Pembatalan Perda Lewat Perpres Dinilai Tak Efektif

Kalangan pengusaha berpendapat, jika harus lewat Presiden, maka proses pembatalan perda akan berlarut-larut dan menyebabkan ketidakpastian hukum.

Salah satu dampak negatif dari penerapan otonomi daerah (otda) adalah lahirnya peraturan daerah (Perda) bermasalah. Kalangan pengusaha, misalnya, mengeluhkan tentang keberadaan perda yang tidak pro kepentingan publik. Mereka berharap perda semacam itu dicabut atau dibatalkan saja. Masalahnya, pencabutan perda sendiri masih menjadi polemik hingga sekarang karena ketidaksinkronan peraturan.

Dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (12/3), Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menyatakan pembatalan perda sebagaimana diatur dalam UU No 34 Tahun 2000 yang kemudian diubah dengan UU No 28 Tahun 2009 berpotensi menimbulkan masalah baru. Dua undang-undang itu mengatur bahwa perda dibatalkan dengan sebuah peraturan presiden (perpres).

Menurut Direktur KPPOD Robert Endi Jaweng, mekanisme pembatalan melalui perpres bisa memakan waktu lama. Perda yang akan dibatalkan bisa menumpuk atau mengantri di meja presiden karena pastinya butuh waktu yang cukup lama untuk ditandatangani satu per satu perpresnya.

Pengusaha Anton Supit berpendapat pembatalan melalui perpres tidak akan berjalan efektif. Alasannya yang dikemukakan Anton sama seperti KPPOD. “Dengan sistem yang ada saat ini justru merepotkan. Jika nanti ada perda yang bermasalah dan harus dibawa ke presiden maka pasti akan memakan waktu lama,” ujarnya.

Padahal, kata Anton, pelaku usaha di daerah justru berharap ada mekanisme pembatalan perda yang cepat. Proses yang lama, lanjutnya, dapat merugikan masyarakat atau bahkan menurunkan minta pelaku usaha untuk berinvestasi di daerah.

Perwakilan dari Biro hukum Departemen Dalam Negeri (Depdagri), Aditya Wijaya menjelaskan bahwa tidak semua perda harus dibatalkan melalui perpres. Perda dengan kualifikasi tertentu bisa juga dibatalkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri atau Keputusan Gubernur sebagaimana diatur dalam UU No 32 Tahun 2004.

“Ketentuan Pasal 185, Pasal 186, dan 189, dalam UU 32 Tahun 2004, untuk empat materi yaitu APBD, pajak daerah, restribusi daerah, dan tata ruang daerah, dievaluasi oleh Mendagri dan Gubernur secara berjenjang. Apabila tidak memenuhi hasil evaluasi, maka Mendagri atau Gubernur membatalkan Perda tersebut,” papar Aditya.

Aditya berpendapat pembatalan melalui perpres memang kurang tepat. Menurutnya, semangat penyelenggaran pemerintah daerah dan pengawasan perda seyogyanya dilakukan oleh Mendagri. “Sudah jelas kewenangan itu. Ini kenapa Presiden lagi yang awasi perda? Kalau semua ditangan Presiden ya kasian juga Presidennya,” ujar Aditya.

Managing Director Akademika Center, Edy Priyono berpendapat sesuai dengan hirarki peraturan perundang-undangan, sebuah perda memang selayaknya dibatalkan melalui perpres. “Kalau berdasarkan peraturan yang berlaku, itu memang harus melalui peraturan presiden. Karena peraturannya begitu bunyinya,” ujar Edy.

Menurut Edy, kewenangan pembatalan perda seharusnya tidak lagi dipegang pusat, baik itu presiden maupun Mendagri.  “Bagaimana seharusnya, ini menurut saya diserahkan kepada Provinsi. Secara status juga kan, yang menjadi perwakilan pemerintah pusat, adalah provinsi. Jadi provinsi bisa menjalankan tugas-tugas yang seharusnya bisa menjadi tugas pemerintah pusat,” jelasnya.

Untuk itu, Edy memandang aturan terkait dengan pembatalan perda harus segera direvisi. Ia mengusulkan agar presiden menerbitkan perpres yang mengatur mekanisme pembatalan perda. “Di dalam Perpres, diatur bahwa yang mewakili Presiden untuk membatalkan Perda adalah Gubnernur melalui Peraturan Gubernur. Mekanismenya diatur dalam Perpres, tapi eksekusinya oleh Gubernur,” paparnya.

Sumber: http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b9f7c159110e/pembatalan-perda-lewat-perpres-dinilai-tak-efektif

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s