Saya di zalimi oleh Surat Menakertrans No. 600/2005

Saya sudah baca buku bapak “JANGAN MAU DI PHK BEGITU SAJA”
Kasus saya seperti ini pak:
Saya bekerja di Kontraktor 3-5 tahun, Saya sedang ditugaskan di Proyek Tambang di Manado, proyek 6 bulan bertama sudah selesai, proyek selanjutnya dimulai setelah proyek pertama selesai dan sekarang July’2010 baru dimulai. Periode cuti lapangan 3 bulan kerja- 2 minggu libur. nah pada proyek kedua saya dapat cuti yang ke-3, tapi saya tidak bisa melanjutkan pekerjaan karena saya lagi phobia pesawat.

Sebelum cuti yang ke-3 saya sudah bicarakan ke HRD saya bahwa saya tidak bisa melanjutkan pekerjaan di Menado lagi dengan alasan diatas, saya mohon ke HRD saya untuk di pindahkan ke proyek di Jakarta atau di Merak, Banten. HRD saya bilang sudah tidak ada kesempatan. Setelah satu minggu saya menunggu jawaban saya mendapatkannya harus pulang ke Manado saya naik kapal. Dengan Pertimbangan keluarga saya akan bawa keluarga ke Manado. saya pesan tiket PELNI tetapi sudah full book. Dalam proses negoisasi saya mencoba melamar pekerjaan di tempat baru. Dan saya mendapatkan pekerjaan tersebut tapi belum menyetujuinya. Dalam prosessnya,
akhirnya saya MENGUNDURKAN DIRI DARI KONTAKTOR TERSEBUT. Dan menyetujui pekerjaan baru saya.

SAYA SUDAH MENANYAKAN HAK SAYA SEBAGAI KARYAWAN KARENA MENGUNDURAKAN DIRI KE DEPNAKERTRANS Jakarta timur. Tapi dia bilang saya tidak mendapatkan hak apa2 kecuali uang pisah, itupun kalau diatur oleh peraturan perusahaan.
Mohon Penjelasan humumnya Pak. kalau itu Hak saya terima tapi kalau bukan saya juga engga akan menuntut. saya juga sudah jelaskan dasar hukum yang bapak tulis di buku. tapi orang Depnakertrans bilang itu Wacana penulis aja.. MOHON PENCERAHANNYA PAK.

Terima Kasih,

Salam

Nang suranto

 

Jawaban:

Selamat Malam Bpk Nang Suranto,

Apa yang Bapak tanyakan ke DEPNAKERTRANS Jakarta timur adalah tidak salah karena mereka berpedoman kepada Surat Menakertrans Nomor B.600/MEN/Sj-Hk/VIII/2005 tertanggal 31 Agustus 2005, yang menyatakan karena pekerja yang mengundurkan diri tidak berhak atas pesangon dan UPMK, sehingga otomatis Depnakertrans berpendapat bahwa pekerja tidak berhak atas uang penggantian perumahan dan pengobatan sesuai Pasal 156 (4).

Surat Menakertrans No. 600/2005 diatas merupakan revisi dari Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 18.KP.04.29.2004 Tahun 2004 menegaskan bahwaPenggantian uang perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar 15 % (lima belas persen) dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja, tetap diberikan kepada pekerja yang di PHK karena kesalahan berat atau mengundurkan diri dan dihitung berdasarkan masa kerja sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat (2) untuk perhitungan uang pesangon dan pasal 156 ayat (3) untuk perhitungan uang penghargaan masa kerja.
Menurut Pendapat saya, bahwa Surat Menakertrans No. 600/2005, yang menjadi acuan dari Depnakertrans Jakarta Timur adalah cacat hukum, dengan alasan sebagai berikut:

1. Surat tersebut tidak menunjukkan fungsinya, apakah berupa Surat Edaran kah, himbauankah atau apa?? Lain halnya dengan dengan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 18.KP.04.29.2004 Tahun 2004, jelas disebutkan sebagai Surat Edaran.

2. Anggaplah Surat Menakertrans No. 600/2005 jelas status hukumnya. Namun saya tetap akan menganggapnya sebagai Cacat Hukum, karena menurut asas peundang-undangan yang termuat di dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa peraturan yang lebih rendah TIDAK BOLEH BERTENTANGANdengan peraturan yang lebih tinggi.

Artinya: Status hukum dari Surat Menakertrans No. 600/2005 berada di bawah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dan dengan jelas disebutkan di dalam Pasal 162 ayat (1) dan (2) UU Ketenagakerjaan, bahwa Bagi pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
Jadi, bila UU saja menentukan bahwa Bapak berhak, lantas siapa yang memberikan kewenangan atau atas dasar hukum apa Depnakertrans mengatakan Bapak tidak berhak???

Apakah Surat Menakertrans No. 600/2005 lebih sakti daripada UU No. 13/2003???

Namun, bila bapak perdebatkan hal tersebut ke pegawai Depnakertrans, Bapak akan kalah debat, karena mereka taat pada perintah atasan dan belum tentu mereka memiliki latar belakang pendidikan hukum.

Jadi, menurut pendapat saya, ketentuan dalam Surat Menakertrans No. 600/2005 tersebut bisa diterobos melalui Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Tinggal sekarang bergantung kepada pemahaman Hakim PHI nya sendiri, karena, Hakim-Hakim di PHI juga terbelah menjadi dua kubu. Ada yg sepakat dengan Surat Menakertrans No. 600/2005, dan ada pula yang tidak sepakat dengan Surat Menakertrans No. 600/2005.

Yang jelas, apabila Bapak tidak mendapatkan sepeserpun, maka Perusahaan tersebut sudah melakukan ketidakadilan hukum terhadap Bapak.

Demikian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Pendapat ini hanya didasarkan pada keterangan yang Bapak sampaikan. Dan bukan pendapat hukum yang komprehensif karena harus terlebih dahulu diadakan penelitian hukum terhadap bukti-bukti surat atau lainnya.

 

Terima Kasih.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s