (a) SEMA No. 4/2011 menegaskan sebagai berikut:

Yang bersangkutan merupakan pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka jelaslah bahwa sistem hukum di Indonesia menyamakan kedudukan Pelapor sebagai whistleblower. Namun keberadaan SEMA tersebut justru bertentangan dengan UU PSK itu sendiri dengan dimasukannya point 8 (b) yang menegaskan sebagai berikut:

Apabila Pelapor Tindak Pidana dilaporkan oleh Terlapor, maka penanganan perkara atas laporan yang disampaikan oleh Pelapor Tindak Pidana didahulukan dibanding laporan dari Terlapor.”

Mari kita dibandingkan dengan Pasal 10 ayat (1) UU PSK, yang menegaskan sebagai berikut:

Saksi, Korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.”

Jika di dalam UU PSK telah tertutup bagi Pelapor sebagai whistleblower, yang memiliki itikad baik, untuk dituntut baik secara pidana maupun perdata, namun SEMA No. 4/2011 justru peluang untuk dituntut oleh Terlapor kembali dibuka. Hal ini Penulis simpulkan berdasarkan kalimat “………..penanganan perkara atas laporan yang disampaikan oleh Pelapor Tindak Pidana didahulukan dibanding laporan dari Terlapor.”

Kalimat tersebut mengandung makna, bahwa jika perkara yang dilaporkan oleh seorang whistleblower selesai disidangkan, maka kemudian perkara yang dilaporkan oleh Terlapor akan dapat di proses. Sehingga seorang whistleblower akan menghadapai tuntutan pidana dan/atau perdata atas perkara yang ia laporkan.

Jelas didalam SEMA tersebut, MA menggunakan kalimat bersayap yang dapat ditarik ulur penafsirannya. Mengapa tidak ditegaskan saja bahwa seorang whistleblower yang dengan itikad baik tidak bisa dilaporkan kembali karena laporannya. Penulis berpendapat bahwa SEMA ini justru bertentangan dengan UU PSK.

Dari penelusuran Penulis ke berbagai peraturan perundang-undangan di berbagai negara, hanya di Indonesia pengaturan mengenai whistleblower diatur di dalam SEMA. Sedangkan di negara-negara lain, whistleblower diatur di dalam UU tersendiri. Bahkan tidak dijadikan satu dengan UU Perlindungan Saksi. Untuk perlindungan saksi biasanya disebut dengan Witness Protection Act, sedangkan untuk whistleblower biasanya diatur dalam Public Interest Disclousure Act atau Public Disclousure Act.

SEMA Yang Butuh SEMA

Dari pencarian Penulis mengenai makna dan fungsi dari suatu Surat Edaran, akhirnya Penulis menemukan referensi yang mendefinisikan makna dan fungsi dari Surat Edaran, yaitu:

Surat edaran adalah jenis surat dinas yang berisi penjelasan atau petunjuk tentang cara pelaksanaan suatu ketentuan atau peraturan dari pejabat tertentu kepada bawahan atau karyawan.”

Sehingga SEMA atau Surat Edaran Mahkamah Agung adalah merupakan surat dinas yang memuat penjelasan atau petunjuk tentang cara pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan dalam ruang lingkup kewenangannya. Nah, anehnya SEMA No 4/2011 ini masih membutuhkan petunjuk lebih lanjut.

Dalam banyak hal SEMA tersebut justru tidak memberikan petunjuk pelaksanaannya, yaitu antara lain sebagai berikut:

  1. Di dalam UU PSK, Pelapor hanya diberikan imunitas terhadap tuntutan baik pidana maupun perdata. Berhak kah Pelapor untuk menikmati Pasal 5 UU PSK, karena Pasal 5 UU PSK hanya ditujukan kepada Saksi dan Korban?
  2. Bila terjadi conflict of interest, seperti pada kasus Komjen Pol Susno Duadji, institusi mana yang berwenang memberikan perlindungan hukum? Karena SEMA ini hanya berlaku pada ruang lingkup penuntutan dan pemeriksaan di dalam sidang. Sedangkan pada tahap Kepolisian hanya sebagai tembusan artinya tidak mengikat kepada POLRI.
  3. SEMA sebagai petunjuk dan pedoman pelaksanaan tidak menjelaskan mengenai berapa besar keringanan hukuman yang akan diberikan kepada justice collaborators ? Karena di USA, keringanan hukuman ditegaskan sekitar 35% dari ancaman pidana atau penurunan pelanggaran dua atau tiga tingkat. Berkaca kepada Kasus Agus Condro yang dituntut 1 tahun 5 bulan oleh JPU dan mendapat keringanan oleh Majelis Hakim karena Agus Condro sebagai pelapor hanya 3 bulan, menjadi 1 tahun 3 bulan. Sebegitu besarnya kasus yang diungkap oleh Agus Condro, namun hanya mendapat keringanan 3 bulan.
  4. Digolongkan sebagai apakah ketika seseorang melaporkan dugaan tindak pidana dan ternyata ia juga sebagai salah satu pelaku? Saksi Pelaku ataukah Pelapor?
  5. Bagaimana jika seorang Pelapor kehilangan imunitasnya karena ada itikad tidak baik? Apakah laporannya secara otomatis ditolak atau bagaimana?
  6. LPSK sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menentukan apakah seseorang layak mendapat perlindungan hukum atau tidak. Jika dianggap layak, maka seseorang akan berada di dalam salah satu status, saksi kah, saksi pelaku kah, korban kah atau Pelapor kah? Persetujuan atas suatu permohonan dituangkan ke dalam sebuah perjanjian. Apakah kemudian Perjanjian tersebut kemudian dijadikan acuan oleh Jaksa untuk menyusun tuntutannya ataukah Perjanjian itu dijadikan salah satu alat bukti yang meringankan oleh Hakim? Karena di dalam SEMA, ditegaskan agar Hakim tetap wajib mempertimbangkan.
  7. Di dalam point 7 SEMA No 4/2011, ditegaskan agar Hakim memberikan keringanan pidana bagi justice collaborators atau bentuk perlindungan lainnya. Ini juga point yang menyesatkan, karena kewenangan untuk memberikan perlindungan hukum yang diberikan oleh UU PSK adalah kepada LPSK bukan kepada Hakim. Kecuali ditegaskan atas permintaan Hakim kepada LPSK untuk memberikan perlindungan hukum, karena di dalam proses pemeriksaan saksi pelaku pantas untuk dilindungi.
  8. Terkait dengan point 7 SEMA No 4/2011, apakah bisa seorang saksi pelaku yang mengajukan permohonan kepada Hakim untuk diberikan perlindungan hukum, terkait dengan Pasal 29 point (a) jo Pasal 32 ayat (1) huruf (b) UU PSK. Dimana disebutkan bahwa “……atas permintaan pejabat yang berwenang dalam hal permintaan perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban berdasarkan atas permintaan pejabat yang bersangkutan.”

Inilah keanehan-keanehan SEMA yang awalnya diharapkan sebagai petunjuk pelaksana dari Pasal 10 UU PSK, justri semakin menambah panjang permasalahan. Hal ini dikarenakan pemahaman mengenai definisi whitleblower yang berbeda dengan hukum asalnya, sehingga pengaturan melalui SEMA No. 4/2011 justru semakin menampakkan kejanggalan dalam pola pikir hukum nya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s