UU ITE KEMBALI MEMAKAN KORBAN

“Luna Maya terancam dikenakan pasal 27 UU ITE lantaran statusnya di jejaring sosial, Twitter yang mengecam ulah infotainment yang dianggap mengganggu privasinya.”(www.detiknews.com, tanggal 21 Desember 2009)

Sungguh suatu hal yang cukup menggembirakan, bahwa pada akhinya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah disahkan dan diberlakukan.
Sehingga merupakan nilai plus bagi Indonesia terhadap dunia Internasional, bahwa bukti-bukti secara elektronik mendapat pengakuan secara hukum. Dan dapat digunakan dalam proses pembuktian di pemeriksaan depan persidangan, dimana sebelumnya hal-hal yang berkaitan dengan pembuktian di atur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Dengan demikian system hukum Indonesia secara sah mengakui adanya peristiwa hukum yang terjadi di dunia maya (cyber). Hal tersebut merupakan sesuatu yang positi dalam rangka menuju perdagangan bebas dan globalisasi perdagangan lintas wilayah dan lintas Negara tanpa perlu nya sesi tatap muka atau rumitnya birokrasi perdagangan yang ada.
Kemajuan tehnologi informasi bagaikan dua buah sisi mata uang yang saling berdampingan, dimana selain kemanfaatan atas kemajuan tehnologi informasi yang menjadikan dunia tanpa batas (borderless), namun juga dapat berdampak pada pemanfaatan yang merupakan perbuatan melanggar hukum. Lahirnya UU ITE ini merupakan tonggak bersejarah bagi diakuinya Hukum Telematika atau Hukum Siber (Cyberlaw) di Indonesia.
Hukum siber atau cyber law, secara Internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (law of information technology), hukum dunia maya (virtual world law), dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (Internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.
Pada ranah penerapan hukum nya, ternyata banyak menimbulkan pro kontra di dalam praktek. Pro kontra tersebut muncul seiring dengan bermuncullan korban yang dijerat dengan UU ITE tersebut. Yang notabene para korban bukan lah pelaku bisnis yang menggunakan sarana telematika untuk interaksi bisnis nya yang intens.

Korban Pertama adalah seorang wartawan bernama Iwan Piliang, rentang waktu November 2008, diduga mencemarkan nama baik seorang anggota DPR melalui tulisannya di internet dan dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kedua, Erick J. Ardiansjah, rentang waktu November 2008, seorang Account Executive Equity di Bahana Securities di Jakarta, yang menyampaikan informasi terbatas non-konfirmasi kepada kliennya yang kemudian beredar di Mailling List, maka Erick ditahan Unit V Cyber Crime Mabes Polri karena dianggap melanggar UU ITE, Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 28 ayat 1 (penyebaran berita bohong melalui sistem elektronik). Erick diskors dari perusahaannya dan pemeriksaan kasus masih berjalan.

Ketiga, Prita Mulyasari, rentang waktu Agustus 2008 – sekarang, yang menjadi tersangka kasus pencemaran nama baik Rumah Sakit Omni Internasional. Prita dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan sanksi pidana penjara maksimum 6 thn dan/atau denda maksimal 1 milyar rupiah.

Keempat, Nur Arafah/Farah, rentang waktu Juli 2009 – Sekarang, seorang pelajar SMA, yang melakukan caci maki melalui facebook, dan sekarang masih diperiksa dengan di jerat Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP serta dipertimbangkan untuk dijerat dengan UU ITE Pasal 27 ayat (3).

Kelima, Luna Maya, Artis, rentang waktu Desember 2009, mencaci maki pekerja infotaiment melalui jejaring social Twitter, dan telah dilaporkan dengan Pasal 27 UU ITE.

Dari kasus yang ada, Pasal 27 UU ITE khusunya ayat (3) menjadi perpanjangan tangan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP di dalam dunia maya (cyber). Mari kita telaah baik-baik isi dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut.

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

Mari kita bandingkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.

Pasal 310 KUHP, menegaskan sebagai berikut:
(1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Pasal 311, menegaskan sebagai berikut:
(1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
(2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1 – 3 dapat dijatuhkan.

Dari perbandingan di atas nampak jelas sekali bahwa Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP adalah similar (mirip/sama) hanya terdapat pada perbedaan di ranah mana ketentuan tersebut dapat digunakan. Dimana terkait dengan alat bukti dan pembuktian, sehingga Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP hanya dapat dikenakan pada wilayah hukum yang alat buktinya riil atau nyata. Namun dengan pengakuannya alat bukti dalam wilayah hukum siber/telematika, maka Pasal 27 ayat (3) UU ITE dapat menjangkau wilayah hukum dunia maya atau tidak riil.

Dalam banyak segi sudut pandang, banyak sekali pihak-pihak yang merasa terancam dengan keberadaan ketentuan tersebut. Dewan Pers misalnya, menentang keras keberadaan pasal tersebut dengan menyebutkan bahwa pasal tersebut mengancam kebebasan pers dan dapat membungkam kebebasan para wartawan dalam menyampaikan informasi.

Keberadaan pasal tersebut pun pernah diajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi pada bulan Februari 2009 oleh sejumlah pemohon yang terdiri dari blogger dan pemilik web yang diwakili oleh Tim Advokasi Untuk Kemerdekaan Berekspresi Indonesia. Menurut para pemohon uji materi tersebut, Pasal 27 ayat (3) No. 11 Tahun 2008 UU ITE bertentangan dengan sejumlah pasal di UUD 1945, yakni Pasal 1 ayat (2) dan (3), Pasal 27 ayat (1), pasal 28, pasal 28 C ayat (1) dan ayat (2), pasal 28 D ayat (1), pasal 28 E ayat (2) dan ayat (3), pasal 28 F serta pasal 28 G ayat (1) UUD 1945. Selain itu, UU ITE juga dinilai cenderung memberatkan dan membingungkan para pengguna media elektronik. Namun oleh Mahkamah Konstitusi permohonan tersebut di tolak.

Menurut Sabam Leo Batubara, Wakil Ketua Dewan Pers, seharusnya, dari seluruh pihak yang ada di Indonesia, wartawan-lah yang berada di jajaran terdepan untuk tidak menggunakan UU ITE tersebut. Karena, sedari awal, pembentukan UU ITE tersebut telah mengurangi kebebasan publik untuk mengutarakan pendapatnya.

Beberapa pelaku Telematika menilai bahwa rumusan pasal tersebut sangatlah lentur dan bersifat keranjang sampah dan multi intrepretasi. Rumusan tersebut tidak hanya menjangkau pembuat muatan tetapi juga penyebar dan para moderator milis, maupun individu yang melakukan forward ke alamat tertentu. Disamping itu, tidak ada batasan yang jelas antara menghina dengan mengkritisi.

Yang menarik umtuk diulas pada kesempatan ini adalah pendapat yang diungkapkan oleh mantan anggota Panitia Khusus Pembahas UU ITE itu, M Yamin Kara, peraturan tersebut belum sempurna. UU ITE juga baru akan diterapkan mulai tahun 2010 setelah peraturan pendukungnya selesai dibuat. Peraturan pemerintah yang dibuat di DPR belum semua selesai. UU ITE belum sempurna, baru 5 % (lima persen) yang dikeluarkan. Untuk kesempurnaan UU, kita seharusnya memahami betul UU ITE untuk kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan pendapat tersebut ada baiknya kita memperhatikan tujuan dan maksud dari dibentuknya UU ITE tersebut yang termuat dalam Pasal 4, yang menegaskan sebagai berikut:
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:
a). Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
b). Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
c). Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
d). Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
e). Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

Dari rangkaian batasan tersebut, bahwa memang UU ITE ini dibentuk bukan hanya untuk kepentingan perseorangan atau badan hukum tertentu, namun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bangsa Indonesia.
Maka logika yang muncul di benak kita adalah apakah perkara Prita dan Luna Maya yang marak belakangan ini mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat? Penulis sama sekali tidak melihat adanya koneksitas antara UU ITE dengan penerapannya pada saat ini.
Baik yang dilakukan oleh RS Omni maupun pekerja infotaiment hanya lah semata demi kepastian hokum bagi diri nya sendiri. Dimana RS Omni sebenarnya dapat dikenakan UU Perlindungan Konsumen dan para pekerja infotaiment tersebut selain tidak jelas legal standing nya, setidaknya masih diperdebatkan, dapat saja dikenakan pada perbuatan tidak menyenangkan.
Hal tersebut pada prinsipnya disebabkan dengan kurangnya pemahaman terhadap ketentuan hokum yang ada serta pemahaman yang parsial atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s