PENGANTAR SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA. Bagian Kesatu (1)

Oleh:

Rocky Marbun[1]

A.     PENDAHULUAN

FIAT JUSTITIA ET PEREAT MUNDUS

Hukum Harus Ditegakkan Meskipun Dunia Akan Hancur.

Suatu adagium yang mencoba menampilkan sebuah semangat dalam melakukan law enforcement yang sangat luar biasa. Bahkan dapat dikatakan sebuah adagium yang penuh dengan keniscayaan, kesia-siaan, dan kemustahilan serta tidak realistis. Namun adagium tersebut, menjadi cambuk bagi para pihak yang hidup dan penghidupannya bersinggungan dengan berbagai masalah hukum.

Layaknya mata uang yang memiliki dua sisi, disatu sisi semangat melakukan law reform (reformasi hukum) melalui proses law enforcement secara due process of law seakan-akan tidak pernah padam, baik Akademisi dan Praktisi Hukum selalu dengan lantang menyuarakan asas-asas dan norma-norma hukum yang selayaknya diterapkan dalam praktek. Namun di sisi lain, hilangnya semangat dan kepercayaan kepada hukum sebagai ujung tombak dalam memperoleh keadilan dan kepastian hukum oleh sebahagian besar masyarakat.

Peradilan pidana sebagai tempat pengujian dan penegakkan hak-hak asasi manusia memiliki ciri khusus, yaitu terdiri dari sub-sub sistem yang merupakan kelembagaan yang berdiri sendiri-sendiri, tetapi harus bekerja secara terpadu agar  dapat menegakkan hukum sesuai harapan masyarakat pencari keadilan.

Proses peradilan pidana yang terdiri dari serangkaian tahapan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pemidanaan, merupakan kegiatan yang sangat kompleks dan dapat dikatakan tidak mudah difahami serta kadang kala menakutkan bagi masyarakat awam. Persepsi yang demikian tidak dapat dihindari sebagai akibat banyaknya pemberitaan di media massa yang menggambarkan betapa masyarakat sebagai pencari keadilan seringkali dihadapkan pada kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan, baik disebabkan oleh ketidaktahuan mereka akan hukum maupun perlakuan tidak simpatik dari aparat penegak hukum.[2]

Indonesia sebagai suatu masyarakat yang sedang membangun dan harus mengatur serta mengartikulasikan pelbagai kepentingan masyarakat yang sangat plural ini, tentunya tidak dapat menghindarkan diri dari pengaruh regional dan internasional, sebagai akibat kemajuan tehnologi komunikasi yang canggih. Masyarakat pelbagai negara, termasuk Indonesia dihadapkan pada persoalan baru, yang menjadi issue internasional, berupa demokratisasi hukum. Pemujaan hukum sebagai alat rekayasa sosial berpasangan dengan sarana ketertiban mulai banyak dikritik, dan sebagai gantinya muncul konsep baru, hukum sebagai sarana modifikasi sosial, yaitu suatu pemikiran yang berusaha memasukan pemahaman hukum sebagai sarana perlindungan hak-hak warganegara yang berintikan pengaturan dengan mengedepankan kepentingan umum.[3]

Di dalam lingkup pemikiran itu, muncul pula adanya kebutuhan akan keterpaduan sistem peradilan pidana (integrated criminal justice system), yaitu suatu sistem yang menjaga keseimbangan perlindungan kepentingan, baik kepentingan negara, masyarakat dan individu, termasuk kepentingan pelaku tindak pidana dan korban kejahatan.

Istilah Sistem Peradilan Pidana atau criminal justice system kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pendekatan sistem.[4] Sebagaimana diungkapkan oleh Tolib Effendi, bahwa berbicara mengenai hukum, maka tidak terlepas pula berbicara mengenai sistem.[5] Sehingga wacana perbincangan mengenai suatu Sistem Peradilan Pidana sangat erat kaitannya dengan konfigurasi berbagai macam elemen dari sebuah negara.

Keterpaduan subsistem dalam Sistem Peradilan Pidana bukan hanya diarahkan kepada tujuan penanggulangan kejahatan, namun juga diarahkan kepada pengendalian terjadinya kejahatan dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima. Keberhasilan suatu sistem, dapat diketahui dengan jika berbanding lurus dengan diterimanya keluhan-keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan, mampu menghadirkan si petindak ke depan persidangan dan terlaksananya putusan pengadilan.[6]

Dimana semenjak pertengahan 1990-an, pengadilan di bebagai negara, aparat penegak hukum, dan entitas lain yang terlibat dalam keselamatan publik dan keadilan telah mengakui kebutuhan untuk pertukaran informasi secara elektronik antara berbagai lembaga mereka untuk membentuk Sistem Peradilan Pidana Terpadu atau Integrated Criminal Justice Systems (SPPT/ICJS)[7]. Sebagian besar negara telah memulai upaya ke arah ini, tetapi hasilnya sudah kurang memuaskan. Hambatan utama yang telah terbukti adalah bersifat politis. Kurangnya kepercayaan di antara lembaga-lembaga yang berpartisipasi, ditambah dengan takutnya kehilangan kendali atas wilayah mereka, sehingga cenderung menghambat kemajuan. Halangan utama lainnya jelas dalam membangun ICJIS adalah kurangnya dana.[8] Sebagaimana terjadi semenjak 10 tahun yang lalu, Michigan salah satu Negara Bagian dari Amerika Serikat, mulai membahas kelayakan mengintegrasikan informasi peradilan pidana.[9]

Jika salah satu ciri sistem peradilan pidana sebagai “saling ketergantungan”, maka sangat penting bahwa pada lembaga tingkat implementasi administrasi dan kebijakan dimana outputnya yang sesuai terlihat untuk berkontribusi terhadap tujuan keseluruhan diketahui dan bahwa tujuan tersebut dapat segera dipahami dan dikomunikasikan oleh lembaga yang terlibat.[10]

Read the rest of this entry »

Mengusung Penerapan Lembaga Diyat Dalam Sistem Peradilan Pidana

Oleh:

Rocky Marbun[1]

A.           Pendahuluan

FIAT JUSTITIA ET PEREAT MUNDUS

Hukum Harus Ditegakkan Meskipun Dunia Akan Hancur.

Suatu adagium yang mencoba menampilkan sebuah semangat dalam melakukan law enforcement yang sangat luar biasa. Bahkan dapat dikatakan sebuah adagium yang penuh dengan keniscayaan, kesia-siaan, dan kemustahilan serta tidak realistis. Namun adagium tersebut, menjadi cambuk bagi para pihak yang hidup dan penghidupannya bersinggungan dengan berbagai masalah hukum.

Layaknya mata uang yang memiliki dua sisi, disatu sisi semangat melakukan law reform (reformasi hukum) melalui proses law enforcement secara due process of law seakan-akan tidak pernah padam, baik Akademisi dan Praktisi Hukum selalu dengan lantang menyuarakan asas-asas dan norma-norma hukum yang selayaknya diterapkan dalam praktek. Namun di sisi lain, hilangnya semangat dan kepercayaan kepada hukum sebagai ujung tombak dalam memperoleh keadilan dan kepastian hukum oleh sebahagian besar masyarakat.

Read the rest of this entry »

Restorative Justice Sebagai alternatif Sistem Pemidanaan Masa Depan

Oleh:

Rocky Marbun, S.H., M.H.

Berbicara mengenai hukum, maka harus juga membicarakan tentang masyarakat, karena tidak mungkin hukum tersebut terlepas dari masyarakat. Ada sebuah teori yang menjelaskan hal tersebut, yakni teori yang dikemukakan oleh Carl von Savigny, dimana menurutnya “das Recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem Volke” atau terjemahannya bahwa hukum itu tidak dibuat melainkan tumbuh dan berkembang bersama masyrakat.[1] Oleh karena itu dalam memandang hukum, maka sudah barang tentu bahwa masyarakat juga harus di perhatikan.

Read the rest of this entry »

Inkonsistensi Penegakan Hukum UU Money Laundering 2010. Kebijakan Legislatif Yang Berpotensi Melanggar Hak Azasi Manusia (HAM)

Oleh : Rocky Marbun, S.H., M.H.

Abstrak

Kebijakan Legislatif pemberantasan money laundering di Indonesia sarat dengan intervensi asing, sehingga perumusannya menjadi tidak konsisten dan tidak harmonis dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Sehingga terjadi benturan kepentingan hukum.

Di dalam penulisan ini, Penulis juga memasukkan perkara BAHASYIM ASSIFIE sebagai bukti bahwa telah terjadi pelanggaran hak-hak dasar Terdakwa. Penyimpangan yang terjadi dalam UU No. 8/2010 atau the second regime of anti-money laundering telah menjadi hukum positif dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

Pemberlakukan UU No. 8/2010 merupakan wujud kepanikan dunia Internasional yang beranggapan bahwa Indonesia masih  belum secara utuh mentaati 40 Rekomendasi & 9 Rekomendasi Khusus dari FATF. Sehingga dorongan dan desakan dunia Internasional kepada Pemerintah Indonesia untuk merubah atau mengamandemen the first regime of anti-money laundering yaitu Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga menabrak beberapa teori-teori hukum pidana.

Dari skema perumusan UU No. 8/2010 tersebut, terlihat bahwa euforia penegakan hukum terhadap money laundering telah yang bercampur menjadi satu dengan kebencian terhadap pelaku koruptor dan pelaku money laundering, sehingga perumusan pemidanaan terhadap pelaku money laundering lebih terkonsentrasi pada pidana penjara daripada pengembalian kerugian negara.

Read the rest of this entry »

MEMBANGUN RESTORATIVE JUSTICE dan PENAL MEDIATION DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Oleh :  Rocky Marbun, S.H., M.H

Abstrak

Prof Soerjono Soekamto jauh-jauh hari sebelumnya sudah menanamkan pondasi pembentukan Integrated Criminal Justice System (ICJS) dengan mensinergiskan lima elemen dalam proses law enforcement, yaitu hukum itu sendiri (Undang-undang), sarana & prasarana, institusi penegak hukum, masyarakat dan budaya.

Dari pendapat beliau, nampak adanya usaha untuk menerapkan restorative justice theory yang pada akhirnya dapat memunculkan proses penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui penal mediation.

Menurut Penulis mewacanakan restorative justice theory dan penal mediation menjadi sangat penting dikarenakan kegagalan atas teori pemidanaan yang ada terutama retributive justice theory. Sehingga perlu segera diupayakan perwujudan dari penal mediation pada perkara-perkara tertentu.

Read the rest of this entry »

Membangun Sinergisitas Antara Implementasi Hak Azasi Manusia (HAM) Dengan Penegakan Hukum Di Indonesia

Oleh :

 Rocky Marbun, S.H., M.H.[1]

(Tulisan ini pernah di muat pada Tabloid Mata Hukum, 2 Maret 2012)

 “Setiap Orang Yang Dituntut Karena Disangka Pelanggaran Pidana Dianggap Tak Bersalah, Sampai Dibuktikan Kesalahannya Menurut Undang-Undang Dalam Suatu Pengadilan Terbuka, Dan Di Dalam Sidang Itu Diberi Segala Jaminan Yang Perlu Untuk Pembelaannya.”

(Universal Declaration of Human Right)

Dalam memahami konsep Hak Azasi Manusia (HAM), maka tidak terlepas dari pentingnya sejarah munculnya dan penggunaan peristilahan HAM itu sendiri. Akan menjadi tidak komprehensif, ketika seseorang atau suatu institusi memandang HAM berdasarkan pemahamannya sendiri tanpa dilandasi dengan keilmuan mengenai sejarah dan istilahnya. Ungkapan ini bukan berarti menjustfikasi seseorang dan/atau institusi yang tidak secara komprehensif memahami HAM akan menjadi pelaku-pelaku pelanggar HAM. Dikarenakan masih ada unsur “nurani, nilai moral dan nilai sosial” yang kemudian turut mempengaruhi pola pandang seseorang dan/atau institusi dalam mengimplementasikan kepentingan HAM berdasarkan pendapatnya sendiri.

Read the rest of this entry »

Peranan Hakim Dalam Mengeluarkan Putusan Pengadilan Sebagai Salah Satu Bentuk Mencegah Kekosongan Hukum

Siapa yang tidak kenal dengan Mantan Hakim Agung Bapak Bismar Siregar, terutama pada saat Beliau menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Sumatra Utara. Beberapa akademisi dan praktisi selalu menyebutnya sebagai Hakim yang sering mengeluarkan vonis yang kontroversial dan mengkagetkan dunia hukum. Namun Prof. Satjito Rahardjo justru mengatakan bahwa putusan Hakim Bismar Siregar adalah biasa saja, karena hal itu yang justru benar dan melawan arus yang hidup pada saat itu.

Read the rest of this entry »

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,181 other followers