Resensi : Cerdik & Taktis Menghadapi Kasus Hukum

“Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.”(Pasal 7 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Salah satu tujuan dari pengundangan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau lebih dikenal dengan KUHAP adalah mengangkat harkat dan martabat manusia serta perlindungan Hak Azasi Manusia dalam berproses di dalam Hukum Pidana.

KUHAP merupakan penyempurna dari ketentuan Hukum Acara Pidana yang sebelum nya diatur di dalam H.I.R / RBg.

KUHAP memberikan perlindungan terhadap hak-hak terdakwa dan tersangka dalam menjalani proses pemeriksaan baik di Pemeriksaan Pendahuluan ( pemeriksaan oleh Kepolisian ) dan Pemeriksaan Peradilan. Terlapor, terdakwa dan tersangka di dalam KUHAP tidak lagi berada dalam posisi obyek, namun sebagai subyek yang di lindungi oleh asas Praduga Tak Bersalah ( Assumption of Innocent ). Dimana mereka wajib dianggap tidak bersalah sepanjang belum ada putusan dari Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ( inkracht ).

Namun demikian, perlu disadari bahwa KUHAP bukanlah produk yang sempurna, karena mengabaikan hak-hak dari Saksi dan Korban dalam suatu proses pemeriksaan. Sehingga, tahun 2006, Pemerintah bersama dengan DPR mengundangkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Reaksi yang umumnya terjadi apabila seseorang ditempatkan oleh aparat hukum sebagai terlapor atau saksi ataupun sebagai terdakwa adalah PANIK dan BINGUNG. Hal tersebut, karena penyembunyian informasi mengenai hak-hak yang seharusnya di sampaikan ke pihak-pihak yang berkepentingan.

Buku ini mencoba untuk memberikan gambaran dan informasi yang sudah seharusnya diketahui oleh masyarakat pada umumnya.

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan banyak disebutkan bahwa terlapor, terdakwa, saksi, korban dan tersangka serta terpidana mempunyai hak untuk di dampingi oleh seorang Penasehat Hukum/Advocat. Namun, terkadang hingga pemeriksaan di Pengadilan pun seorang terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum/Advocate. Padahal sudah menjadi suatu kewajiban bagi para penegak hukum khususnya Hakim untuk memberitahukan kepada seorang terdakwa agar didampingi oleh Penasehat Hukumnya. Bila seorang terdakwa tidak mampu untuk menyewa jasa Penasehat Hukum maka Hakim wajib mengeluarkan Ketetapan agar terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukum dengan cuma-cuma/gratis.

Di dalam proses Pemeriksaan Pendahuluan pun, masih banyak masyarakat tidak mengetahui akan hak-hak nya. Sebagai contoh, bahwa setiap penangkapan, kecuali tertangkap tangan, wajib menunjukkan Surat Perintah Penangkapan. Atau di dalam tindakan Penggeledahan, maka pihak Kepolisian/Kejaksaan wajib menunjukkan Surat Penggeledahan serta membuat Berita Acara.

Dengan terbitnya buku ini diharapkan masyarakat khususnya pencari keadilan mengerti akan hak-hak nya.

Pengarang: Rocky Marbun, S.H, M.H.

Penerbit : Visimedia

Tahun: Desember 2009

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s