Menggugat Deponeering


Fenomena hukum di Indonesia nampaknya akan terus dan selalu bergoyang dan berombak. Nampak sekali pertarungan antar elit (praktisi, politisi dan akademisi) dalam ranah hukum sehingga menyita perhatian publik. Masyarakat selalu disuguhi manuver-manuver hukum beraroma politis.

Deponeering perkara Bibit-Chandra tertanggal 29 November 2010, adalah salah satunya yang mewarnai percaturan di ranah hukum. Tarik ulur perlu tidaknya deponeering dikeluarkan oleh seorang Jaksa Agung dalam suatu mengeyampingkan perkara (deponeering). Perdebatan ini tidak hanya sekedar berkisaran akan alasan hukum dari dikeluarkannya deponeering namun juga bagaimana status hukum dari seseorang yang telah berstatus Tersangka dalam proses pemeriksaan di Kejaksaan.

Dalam Rapat Kerja antara Kejaksaan Agung dengan Komisi III DPR (7/3/2011), dengan tegas dan jelas dinyatakan oleh Jaksa Agung Basrief Arief, bahwa dengan dikeluarkannya deponeering maka hilanglah sudah status Tersangka dari Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah karena  dianggap bahwa perkara tersebut telah selesai.

Hanya untuk merefresh kepada kita semua mengenai asal muasal perkara Bibit-Chandra tersebut. Bahwa perkara tersebut diawali dengan adanya pelaporan dari Anggodo Widjojo dan Bonaran Situmeang (Kuasa Hukum Pelapor) melalui MABES POLRI pada tanggal 10 Agustus 2009. Dengan melaporkan Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan Tindak Pidana Pemerasan, Penyalahgunaan Wewenang dan Perbuatan Tidak Menyenangkan. Hal ini berdasarkan kesaksian dari Perwira Siaga Sumari, sedangkan menurut Anggodo Widjojo, Antasari Azhar lah yang pertama kali “bernyanyi” dari dalam tahanan berkaitan dengan perkara itu.

Perlu dicermati pula bahwa Anggodo Widjojo sendiri adalah, pada awalnya, tersangka dalam perkara dugaan melakukan tindak pidana percobaan penyuapan terhadap pimpinan KPK, diantaranya Bibiet Samad Rianto dan  Chandra M Hamzah.

Dari uraian tersebut, terlihat jelas legal standing dari Anggodo dalam perkara Bibit-Chandra.(vide Pasal 80 KUHAP)

Sebelum mengeluarkan deponeering, Kejaksaan Agung telah lebih dulu mengeluarkan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKPP) atas perkara Bibit-Chandra. Dimana pihak Anggodo melakukan perlawanan dengan mem-prapradilan-kan SKPP tersebut, dan Majelis Hakim menolak SKPP demikian pula Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga menguatkan putusan PN Jakarta Selatan, sebagai upaya hukum final and binding pada proses praperadilan.

Keadaan ini memaksa Kejaksaan Agung melakukan “terobosan hukum” dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA), walaupun berakhir sama, ditolak oleh Mahkamah Agung. Akibat dari putusan tersebut, maka secara otomatis, perkara tersebut harus dilanjutkan.

Inilah yang merupakan entry point dari Kejaksaan Agung dalam mengeluarkan deponeering atas perkara tersebut. Kembali Jaksa Agung berdalih bahwa semua proses sudah dilalui sehingga pantaslah untuk mengeluarkan “senjata pamungkas”.

Pernyataan tersebut terkesan bahwa SKPP dan deponeering merupakan suatu proses yang saling sambung menyambung. Ibarat upaya hukum yang dilakukan atas putusan Pengadilan Negeri, upaya banding kemudian upaya kasasi dan Peninjauan Kembali. Padahal, antara SKPP dan deponeering bukan merupakan satu kesatuan proses, karena kewenangannya pun dimiliki oleh pejabat publik yang berbeda. SKPP merupakan kewenangan setiap Jaksa yang menangani suatu perkara dan deponeering hanya merupakan kewenangan mutlak dari Jaksa Agung. (vide Pasal 35 c UU Kejaksaan jo Penjelasan Pasal 77 KUHAP)

Dalam hal ini, Jaksa Agung seolah-olah melakukan pembelajaran kepada publik bahwa memang demikianlah prosesnya, namun, menurut Penulis hal tersebut justru merupakan pembodohan publik.

Dengan dikeluarkannya deponeering tersebut maka muncul perubahan hukum dan akibat hukum. Dimana Bibit-Chandra, menurut Jaksa Agung, dianggap tidak bersalah. Sehingga tidak melekat status Tersangka kepada mereka, selain itu, Putusan Mahkamah Agung yang menolak Kasasi dari Jaksa atas SKPP yang dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjadi non-executable (tidak dapat dilaksanakan).

Deponeering Dan SKPP

Pertama-tama yang harus kita pahami bersama adalah pertama, bahwa terdapat perbedaan yang mendasar antara “deponeering” dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atau Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKPP). Salah satu perbedaannya adalah bahwa Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dapat dikeluarkan oleh lembaga POLRI melalui penyidik dan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKPP) melalui lembaga Kejaksaan. Namun, deponir perkara hanya dapat dilakukan dalam pemeriksaan penyidikan oleh kejaksaan.

Perbedaan kedua, yang sangat krusial, yaitu adalah bahwa perkara yang mendapat Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKPP), demikian pula pada SP3, dapat dibuka kembali dengan adanya bukti baru (Novum). Sedangkan perkara yang di-deponir oleh Jaksa Agung tidak dapat dibuka kembali untuk diperiksa, sudah barang tentu dengan pertimbangan demi kepentingan umum tersebut.

Dan perbedaan ketiga, bahwa ada upaya hukum atas dikeluarkannya SKPP atau SP3, yaitu melalui lembaga Praperadilan. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 10 huruf ‘b’ KUHAP, yang menyebutkan bahwa Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang: b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.

Bagaimana dengan deponeering? Di dalam Penjelasan Pasal 77 KUHAP disebutkan, secara a contrario, pengeyampingan perkara (deponeering) bukanlah merupakan penghentian penuntutan. Sehingga logika hukumnya adalah apabila suatu perkara di deponer maka tidak menghentikan penuntutan namun mengeyampingkan perkara tersebut. Artinya perkara itu masih ada dan berstatus aktif, namun tidak dilanjutkan atau tidak dilanjutkan ke proses penuntutan.

Adakah upaya hukum atas deponeering tersebut? Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan telah menegaskan bahwa Jaksa Agung berwenang untuk mengenyampingkan perkara.

Hal ini berarti bahwa UU Kejaksaan telah menutup pintu bagi pihak yang berkepentingan untuk mencari keadilan.

Keempat, selain berdasarkan Putusan Praperadilan bahwa SP3 atau SKPP dapat dibuka kembali, maka adanya bukti baru (novum) dapat menyebabkan perkara yang dihentikan harus dilanjutkan kembali. Hal tersebut berbeda dengan deponeering, sebagai bentuk keputusan yang bersifat final and binding, maka tidak dapat dibuka kembali dengan alasan apapun juga.

Discretion Power (Asas Diskresi)

Pada prinsipnya Discretion Power atau biasa dikenal dalam sistem hukum kita dengan istilah Asas Diskresi atau sering dikenal juga dengan sebutan Peraturan Kebijakan, merupakan bagian dari ranah Hukum Administrasi Negara (HAN). Di dalam ranah Hukum Administrasi Negara (HAN) Asas Diskresi juga dikenal dengan istilah freies ermessen (kewenangan untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan penilaian sendiri).

Kewenangan untuk menggunakan Asas Diskresi ini dimiliki oleh Pejabat-Pejabat yang tunduk kepada Hukum Publik.

Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Namun sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan (authority, gezag) adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Wewenang (competence, bevoigheid) adalah hak untuk memberi perintah, dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi. Wewenang merupakan bagian tertentu yang ada di dalam kewenangan (authority) tersebut.

Melihat dari pengertian tersebut maka kewenangan diperoleh melalui Undang-undang, sehingga inilah yang disebut dengan kewenangan atribusi. Sehingga barang siapa yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang, maka ia berwenang untuk melaksanakan hal-hal yang termuat di dalam kewenangannya itu.

Meskipun kepada pemerintah diberikan ruang gerak kebebasan, namun dalam kerangka negara hukum kebebasan tersebut tidak digunakan tanpa batas. Batas-batas yang harus dipertimbangkan dalam melakukan tindakan bebas tersebut antara lain:

(a).       Ditujukan untuk melaksanakan tugas pelayanan publik;

(b).       Merupakan tindakan yang aktif dari administrasi negara;

(c).        Tindakan tersebut dimungkinkan oleh hukum;

(d).       Tindakan tersebut diambil atas inisiatif sendiri;

(e).       Tindakan tersebut dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan penting yang secara tiba-tiba;

(f).         Dapat dipertanggungjawabkan.

Asas Diskresi muncul sebagai alternatif untuk mengisi kekurangan dan kelemahan dalam penerapan asas legalitas. Di dalam Konsep Negara Kesejahteraan, keberadaan Asas Legalitas saja ternyata tidak mampu untuk menutupi celah-celah hukum sehingga tidak dapat berperan secara maksimal dalam melayani kepentingan masyarakat.

Asas Opotunitas

Lantas, bagaimana dengan Asas Oportunitas? Dimana peranan asas tersebut di dalam sistem hukum di Indonesia ?

Sebelum menerangkan lebih jauh, maka perlu kita ketahui bersama berkaitan mengenai makna dari Asas Oportunitas tersebut.

Prof. Dr. (Jur) Andi Hamzah, S.H. menerangkan baik di dalam bukunya dan di dalam penelitiannya tentang Asas Oportunitas tersebut, bahwa yang dimaksud dengan Asas Oportunitas adalah kewenangan Jaksa untuk menuntut atau tidak menuntut baik dengan syarat ataupun tanpa syarat.

Melihat pengertian yang dijabarkan oleh Beliau, maka sudah secara gamblang bahwa Asas Oportunitas merupakan bagian dari Hukum Pidana dimana Hukum Pidana itu sendiri merupakan cabang dari Hukum Publik.

Asas tersebut bila dilihat berdasarkan maknanya maka pada prinsipnya sama dengan Asas Diskresi (freies ermessen) dalam ranah Hukum Publik. Sehingga baik Asas Oportunitas maupun Asas Diskresi juga terdapat di dalam Hukum Pidana.

Bila Asas Diskresi sudah merupakan satu kesatuan dengan Hukum Publik di Indonesia yang tidak dapat dipisahkan, namun lain halnya dengan Asas Oportunitas. Asas tersebut merupakan peninggalan Pemerintahan Belanda pada masa kolonial, dimana penerapannya di Indonesia berdasarkan Asas Konkordansi. Dimana Asas Konkordansi mengajarkan bahwa diperbolehkan untuk melakukan penerapan hukum penjajah kepada Negara Jajahannya.

Sebelum adanya UU Kejaksaan Tahun 1951, asas oportunitas ini lebih banyak diterapkan pada Tindak Pidana Penyelundupan pada Tindak Pidana Ekonomi. Dimana tersangka dapat saja dibebaskan dari tuntutan dengan membayar sejumlah denda yang telah disepakati antara Jaksa dengan Tersangka atau biasa dikenal dengan istilah seponeran.

Dalam sistem common law khususnya di Amerika, penerapan oportunitas pada saat itu mirip dengan prinsip plea bargaining yang dimiliki oleh Jaksa di Amerika.

Prinsip plea bargaining memberikan wewenang kepada Jaksa Penuntut untuk mengurangi hukuman dari si Terdakwa bila ia mengaku bersalah. Hal tersebut sangat membantu guna mencapai asas peradilan cepat, biaya murah dan sederhana.

Sedangkan penerapan asas oportunitas di Belanda, menjadikan Jaksa mendapat predikat semi-judge, karena memiliki kewenangan yang sangat besar dalam mempergunakan asas oportunitas tersebut, namun demikian di dalam prakteknya deponeering yang dilakukan oleh Jaksa di Belanda dapat dibaca pola-polanya. Prof Dr Andi Hamzah dalam penelitiannya mengatakan, bahwa pada tahun 1980-an, hampir 50% perkara dikesampingkan oleh Jaksa, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

  1. Perkara kecil;
  2. Kerugian sudah  terganti;
  3. Terdakwa anak-anak di bawah umur;
  4. Terdakwa orang tua berusia di atas 60 tahun ;
  5. Perkara kadaluarsa;
  6. Perkara tersebut kurang cukup bukti ;
  7. Adanya penggabungan perkara ; dan
  8. Alasan tehnis lainnya.

Pengaturan asas oportunitas di Indonesia dimulai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 8.

Ketentuan tersebut kemudian tetap dipertahankan melalui Pasal 32 huruf ‘c’ UU No. 5 Tahun 1991 dan Pasal 35 huruf ‘c’ UU No. 16 Tahun 2004. Untuk lebih jelas perhatikan tabel berikut:

Tabel

Pengaturan Deponeering pada UU Kejaksaan

UU No. 15/1961 

Pasal 8

UU No. 5/1991

Pasal 32 huruf ‘c’

UU No. 16/2004

Pasal 35 huruf ‘c’

Jaksa Agung dapat menyampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum. Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang: 

Menyampingkan perkara demi kepentingan umum;

Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang: 

Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum

Bagaimana penafsiran resmi dari ketentuan-ketentuan tersebut. Hingga saat ini Penulis belum menemukan Penjelasan Resmi dari UU No. 15 Tahun 1961. Namun demikian dari kedua UU berikutnya dapat kita cermati dan telaah.

Penjelasan Pasal 32 huruf ‘c’ UU No. 5/1991 menyebutkan sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.

Menyampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas, hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.

Sesuai dengan sifat dan bobot perkara yang disampingkan tersebut, Jaksa Agung dapat melaporkan terlebih dahulu rencana penyampingan perkara kepada Presiden, untuk mendapatkan petunjuk.”

Kemudian di dalam Penjelasan Pasal 35 huruf ‘c’ UU No. 16/2004 ditegaskan sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.

Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.”

Sehingga dapat dilihat persayaratan-persyaratan dan sedikit perbedaan sebelum dikeluarkannya terlebih dahulu, yaitu sebagai berikut:

Penjelasan

Pasal 32 huruf ‘c’

UU No. 5/1991

Penjelasan

Pasal 35 huruf ‘c’

UU No. 16/2004

  1. Deponeering dilandasi dengan asas oportunitas ;
  2. Hanya bisa dilakukan oleh Jaksa Agung ;
  3. Memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara ;
  4. Badan kekuasaan negara yg dimaksud yang memiliki hubungan dengan masalah tersebut ;
  5. Jaksa dapat melaporkan ke Presiden untuk mendapatkan petunjuk atas perkara tertentu ;
  1. Deponeering dilandasi dengan asas oportunitas ;
  2. Hanya bisa dilakukan oleh Jaksa Agung ;
  3. Memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara ;
  4. Badan kekuasaan negara yg dimaksud yang memiliki hubungan dengan masalah tersebut ;

Jelas terlihat sekarang bahwa UU Kejaksaan 1961 masih tergantung dengan kekuasaan Presiden, walaupun hanya dibatasi pada kasus yang memiliki sifat dan bobotnya berbeda.

Namun di dalam UU Kejaksaan 2004, sudah tidak ada peranan Presiden dalam memberikan petunjuk kepada Jaksa Agung. Sehingga Jaksa Agung adalah satu-satunya lembaga tanpa intervensi dapat mengeluarkan deponeering.

Apakah denga kekuasaan yang mutlak tersebut seorang Jaksa Agung dapat mengeluarkan deponeering dengan sewenang-wenang?

Dalam hal ini ada 2 (dua) persyaratan yang wajib dipenuhi oleh Jaksa Agung, yaitu :

  1. Kepentingan Umum

Di dalam penjelasan kedua UU Kejaksaan tersebut, hanya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.

Penulis berpendapat bahwa kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas ini pun masih tidak jelas batasanya. Hal-hal apa saja yang dikategorikan sebagai kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.

Karena dapat pula dianalogikan bahwa kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas telah diambil alih oleh Pemerintah atau Presiden semenjak ia dipilih langsung oleh konstituennya

  1. Saran dan Pendapat Badan Kekuasaan Negara

Sebelum mengeluarkan keputusan deponeering, maka Jaksa Agung diwajibkan oleh UU untuk mendengarkan saran dan pendapat Badan-badan Kekuasaan Negara.

Namun lagi-lagi, kewajiban tersebut hanya sampai pada batas “mempertimbangkan” saran dan pendapat bukan melaksanakan saran dan pendapat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa kata saran berarti: “pendapat (usul, anjuran, cita-cita) yang dikemukakan untuk dipertimbangkan.”

Sedangkan kata pendapat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bermakna:

a).          pikiran; anggapan

b).          buah pemikiran atau perkiraan tentang suatu hal (seperti orang, peristiwa)

c).           orang yang mula-mula menemukan atau menghasilkan (sesuatu yang tadinya belum ada atau belum diketahui)

d).          kesimpulan (sesudah mempertimbangkan, menyelidiki, dan sebagainya)

Melihat dari pengertian tersebut, maka jelas bahwa saran dan pendapat tidak mengandung sifat yang menunjukkan adanya kewajiban untuk dipatuhi atau ditaati. Sehingga saran dan pendapat dari Badan-badan Kekuasaan Negara tersebut dapat saja ditolak atau tidak diindahkan oleh Jaksa Agung.

Berkaitan dengan hal yang dimaksud dengan Badan-badan Kekuasaan Negara, lembaga mana saja yang masuk ke dalam pengertian Badan Kekuasaan Negara? Apakah Lembaga Tertinggi Negara atau Lembaga Tinggi Negara?

Bila melihat rangkaian kata Badan Kekuasaan Negara, sebenarnya penulis lebih condong berpendapat bahwa Lembaga Tertinggi Negara lah yang dimaksud. Karena hanya Lembaga Tertinggi Negara yang memiliki unsur kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang Dasar. Sedangkan Lembaga Tinggi Negara merupakan bagian dari organisasi pemerintahan yang menjalankan fungsi pemerintahan. Sehingga Lembaga Tinggi Negara tidak memiliki “kekuasaan” namun hanya memiliki “kewenangan”.

Adapun Lembaga Tertinggi Negara tersebut adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK). Lembaga-lembaga ini lah yang dapat mengeluarkan saran dan pendapat.

Sehingga bila ada lembaga diluar dari yang telah Penulis sebutkan maka akan menjadikan keputusan deponeering tersebut cacat hukum.

Selain dari pada itu, ada satu hal lagi yang cukup menjadi pertanyaan besar? Bagaimana prosedurnya? Apakah menunggu permintaan dari Jaksa Agung? Atau Lembaga Tertinggi Negara yang bersifat pro-aktif?

Untuk Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi mungkin saja bisa bersifat menunggu permintaan pendapat hukum dari Jaksa Agung. Namun untuk lembaga DPR, DPR lah yang biasanya lebih pro aktif untuk meminta keterangan dari Jaksa Agung.

Selain pasal-pasal yang termuat di UU Kejaksaan baik di UU Kejaksaan 1961, UU Kejaksaan 1991 maupun UU Kejaksaan 2004, maka asas oportunitas juga nampak pada Penjelasan Pasal 77 KUHAP, yang menegaskan sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “penghentian penuntutan” tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung.”

Sebahagian ahli hukum pidana mengatakan bahwa asas oportunitas memang di atur di dalam KUHAP berdasarkan penjelasan Pasal 77 KUHAP tersebut, dengan dasar pemikiran bahwa kewenangan Jaksa Agung tersebut telah disebutkan.

Selain ketentuan tersebut, Prof Dr Andi Hamzah, SH mengatakan di dalam bukunya dan di dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis & Evaluasi Hukum tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana” tahun 2006. Beliau menjelaskan sebagai berikut:

(Satu hal yang perlu dijelaskan ialah apa yang dimaksud dengan “demi kepentingan umum” dalam penseponeran perkara itu, Pedoman Pelaksanaan KUHAP (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP) memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Dengan demikian kriteria “demi kepentingan umum” dalam penerapan asas oportunitas di negara kita adalah didasarkan untuk kepentingan negara dan masyarakat dan bukan untuk kepentingan masyarakat.”)

Berkaitan dengan pendapat Beliau tersebut, hingga saat ini Penulis belum menemukan kalimat yang sama persis ataupun menyamai di dalam Penjelasan PP 27/1983 seperti apa yang telah Beliau ungkapkan.

Deponeering vs Tujuan Hukum

Manusia sebagai mahluk sosial tidak akan bisa lepas dari interaksi, baik aktif maupun pasif, kepada individu-individu disekitarnya.  Pergesekan tujuan dan kepentingan hidup menimbulkan permasalahan-permasalahan yang dapat memicu munculnya sebuah konflik. Sehingga sebagai suatu mahluk yang dikaruniakan akal dan pikiran, sejak awal keberadaan manusia di muka bumi ini selalu diiringi dengan aturan-aturan yang bersifat lokal. Artinya hanya berlaku pada golongan masyarakat tertentu saja.

Di dalam perkembangannya, hubungan antar individu tersebut meningkat menjadi hubungan antara individu dengan kelompok masyarakat lain atau kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat lainnya.

Sehingga konflik atau benturan menjadi semakin komplek, dan upaya penyelesaiannya pun menjadi semakin komplek. Dan tidak menutup kemungkinan akan adanya perubahan struktur hukum yang ada dikarenakan meningkatnya variasi konflik. Hukum yang ada akan segera menyesuaikan dirinya untuk mengembalikan kondisi masyarakat yang terguncang karena konflik ke keadaan semula (religius magis).

Kondisi-kondisi ini yang banyak dicermati oleh golongan pemikir hukum atau para ahli hukum dalam mengambil intisari dari pembentukan hukum tersebut. Sebut saja salah satunya adalah Jeremy Betham dengan Teori Utilitirianisme nya.

Jeremy Betham mengatakan dalam bukunya “Introduction to the morals and legalation” berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang.

Dan karena berfaedah kepada orang yang satu, mungkin merugikan orang lain, maka menurut teori utilitis, tujuan hukum adalah untuk memberikan kebahagian kepada sebanyak-banyaknya orang. Dalam hal ini, penulis memandang bahwa teori utilitis tersebut lebih mementingkan kepada kepentingan masyarakat secara luas.

Ini lah yang diadopsi dan diterapkan secara parsial di dalam Undang-undang Kejaksaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa wewenang Jaksa Agung untuk mengeyampingkan perkara (deponeer) diatur di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang termuat di dalam Pasal 35 huruf c menegaskan sebagai berikut: “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang: c. mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.”

Dan dijelaskan di dalam Penjelasan Pasal 35 UU Kejaksaan tersebut bahwa yang dimaksud dengan “kepentingan umum”adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.

Di dalam sistem hukum di Indonesia, belum pernah satu pasal pun yang mampu menjelaskan dan mendeskripsikan secara jelas makna dari “kepentingan umum” tersebut.

Masih jelas terlintas di dalam ingatan kita semua, bagaimana begitu gegap gempitanya sebahagian masyarakat yang dipelopori oleh berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam menentang proses pidana yang dijerat ke ada pimpinan KPK. Mulai dari talk show, seminar, demonstrasi hingga pembentukan opini publik melalui Gerakan Sejuta Facebookers untuk mendukung secara moral kepada Bibit-Chandra. Begitu besarnya opini masyarakat yang terbentuk hingga Presiden SBY pun turun tangan dengan mengutarakan keinginannya agar diperoleh jalan damai diantara lembaga penegak hukum yang berkonflik.

Salah satu isu besar yang muncul ke permukaan dalam proses pidana atas dugaan Tindak Pidana Pemerasaan dan Penyalahgunaan Jabatan terhadap Bibit-Chandra adalah adanya konspirasi untuk melemahkan KPK sebagai lembaga super body dalam memberantas Korupsi. Banyak kalangan akademisi berpendapat, bila perkara ini diteruskan maka akan merusak the grand strategy dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Euforia ini kah yang kemudian dijadikan alasan “demi kepentingan umum”??

Dapat dibenarkan kah alasan tersebut?

Prof. Mr. J Van Kan di dalam bukunya yang berjudul “Inleiding tot de Rechtwetenschap” menjelaskan bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak diganggu.

Jelas disini, bahwa hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hukum mempunyai tujuan untuk menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak melakukan perbuatan main hakim sendiri (eigenrichting) dan tidak menjustifikasi orang lain tanpa adanya proses hukum yang benar dan adil.

Konsep Keadilan vs Kepentingan Umum

Di dalam Al Qur’an Surat Al-Maidah ayat 8 menegaskan sebagai berikut:

“……….dan janganlah kebencian kamu atas suatu kaum, menyebabkan kamu tidak adil….”

Pada saat ini, masyarakat telah digiring opini nya bahwa setiap Koruptor harus dihukum tanpa melihat kejadian-kejadian yang menyertainya. Anggodo Widjojo merupakan korban dari penggiringan opini ini, sehingga apa yang menjadi hak nya tanpa sadar telah diterlantarkan.

Bahkan, Jaksa Agung dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR menegaskan bahwa Bibit-Chandra telah “dianggap” tidak bersalah, sehingga hilanglah status hukumnya sebagai Tersangka.

Dalam hal ini, penulis tidak melakukan pembelaan terhadap Anggodo Widjojo, namun mengajak kepada kita semua untuk menempatkan sesuatu hal sesuai pada tempatnya berdasarkan rasa keadilan.

Kita tidak boleh berlindung di balik slogan Suara Rakyat Suara Tuhan, bagaimana bila suatu komunitas berbasis sekuler secara aklamasi hendak menghancurkan bangunan ibadah? Apakah diperbolehkan? Apakah Tuhan adalah Sekuler? Karena slogan Suara Rakyat Suara Tuhan seolah-olah menjustifikasi apapun sepanjang masyarakat tersebut menghendakinya. Demikian pula alasan “demi kepentingan umum” tersebut. Harus jelas dan di – break down (dijabarkan) apa saja yang melukai kepentingan masyarakat bila tidak dikeluarkan deponeering.

Dalam hal terkait dengan keluarnya deponeering, dimana secara due process of law, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hingga Mahkamah Agung menetapkan bahwa SKPP tersebut cacat hukum dan tidak bisa dibenarkan dikarenakan alasan sosiologis bukanlah alasan hukum yang tepat untuk dikeluarkannya SKPP, sehingga proses Bibit-Chandra harus dilanjutkan ke proses Pengadilan.

Upaya Hukum Terhadap Deponeering

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penulis berkeyakinan bahwa deponeering masih dapat dilakukan upaya hukum yaitu melalui Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Mengapa ke PTUN? Bukankah deponeering adalah perkara pidana?

Berdasarkan uraian diatas, maka Penulis berkeyakinan bahwa deponeering merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung sebagai Pejabat Publik yang tunduk pada ranah Hukum Administrasi Negara (HAN).

Dengan alasan, pertama, sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau disebut UU PTUN, menegaskan sebagai berikut:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Menurut penjelasan dari pasal tersebut, yang dimaksud dengan “penetapan tertulis” adalah merujuk kepada isi dari keputusan tersebut, dan bukan bentuk daripada keputusan tersebut.

Dan Pejabat dari Badan Tata Usaha Negara merupakan badan atau lembaga yang melakukan kegiatan bersifat eksekutif. Hal ini menjadi masuk akal karena Jaksa Agung merupakan bagian dari organ Pemerintahan yang memegang peranan eksekutif.

Sehingga suatu penetapan tertulis yang merupakan Keputusan Pejabat TUN yang dapat dijadikan obyek sengketa di PTUN harus memenuhi 3 (tiga) syarat:

  1. Konkret

Objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Deponeering sebagai bentuk tertentu dari Jaksa Agung sebagai Pejabat Publik.

  1. Individual

Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan.

Deponeering hanya ditujukan kepada Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah dan tidak berakibat hukum kepada orang lain.

  1. Final

Sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.

Jaksa Agung dalam Raker dengan Komisi III DPR dengan jelas bahwa status hukum dari Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah sudah tidak lagi menjadi tersangka. Disini terlihat adanya perubahan status hukum yang berakibat berubahnya hak dan kewajiban dari Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah.

Di dalam Penjelasan Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan ditegaskan bahwa keputusan deponeering dikeluarkan setelah “memperhatikan saran dan pendapat” dari badan-badan kekuasaan Negara, artinya Jaksa Agung tidak membutuhkan persetujuan dari badan-badan kekuasaan negara tersebut, cukup dengan memperhatikan saja.

Kedua, mengacu kepada Pasal 2 huruf d Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menegaskan bahwa :

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini: Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana.

Lembaga Deponeering tidak diatur dengan tegas baik di dalam KUHAP maupun di dalam KUHP, karena KUHAP hanya mengatur mengenai penghentian penuntutan, bukan mengesampingkan perkara. Sebagaimana ditegaskan di dalam Penjelasan Pasal 77 KUHAP yang menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “penghentian penuntutan” tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung.

Mencermati kalimat tersebut, maka yang ada hanyalah pengakuan bahwa Jaksa memiliki wewenang untuk men deponer perkara, namun bukan pengaturan. Dan letak kalimat tersebut berada di penjelasan Undang-undang, dan bukan di batang tubuh Undang-undang. Sehingga tidak memiliki legally binding (kekuatan mengikat) karena penjelasan tidak digunakan sebagai dasar hukum.

Sehingga Penulis tidak sepakat bila dikemukakan bahwa pengaturan asas oportunitas atau deponeering berdasarkan Penjelasan Pasal 77 KUHAP.

Hal berikut yang perlu dicermati pada Pasal 2 huruf d KUHAP tersebut terdapat kalimat “………………atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana.”

Yang menjadi pertanyaan adalah apakah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat hukum pidana? Apa yang dimaksud dengan “bersifat hukum pidana”?
Sebelum dibahas lebih jauh, maka mari kita telaah terlebih dahulu pengertian dari “bersifat hukum pidana”. Sehingga akan menjadi 3 (tiga) suku kata, yaitu bersifat, hukum, dan pidana.

Berkaitan dengan istilah “Pidana” Para ahli hukum memberikan definisi yang berbeda dari sisi redaksional namun pada dasarnya memiliki kesamaan.

Pidana berasal dari kata straf (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Menurut Sudarto bahwa pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Menurut Satochid Kartanegara, bahwa hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu.

Dari uraian-uraian tersebut, maka istilah “Pidana” disetarakan dengan istilah hukuman atau sanksi yang dijatuhkan kepada seseorang berdasarkan hukum pidana.

Kemudian, apa yang dimaksud dengan “Hukum Pidana” itu sendiri?

Menurut Prof. Pompe, bahwa yang dimaksud dengan “Hukum Pidana” adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barangsiapa yang tidak mentaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.

Dan menurut Prof. Van Hamel adalah bahwa yang dimaksud dengan Hukum Pidana adalah adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (rechtsorde) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Hukum pidana adalah hukum yang mengatur kepentingan dan hubungan perseorangan dengan negara. Dengan kata lain hukum pidana ialah hukum yang mengatur hubungan antara warganegara dengan negara. Hukum pidana di Indonesia dikodifikasikan dalam buku KUHPidana (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

Dan terakhir adalah kata “bersifat”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “bersifat” mengandung makna “mempunyai sifat”, sedangkan kata “sifat” itu sendiri bermakna “rupa dan keadaan yang tampak pada suatu benda”. Kata benda dapat dimaknai sebagai Undang-undang.

Berdasarkan uraian makna diatas, maka makna dari “bersifat hukum pidana” menurut Penulis adalah suatu peraturan perundang-undangan haruslah mempunyai sifat yang mengandung perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barangsiapa yang tidak mentaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.

Bagaimana dengan UU Kejaksaan RI, apakah dapat disebut “bersifat hukum pidana”??

Bila kita teliti UU Kejaksaan RI, maka secara umum dapat kita lihat sebagai pengaturan internal administrasi lembaga Kejaksaan, tidak satupun memuat pasal atau ketentuan yang mengindentifikasikan bahwa UU Kejaksaan RI mengandung unsur pidana dan memang secara nyata tidak ada pasal-pasal yang memuat ancaman pidana.

Sehingga menurut Penulis, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI tidak bersifat hukum pidana.

Hal tersebut dijelaskan di dalam Penjelasan Umum UU Kejaksaan 2004 yang menegaskan sebagai berikut:

Pembaharuan Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia tersebut dimaksudkan untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun, yakni yang dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Jelas sekali disebutkan diatas, bahwa di dalam UU Kejaksaan disebutkan bahwa Kejaksaan merupakan lembaga negara pemerintahan, sehingga isi dan konteks yang termuat di dalam UU Kejaksaan adalah bersifat khusus dan bukan umum. UU Kejaksaan hanya ditujukan dan diperuntukan bagi Korps Kejaksaan sendiri. Apakah UU Kejaksaan tidak bersinggungan dengan warganegara??

Iya bersinggungan, namun tidak mengikat warganegara untuk mematuhi UU Kejaksaan, melainkan Anggota Kejaksaan yang wajib mematuhi UU Kejaksaan. Sedangkan pengertian Hukum Pidana sebagaimana disebutkan diatas maka obyeknya adalah hubungan antara warga negara dengan negara.

Sebagai organ negara, Kejaksaan bertindak untuk dan atas nama negara. Sedangkan sebagai administrasi negara, Kejaksaan dapat bertindak baik di lapangan pengaturan (regelen) maupun dalam lapangan pelayanan (bestuuren).

Menurut S. Prajudi Atmosudirdjo, Birokrasi (Bureaucracy) atau Administrasi Negara atau Tata Usaha Negara (TUN) meliputi tiga hal, yaitu:

a. Aparatur negara, aparatur pemerintah, atau institusi politik (kenegaraan);

b. Fungsi atau aktivitas melayani atau sebagai kegiatan pemerintah operasional; dan

c. Proses teknis penyelenggaraan undang-undang.

Ketiga unsur tersebut dapat diwujudkan dalam kenyataan melalui aktivitas pejabat birokrasi atau “aparatur negara yang menjalankan tugas administrasi melalui pengambilan keputusan-keputusan administratif (administratieve beschikking) yang bersifat individual, kasual, faktual, teknis penyelenggaraan, dan tindakan administratif, yang bersifat organisasional, manajerial, informasional atau operasional. Keputusan maupun tindakan pejabat birokrasi itu dapat dilawan melalui berbagai bentuk peradilan administrasi negara”.

Dengan demikian, terpenuhilah semua unsur-unsur deponeering sebagai obyek sengketa Tata Usaha Negara, sehingga menurut Penulis deponeering dapat dimintakan batal oleh Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s