Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (K.U.H.A.P)

Undang-Undang telah dimodifikasi dengan melekatkan penjelasan pasal per pasal kepada pasal yang terkait. Namun ini hanya draft sementara, karena kedepan, Undang-undang akan dilengkapi dengan komentar para ahli hukum, yurisprudensi yang terkait, dan perkembangan dalam prakteknya, serta perbandingan Rancangan KUHAP terbaru. Mudah-mudah masih sempat Penulis lengkapi sebelum Rancangan KUHAP terbaru disahkan dan diundangkan.

Silahkan download disini

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 ttg Pendidikan Tinggi

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) yang berkaitan dengan Pendidikan Tinggi dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Silahkan Download disini

Model Provisions on Money Laundering, Terrorist Financing, Preventive Measures an Proceeds of Crime, 2003

Ini adalah konvensi Internasional berkaitan dengan tindakan preventif terhadap alur proceeds of crime yang berasal dari predicate crime Terorisme, dengan versi untuk Sistem Common Law

Silahkan download disini

Model Provisions on Money Laundering, Terrorist Financing, Preventive Measures an Proceeds of Crime, 2005

Ini adalah konvensi Internasional berkaitan dengan tindakan preventif terhadap alur proceeds of crime yang berasal dari predicate crime Terorisme, dengan versi untuk Sistem Civil Law

Silahkan download disini

Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer, 1985

Preamble

The Parties to this Convention,

Aware of the potentially harmful impact on human health and the environment through modification of the ozone layer,

Recalling the pertinent provisions of the Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment, and in particular principle 21, which provides that States have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction,

Taking into account the circumstances and particular requirements of developing countries,

Mindful of the work and studies proceeding within both international and national organizations and, in particular, of the World Plan of Action on the Ozone Layer of the United Nations Environment Programme,

Mindful also of the precautionary measures for the protection of the ozone layer which have already been taken at the national and international levels,

Aware that measures to protect the ozone layer from modifications due to human activities require international co-operation and action, and should be based on relevant scientific and technical considerations,

Aware also of the need for further research and systematic observations to further develop scientific knowledge of the ozone layer and possible adverse effects resulting from its modification,

Determined to protect human health and the environment against adverse effects resulting from modifications of the ozone layer,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Download this link

40 Rekomendasi dan 9 Rekomendasi Khusus FATF (anti-money laundering)

Rekomendasi tersebut merupakan point-point yang telah ditentukan oleh FATF, untuk diadopsi oleh Indonesia ke dalam the second regime anti-money laundering (UU No. 8 Tahun 2010). Walaupun Indonesia pernah memiliki peraturan perundang-undangan sebelum dalam the first regime anti-money laundering (UU No. 15 Tahun 2002 jo UU No. 25 Tahun 2003), namun berdasarkan review dari Tim Review FATF, masih terdapat loopholes dalam the first regime anti-money laundering.

Rekomendasi ini muncul seiiring penetapan FATF dengan memasukkan Indonesia ke dalam NCCT’s karena tidak mengikuti prinsip-prinsip dalam The Vienna Convention 1988.

Sehingga untuk mempermudah para pembaca dalam memahami the second regime anti-money laundering, maka tidak terlepas untuk memahami 40 Rekomendasi dan 9 Rekomendasi Khusus tersebut.

Silahkan download disini

Yurisprudensi KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)

DAFTAR ISI

UMUM

1.     I.3. Cara pemeriksaan.

5.     I.6. Tentang berlakunya H.I.R.

6.     I.8. Pengadilan Ekonomi.

7.     I.8. Forum previlegiatum.

8.     I.8. Pengaruh putusan Pengadilan lain.

Read the rest of this entry »

Yurisprudensi KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)

DAFTAR ISI

UMUM

1.     I.2. Perubahan dalam perundang-undangan.

14.       I.4. Pengertian “pegawai negeri “

15.       I.4. Istilah “kekuasaan negara”.

16.       I.4. Istilah “Inlands gebruiksrecht”.

17.       I.4. Istilah “vervoermiddel” dalam pasal 9 R.O.

18.       I.5. Berlakunya undang-undang.

19.       I.5. Berlakunya undang-undang.

20.       I.5. Hutang-piutang dan hukum pidana.

21.       I.5. Perkara pidana dan sengketa perdata.

22.       I.5.Amnesti dan abolisi

Read the rest of this entry »

YURISPRUDENSI HUKUM ACARA PERDATA

UMUM

1.             I.1. Hukum acara yang berlaku.

Mengabulkan lebih dari petitum diizinkan, asal saja sesuai dengan posita. Di samping itu dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia, baik hukum acara pidana maupun hukum acara perdata, Hakim bersifat aktif.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 15-7-1975 No. 425 K/Sip/1975.

Dalam Perkara: 1. Fa. Indah Enterprice Film dkk. lawan Tjoe Kim Po dkk. dan Ali Susanto alias Lie Kim Tjoan dkk.

dengan Susunan Majelis: 1. BRM. NG. Hanindyopoetro Sosropranoto S.H.; 2. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H. 3. Sri Widojati Wiratmo Soekito S.H.

Read the rest of this entry »

YURISPRUDENSI HUKUM PERDATA

UMUM

1.   I. 1.1.1. Hukum yang berlaku bagi warga negara Indonesia asli.

Terhadap perjanjian yang diadakan antara orang-orang Indonesiaasli, sekalipun barang-barang yang diperjanjikan (i.c. rumah dan tanah) tunduk pada hukum Barat, haruslah diperlakukan hukum Adat.

Putusan Mahkamah Agung :  tgl. 17 Mei 1961 No. 38 K/Sip/1961.

Dalam Perkara : Saanah lawan Maimunah.

dengan Susunan Majelis : 1. Mr. R. Wirjono Prodjodikoro. 2. Mr. R. Soekardono. 3. Mr. R. Subekti.

Read the rest of this entry »

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,181 other followers