Whistleblower – kah mereka????

Oleh:

Rocky Marbun, S.H., M.H.

Munculnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, selanjutnya disebut UU PSK, tidak terlepas dari peranan atas diterbitkannya Ketetapan (TAP) MPR No. VIII Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan Dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, dimana pada Pasal 2 ayat (6) angka b menegaskan sebagai berikut:

Membentuk Undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya untuk pencegahan korupsi yang muatannya meliputi : Perlindungan Saksi dan Korban.”

Melihat kemunculan TAP MPR tersebut, bila ditilik dari tahun keluarnya TAP tersebut, maka bangsa Indonesia baru saja memasuki masa reformasi di semua bidang. Tindak Pidana Korupsi, telah disepakati oleh dunia Internaisonal sebagai bukan saja sebagai crime againts the state tetapi lebih mengarahkan kepada crime againts humanity, selain itu julukan white collar crime juga melekat kepada jenis tindak pidana korupsi ini. Hal ini dikarenakan pembuktiannya yang sangat sulit dan menimbulkan kerugian bagi negara dan bangsa.

Dalam proses pemeriksaan perkara pidana, posisi seorang saksi menjadi tumpuan utama dalam mengungkap fakta-fakta hukum di depan persidangan. Terutama di Indonesia yang mengedapankan pengungkapan kebenaran materiil dibandingkan kebenaran formiil.

Namun semenjak keluarnya TAP MPR tersebut, UU PSK tidak serta merta terwujud, telebih dahulu muncul pengaturan-pengaturan secara parsial dalam bidang Hukum Acara Pidana terhadap tindak pidana tertentu untuk menutupi kelemahan KUHAP dalam melindungi para saksi, yaitu:

  1. Peraturan Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Dan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor Dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang;

Dari ketentuan-ketentuan tersebut, maka ditemui hak-hak saksi yang merupakan pelengkap dari KUHAP, yang selama ini tidak dikenal dalam Hukum Acara Pidana, yaitu:

  1. Perlindungan atas keamanan pribadi, dan/atau keluarga Pelapor, Saksi, dan Korban dari ancaman fisik atau mental;
  2. Perlindungan terhadap harta Pelapor dan Saksi;
  3. Perahasiaan dan penyamaran identitas Pelapor dan Saksi; dan/atau
  4. Pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan tersangka atau terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan perkara.

Namun, pemberian hak-hak tersebut hanya sebatas pada tindak pidana pelanggaran HAM, Terorisme dan Money Laundrering. Sedangkan tindak pidana yang sifat pembuktian yang sulit lainnya belum diakomodir. Sehingga sampai saat sebelum tahun 2006, Indonesia belum memiliki payung hukum (umbrella act) yang memberikan pengaturan tentang perlindungan saksi dan korban.

Sehingga UU PSK yang diundangkan pada tanggal 11 Agustus 2006 menjadi suatu harapan baru bagi para saksi dan korban untuk memperoleh jaminan keamanan dan kenyamanan dalam mengungkapkan fakta-fakta hukum di dalam keterangannya di depan persidangan.

Memang boleh dikatakan bahwa Pemerinta Indonesia sangat lambat dalam merespon kebutuhan akan pentingnya perlindungan terhadap saksi dan korban. Bila dibandingkan dengan beberapa negara baik negara maju maupun negara berkembang, Indonesia baru tahun 2006 memiliki UU PSK.

Tabel 1

Negara-Negara yang memiliki UU PSK[1]

Negara Tahun
United  State of America 1970
Michigan 1980
Philipina 1991
Australia, CommWe 1994
New South Wales 1995
Canada 1996
Australia Selatan 1996
Afrika Selatan 1998
China 2000
Queensland, Australia 2000
Kroasia 2003
Kenya 2006
Malaysia 2008

 

KUHAP Bukanlah “karya agung”

Harus diakui oleh seluruh pegiat Hukum dan HAM, bahwa KUHAP sebagai pengganti dari Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) (Stbld 1941 No. 1 Drt tahun 1951) merupakan bentuk koreksi dari pengaturan Hukum Acara Pidana yang lama. Yang paling menonjol adalah adanya perubahan sistem pemeriksaan dari Sistem Inquisatoir menjadi Sistem Aquisatoir.

Pada sesi inilah KUHAP digembar gemborkan menjadi suatu peraturan yang banyak mengadopsi nilai-nilai perlindungan HAM baik bagi Tersangka/Terdakwa/Terpidana dan Saksi, sedangkan hak-hak Korban tidak terbahaskan secara detail bahkan terkesan sangat bias.

Secara kasat mata, bagaimana KUHAP di dalam praktek peradilan sehari-hari? Apakah KUHAP yang didengungkan sebagai Karya Agung membawa perubahan yang berarti? Sebagai orang yang terjun ke dalam dunia praktisi, Penulis melihat pelaksanaan KUHAP “jauh panggang dari apinya”, bahkan terjadi tebang pilih kepada siapa yang akan diterapkan prosedur KUHAP dan kepada siapa yang dapat diberikan jalur pintas.

Terkait dengan perlindungan terhadap saksi, apakah KUHAP mengaturnya? Apakah saksi memiliki hak-hak hukum yang harus dilindungi?

YA, KUHAP memang mengatur perlindungan baik Hukum maupun HAM dari seorang saksi. KUHAP ada karena merupakan bentuk korektif dari HIR pada masa lalu. Namun ternyata, bila kita teliti secara seksama pasal-pasal yang melindungi saksi, ternyata kata “saksi” selalu berkaitan dengan kata “tersangka/terdakwa” dalam hal pemberian hak-hak nya.

Tabel 2

Hak Hukum Saksi Dalam KUHAP

Pasal 112 Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut
Pasal 113 Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya
Pasal 117 Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun
Pasal 118 Dalam hal tersangka dan atau saksi tidak mau membubuhkan tanda tangannya, penyidik mencatat hal itu dalam berita acara dengan menyebut alasannya
Pasal 166 Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi.
Pasal 170 Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka
Pasal 173 Hakim ketua sidang dapat mendengar keterangan saksi mengenai hal tertentu tanpa hadirnya terdakwa, untuk itu ia minta terdakwa ke luar dari ruang sidang akan tetapi sesudah itu pemeriksaan perkara tidak boleh diteruskan sebelum kepada terdakwa diberitahukan semua hal pada waktu ia tidak hadir.
Pasal 177 Jika terdakwa atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menerjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan
Pasal 178 Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli serta tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai penerjemah orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi itu
Pasal 229 Saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dari sebagian ketentuan mengenai saksi tersebut diatas, maka hanya dua pasal yang tidak memposisikan sama antara saksi dengan terdakwa/tersangka, yaitu Pasal 170, 173 dan Pasal 229 KUHAP.

Hal ini berarti KUHAP yang diklaim sebagai suatu Karya Agung, belum mengakomodir perlindungan saksi secara independen. KUHAP lebih memandang kepada saksi sebagai subyek yang wajib memberikan keterangan sebagaimana hal nya terdakwa/tersangka.

Padahal dapat kita maklumi apabila ada kekhawatiran dan ketakutan tersendiri bagi seorang saksi dalam memberikan keterangannya secara frontal baik itu yang memberatkan ataupun yang meringankan terdakwa/tersangka. Dapat kita saksikan dalam beberapa kasus yang bersifat individual dan tingkat sifat komunal nya sangat tinggi justru akan mengancam keselamatan saksi.

Jelas bahwa KUHAP tidak mengindahkan perasaan atau sisi keselamatan bagi saksi, sedangkan di dalam proses pemeriksaan perkara pidana, saksi memiliki peranan yang sangat penting sekali dalam mengungkap kebenaran materil.

Ketidakmampuan KUHAP dalam memberikan perlindungan kepada saksi menjadikan aneh rasanya bila ada yang mengangung-agungkan lahirnya KUHAP secara berlebihan dengan menyebutkan KUHAP sebagai Karya Agung.

Reformer Itu Bernama UU PSK

Kebutuhan akan perlindungan terhadap saksi dan korban di dalam KUHAP menjadi suatu yang dipandang sangat urgent guna membantu mengungkapkan fakta-fakta hukum dalam proses pemeriksaan tindak pidana yang memiliki sifat pembuktian yang sulit.

Di berbagai belahan dunia, banyak negara-negara yang telah memiliki “witness protection act” guna melindungi para saksi dan memiliki standar prosedur mengenai penanganan saksi yang harus dilindungi.

Hadirnya UU PSK menjadi harapan banyak orang khsusnya pegiat HAM, aktivis Hukum, akademisi dan Lawyer. Dengan pengharapan bahwa kesaksian yang berikan dengan landasan rasa aman dan nyaman dapat membuka tabir kejahatan yang selama ini susah untuk ditembus.

UU PSK ini sangat berbeda dengan peraturan yang sudah ada dalam memberikan hak-hak dan perlindungan hukum kepada para saksi dan korban. Perhatikan saja isi Pasal 5 UU PSK yang menegaskan sebagai berikut:

  1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang Berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
  2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
  3. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
  4. Mendapat penerjemah;
  5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
  6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
  7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
  8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
  9. Mendapat identitas baru;
  10. Mendapatkan tempat kediaman baru;
  11. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
  12. Mendapat nasihat hukum; dan/atau
  13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Melihat isi dari Pasal 5 UU PSK tersebut, besar harapan agar perlindungan terhadap saksi ini mampu menjadi pendorong terungkapnya kasus-kasus yang sulit dan besar.

Secara spesifik memang tidak diungkapkan mengenai tehnis bagaimana perlindungan itu diberikan ataupun tahapan tehnis lainnya. Hal tersebut adalah wajar, karena bertujuan melindungi identitas dan keberadaan Saksi/Korban dan/atau keluarga Saksi/Korban. Sehingga tehnis dan bentuk perlindungan Saksi/Korban tidak termasuk ke dalam Keterbukaan Informasi Publik.

Bahkan UU PSK ini memberikan ancaman pemidanaan bagi setiap pihak yang terkait, menghalangi, menolak bahkan mengacaukan perlindungan Saksi dan Korban hingga maksimal 7 tahun pidana. Dan akan diperberat bila Pejabat Publik yang melakukan dengan tambahan 1/3 dari ancaman pokok.

Walaupun terlambat diundangkannya UU PSK, ketentuan-ketentuan yang baru ini merupakan transformasi yang sangat signifikan dari apa yang diatur di dalam KUHAP atau Peraturan Pemerintah yang sudah pernah ada. Dan ini merupakan kemenangan yuridis formal bagi para pegiat Hukum dan HAM di Indonesia.

Dimana Letak Whistleblower Dalam UU PSK ?

Semenjak dikeluarkannya UU PSK, istilah whistleblower menjadi pembicaraan hangat baik di kalangan akademisi, praktisi maupun penegak hukum serta masyarakat. Dari beberapa fenomena hukum yang ada kecenderungan menyematkan predikat whistleblower kepada individu yang diduga terlibat dalam suatu tindak pidana, dimana dengan lantang dan berani membongkar praktek mafia hukum, semakin santer terdengar.

Masih segar dalam ingatan kita semua, bagaimana sepak terjang dari Komjen Pol Susno Duadji, mantan Anggota DPR Agus Condro, dan yang sangat fenomenal M. Nazaruddin, mantan Anggota DPR dan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat. Ketiganya diusulkan sebagai seorang whistleblower yang patut memperoleh perlindungan. Dimana ketiga orang tersebut diduga sebagai pelaku tindak pidana, bahkan Komjen Pol Susno Duadji dan mantan Anggota DPR Agus Condro telah di vonnis oleh Pengadilan, walaupun belum inkracht, dianggap memiliki peranan yang dominan dalam membongkar praktek-praktek mafia hukum dan tindak pidana korupsi di Institusinya masing-masing.

Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah UU PSK mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap whistleblower??

Sebelum membahas lebih jauh, maka perlu diketahui terlebih dahulu bahwa di dalam UU PSK terdapat 3 (tiga) istilah yang diberikan perlindungan hukum, yaitu:

1. Saksi

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU PSK ditegaskan sebagai berikut:

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.”

2. Korban

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU PSK ditegaskan sebagai berikut:

“Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”

3. Pelapor

Di dalam UU PSK tidak ditemui definisi dari Pelapor, namun disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1), yang menegaskan sebagai berikut:

“Saksi, Korban, dan Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.”

UU PSK tidak menegaskan secara jelas di dalam bentuk pasal seperti layaknya definisi saksi dan korban, namun dimuat di dalam Penjelasan UU PSK, yang menegaskan sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “pelapor” adalah orang yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana.”

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna Pelapor adalah orang yang melakukan pelaporan atau orang yang melaporkan.

Nah, bagaimana dengan whistleblower??? Dimanakah kata yang sinomin dan memiliki persamaan arti dan makna termuat di dalam UU PSK??

Istilah whistleblower sendiri merupakan istilah yang diadopsi melalui sistem hukum common law pada umumnya. Sehingga perlu diteliti makna berdasarkan definisi dari salah satu undang-undang yang dianut dalam sistem hukum common law.

Menurut Bakman, F. dijelaskan bahwa “a whistleblower is an employee who makes an unauthorised disclosure of information about criminal or irregular conduct, along avenues that are not specified.”

Sedangkan menurut Whistleblower Protection Act 1989 United States menjelaskan sebagai berikut:

A whistleblower is a present or former employee or member of an organization who reports misconduct.”

Dan menurut UU di Negara Bagian Amerika – Michigan, disebutkan sebagai berikut:[2]

employees who report a violation or suspected violation of state, local, or federal law.”

Dari kedua pengertian mengenai whistleblower tersebut, maka diketahui bahwa secara definisi lebih whistleblower lebih mendekati kepada pengertian “pelapor” dalam Pasal 10 ayat (1). Namun, bila kita perhatikan dengan lebih seksama, maka diketahui pula bahwa pelapor bisa siapa saja yang mengajukan laporan, sedangkan whistleblower lebih mengarah kepada terminologi yang diletakan kepada seseorang yang pernah ataupun masih bekerja kepada suatu badan hukum.

Dalam hal perlindungan hukum pun terdapat perbedaan antara “pelapor” dengan “whistleblower”. Dimana seorang whitle bukan hanya tidak dapat dituntut secara pidana ataupun perdata, namun ada jenis-jenis perlindungan hukum lainnya. Lain halnya perlindungan hukum bagi saksi dan korban sangat jelas termuat di dalam Pasal 5 UU PSK. Sedangkan Pasal 5 UU PSK bukan merupakan bagian dari perlindungan hukum terhadap “Pelapor”. Pelapor hanya tidak dapat dituntut secara pidana dan perdata, namun perlindungan hukum terhadap Pelapor pun dibatasi dengan adanya syarat bahwa perlindungan hukum hanya diberikan kepada Pelapor yang melaporkan tindak pidana dengan adanya itikad baik.

UU PSK tidak menjelaskan lebih rinci mengenai hal-hal apa saja yang termasuk ke dalam kategori “itikad tidak baik” tersebut, namun hanya memberikan batasan bahwa Yang dimaksud dengan “memberikan keterangan tidak dengan itikad baik” dalam ketentuan ini antara lain memberikan keterangan palsu, sumpah palsu, dan permufakatan jahat. Hal ini tentu sangat jauh berbeda dengan definisi dan batasan whistleblower yang diadopsi dari sumber hukum asalnya.

Di Australia-New South Wales,[3] memberikan perlindungan kepada whistleblower atas kerahasiaan identitas, serta jaminan untuk tidak dapat digugat baik secara pidana maupun perdata. Dan juga perlindungan dari tindakan pembalasan oleh pelaku tindak pidana bila identitas whistleblower terungkap melalui media massa.

Di dalam UU Negara Bagian Amerika, Michigan, ditegaskan pada Section 2 menyebutkan sebagai berikut:[4]

An employer shall not discharge, threaten, or otherwise discriminate against an employee regarding the employee’s compensation, terms, conditions, location, or privileges of employment because the employee, or a person acting on behalf of the employee, reports or is about to report, verbally or in writing, a violation or a suspected violation of a law or regulation or rule promulgated pursuant to law of this state, a political subdivision of this state, or the United States to a public body, unless the employee knows that the report is false, or because an employee is requested by a public body to participate in an investigation, hearing, or inquiry held by that public body, or a court action.”

Di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi mengeluarkan definisi mengenai whistleblower, yaitu sebagai berikut:

“Seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempat dia bekerja, dan dia memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut.”

Dari kedua UU tersebut saja, betapa berbedanya perlindungan hukum yang diberikan kepada whistleblower atau “pelapor” di Indonesia. Terjadinya missdefinition menyebabkan terjadinya missapplication dalam sistem hukum di Indonesia. Walaupun KPK sudah mengadopsi definisi yang ada dari berbagai UU di beberapa negara, namun masih bersifat parsial saja. Sedangkan tindak pidana yang sulit pembuktiannya dan membahayakan masyarakat umum bukan hanya korupsi.

Kembali ke pertanyataan awal kita, apakah Komjen Pol Susno Duadji, Agus Condro dan M. Nazarudin bisa digolongkan menjadi whistleblower??

Di Amerika pernah dilakukan beberapa penelitian mengenai whistleblower dimana kajian utamanya adalah apa motivasi dari orang-orang yang bersedia dengan sukarela menjadi seorang whistle. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Ana Radelat  yang dilakukan pada tahun 1991, menjelaskan sebagai berikut:[5]

“Berdasar survei terhadap 233 peniup peluit, di mana 90 persen dari mereka harus kehilangan pekerjaan setelah meniup peluit, hanya 16 persen yang menyatakan berhenti untuk meniup peluit, sementara sisanya mengungkapkan akan tetap meniup peluit lagi bila mereka mendapat kesempatan melakukannya.

Selain itu, mayoritas dari mereka bukan pegawai yang ingin sekadar mencari popularitas dengan meniup peluit, tetapi mereka adalah para pegawai berprestasi, memiliki komitmen tinggi dalam bekerja dan rata-rata berangkat dari latar belakang agama yang kuat.”

Selain penelitian diatas, Glazer dan Glazer[6] pada tahun 1986 melakukan studi terhadap 55 peniup peluit untuk mengungkapkan motif mereka meniup peluit yang mengatakan sebagai berikut:

“Meski mereka sadar akan risiko yang harus dibayar. Hasilnya, mayoritas peniup peluit mengungkapkan bahwa mereka memutuskan untuk meniup peluit berdasar keyakinan individual. Mereka berasumsi, bahwa suatu sistem yang korup hanya akan terjadi bila para individu yang menjalankan sistem itu juga korup. Dalam hal ini, kita hanya dihadapkan pada dua pilihan, menjadi bagian dari proses korupsi itu atau menjadi kekuatan yang menentangnya. Secara umum bisa dikatakan, keyakinan individual yang dimiliki para peniup peluit bersumber pada tiga hal: nilai- nilai keagamaan (religious values), etika profesional (professional ethics), dan rasa tanggung jawab terhadap masyarakat (social responsibility).”

Berdasarkan hasil penelitian tersebut serta definisi yang diberikan oleh beberapa UU diberbagai negara, maka nampaklah kriteria umum yang ada dalam praktek oleh seorang whistleblower, yaitu sebagai berikut:

  1. Pengungkapan yang dilakukan adalah inisiatif sendiri;
  2. Seorang whistleblower merupakan bagian dari suatu badan hukum ataupun pernah menjadi bagian dari badan hukum tersebut;
  3. Seorang whistleblower tidak terlibat secara langsung dengan dugaan tindak pidana yang yang diungkapnya;
  4. Seorang whistleblower tidak memiliki motivasi pribadi atau balas dendam kepada badan hukum tersebut;

Dari uraian-uraian di atas, maka Penulis berkesimpulan bahwa UU PSK tidak memberikan perlindungan dalam bentuk apa pun kepada whistleblower. Hal tersebut dilandasi kepada kesimpulan bahwa Pelapor tidaklah sama dengan whistleblower. Bahkan posisi hukum dari seorang Pelapor sendiri tidak memperoleh perlindungan hukum secara maksimal.

UU PSK & LPSK, Perangkat Hukum Yang Tumpul.

Salah satu fenomema hukum yang menarik untuk dicermati adalah pada saat seorang Susno Duadji mengajukan perlindungan hukum kepada LPSK, yang permohonan dari Susno Duadji disetujui dengan bentuk dan jenis perlindungan hukum dengan menempatkan Susno Duadji ke dalam Rumah Aman (safe house).

Pada saat itu status hukum dari Susno Duadji adalah Tersangka dan menjadi tahanan MABES POLRI.  Yang menarik adalah implementasi dari disetujuinya permohonan Perlindungan Hukum Susno Duadji. Pada saat Tim yang dibentuk oleh LPSK hendak menjemput Susno Duadji, keinginan tim LPSK di tolak oleh Penyidik Mabes POLRI. Dengan alasan bahwa tersangka adalah tahanan MABES POLRI.

UU PSK menegaskan bahwa bila permohonan disetujui maka LPSK berhak dan berwenang memberikan perlindungan hukum bagi pemohon yang disetujui.  Sehingga menjadi hal yang aneh bila kemudian kewenangan yang diberikan oleh UU tersebut dianulir oleh institusi penegak hukum yang lain.

Dalam hal ini, pihak Penyidik MABES POLRI tidaklah bisa disalahkan sepenuhnya. Dikarenakan apa yang dilakukan oleh Penyidik juga dilindungi oleh KUHAP dan UU Kepolisian.

Permasalahan tersebut sebenarnya tidaklah akan menjadi perdebatan bila setelah diundangkannya UU PSK dibarengi dengan peraturan pelaksananya serta petunjuk tehnis pelaksana. Walaupun sebenarnya peristiwa tersebut menunjukan adanya koordinasi yang lemah antar institusi penegak hukum.

Eksistensi LPSK sebagai salah satu institusi penegak hukum jelas belum adanya pengakuan dari sesama institusi. Sehingga integrated criminal justice system hanya dipahami saat ini hanya dilekatkan kepada Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung dan LAPAS.

Walaupun pada akhirnya telah diadakan rapat koordinasi diantara institusi penegak hukum. Yang mana kesimpulan dari rapat koordinasi tersebut Mahkamah Agung akan mengeluarkan Surat Edaran berkaitan dengan penerapan Pasal 10 UU PSK.

Terkait dengan posisi hukum seorang Agus Condro, dimana ia mengungkapkan adanya Gratifikasi kepada anggota DPR yang ia sendiri juga menerima Gratifikasi tersebut. Seharusnya disini UU PSK dan LPSK berperan untuk membantu Agus Condro untuk memperoleh keringanan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim.

Bila kita cermati putusan perkara Agus Condro, jelas sekali tidak ada peranan LPSK yang dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim. Keringanan yang diberikan oleh Majelis Hakim adalah karena sudah umumnya diberikan mengingat akan point-point “Hal-Hal Yang Meringankan” selalu dalam setiap pertimbangan Hakim. Jadi bukan karena peranan dari LPSK.

Hal tersebut memang sesuatu kewajaran, karena Pasal 10 UU PSK memuat asas plea bargaining. Asas ini hanya dikenal di sistem hukum common law. Dimana kewenangan untuk mengurangi ancaman pidana terletak pada Jaksa sebagai penuntut umum.

Sedangkan di Indonesia, tidak ada aturan yang jelas bagaimana penerapan pengurangan pidana bagi pelapor yang mengungkapkan fakta yang sekaligus sebagai tersangka. Bila mencermati isi dari Pasal 10 ayat 3 tersebut, maka seolah-olah LPSK berhak mengurangi jumlah pidana yang diancamkan. Sedangkan kewenangan tersebut berada pada Kejaksaan. Sehingga hampir keseluruhan Pasal 10 menjelma menjadi pasal penghias saja. Dimana LPSK sebagai lembaga yang wajib menjalankan UU PSK selalu akan terhalangi dengan permasalahan-permasalahan tehnis.

Secara kasat mata UU PSK merupakan pendobrak hukum acara namun sejatinya tidak mampu dan tidak dapat diimplementasikan secara utuh. Sehingga merugikan para pemohon yang membutuhkan perlindungan hukum.


[1] Tabel ini hanya memuat sebahagian negara saja guna sebagai pembanding dengan UU PSK Indonesia. Tabel ini dirangkum dari beberapa sumber via Internet dari berbagai situs resmi pemerintahan.

[2] The Whistleblowers Protection Act 469 of 1980

[3] Protected Disclosures Act 1994 No. 92 Article 20 – 21 Part 3 – Protections

[4] The State of Michigan, The Whistleblower Act 469 of 1980, Section 2.

[5] Achmad Zainal Arifin, Fenomena “Whistleblower” dan Pemberantasan Korupsi, Sumber: http://kompas.com/kompas-cetak/0504/30/opini/1721043.htm, tertanggal 30 April 2005. Link situs ini kemungkinan besar telah dihapus, maka pembaca dapat melihat pula melalui link blog Multiply: http://achmadarifin.multiply.com/journal/item/5/Whistleblower_dan_Pemberantasan_Korupsi

[6] Ibid

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,181 other followers