Keputusan RUPS Menghilangkan Hak-Hak Saya

WMD – Perusahaan air minum dari B*****a

PT. TID adalah perusahaan perwakilan WMD di Indonesia yang berkedudukan di M****o.

PT. TR adalah Perusahaan patungan dengan Pemerintah Kota Sorong dengan komposisi saham 51% Asing, dan 49% Pemkot S****g, dimana PT. TR perubahan dari PDAM Kota S*****g yang bangkrut karena tidak dapat mendanai biaya operasional.

Pada tahun 2006 bulan juni mulai bekerja di PT. TID dikirim ke sorong sebagai Finance Controller, posisi disini sebagai karyawan PT. TID walaupun ditempatkan di PT. TR, perjanjian kerja / kontrak kerja di keluarkan dari PT. TID dan di ttd oleh Direktur PT. TID. Jadi saya tidak masuk dalam struktur perusahaan PT. TR dan tidak menerima tunjangan apapun dari PT. TR, murni hanya menerima gaji dari PT. TID yang berkedudukan di M*****o.

Pada bulan juli 2009 tepatnya pada rapat umum pemegang saham (RUPS) di AB, dalam kesempatan itu pemegang saham PT. TR dalam hal ini Presiden Direktur WMD dan Walikota S*****g dalam hal ini pemegang sebagai saham mengeluarkan keputusan tentang beberapa hal termasuk di dalam beberapa point keputusan itu adalah tentang pengangkatan Direktur dan Wakil Direktur PT. TR. Direktur diangkat dari pihak Pemkot yang dulunya menempati sebagai Anggota Komisaris sementara Wakil Direktur diangkat saya yang mana masih menduduki sebagai Finance Controller  yg mana masih menjadi karyawan PT. TID.

Setelah menerima Salinan Keputusan dari pemegang saham, saya sudah pernah menanyakan kepada komisaris perseroan tentang posisi saya sebagai wakil direktur hak dan tanggungjawab saya apa?  dan tidak ada jawaban yang jelas, dan selama 11 (sebelas) bulan kedua posisi tersebut saya pegang. Didalam keputusan Pemegang saham memang ada di tulis secara  jelas tentang tugas saya sebagai wakil direktur adalah sebagai pengawasan, dan tanpa menjelaskan atau ada keputusan lain tentang pengaturan gaji/honor atau hak lain sebagai wakil direktur.

Pada Bulan Mei 2010 saya mengundurkan diri  sebagai Finance Controller (karyawan PT. TID), dan sebagai Wakil Direktur PT. TR, Keputusan tentang diterimanya surat pengunduran diri saya sebagai Wakil Direktur oleh Pemegang saham baru setelah 3 (tiga) minggu.

Selama saya menjabat sebagai Wakil Direktur PT. TR saya tidak pernah menerima Honor/Gaji sebagai Wakil Direktur, pada waktu akhir masa kerja (pengunduran diri) PT. TR hanya membayar honor saya selama 3 (tiga) minggu terakhir senilai Rp. *********,- dan keputusan Direktur tersebut sudah sepengetahuan komisaris perseroan ditambah dengan uang penghargaan senilai 1 bulan gaji = Rp. ********,- dan biaya mobilisasi dan tiket pulang.

Adapun dasar perhitungan honor dan uang penghargaan diatas didasarkan kepada gaji yang saya terima dari PT. TID di m*****o.

Pertanyaan saya :

1.      Apakah kuat kalau saya menggugat/menuntut ke Perseroan tentang Honor/gaji, THT, MEDICAL selama 10 (sepuluh) bulan yang tidak dibayar oleh Perseroan.

2.      Kalau bisa apakah dasar perhitungan gaji/honor bisa saya pergunakan hitungan terakhir waktu saya menerima honor 3 minggu terakhir dan penghargaan 1 bln yg di ttd oleh Direktur

Informasi Tambahan :

Saya tidak pernah di kasih tau sebelumnya tentang pengangkatan diri saya sebagai Wakil Direktur dan Salinan Keputusan Pemegang saham saya terima dari Direktur Perseroan terpilih.

Terima Kasih

SS

Jawaban:

Selamat Malam Bapak SS,

Sebelumnya saya mohon maaf karena saya baru membaca email Bapak.
Berdasarkan cerita Bapak, maka saya berpendapat sebagai berikut:

Bahwa karyawan yang mengajukan pengunduran diri atau kemauannya sendiri berdasarkan Pasal 162 ayat (1) UU Ketenagakerjaan Bapak berhak akan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
Berkaitan dengan posisi ganda Bapak sebagai Wakil Direktur yang diangkat melalui RUPS, harus dipastikan terlebih dahulu, apakah di dalam RUPS tersebut terdapat klausula atau kalimat, yang memberhentikan Bapak sebagai Karyawan dan mengangkat sebagai Wakil Direktur atau ada kalimat yang mengarah kepada pengertian bahwa dengan diangkatnya Bapak sbg Wakil Direktur, status karyawan otomatis hilang?? Ini dulu pastikan.

Andaikata tidak ada kalimat tersebut, maka menurut pendapat saya, Bapak bisa menuntut Hak dari posisi Bapak sebagai karyawan yg sudah Bapak jalani mulai Juni 2006 hingga Juli 2009.

Andaikata ada, maka hilang hak Bapak untuk menuntut sesuai Pasal 156 ayat (4) UU Ketenagakerjaan. Karena Bapak tidak diberhentikan namun naik Jabatan. Dan status Bapak tidak lagi menjadi Karyawan Tetap, tetapi menjadi Karyawan PKWT (Karyawan Kontrak). Karena biasanya di dalam Keputusan RUPS terdapat jangka waktu lama nya menjabat.
Dan untuk Karyawan PKWT, bila mengundurkan diri tidak memperoleh Hak apapun kecuali atas kebijaksanaan perusahaan.

Bila kondisi tersebut yang terjadi, maka Bapak harus yakin benar bahwa ada itikad tidak baik dari Perusahaan untuk melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Bapak dengan mengaburkan status karyawan Bapak.
Dengan tidak mencantumkan jumlah upah Bapak dan penjelasan yang tidak transparan, dan pengangkatan tanpa persetujuan Bapak.

Untuk peristiwa-peristiwa tersebut, Bapak dapat mengajukan tuntutan atau gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), bila menuntut Hak sebagai Karyawan.
Bila hendak mengajukan tuntutan atau gugatan berkaitan mengenai Hak atas posisi Wakil Direktur, maka dapat diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dan/atau ke Pengadilan Negeri dgn gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Berkaitan dengan komposisi Hak yang akan Bapak terima atau sudah Bapak terima, menurut Pendapat saya pribadi, berdasarkan keilmuan yang saya miliki, saya rasa tidak pantas. (bila kondisi-kondisi yang saya uraikan diatas sesuai)

Ada baiknya jangan diterima terlebih dahulu hak Bapak tersebut. Dan segera rundingkan dengan perusahaan Induk yaitu PT TID.

Untuk mendukung data Bapak, lebih baik pastikan kembali, apakah PT TR secara organisasi terkait langsung atau ada hal yang menunjukkan bahwa PT TR adalah anak perusahaan.

Bila struktur organisasi dan manajemen nya terpisah secara tegas. Maka tuntutan Hak atas status karyawan ditujukan ke PT TID. Dan tuntutan atau gugatan PMH ditujukan ke PT. TR.
Bila Bapak ragu, maka dilihat darimana Keputusan RUPS tersebut keluarnya dari PT TID kah ? atau PT TR?

Demikian penjelasan singkat saya, mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Saya hanya menganalisa berdasarkan cerita Bapak, tanpa melihat data-data pendukung.
Bila masih ada yang hendak ditanyakan, dengan senang hati saya akan menjawab.

Terima Kasih.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s