KAJIAN YURIDIS MENGENAI INTERPRETASI PIHAK KETIGA YANG BERKEPENTINGAN DALAM PRAKTEK PRAPERADILAN

Oleh :
SETIYONO, SH, MH
Partner/Advokat Kantor Hukum MMS Consulting
Dosen Biasa Fakultas Hukum Universitas Trisakti
Ketua Divisi Non Litigasi LKBH FH USAKTI
Sumber Asli: http://www.m2s-consulting.com

ABSTRAK

Praperadilan merupakan suatu lembaga baru yang diintrodusir oleh KUHAP. Adapun fungsi yang dimiliki oleh lembaga peraperadilan adalah melakukan pengawasan horisontal terhadap adanya tindakan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh instansi kepolisian selaku penyidik dan instansi kejaksaan selaku penuntut umum. Pengawasan yang dilakukan tersebut merupakan bagian dari implementasi integrated criminal justice system. Dalam perkembangannya, muncul berbagai permasalahan pada lembaga praperadilan. Salah satunya adalah adanya ketidakjelasan interpretasi dalam KUHAP mengenai siapa yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan dalam Pasal 80 KUHAP. Dengan didasarkan pada putusan-putusan dalam berbagai kasus praperadilan terkait dengan interpretasi pihak ketiga yang berkepentingan tersebut maka dalam praktek dan perkembangannya terdapat perbedaan interpretasi yang diberikan oleh para hakim. Penggunaan metode interpretasi tersebut dilakukan dalam rangka melakukan penemuan hukum yang bertujuan untuk menutupi aturan hukum in casu KUHAP yang tidak menginterpretasikan secara jelas mengenai definisi pihak ketiga yang berkepentingan.

Kata Kunci : Kajian Yuridis, Interpretasi Pihak Ketiga Yang Berkepentingan, Praperadilan.

A. PENDAHULUAN.

Eksistensi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai suatu instrumen umum (lex generalis) yang berfungsi untuk mendukung pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum pidana materil memiliki peran yang penting dan determinan dalam proses penegakan hukum yang didasarkan pada kerangka due process of law. Dirumuskannya KUHAP sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 merupakan realisasi konkrit dari konsep negara hukum (rechtstaat). Adanya perangkat perundang-undangan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta adanya jaminan persamaan kedudukan baik dalam hukum (equality before the law) maupun dalam pemerintahan bagi setiap warga negara, termasuk adanya kewajiban untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tersebut, merupakan karakteristik utama yang melekat pada konsep negara hukum.[1]

Terkait dengan kedudukannya sebagai kaidah hukum publik, maka KUHAP memiliki asas keseimbangan (M. Yahya Harahap, 2003 : 38). Hal tersebut diartikan bahwa KUHAP selain mengatur mengenai kepentingan masyarakat (public interest) yang dilanggar juga mengatur secara seimbang kepentingan pihak yang berstatus sebagai pelaku (Lilik Mulyadi, 2002 : 6-7).

Selain itu, dalam kedudukannya sebagai kaidah hukum publik maka untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHAP juga diperlukan institusi-institusi publik mulai dari tahap awal sampai dengan tingkat akhir, yang berupa tahap eksekusi termasuk pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan. Dalam melaksanakan tugas dan peran dari masing-masing institusi publik tersebut tentunya harus berpedoman pada prinsip diferensiasi fungsional dan prinsip saling koordinasi. Kedua prinsip tersebut bertujuan untuk dapat terwujudnya suatu sistem peradilan pidana terpadu atau yang lebih dikenal dengan istilah integrated criminal justice system. [2]

Pada dasarnya, lahirnya KUHAP didasakan pada dua alasan, yaitu alasan untuk menciptakan suatu ketentuan yang dapat mendukung terselenggaranya suatu peradilan pidana yang adil (fair trial) dan alasan adanya urgensi untuk menggantikan produk hukum acara yang bersifat kolonialistik sebagaimana yang tercantum dalam Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR). Dalam pedoman pelaksanaan KUHAP dijelaskan bahwa sebagai produk dari badan legislatif kolonial maka HIR belum memberikan jaminan dan perlindungan yang cukup terhadap hak asasi manusia. Dengan pertimbangan tersebut maka KUHAP sebagai produk hukum nasional telah merumuskan ketentuan yang lebih baik dari HIR.[3]

Dicantumkannya pengaturan tentang hak-hak tersangka dan terdakwa, adanya bantuan hukum pada semua tingkatan pemeriksaan, persyaratan dan pembatasan terhadap upaya paksa penangkapan atau penahanan, pengajuan jenis-jenis upaya hukum yang lebih lengkap sampai dengan tingkat yang paling akhir serta adanya bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan putusan merupakan hal-hal yang sebelumnya tidak diatur dalam HIR. Pada hakikatnya, pencantuman hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas bukan hanya merupakan bagian dari politik pembaruan terhadap ketentuan hukum positif an sich namun juga merupakan bagian dari pembaruan terhadap sistem hukum acara pidana yang menuju pada sistem nilai bangsa Indonesia dan sistim nilai-nilai universal.[4]

Dicantumkannya ketentuan tentang praperadilan sebagai suatu lembaga yang memiliki beberapa kewenangan tertentu oleh KUHAP juga merupakan hal yang menambah perbedaan prinsipil antara KUHAP dengan HIR. Sebagai suatu lembaga baru yang diintrodusir oleh KUHAP maka praperadilan bukan merupakan suatu lembaga yang berdiri sendiri. Menurut M. Yahya Harahap, SH dijelaskan bahwa praperadilan sebagai suatu lembaga baru memiliki karakteristik sebagai berikut :[5]

  1. Eksistensinya merupakan satu kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri ;
  2. Praperadilan merupakan suatu divisi dari Pengadilan Negeri ;
  3. Konsekuensinya sebagai divisi maka perihal administratif yustisial, personil, peralatan dan finansial menjadi satu dengan Pengadilan Negeri serta berada dibawah pimpinan dan pengawasan termasuk juga pembinaan oleh Ketua Pengadilan Negeri ;
  4. Perihal tata pelaksanaan fungsi yustisial praperadilan merupakan bagian dari fungsi yustisial Pengadilan Negeri itu sendiri.

Dalam perkembangannya, lembaga praperadilan tersebut memiliki berbagai permasalahan dalam penerapannya. Mulai dari adanya limitasi pemeriksaan jenis upaya paksa yang berupa penangkapan dan penahanan saja dan tidak termasuk penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat sampai dengan ketidakjelasan mengenai interpretasi pihak ketiga yang berkepentingan dalam mengajukan sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

Berdasarkan kasus-kasus yang pernah ada, maka hakim tidak memiliki interpretasi yang sama dalam mendefinisikan pihak ketiga yang berkepentingan. Walaupun KUHAP tidak memberikan penjelasan yang tegas mengenai definisi pihak ketiga yang berkepentingan namun hakim tidak boleh menolak memberikan putusan terhadap suatu perkara praperadilan dengan alasan tidak adanya ketentuan yang memberikan penjelasan yang tegas mengenai pengertian pihak ketiga yang berkepentingan. Dengan adanya ketidakjelasan tersebut maka hakim diwajibkan untuk melakukan penemuan hukum (rechtsvinding) dengan metode interpretasi.[6]

Berdasarkan hal tersebut maka dalam tulisan ini penulis mencoba untuk membahas mengenai permasalahan interpretasi pihak ketiga yang berkepentingan dalam praktek praperadilan yang terjadi selama ini. Adapun pembahasan yang dilakukan oleh penulis bersifat terbatas dengan menggunakan empat contoh kasus mengenai praperadilan yang terkait dengan segi penerapan interpretasi pihak ketiga yang berkepentingan. Walaupun pada saat ini terdapat usulan untuk menghapuskan lembaga praperadilan dan selanjutnya digantikan dengan konsep hakim komisaris sebagaimana yang terdapat dalam Revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHAP, namun tulisan ini tidak bertujuan untuk menolak lembaga hakim komisaris dan tetap mempertahankan lembaga praperadilan. Pada dasarnya, tulisan ini hanya bertujuan untuk memperlengkap literatur keilmuan dan pengetahuan bidang hukum yang telah ada sebelumnya, khususnya untuk memberikan suatu deskripsi yang jelas mengenai praktek interpretasi pihak ketiga dalam permohonan praperadilan.

B. EKSISTENSI LEMBAGA PRAPERADILAN.

Pada dasarnya, eksistensi lembaga praperadilan diatur dalam Bab I Pasal 1 angka 10 dan Bab X Bagian Kesatu Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP. Menurut etimologinya, praperadilan terdiri dari dua suku kata, yaitu pra dan peradilan. Kata “pra” itu sendiri diartikan sebelum, sedangkan kata “peradilan” diartikan sebagai suatu proses pemeriksaan atas tersangka, saksi-saksi dan barang bukti oleh pengadilan dalam rangka mencari kebenaran materil.[7] Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa praperadilan diartikan sebagai proses pemeriksaan voluntair yang dilakukan sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara berlangsung di pengadilan. Adapun yang dimaksud dengan pokok perkara dalam hal ini adalah suatu dakwaan tentang telah terjadinya suatu tindak pidana, yang sedang dalam tahap penyidikan atau penuntutan.[8]

Di Amerika Serikat, istilah praperadilan lebih dikenal dengan istilah pre trial. Namun terdapat perbedaan antara lembaga praperadilan dengan lembaga pre trial. Dalam lembaga pre trial memiliki kewenangan untuk meneliti ada atau tidak adanya dasar hukum yang cukup untuk mengajukn suatu penuntutan terhadap suatu perkara pidana didepan pengadilan. Sementara itu, ruang lingkup praperadilan bersifat limitatif sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 77 huruf a dan b KUHAP dan Pasal 95 KUHAP, yaitu sebagai berikut :

  1. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan dan penahan ;
  2. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ;
  3. Memeriksa dan memutus ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan ;
  4. Memeriksa dan memutus terhadap tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan ;
  5. Memeriksa dan memutus permintaan rehabilitasi yang diajukan oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri.[9]

Berdasarkan ruang lingkup kewenangan tersebut maka pada dasarnya, lembaga praperadilan berfungsi sebagai lembaga yang melakukan pengawasan secara horisontal terhadap tindakan yang dilakukan oleh instansi kepolisian selaku penyidik dan instansi kejaksaan selaku penuntut umum. Oleh karena itu, praperadilan memiliki peran yang penting untuk meminimalisir penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) dalam pelaksanaan proses penegakan hukum. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pengawasan horisontal dari lembaga praperadilan tersebut adalah sesuai dengan tujuan umum dibentuknya KUHAP, yaitu untuk menciptakan suatu proses penegakan hukum yang didasarkan pada kerangka due process of law.[10] Menurut Prof. DR. Loebby Loqman, SH, MH dijelaskan bahwa fungsi pengawasan horisontal terhadap proses pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh lembaga praperadilan tersebut juga merupakan bagian dari kerangka sistem peradilan pidana terpadu.[11]

Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh lembaga praperadilan tersebut pada dasarnya identik dengan lembaga Rechter Commisaris yang terdapat di Belanda atau lembaga Judge d’Instruction yang terdapat di Perancis.[12] Kedua lembaga yang muncul dari sistem hukum civil law tersebut memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan atas sah atau tidaknya upaya paksa. Sedangkan dalam sistem common law system, lembaga praperadilan identik dengan lembaga pre-trial yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip Habeas Corpus yang pada dasarnya menjelaskan bahwa dalam masyarakat beradab maka pemerintah harus selalu menjamin hak kemerdekaan seseorang.[13]

C. PENGATURAN PIHAK KETIGA YANG BERKEPENTINGAN DALAM KUHAP.

Pada dasarnya, istilah pihak ketiga yang berkepentingan ini diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 80 KUHAP yang menerangkan bahwa permintaan untuk melakukan pemeriksaan mengenai sah atau tidak sahnya penghentian penyidikan (SP3) atau penghentian penuntutan (SKPP) dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar permintaan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan terdapat dua hal pokok yang menjadi dasar alasan bagi pihak ketiga yang berkepentingan untuk dapat mengajukan upaya praperadilan, yaitu adanya tindakan penghentian penyidikan oleh pihak penyidik atau adanya tindakan penghentian penuntutan oleh pihak penuntut umum.

Penghentian penyidikan merupakan suatu tindakan dari penyidik untuk tidak melanjutkan proses pemeriksaan atas suatu perkara tindak pidana yang sedang ditanganinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[14] Menurut pasal 109 ayat (2) KUHAP juncto Buku Petunjuk Pelaksanaan Proses Penyidikan Tindak Pidana Kepolisian RI telah dijelaskan bahwa proses penyidikan atas suatu perkara pidana dapat dihentikan dengan didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

  • Tidak terdapatnya bukti yang cukup ;
  • Peristiwa yang dilakukan penyidikan tersebut bukan merupakan tindak pidana ;
  • Penyidikan dihentikan demi hukum dengan alasan sebagai berikut : 1. Tersangka meninggal dunia ; 2.      Tuntutan tindak pidana telah kadaluarsa ;3.      Pengaduan dicabut bagi delik aduan ;4.      Tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum  yang tetap dan pasti.

Dalam hal penyidik telah menghentikan penyidikan maka berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP maka penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa pasal tersebut memberikan jaminan kepastian hukum bagi tersangka.[15]

Penghentian penuntutan adalah suatu tindakan dari penuntut umum untuk tidak melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan dengan didasarkan pada alasan-alasan yang sah untuk itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[16] Menurut Pasal 140 ayat (2) KUHAP dijelaskan bahwa penuntutan terhadap suatu tindak pidana dapat dihentikan dengan didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

  • Tidak terdapat cukup bukti ;
  • Peristiwa yang yang dituntut tersebut bukan merupakan tindak pidana ;
  • Perkara ditutup demi hukum, dengan didasarkan pada alasan penuntutan sudah daluarsa, adanya putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap (ne bis in idem) dan tidak adanya pengaduan dalam hal tindak pidana aduan.[17]

Ditinjau dari sudut subyeknya, maka permohonan praperadilan mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak tertentu, yaitu :

  • Penyidik ;
  • Penuntut umum ;
  • Pihak ketiga yang berkepentingan.

Terkait dengan perihal subyek tersebut maka KUHAP hanya memberikan definisi yang jelas dan tegas tentang siapa yang dimaksud dengan penyidik dan penuntut umum. Namun sebaliknya, walaupun KUHAP hanya memberikan rekognisi mengenai adanya pihak ketiga yang berkepentingan dalam ketentuan Pasal 80, tetapi KUHAP tidak memberikan interpretasi yang jelas mengenai siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Secara logika hukum yang sempit, maka yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan adalah saksi korban tindak pidana atau pelapor. Selain itu, muncul pendapat berbeda yang mengatakan bahwa pengertian pihak ketiga yang berkepentingan tersebut harus diinterpretasikan secara luas. Dengan demikian, tidak hanya terbatas pada saksi korban atau pelapor saja tetapi juga harus mencakup masyarakat luas yang dalam hal ini diwakili oleh Lembaga Swadaya Masyarakat. atau Organisasi Masyarakat lainnya.[18] Perluasan interpretasi tersebut didasarkan pertimbangan bahwa dampak yang muncul dari terjadinya suatu tindak pidana adalah berupa kerugian terhadap kepentingan publik (public interest), baik dalam arti individu sebagai bagian dari komunitas publik atau kelompok masyarakat secara keseluruhan.

D. PERKEMBANGAN INTERPRETASI PIHAK KETIGA YANG BERKEPENTINGAN DALAM PRAKTEK PRAPERADILAN.

Dalam bagian ini penulis akan menggunakan empat contoh kasus praperadilan yang terkait dengan penerapan interpretasi mengenai pihak ketiga yang berkepentingan. Penulis akan mendeskripsikan secara singkat mengenai kasus posisi, pertimbangan hakim dan hasil putusan akhir dari masing-masing kasus.

1.             Perkara Praperadilan Mengenai Penghentian Penyidikan Kasus Holden Camira Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Pada Tahun 1987.

Kasus ini berawal dari ditunjuknya Sdr. Moch. Amien, SH (Pemohon) selaku penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap adanya dugaan tindak pidana manipulasi dan penyelundupan di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Dalam penyidikannya tersebut Pemohon berhasil menemukan bukti petunjuk adanya keterlibatan importir dan indentor. Oleh karena itu, Pemohon mengajukan surat kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Termohon) dan Kejaksaan Agung yang meminta agar dilakukan peninjauan kembali terhadap petitum requisitoir yang berisi tindakan pengembalian barang bukti kepada Importir dalam kasus yang berbeda, yaitu atas nama Terdakwa R. Purnomo Henny. Kejati Jawa Timur memberikan tanggapan yang berbeda atas surat tersebut, dan selanjutnya menghentikan penyidikan atas perkara tersebut. Dengan adanya penghentian penyidikan secara diam-diam tersebut, selanjutnya Pemohon, yang sebelumnya mengundurkan diri dari jabatannya selaku Jaksa, mengajukan permohonan praperadilan mengenaisah atau tidaknya penghentian penyidikan tersebut kepada Pengadilan Negeri Surabaya. Permohonan praperadilan tersebut diajukan oleh Pemohon dengan didasarkan pada kapasitasnya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, khususnya kepentingan untuk mencegah timbulnya kerugian negara.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 12/Pid.Praper/1987 PN.Sby hakim telah memberikan pertimbangan yang pada dasarnya menjelaskan bahwa dengan memilih untuk berhenti dan mengundurkan diri dari status sebagai seorang Jaksa Penyidik adalah merupakan suatu penegasan dari diri Pemohon sendiri bahwa Pemohon bukan merupakan pihak ketiga yang menderita kerugian baik materiil maupun moril. Oleh karena itu, Hakim tidak melihat adanya nestapa dan penderitaan yang benar-benar terjadi pada diri Pemohon yang muncul sebagai akibat dari adanya tindak pidana. Oleh karena itu, maka status atau sifat dari diri Pemohon tidak termasuk dalam pengertian pihak ketiga yang berkepentingan menurut Pasal 80 KUHAP. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan Negeri Surabaya memberikan putusan dengan menyatakan permohonan praperadilan dari Pemohon tidak dapat diterima. Selanjutnya putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 01/Pid/Pralan/1988/PT.Sby dan dalam tingkat kasasi telah diberikan putusan oleh Mahkamah Agung RI yang menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi dan untuk selanjutnya mengadili sendiri dengan menyatakan permohonan banding dari Pemohon tidak dapat diterima.

2.             Perkara Praperadilan Mengenai Penghentian Penuntutan Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan Negeri Surabaya Pada Tahun 1996.

Kasus ini berawal dari dihentikannya penuntutan pihak Kejaksaan Negeri Surabaya (Termohon) terhadap perkara dugaan tindak pidana penggelapan, penipuan dan pelasuan surat atau keterangan yang dilakukan oleh Tersangka Jacob Hendrawan Setyabudi. Adapun alasan yang digunakan sebagai dasar dalam penerbitan SKPP Nomor:R-105/P.5.9/Epo.1/VII/1996 tertanggal 30 Juli 1996 adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka bukan merupakan tindak pidana dan hubungan kerjasama antara Tersangka dengan PT.SAC Nusantara (Pemohon) merupakan hubungan keperdataan. Selanjutnya Pemohon yang diwakili oleh Rudy M.G. Schulz dalam kapasitasnya selaku Presiden Direktur mengajukan permohonan praperadilan kepada Pengadilan Negeri Surabaya. Termohon mengajukan jawaban yang mempermasalahkan kapasitas Pemohon yang bukan merupakan sebagai pihak ketiga yang bekepentingan. Dalam putusannya Nomor:07/Pid.Prap/198/PN.Sby tertanggal 5 Desember 1998 telah memberikan pertimbangan yang mengakui bahwa Pemohon merupakan pihak ketiga yang berkepentingan dan oleh karena itu memutuskan untuk meneima permohonan Pemohon dan selanutnya menyatakan SKPP yang diterbitkan Termohon tidak sah.

Terhadap putusan tersebut, Termohon mengajukan upaya hukum banding, dalam hal mana Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusannya Nomor:340/Pid/1998/PT.Sby tertanggal 7 Januari 1999 telah membatalkan putusan tingkat pertama dengan pertimbangan bahwa Pemohon (Terbanding) bukan merupakan pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 80 KUHAP. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa dalam BAP yang telah ditandatangni tertulis bahwa pekerjaan Rudy M.G. Schulz adalah sebagai pengusaha, sedangan dalam Laporan Polisi tertulis pekerjaannya sebagai Presiden Direktur PT.SAC Nusantara. Berdasarkan hal tersebut maka Rudy M.G. Schulz bertindak sebagai pribadi dan bukan mewakili kepentingan Perseroan. Oleh karena itu, maka Pemohon Terbanding in casu Rudy M.G. Schulz bukan merupakan pihak ketiga yang berkepentingan, dan selanjutnya membatalkan putusan tingkat pertama serta menyatakan SKPP Termohon (Pembanding) adalah sah.

3.             Perkara Praperadilan Mengenai Penghentian Penyidikan Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Pada Tahun 1998.

Kasus ini berawal dari dihentikannya proses penyidikan atas perkara dugaan tindak pidana penyalahgunaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pembagian Hasil Penerimaan (PHB) PBB oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Termohon) dengan menerbitkan SKPP No. Print. 171/R4/F.PK.I/II1998 tertanggal 3 Nopember 1998. Terhadap penerbitan SKPP tersebut selanjutnya diajukan permohonan praperadilan oleh Ikatan Keluarga Besar Laskar Ampera (IKBLA) Arif Rahman Hakim (Pemohon) kepada Pengadilan Negeri Samarinda. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa IKBLA merupakan badan hukum sesuai dengan akta pendiriannya dan oleh karena itu adalah sah sebagai subyek hukum. Terkait dengan hal tersebut, maka IKBLA yang mewakili masyarakat luas in casu masyarakat Kalimantan Timur dapat disebut sebagai saksi korban karena dengan dihentikannya penyidikan terhadap perkara dugaan penyalahgunaan dana PBB dan PHB tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Dengan demikian maka IKBLA dapat bertindak sebagai pihak ketiga yang berkepentingan.

Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan dan putusan yang berbeda dengan putusan  PN Samarinda. Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa IKBLA bukan merupakan pihak ketiga yang berkepentingan menurut Pasal 80 KUHAP. Hal tersebut didasarkan pertimbangan bahwa IKBLA tidak mendapatkan surat kuasa khusus dari anggota IKBLA dan adanya intervensi dari masyarakat yang bahwa mereka tidak dirugikan dengan penerbitan SP3. Seandainya IKBLA beranggapan bahwa praperadilan tersebut diajukan dalam kerangka class action maka hal tersebut hanya dapat digunakan dalam perkara lain.

Dalam upaya peninjauan kembali pertama (PK-I) maka Mahkamah Agung (MA) sependapat dengan pertimbangan dan putusan PN Samarinda. Menurut MA dijelaskan bahwa pada dasarnya Pasal 80 KUHAP tidak memiliki penjelasan otentik, sehingga dapat dilakukan interpretasi a contrario in terminis dari pengertian penyidik dan penuntut umum dalam Pasal 1 angka (1) dan angka (6) KUHAP. Istilah penyidik dan penuntut umum ditempatkan dalam posisi mendahului istilah pihak ketiga yang berkepentingan, dan karenannya maka pihak ketiga yang berkepentingan sepatutnya diartikan sebagai setiap orang baik perorangan maupun kelompok orang yang memiliki hak dan kewajiban untuk menegakan hukum, keadilan dan kebenaran demi kepentingan masyarakat luas termasuk dalam hal ini IKBLA. Namun terhadap putusan PK-I tersebut dibatalkan dengan acara PK-II. Namun dalam tulisan ini tidak akan dijelaskan karena tidak ada pertimbangan yang membahas interpretasi pihak ketiga yang berkepentingan.

4.             Perkara Praperadilan Mengenai Penghentian Penyidikan Ynag Dilakukan Oleh Kejaksaan Agung RI Pada Tahun 2000.

Pengajuan praperadilan dalam kasus ini berawal dari dihentikannya penyidikan perkara Texmaco dengan Tersangka Marimutu Sinivasan oleh Kejaksaan Agung RI (Termohon) berdasarkan surat Nomor PRIN-64/F/Fpk/1/05/2000 tertanggal 16 Mei 2000. Indonesia Corruption Watch (ICW) selanjutnya mengajukan permohonan praperadilan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam putusannya, PN Jakarta Selatan menerima dan menyetujui eksepsi dari Termohon yang menyatakan bahwa ICW bukan merupakan pihak ketiga yang berkepentingan. Dalam pertimbangannya dijelaskan bahwa ICW tidak memiliki kewenangan yang tegas untuk mengajukan permohonan praperadilan dalam hal mana hal tersebut tidak dinyatakan secara tegas dalam akta pendirian ICW. Selain itu, ICW tidak memiliki pengakuan yuridis dalam UU Korupsi sebagaimana pengakuan yang dimiliki oleh WALHI dalam UU Nomor 23 Tahun 1997 dan juga tidak jelasnya masyarakat mana yang dirugikan atas penerbitan SP3 tersebut.

Dengan didasarkan pada kasus-kasus diatas maka penulis melihat bahwa munculnya perbedaan interpretasi mengenai pihak ketiga yang berkepentingan yang diberikan oleh para hakim tersebut disebabkan oleh faktor belum adanya interpretasi otentik yang jelas dan tegas dalam KUHAP. Hal tersebut merupakan kelemahan yang dimiliki oleh KUHAP sehingga menimbulkan adanya ketidakpastian hukum. Pada dasarnya, interpretasi yang diberikan oleh hakim dalam rangka melakukan penemuan hukum untuk menutupi suatu aturan hukum yang tidak jelas dan tidak lengkap.[19] Namun demikian, penulis berharap agar dalam mencari dan merumuskan interpretasi tersebut maka sebaiknya yang mendekati dan mencerminkan nilai-nilai dan rasa keadilan masyarakat (public justice).

E. KESIMPULAN.

Berdasarkan uraian pembahasan sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, maka selanjutnya dapat dirumuskan beberpa konklusi sebagai berikut :

  1. KUHAP dan penjelasannya tidak mengatur secara tegas mengenai pengertian pihak ketiga yang berkepentingan dalam perkara praperadilan terkait dengan pemeriksaan tentang sah atau tidak sahnya pengehentian penyidikan atau penghentian penuntutan sebagai yang diatur dalam Pasal 80 KUHAP.
  2. Dampak dari adanya ketidakjelasan mengenai pengertian pihak ketiga yang berkepentingan tersebut maka hakim wajib untuk melakukan metode interpretasi dalam rangka melakukan penemuan hukum (rechtsvinding).
  3. Konsekuensi dari tidak diaturnya secara tegas dan jelas terhadap pengertian mengenai pihak ketiga yang berkepentingan tersebut maka dalam praktek timbul perbedaan interpretasi yang diberikan oleh para hakim khususnya yang memeriksa dan memutus mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

F. SARAN.

Berdasarkan beberapa hasil kesimpulan sebagaimana yang telah dikemukakan oleh penulis, maka selanjutnya dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut :

  1. Perlu adanya suatu interpretasi otentik yang jelas dan tegas dalam KUHAP, khususnya terkait dengan interpretasi pihak ketiga yang berkepentingan dalam perkara praperadilan.
  2. Dengan adanya interpretasi yang jelas dan tegas tersebut tentunya akan memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat.
  3. Dalam merumuskan interpretasi yang jelas dan tegas tersebut sebaiknya yang mengakomodir dan mencerminkan nilai-nilai dan rasa keadilan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA.

Al. Wisnubroto dan G. Widiartana, Pembaharuan Hukum Acara Pidana. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2005.

Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta. 2001.

Darwan Prinst. Praperadilan Dan Perkembangannya Di Dalam Praktek. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1993.

Departemen Kehakiman Republik Indonesia. Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jakarta. 1982.

H.A.K. Mochamad Anwar, Chalimah Suyanto dan Sunanto. Praperadilan. Ind-Hill-Co. Jakarta. 1989.

Kepolisian Republik Indonesia. Buku Petunjuk Pelaksanaan Proses Penyidikan Tindak Pidana. 2000.

Lilik Mulyadi. Hukum Acara Pidana : Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi Dan Putusan Peradilan. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002.

Loebby Loqman. Pra-Peradilan Di Indonesia. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1987.

Luhut M.P. Pangaribuan. Hukum Acara Pidana : Surat-Surat Resmi Di Pengadilan Oleh Advokat: Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali. Djambatan. Jakarta. 2005.

_________, Interpretasi Pihak Ketiga Yang Berkepentingan Dalam Tindak Pidana Korupsi. Dictum Jurnal Kajian Putusan Pengadilan. Edisi 2. 2004.

M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan. Sinar Grafika. Jakarta. 2003.

_________, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali. Sinar Grafika. Jakarta. 2003.

R. Soeparmono. Praperadilan Dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dalam KUHAP. Mandar Maju. Bandung. 2003.

S. Tanubroto. Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana. Alumni. Bandung. 1983.

Sudikno Mertokusumo. Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar. Liberty. Yogyakarta. 2001.

_________ dan A. Pitlo. Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1993.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Varia Peradilan. Nomor 42 Tahun IV. Maret. 1989.


 

[1] Al. Wisnubroto dan G. Widiartana, Pembaruan Hukum Acara Pidana (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005), hlm.1.
[2] M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), hlm.47-52.
[3] Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 1982, hlm.1-2.
[4] Al. Wisnubroto dan G. Widiartana, Op.Cit., hlm.2.
[5] M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), hlm.1.
[6] Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993), hlm.4.
[7] H.A.K. Mochamad Anwar, Chalimah Suyanto dan Sunanto, Praperadilan (Jakarta : Ind-Hill-Co, 1989), hlm.25.
[8] Darwan Prinst, Praperadilan Dan Perkembangannya Di Dalam Praktek (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993), hlm.1.
[9] S. Tanubroto, Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana (Bandung : Alumni, 1983), hlm.74.
[10] R. Soeparmono, Praperadilan Dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dalam KUHAP (Bandung : Mandar Maju, 2003), hlm.15-17.
[11] Loebby Loqman, Pra-Peradilan Di Indonesia (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1987), hlm.20.
[12] Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia (Jakarta : Sinar Grafika, 2001), hlm.183-184.
[13] Luhut M.P. Pangaribuan, Hukum Acara Pidana : Surat-Surat Resmi Di Pengadilan Oleh Advokat: Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali (Jakarta : Djambatan, 2005), hlm.25.
[14] Darwan Prinst, Op.Cit., hlm.22.
[15] Ibid., hlm.24.
[16] Ibid.,
[17] Ibid., hlm.29.
[18] M. Yahya Harahap, Op.Cit., hlm.11.
[19] Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar (Yogyakarta : Liberty, 2001), hlm.56.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s