Mengusung Penerapan Lembaga Diyat Dalam Sistem Peradilan Pidana

Oleh:

Rocky Marbun[1]

A.           Pendahuluan

FIAT JUSTITIA ET PEREAT MUNDUS

Hukum Harus Ditegakkan Meskipun Dunia Akan Hancur.

Suatu adagium yang mencoba menampilkan sebuah semangat dalam melakukan law enforcement yang sangat luar biasa. Bahkan dapat dikatakan sebuah adagium yang penuh dengan keniscayaan, kesia-siaan, dan kemustahilan serta tidak realistis. Namun adagium tersebut, menjadi cambuk bagi para pihak yang hidup dan penghidupannya bersinggungan dengan berbagai masalah hukum.

Layaknya mata uang yang memiliki dua sisi, disatu sisi semangat melakukan law reform (reformasi hukum) melalui proses law enforcement secara due process of law seakan-akan tidak pernah padam, baik Akademisi dan Praktisi Hukum selalu dengan lantang menyuarakan asas-asas dan norma-norma hukum yang selayaknya diterapkan dalam praktek. Namun di sisi lain, hilangnya semangat dan kepercayaan kepada hukum sebagai ujung tombak dalam memperoleh keadilan dan kepastian hukum oleh sebahagian besar masyarakat.

Read the rest of this entry »

Restorative Justice Sebagai alternatif Sistem Pemidanaan Masa Depan

Oleh:

Rocky Marbun, S.H., M.H.

Berbicara mengenai hukum, maka harus juga membicarakan tentang masyarakat, karena tidak mungkin hukum tersebut terlepas dari masyarakat. Ada sebuah teori yang menjelaskan hal tersebut, yakni teori yang dikemukakan oleh Carl von Savigny, dimana menurutnya “das Recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem Volke” atau terjemahannya bahwa hukum itu tidak dibuat melainkan tumbuh dan berkembang bersama masyrakat.[1] Oleh karena itu dalam memandang hukum, maka sudah barang tentu bahwa masyarakat juga harus di perhatikan.

Read the rest of this entry »

Inkonsistensi Penegakan Hukum UU Money Laundering 2010. Kebijakan Legislatif Yang Berpotensi Melanggar Hak Azasi Manusia (HAM)

Oleh : Rocky Marbun, S.H., M.H.

Abstrak

Kebijakan Legislatif pemberantasan money laundering di Indonesia sarat dengan intervensi asing, sehingga perumusannya menjadi tidak konsisten dan tidak harmonis dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Sehingga terjadi benturan kepentingan hukum.

Di dalam penulisan ini, Penulis juga memasukkan perkara BAHASYIM ASSIFIE sebagai bukti bahwa telah terjadi pelanggaran hak-hak dasar Terdakwa. Penyimpangan yang terjadi dalam UU No. 8/2010 atau the second regime of anti-money laundering telah menjadi hukum positif dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

Pemberlakukan UU No. 8/2010 merupakan wujud kepanikan dunia Internasional yang beranggapan bahwa Indonesia masih  belum secara utuh mentaati 40 Rekomendasi & 9 Rekomendasi Khusus dari FATF. Sehingga dorongan dan desakan dunia Internasional kepada Pemerintah Indonesia untuk merubah atau mengamandemen the first regime of anti-money laundering yaitu Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga menabrak beberapa teori-teori hukum pidana.

Dari skema perumusan UU No. 8/2010 tersebut, terlihat bahwa euforia penegakan hukum terhadap money laundering telah yang bercampur menjadi satu dengan kebencian terhadap pelaku koruptor dan pelaku money laundering, sehingga perumusan pemidanaan terhadap pelaku money laundering lebih terkonsentrasi pada pidana penjara daripada pengembalian kerugian negara.

Read the rest of this entry »

MEMBANGUN RESTORATIVE JUSTICE dan PENAL MEDIATION DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Oleh :  Rocky Marbun, S.H., M.H

Abstrak

Prof Soerjono Soekamto jauh-jauh hari sebelumnya sudah menanamkan pondasi pembentukan Integrated Criminal Justice System (ICJS) dengan mensinergiskan lima elemen dalam proses law enforcement, yaitu hukum itu sendiri (Undang-undang), sarana & prasarana, institusi penegak hukum, masyarakat dan budaya.

Dari pendapat beliau, nampak adanya usaha untuk menerapkan restorative justice theory yang pada akhirnya dapat memunculkan proses penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui penal mediation.

Menurut Penulis mewacanakan restorative justice theory dan penal mediation menjadi sangat penting dikarenakan kegagalan atas teori pemidanaan yang ada terutama retributive justice theory. Sehingga perlu segera diupayakan perwujudan dari penal mediation pada perkara-perkara tertentu.

Read the rest of this entry »

Membangun Sinergisitas Antara Implementasi Hak Azasi Manusia (HAM) Dengan Penegakan Hukum Di Indonesia

Oleh :

 Rocky Marbun, S.H., M.H.[1]

(Tulisan ini pernah di muat pada Tabloid Mata Hukum, 2 Maret 2012)

 “Setiap Orang Yang Dituntut Karena Disangka Pelanggaran Pidana Dianggap Tak Bersalah, Sampai Dibuktikan Kesalahannya Menurut Undang-Undang Dalam Suatu Pengadilan Terbuka, Dan Di Dalam Sidang Itu Diberi Segala Jaminan Yang Perlu Untuk Pembelaannya.”

(Universal Declaration of Human Right)

Dalam memahami konsep Hak Azasi Manusia (HAM), maka tidak terlepas dari pentingnya sejarah munculnya dan penggunaan peristilahan HAM itu sendiri. Akan menjadi tidak komprehensif, ketika seseorang atau suatu institusi memandang HAM berdasarkan pemahamannya sendiri tanpa dilandasi dengan keilmuan mengenai sejarah dan istilahnya. Ungkapan ini bukan berarti menjustfikasi seseorang dan/atau institusi yang tidak secara komprehensif memahami HAM akan menjadi pelaku-pelaku pelanggar HAM. Dikarenakan masih ada unsur “nurani, nilai moral dan nilai sosial” yang kemudian turut mempengaruhi pola pandang seseorang dan/atau institusi dalam mengimplementasikan kepentingan HAM berdasarkan pendapatnya sendiri.

Read the rest of this entry »

Peranan Hakim Dalam Mengeluarkan Putusan Pengadilan Sebagai Salah Satu Bentuk Mencegah Kekosongan Hukum

Siapa yang tidak kenal dengan Mantan Hakim Agung Bapak Bismar Siregar, terutama pada saat Beliau menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Sumatra Utara. Beberapa akademisi dan praktisi selalu menyebutnya sebagai Hakim yang sering mengeluarkan vonis yang kontroversial dan mengkagetkan dunia hukum. Namun Prof. Satjito Rahardjo justru mengatakan bahwa putusan Hakim Bismar Siregar adalah biasa saja, karena hal itu yang justru benar dan melawan arus yang hidup pada saat itu.

Read the rest of this entry »

SE Mahkamah Agung No. 4/2011 Cacat Hukum. Petunjuk Pelaksana Yang Buta Arah

Oleh:

Rocky Marbun, S.H., M.H

Tentunya kita masih ingat dengan jelas, atraksi sirkus dari Komjen Pol Susno Duadji yang membongkar keberadaan mafia hukum di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Kemudian beliau juga terjerat kasus mafia hukum pada perkara lainnya. Peristiwa hukum kedua, atraksi “tes mental” dari Bapak Agus Condro yang “bernyanyi” tentang kasus suap cek perjalanan terkait pemilihan Miranda S Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior BI (DGS BI).

Read the rest of this entry »

Fenomena “Whistleblower” dan Pemberantasan Korupsi


Oleh

Achmad Zainal Arifin

KASUS penangkapan Mulyana W Kusumah mengejutkan banyak pihak. Banyak kalangan tidak menyangka kalau anggota Komisi Pemilihan Umum sekaliber Mulyana ternyata tertangkap tangan melakukan aksi penyuapan terhadap anggota BPK untuk merekayasa hasil audit terhadap KPU. Satu hal menarik dicermati dalam kasus penangkapan Mulyana adalah munculnya whistleblower (peniup peluit) yang, dengan keberanian dan kesadarannya mengungkap tindak kriminal. Ini merupakan indikasi positif untuk mewujudkan slogan pemberantasan korupsi yang selama ini gencar dikampanyekan pemerintah.

Read the rest of this entry »

Menggugat Deponeering


Fenomena hukum di Indonesia nampaknya akan terus dan selalu bergoyang dan berombak. Nampak sekali pertarungan antar elit (praktisi, politisi dan akademisi) dalam ranah hukum sehingga menyita perhatian publik. Masyarakat selalu disuguhi manuver-manuver hukum beraroma politis.

Deponeering perkara Bibit-Chandra tertanggal 29 November 2010, adalah salah satunya yang mewarnai percaturan di ranah hukum. Tarik ulur perlu tidaknya deponeering dikeluarkan oleh seorang Jaksa Agung dalam suatu mengeyampingkan perkara (deponeering). Perdebatan ini tidak hanya sekedar berkisaran akan alasan hukum dari dikeluarkannya deponeering namun juga bagaimana status hukum dari seseorang yang telah berstatus Tersangka dalam proses pemeriksaan di Kejaksaan.

Read the rest of this entry »

KAJIAN YURIDIS MENGENAI INTERPRETASI PIHAK KETIGA YANG BERKEPENTINGAN DALAM PRAKTEK PRAPERADILAN

Oleh :
SETIYONO, SH, MH
Partner/Advokat Kantor Hukum MMS Consulting
Dosen Biasa Fakultas Hukum Universitas Trisakti
Ketua Divisi Non Litigasi LKBH FH USAKTI
Sumber Asli: http://www.m2s-consulting.com

ABSTRAK

Praperadilan merupakan suatu lembaga baru yang diintrodusir oleh KUHAP. Adapun fungsi yang dimiliki oleh lembaga peraperadilan adalah melakukan pengawasan horisontal terhadap adanya tindakan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh instansi kepolisian selaku penyidik dan instansi kejaksaan selaku penuntut umum. Pengawasan yang dilakukan tersebut merupakan bagian dari implementasi integrated criminal justice system. Dalam perkembangannya, muncul berbagai permasalahan pada lembaga praperadilan. Salah satunya adalah adanya ketidakjelasan interpretasi dalam KUHAP mengenai siapa yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan dalam Pasal 80 KUHAP. Dengan didasarkan pada putusan-putusan dalam berbagai kasus praperadilan terkait dengan interpretasi pihak ketiga yang berkepentingan tersebut maka dalam praktek dan perkembangannya terdapat perbedaan interpretasi yang diberikan oleh para hakim. Penggunaan metode interpretasi tersebut dilakukan dalam rangka melakukan penemuan hukum yang bertujuan untuk menutupi aturan hukum in casu KUHAP yang tidak menginterpretasikan secara jelas mengenai definisi pihak ketiga yang berkepentingan.

Kata Kunci : Kajian Yuridis, Interpretasi Pihak Ketiga Yang Berkepentingan, Praperadilan.

Read the rest of this entry »

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,174 other followers