PHK Karena Pelanggaran Berat atau Mangkir

Saya adalah seorang guru di salah satu perguruan swasta di Batam yang baru-baru ini diPHK Karena suami saya mendadak dibawa ke rumah sakit dan dirawat disana selama 33 hari. Dan selama itu pula saya tidak bisa menjalankan tugas karena suami saya dirawat secara intensive di Rs Adam Malik Medan. Waktu saya berangkat ke Medan dalam keadaan libur nasional (idul fitri) Jadi saya tidak melapor ke kantor karena tutup.Pada saat tiba waktu masuk sekolah pagi harinya saya menghubungi kepala sekolah melalui HP bahwa saya tidak bisa mengajar seperti biasa karena suami saya jatuh sakit dan dirawat intensive di Rs A. Malik di Medan. Dan beliau memaklumi keadaan itu.

Setelah dokter mengijinkan kami pulang dan pengobatan diteruskan di Batam,teman guru-guru beserta kepala sekolah datang menjenguk suami saya yang masih sakit dan terkapar dirumah. Pada saat itu saya cerita kepada kep.sek. bahwa saya belum bisa masuk mengajar seperti biasa dan jawabannya tidak apa-apa urus saja dulu suamimu katanya.

Tiga hari kemudian sesudah kunjungan para guru Surat panggilan dari pengurus yayasan datang dengan nada mengancam Tepatnya tgl 22.Oct.2010.Apabila saya tidak hadir melapor keesokan harinya maka saya dianggap mengundurkan diri. Saya melapor keesokan harinya serta membawa surat bukti “keterangan opname dari RS A. Malik Medan”. Tetapi mereka tidak mengakui surat itu. Katanya saya telah “Melakukan Pelanggaran Berat”melalaikan tanggung jawab dan tidak ada ijin tertulis. Maka saya harus dikeluarkan. Dengan uang terimakasih 3x gaji perbulan.Dan saya menolak,saya bilang itu tidak adil saya harus bekerja seperti biasa.Tetapi kepala sekolah keberatan katanya dia tidak saya hormati dan harga mati saya harus dikeluarkan.

Pada tanggal 16 Des 2010, saya mendapat surat PHK dengan tuduhan melakukan pelanggaran berat, dan hanya memberikan 5 bulan gaji sebagai uang pisah.Katanya itu berdasarkan keputusan yang sudah disetujui Disnaker Batam. Jelas saya tidak mau terima saya bilang saya mau pelajari dulu apakah sudah sesuai dengan aturan perundang – undangan yang berlaku. Dan mereka bilang boleh tapi apabila dalam 14 hari tidak ada pembelaan atau pengajuan keberatan dianggab sudah setuju.

a.             Saya sudah bekerja sebagai guru di yayasan tsb. Salama 25 tahun.

b.             Suami saya masuk rumah sakit dari : Tgl 14 Sep.2010 s/d tgl 16.oct.2010.

c.              Surat PHK sudah dibuat tgl 18.Nov.2010 dan diserahkan sebulan kemudian.

d.             Gaji sudah tidak dibayar lagi.

 

Pertanyaan Saya:

 

Setelah membaca buku tulisan bapak “ Jangan Mau Di PHK Begitu Saja”. Wawasan saya semakin terbuka. Tetapi saya cari–cari di buku itu saya tidak melakukan pelanggaran berat seperti yang dialamatkan pada saya. Yang condong adalah “mangkir“ Tetapi definsi daripada mangkir itu saya kurang paham. Mangkir dalam pemahaman saya adalah: Tidak hadir dengan alasan yang tidak jelas”. Tidak ada pemberitahuan atau ijin.

Apakah karena saya tidak mengajukan surat permohonan untuk merawat suami yang dalam kondisi emergency,walaupun sudah saya beritahu melalui telepon dan disaksikan langsung oleh guru-guru dan Kepsek. Tetapi tetap juga tidak diakui? Dan keputusan PHK mereka katanya sudah disetujui oleh Disnaker Batam, dan surat PHK pun ada tembusan ke Disnaker.

PHK adalah hal yang umum, tidak masalah sejauh masih menghormati hak-hak yang bersangkutan dan sesuai dengan aturan dan undang-undang. Yang saya tidak mengerti adalah : Saya mendapat musibah (force majeur) tetapi diperlakukan tidak manusiawi (5 bulan gaji dengan masa kerja 25 tahun). Dan selalu mendapat perlakuan yang imperior dari mereka.

Dalam kesempatan ini saya minta tolong pada bapak, agar sudilah kiranya bapak dapat membantu saya dalam hal apa-apa saja yang layak menjadi hak saya dan pasal mana dari UU Ketenagakerjaan Tahun 2003 yang saya langgar. Dan tolong bapak buatkan contoh Kasus saya ini dalam perhitungan perolehan pesangon.

a.             Gaji pokok          = Rp 1.150.000

b.             Tunjangan          = Rp     400.000

c.              Sanpapan           = Rp     692.000

d.             Kerajinan           = Rp     300.000

Saya sangat mengharapkan bantuan bapak, karena secara mental saya sangat tertekan, untung saja saya memiliki buku yang bapak tulis jadi saya punya wawasan tentang kejadian yang sangat memilukan ini.

Atas bantuan Bapak sebelum dan sesudahnya saya ucapkan banyak terima kasih.

Teriring Salam dan doa.

Hormat Saya

 

Rosdiana Hasibuan

Email ini di kirim tertanggal 19 Desember 2010

 

 

Jawaban:

Terima kasih atas perhatian Ibu Rosdiana kepada Buku saya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan Ibu.

Yang pertama saya perlu sampaikan adalah bahwa Ibu perlu pahami terlebih dahulu AD/RT dari Yayasan Pendidikan tersebut. Siapakah yang berhak untuk melakukan pemecatan terhadap karyawan, Pengurus Yayasan kah atau Kepala Sekolah?

Bila sudah Ibu pahami, maka akan diketahui juga apa yang dimaksud dengan Pelanggaran Berat. Karena di dalam UU Ketenagakerjaan, tidak pelanggaran berat, namun yang ada kesalahan berat Pasal 158 UU Ketenagakerjaan.

Yang saya khawatirkan, ada klausula Pelanggaran Berat di dalam AD/ART yang maksudnya berbeda dengan Pasal 158 UU Ketenagakerjaan.

Di dalam UU Ketenagakerjaan memang diatur masalah “pelanggaran” yaitu pada Pasal 161 ayat (1), yang menegaskan sebagai berikut:

“Dalam hal pekerja/buruh melakukan “pelanggaran” ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut.”

Namun yang dimaksud dengan pelanggaran tersebut adalah klausula-klausula yang termuat di dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama. Itupun harus ada pemenuhan syarat utama yaitu adanya Surat Peringatan secara berturut-turut hingga 3 (tiga) kali.

Sehingga harus dilihat kembali, apakah pada waktu Ibu bekerja ada Perjanjian Kerjanya atau tidak? Apakah ada Peraturan Perusahaan atau tidak? Ada Perjanjian Kerja Bersama atau tidak? Dalam beberapa pemahaman lain bahwa Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB/KKB) dianggap sama dengan AD/RT yang ada.

Mari kita “anggap” bahwa “pelanggaran berat” yang dimaksud oleh Pengurus Yayasan adalah sama dengan “kesalahan berat” menurut UU Ketenagakerjaan.

Maka yang dimaksud dengan pelanggaran/kesalahan berat tersebut adalah sebagai berikut:

1.             Melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik perusahaan.

2.             Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan.

3.             Mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja.

4.             Melakukan perbuatan asusila atau perjudian di ligkungan kerja;

5.             Menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja.

6.             Membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

7.             Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

8.             Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja.

9.             Membongkar atau membocorkan rahasia perushaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara.

10.        Melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Yang menjadi pertanyaan, apakah ibu pernah melakukan salah satu dari ke-10 point tersebut?

Kalaupun iya pernah, mari berandai-andai lagi, maka tidak serta merta Ibu bisa di PHK. Mengapa?

Kesalahan berat tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu melalui peradilan pidana, atau adanya putusan pengadilan pidana yang menyatakan Ibu bersalah dan putusan tersebut harus telah berkekuatan hukum tetap, artinya tidak ada upaya hukum lainnya lagi.

Sepanjang putusan pengadilan itu belum ada, Ibu masih berhak untuk bekerja dan berhak untuk di gaji.

Bila kemudian pelanggaran/kesalahan berat yang dituduhkan Ibu adalah karena “Mangkir”, maka menurut saya, antara pelanggaran/kesalahan berat berbeda konteksnya dengan Mangkir. Mangkir tidak masuk ke dalam kategori “pelanggaran/kesalahan berat”, tapi dalam kategori melanggar Perjanjian Kerja atau Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama atau AD/ART yang ada.

Adapun yang dimaksud “Mangkir” adalah ketidakhadiran pekerja selama 5 (lima) hari berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis.

Apakah Ibu pernah dipanggil secara patut dan tertulis sebanyak 2 (dua) kali oleh Pengurus Yayasan?? Bila tidak pernah, tidak bisa dikatakan Ibu melakukan Mangkir.

Nah, sekarang yang menjadi permasalahan dan harus dipahami dengan seksama, ketika pekerja hendak meminta izin untuk tidak masuk, kepada siapakah pekerja harus meminta izin tersebut? Apakah diatur di dalam peraturan yayasan tersebut? Andaikata diatur, bagaimana prosedurnya? Apakah harus tertulis atau bisa lisan?

Apabila ternyata izin tersebut harus tertulis, maka secara prosedural Ibu melanggar ketentuan yang ada, NAMUN, mengingat masa kerja Ibu sudah 25 (dua puluh lima) tahun, menurut saya bukan masa kerja yang sebentar, sehingga seharusnya kelonggaran itu ada. Ini dinamakan keputusan yang didasari pada faktor sosiologis dan psikologis, dan ini masih dibenarkan oleh hukum. Hal tersebut juga dikuatkan dengan datangnya Kepala Sekolah dan guru-guru lainnya untuk menjenguk.

Artinya, ketidakhadiran Ibu bukan dibuat-buat atau dengan sengaja, bahkan Ibu bisa menunjukkan bukti surat dari Rumah Sakit yang akan memperkuat posisi Ibu.

Bila kondisi-kondisi di atas adalah benar, maka pihak Pengurus Yayasan melakukan pengambilan keputusan hanya berdasarkan pandangan yuridis formal, namun tidak mempertimbangan faktor sosiologis dan psikologis.

Dalam praktek, ada beberapa Hakim bahkan banyak, yang tidak akan sependapat dengan pandangan yuridis formal bila terkait masalah Ketenagakerjaan.

Itu bila pelanggaran/kesalahan berat dari Ibu adalah karena “Mangkir”.

Mari kita “berandai-andai” lagi, bahwa ternyata Ibu benar-benar salah dan melanggar prosedur. Yang menjadi pertanyaan, apakah Ibu bisa dipecat begitu saja??

Tidak Ibu, ada prosedur yang harus dipenuhi oleh Yayasan sebelum melakukan pemecatan. Yaitu pihak Yayasan harus melaporkan dan mengusulkan kepada Dirjen Disnaker perihal pemecatan atas diri Ibu.

Sebelum mengajukan permohonan izin pemecatan atas nama Ibu, maka harus ada perundingan terlebih dahulu baik antara Ibu dengan pihak Yayasan maupun nantinya dengan dimediasikan oleh pihak Disnaker.

Berdasarkan hasil dari perundingan tersebut, bila gagal, Yayasan mengajukan permohonan Izin pemecatan. Dan pemecatan baru dianggap sah bila sudah keluar Penetapan oleh Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (LPPHI) Disnaker.

Sehingga berdasarkan Pasal 155 ayat (2) UU Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa “selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya”.

Bagaimana bila keputusan Yayasan telah keluar bahwa Ibu telah di PHK, maka berdasarkan Pasal 155 ayat (1) UU Ketenagakerjaan keputusan PHK tersebut adalah batal demi hukum.

Sehingga menurut saya ada 2 (dua) keadaan yang mungkin terjadi, karena saya tidak mengetahui fakta dan data secara nyata hanya berdasarkan data awal yang ibu utarakan, yaitu :

1.             Ibu di PHK karena Mangkir dan dikualifikasikan sebagai “Pengunduran Diri”. Ini diasumsikan Yayasan sebagai pihak yang benar dan prosedural.

Maka Pasal 168 ayat (3) UU Ketenagakerjaan menegaskan sebagai berikut:

“Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh yang bersangkutan berhak menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.”

Banyak pengusaha dan bahkan Depnaker sendiri berpedoman kepada Surat Menakertrans Nomor 600 tahun 2005 bahwa:

“Pekerja/buruh yang bersangkutan tidak berhak atas uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2) dan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tabun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Oleh karena pekerja/buruh yang mengundurkan diri tidak mendapatkan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja maka pekerja/buruh yang bersangkutan tidak mendapatkan penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4).”

Perlu saya sampaikan kepada Ibu, bahwa Surat Menakertrans ini adalah CACAT HUKUM, karena tidak mungkin peraturan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Artinya, adalah dilarang Surat Menakertrans bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan. Karena jelas disebutkan di dalam Pasal 168 ayat (3) UU Ketenagakerjaan bahwa “pekerja/buruh yang bersangkutan berhak menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan diberikan uang pisah”.

Surat Menakertrans No. 600 Tahun 2005 tersebut juga bertentangan dengan Kepmenakertrans No 150 Tahun 2000 jo Kepmenakertrans No. 78 Tahun 2001, pada Pasal 26 ditegaskan bahwa “Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja karena pekerja mengundurkan diri secara baik atas kemauan sendiri, maka pekerja berhak atas uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian”.

Pada saat ini telah ada Yurisprudensi dari Mahkamah Agung khusus mengenai perselisihan ini, bahwa Mahkamah Agung menggunakan Kepmenakertrans No 150 Tahun 2000 jo Kepmenakertrans No. 78 Tahun 2001 sebagai acuan/dasar hukum.

Sehingga menurut saya Ibu berhak atas:

a.             Uang Penggantian Hak (UPH); dan

b.             Uang Pisah.

c.              Ganti Kerugian

Bagaimana menghitung Uang Penggantian Hak (UPH)? Maka berdasarkan Pasal 156 ayat (4) UU Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

a.             Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur.

Misalnya Cuti Ibu belum diambil dalam 1 tahun atau masih lengkap 12 hari, maka 12/30 x Rp 2.542.000,- = Rp 1.016.800,-

b.             Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja/buruh diterima bekerja.

Yang dimaksud biaya atau ongkos pulang adalah apabila domisili awal Ibu di Medan, kemudian mendapat pekerjaan di Batam. Maka biaya atau ongkos Ibu pulang dari Batam – Medan tersebut yang dihitung.

c.              Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat.

Untuk menentukan 15% tersebut, maka UU Ketenagakerjaan memberikan acuan berdasarkan Uang Pesangon atau Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) atau Uang Pesangan dan UPMK.

Karena UU menggunakan kata sambung “dan/atau” yang artinya bisa salah satu atau bisa kedua-duanya digunakan sebagai acuan.

Sehingga perhitungannya bisa muncul 3 (tiga) versi, maka Ibu harus menghitung terlebih dahulu Uang Pesangon dan UPMK.

Total Gaji            : Rp 2.542.000

Uang Pesangon : 2 x 9 x Rp 2.542.000 = Rp 45.756.000,-

UPMK                 : 10 x RP 2.542.000 = Rp 25.420.000,-

Maka perhitungan Uang Penggantian Hak adalah:

(1).       Berdasarkan Uang Pesangon:

15% x Rp 45.756.000,- = Rp 6.863.400,-

(2).      Berdasarkan UPMK:

15% x Rp 25.420.000,- = Rp 3.813.000,-

(3).      Berdasarkan Uang Pesangon dan UPMK:

15% x (Rp 45.756.000,- + Rp 25.420.000,-) = Rp 10.676.400,-

Mengenai versi mana yang Ibu ambil silahkan dipertimbangkan dengan matang, tapi menurut saya, baiknya Ibu menuntut sebesar-besarnya.

Kemudian pada tuntutan Ibu, dimasukkan juga yang namanya Uang Proses 6 bulan, yang perhitungannya: 6 x Rp 1.150.000 = Rp 6.900.000,-

d.             Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Yang dimaksud dengan hal-hal lain disini adalah apabila di dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama atau AD/ART Yayasan dimuat adanya uang pisah atau ganti kerugian.

Bila tidak diatur, maka besarnya uang pisah atau ganti kerugian berdasarkan kebijaksanaan Pengurus Yayasan atau Pengusaha.

2.             Ibu di PHK secara sepihak dan tidak prosedural.

Kondisi Ibu ambil, bila Ibu yakin 100% bahwa Ibu tidak Mangkir, sehingga Pengurus Yayasan melakukan PHK yang illegal. Maka Ibu dapat mengajukan gugatan Uang Pesangon, UPMK, UPH dan Uang Proses.

Jadi perhitungannya adalah sebagai berikut:

a.             Uang Pesangon: Rp 45.756.000,-

b.             UPMK : Rp 25.420.000,-

c.              UPH : Rp 10.676.400,- (berdasarkan perhitungan terbesar/versi ke 3)

d.             Uang Cuti : Rp 1.016.800,-

e.             Uang Proses : Rp 6.900.000,-

Total : Rp 89.769.200,-

Selain tuntutan Uang Pesangon tersebut di atas, ada tuntutan lain yang dapat Ibu ajukan, yaitu menuntut untuk kembali bekerja. Dimana tuntutan ini sifat nya adalah Primair (utama). Dan tuntutan Uang Pesangon diletakan pada tuntutan Subsider (tambahan).

Adapun biaya pengajuan gugatan tersebut berdasarkan UU PPHI adalah apabila gugatan dibawah Rp 150.000.000,- masih gratis hingga eksekusi putusan.

Dan pengajuan gugatan tersebut, dapat Ibu ajukan sendiri atau sebaiknya menggunakan LBH yang ada disana.

Yang sekarang harus Ibu lakukan adalah pertama, mencari AD/ART Yayasan atau ketentuan tentang PHK yang diatur secara internal Yayasan tersebut. Agar analisa hukum nya bisa lebih lengkap dan komprehensif.

Kedua, pastikan Surat Menakertrans No. 600 Thn 2005 masih digunakan atau tidak ?

Ketiga, agar Ibu men-chek langsung ke Disnaker mengenai Surat PHK tersebut.

Keempat, bila benar ada surat itu atau tidak ada sekalipun, saya harap Ibu berani menyampaikan keluhan ini atau minta perlindungan hukum oleh Disnaker setempat.

Secara pribadi, saya melihat ada peluang untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri, namun mengingat substansi perkara adalah Ketenagakerjaan, saya tidak yakin apakah Hakim akan sependapat dengan pendapat saya.

Demikian pendapat saya, bila masih butuh penjelasan, dengan senang hati saya akan membantu.

 

 

13 Responses to “PHK Karena Pelanggaran Berat atau Mangkir”

  1. Liana Says:

    Pak saya terkesan sekali dg jawaban bpk. Boleh saya minta informasi juga pak krn ada saudara saya yg diPHK sepihak krn memang dia melakukan kesalahan berat yaitu menggelapkan uang transportasi dlm jumlah sekitar 10-20jt, kemudian dia diberitahu dipecat 1 hari sebelumnya dan hanya mendapatkan pesangon 2.5 kali gaji & uang sisa cuti padahal sdh bekerja selama 12 th.
    Mohon petunjuknya pak apakah sebenernya saudara saya itu msh berhak mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan, & uang ganti rugi yg sesuai UU. Apakah saudara saya yg memang bersalah itu sdh mendapatkan haknya secara adil ? Terima kasih sebelumnya

    • Rocky Marbun, S.H., M.H. Says:

      Kalo mmg kesalahan berat yg dilakukan, maka seharusnya diproses dulu perkara pidananya tadi, yaitu Penggelapan Dana Transportasi.
      Jika blm diproses di hukum pidana dan belum ada putusan pengadilan pidana, maka menurut saya, Saudara dari Ibu, adalah di PHK secara sepihak. Kalo PHK sepihak, maka tuntutannya menggunakan perhitungan normal bu, 2 x masa kerja x gaji pokok. plus yg lain-lainnya.
      Tapi sekarang perlu dipertimbangkan oleh Ibu da keluarga, jika menuntut hak secara formal sesuai dgn apa yg sy sebutkan td, kira2, apakah keluarga siap menanggung resikonya jika oleh Perusahaan kemudian dilaporkan ke kepolisian mengenai penggelapan dana transportasi td????

      • Liana Says:

        Pak Rocky terima kasih utk inputnya. Jika saudara saya ingin melakukan perundingan lebih dahulu, maka bisakah jika:
        1. kita meminta bantuan Disnaker utk memiadiasi masalah ini
        2. jika tdk melalui proses di hukum pidana & blm ada putusan bersalah, tetapi saudara sy sdh mengaku bersalah, kira2 hak apa yg bisa diperoleh saudara saya pak. Apakah persh memberikan pesangon 2.5x gaji & sisa cuti itu adalah sdh merupakan hal yg sesuai dg perundang2an.
        3. menurut perundangan tenaga kerja, dg kasus seperti saudara sy ini apkh tidak pantas utk mendapatkan srt peringatan terlebih dahulu pak, sebelum lgsg dipecat

        Mohon petunjuknya pak & terima kasih sekali lagi atas waktunya.
        NB: Kalau sy boleh tahu bpk berdomisili dimana ya?

        • Rocky Marbun, S.H., M.H. Says:

          1. Perundingan yang dihadiri oleh pihak Disnaker biasa disebut dengan Lembaga Tripartit atau Mediasi. Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2000, sblm mencapai kepada perundingan Tripartit atau Mediasi, maka harus terlebih dahulu dilalui perundingan Bipartit yaitu antara Pekerja dengan pihak Perusahaan.
          Saran saya ajukan undangan atau permohonan bipartit ke perusahaan, dengan Surat Tercatat atau dengan tanda terima, kirimkan minimal 2x.
          Jika dalam dua kali permohonan bipartit tdk ditanggapi, segera buat resume sendiri dengan menyebutkan kronologis dr awal hingga akhir dgn dilampirkan tanda terima surat permohonan bipartit td, kemudian lampirkan kpd surat permohonan Tripartit ke Disnaker.

          2. Walaupun sudah mengaku bersalah, namun itu bukan dasar pemecatan karena pelanggaran berat. Dasar PHK karena PElanggaran Berat adalah putusan pengadilan Pidana. Jika tanpa putusan, hanya pengakuan bersalah, harusnya dikenakan pensiun dini, yg besaran Uang Pesangonnya berdasarkan kesepakatan bersama.

          3. Surat Peringatan hanya bisa dikenakan bila si Pekerja melakukan pelanggaran perjanjian atau pelanggaran Peraturan Perusahaan. Tp untuk Pelanggaran Berat, indikasinya adalah laporan polisi dan penetapan sbg Tersangka, kemudian dilakukan Skorsing oleh Perusahaan selama 6 bln.

          Sy berdomisili di Jakarta Timur Bu Liana.
          Mohon maaf bila jawaban saya agak terlambat. semoga bermanfaat.

  2. ndi shioy Says:

    slmat mlm pak,sy mau tny jg nich..
    Sy dan istri bkrja di satu perusahaan yg sm,ceritany bgini..istri sya krja sbgai krani & anak buahny supir srta mkanik,pd saat it bengkel lg sepi,dan istri sndiri dsn,tiba2 dtg supir yg mau perbaiki mobilny,krna sepi supirny sntai & ngobrol sm istri sya didlm kntr smbl mnunggu mekanik,tdk lma istri sya sms mta jmpt,sblm sy jmpt istri sy,dia dilihat sm atasany sedang brdua didlm kntr krn diluar lg sepi & istri sy dituduh mlakukn tindakan asusila didlm kntr,pdhal istri sya dan supir itu cm ngbrol aj & tidak mlkukan ap yg dtduhkn oleh atasany,shingga berita itu ud mnyebar kmn2 & mbuat malu istri sya malu..sbulan kmudian istri sya diksi tau atsany kl dia dipecat dg tidak hormat atas kasus asusila tnpa surat pemecatan yg sah,yg mau sy tnykn apkah istri sya yg ud bkrja 14 bulan pantas mndptkan pesangon atas phk trsbut & saya ingin mnuntut atasan istri saya dgn tuntutan pncmaran nma baik,utk pnuntutan trsbut maksimal brp besar biaya dlm pnuntutan saya..itu aj pak,mohon pnjlasanya..bls lwt facebook aj..ndi_shioy@yahoo.co.id

  3. andi Says:

    PT.Ledo lestari
    Kebun ledo 1

    Kepada Yth : Sdr.Agustina
    Cc : -file
    Dari : Asisten Divisi Traksi
    Tanggal : 01 oktober 2012
    Nomor : /LLI/SP/X/2012
    Hal : Surat Peringatan
    Terakhir

    Dengan hormat,
    Berhubung kryawan trsbut diatas telah mlakukan tindakan Asusila dilingkungan perusahaan dan itu tlah mlnggar peraturan perusahaan,maka terpaksa kami memberi Surat Peringatan Terakhir pd saudara dan saudara kami anggp telah mngundrkn diri secara sepihak.dengan hal tersebut diatas,maka saudara tidak dpt mnuntut gnti rugi dlm bentuk apapun sesuai praturan perusahaan.

    Demikian surat peringatan ini dibuat untuk menjadi perhatian dikemudian hari,Terima kasih.

    Dibuat oleh diketahui oleh

    Asst traksi Est.Manager

    Yg mau sya tnykn,sya bkrja slma 1,2 bln
    1. Apakah sy bs mnuntut pesangon,kl bs kira2 brp psangon yg pnts sya dptkn
    2. Dlm hal ini,sy tidak pernah mlkukan tndakn asusila yg ditjukan pd sy,shngga sy brkesimpulan dlm hal in ad unsur pencamaran nama baik,dan sy akan mnuntut pimpinan sya.
    3. Dmn sya dpt mlporkan hal ini,agar sy mndpatkn keadilan, Depnaker atau Lmbaga Bantuan Hukum..kl ke LBH,brp biaya yg hrus kluarkan.

    Sekian penjelasan dr sya,atas prhtian bpk sy ucapkan terima kasih.

    • Rocky Marbun, S.H., M.H. Says:

      Selamat Siang Bpk Andi,
      Melihat kronologos yang sudah Bpk ceritakan, pemecatan tsb bisa didasarkan karena pekerja melakukan Pelanggaran Berat atau melakukan pelanggaran thd Peraturan Perusahaan, Jika Pekerja di PHKkarena pelanggaran Berat,maka seharusnya terlebih dahulu diputuskan melalui Pengadilan Pidana.
      Terkait dengan lamanya bekerja Bpk masih di bawah 1 tahun, maka berdasarkan UU Ketenagakerjaan 2003, Pekerja berhak untuk pesangon selama 1 bulan upah.
      Jika memang bapak merasa yakin tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka yang dapat Bapak lakukan adalah:
      1. Melaporkan kepada Disnaker terkait dengan pemecatan sepihak tsb;
      2. Melaporkan kepada Kepolisian setempat terkait dengan tuduhan palsu tsb, dengan aduan pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan.
      Mengenai biaya, sangat relatif bergantung pada domisili Bapak. Namun saya sarankan untuk menekan biaya, Bapak silahkan lapor sendiri saja. Untuk Tehnis pelaporan silahkan Bapak baca buku saya yang berjudul : “Kiat Jitu Menyelesaiakan Kasus Hukum”, sudah tersedia di toko-toko buku (Gramedia & Gunung Agung) di dalamnya ada tips berperkara tanpa advokat.
      demikian jawaban saya, terima kasih.

  4. Budianto Says:

    perkenankan saya bertanya mengenai rotasi karyawan dipindahkan ke daerah tertentu, bila karyawan tersebut menolak bagaimana penyelesaiannya ? apakah bisa dokatakan karyawan tersebut mangkir ? hak karyawan apa yang harus diperhatikan bila terjadi PHK. terima kasih

  5. ndishioy Says:

    mau tnya pak,istri sya dtduh mlakukan asusila.yg mau sya tnykn apkh in mrupakan bukti yg kuat,kl tidak ad bukti yg pasti spti video/rekaman.. hny mngandalkan dgn 1 saksi yg melihat,tpi yg dlihat krang jelas kejadianya.apkh tduhan itu pantas serta mrupakan bukti yg kuat dmata hukum.kl bukti itu tidak kuat,sya akan mnuntut atasan istri sya dg kasus pencemaran nama baik..mohon balasany segera

  6. misranuddin Says:

    Selamat siang Pak, Saya mw share nc,,,,,
    Saya Bekerja disebuah Perusahaan swasta dibontang,baru-baru ini saya diPHK Karena Alasan Mangkir, saya sudah bekerja disana selama 5 thn lebih,
    a.gaji pokok = Rp. 1.785.000,-
    awalnya saya minta ijin selama 4 hari dan ditambah off 1 hari jadi 5 hari kepada atasan saya dikarenakan saya pindah rumah, tetapi tidak diberi ijin oleh pihak perusahaan tanpa alasan yang jelas, karena saya tidak diberii ijin maka saya mangkir itupun atasan saya tau bahkan dia setuju saya mangkir, dia bilang kalau kamu mau mangkir ya sudah mangkir saja,hari keenam saya masuk kerja ternyata saya disuruh menghadap keatasan saya katanya saya udah dianggap mengundurkan diri, bahkan saya disuruh pulang tanpa surat panggilan,surat peringatan atau PHK, saya tidak terima karena saya menganggap ini PHK secara sepihak dan tidak sesuai dengan prosedur, dia bilang saya sudah tidak masuk kerja selama 5 hari berturut-turut maka dianggap mengundurkan diri, padahal saya mangkir hanya 4 hari ditambah off 1 hari jadi 5 hari akan tetapi off kan tidak dihitung jadi mangkir saya terhitung hanya 4 hari. yang ingin saya pertanyakan:
    1. Apakah dalam kasus ini dikatakan PHK secara sepihak namun dari pihak perusahaan saya tidak memanggil secara patut dan tertulis seperti yang dimaksud dalam uu ketenagakerjaan pasal 168 ayat 1,surat perigatan,atau surat pemutusah hubungan kerja?
    2. Apakah saya bisa menuntut uang pesangon,uang penghargaan masa kerja,dan uang penggantian hak?
    kalau memang bisa bolehkah saya minta jelaskan perinciannya?

    • Rocky Marbun, S.H., M.H. Says:

      Selamat siang Pak Misranuddin,
      melihat uraian Bapak, sebenarnya bapak sudah cukup memiliki pengetahuan tentang Ketenagakerjaan itu sendiri. Saya hanya dapat mengatakan bahwa benar apa yg telah bapak uraikan, dimana apa yang dilakukan oleh perusahaan bapak adalah PHK Sepihak.
      Berkaitan dengan berapakah yang dapat Bapak tuntut saya rasa Bapak dapat meneliti Pasal 156 dari UU Ketenagakerjaan tersebut.
      Hanya saja, pada kesempatan ini saya informasikan, bahwa komponen perhitungan pesangon, bukan hanya gaji pokok, namun semua tunjangan yang bersifat tetap diperoleh setiap bulannya. Jadi Gaji Pokok + Tunjangan Tetap.
      Demikian jawaban kami. Terima Kasih

  7. yanto Says:

    pagi pak,,
    Saya mau tanya pak,
    Saya bekerja dprusahaan pengecoran besi/pembuatan sambungan pipa dr besi,
    Msa krj saya 13thn kurang 1bln,
    Diprusahaan saya bkrja apabla sdh tdk mngingnkan karyawan tuk bekrja lg,prusahaan mnggunakan cr2 yg kotor tp halus&brbagai alesan yg mna kt gk bsa mnolaknya,
    Akhrnya kryawan trsbt tdk betah&akhrnya mngundurkan dri,
    Biasanya yg di gituin kryawn yg msa krjanya sdh lma &stats tetap,
    &sekrng mslh in mnimpa saya,
    Saya dipindah pd bagian yg lain,
    Bagian yg bru trsbt lbh berat dr yg lma,
    Dngn berat ht akhrny sya trma,a
    Tp wkt hr prtma sya dbagian yg bru trsbt fisik saya bnr2 gk kuat,kpala saya pusing &mual,
    Akhrnya sya bilng keprsonalia bhwa sya tdk kuat,
    Tp prsonalia mnyarankan sya tuk dcba dlu,dngn alesan sya blm trbiasa,
    Tp sya menolak,
    Stlh hr brktnya sya gk brngkat 4hr,
    2hr pkai surt ketrngn dr dokter&2hr pkai surt biasa,
    Dhr k-5nya sya brangkat &sya dpt surat pnggilan dr prsonalia,
    Dpertemuan sya dngn prsonalia,
    Sya msh dsarankn tuk mncba lg,tp tep sya gk mau akhrnya prsonalia mngasih saya 2 pilhan tuk memilh 2 bagian yg baru,tp 2 bgian yg bru trsbt sma beratnya pda bagian yg saya tolak,Akhrny sya gk mau mmilh,
    & jg prsonalia mnta sya untuk mngundurkn dri sja,tep saya gk mau,
    Akhrny prsonalia memnta sya hnya duduk gk boleh ngapa ngapain,
    Gk dspa,dlrng bcara & dianggab sya gk ada smpai saya mau memilh to saya mngundurkn dri..
    Dr uraian crta sya diats,
    *)dr skp &prilaku prusahaan dr uraian sya diatas mnurt hkum ketenagakerjaan gmn,
    *)Ap yg hrs sya perbuat/hrs sya lakukan,
    sya ingnnya di phk,
    *)diperbolekn to ndk jk saya srng gk msk dngn alasan yg sya buat2,spya sya dkluarkn to di phk
    *)kpda siapa sya hrs mngadu dengn prsoalan sya diatas,

  8. Baharuddin Says:

    Selamat Malam Pak Rocky
    Pak rocky yang terhormat saya mohon konsultasi dan bimbingannya. Saya sudah bekerja di Perusahaan B selama hampir 9 tahun, September 2012 saya efektif menduduki posisi baru sebagai Credit Officer (CO). Per Juli sampai Desember 2012 hasil PA (personal Asassement) saya 2, sementara hasil PA dari Kantor Pusat dikirim by email perusahaan nilai PA CO = 2,4. perlu bapak ketahui di kantor kami CO ada 2 orang, nilai PA untuk teman saya di adjust menjadi 3 sementara nilai PA untuk saya jadi 2. Per
    Januari sampai Desember 2013 kembali saya mendapat PA 2, sementara nilai PA dari Kantor Pusat 3,6, Di bulan Agustus saya lupa tepatnya tanggal berapa, saya di panggil menghadap Regional Manager, dimana pada pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Cluster manager serta Branch Manager atau PUK saya langsung. Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai performance kerja saya, yang mana saya mendapat PA 2 dalam 2 semeter, hasil pertemuaan itu saya diminta untuk menandatangani Surat Peringatan III karena telah mendapat PA 2 dalam 2 semester hal ini tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB), dan Surat Pembinaan yang mana isinya saya dimutasi ke Cabang lain tetapi dengan Jabatan yang sama. Saya keberatan menandata tangani surat tersebut, adapun alasan saya adalah, untuk SP III, saya katakan saya tidak pernah menerima SP I & SP II, kenapa saya langsung dikenakan SP III, saya katakan saya minta waktu untuk baca baca PKB dulu. Untuk Surat Pembinaan, saya katakan saya keberatan karena isi surat pembinaan tersebut saya dimutasi ke Cabang lain dengan Jabatan yang sama, saya minta dimuatsi ke Jabatan lain yaitu SO (sales Officer), yang mana saya pengalaman dijabatan tersebut selama 8 tahun. Karena menurut saya, jika saya tetap pada Jabatan CO, maka saya yakin hasilnya akan sama, akhir pertemuan itu saya minta waktu untuk berpikir,
    Per 2 September 2013, cabang saya kedatangan Cluster Manager, tidak lama kemudian saya di panggil masuk ruangan dimana disana hadir juga PUK saya dan CO lain. Di dalam pertemuan tersebut intinya Cluster Manager (PUK II) menekankan kalau Ia akan menerapkan Hak Prerogatifnya, yaitu Ia menugaskan saya untk pindah ke Cabang lain dengan Jabatan yang sama, di mana draft surat tugas sudah Ia bawa, kemudian Ia minta semua yang hadir untuk Tanda Tangan termasuk CO lain (diposisikan sebagai Saksi) atas penugasan tersebut, adapun saya sendiri keberatan atas penugasan itu dan saya tidak menandatangani surat tugas tersebut, dimana surat tugas tersebut efektif berlaku mulai tgl 5 september 2013.
    Adapun mengenai hal tersebut ada beberapa point yang saya mohon penjelasan dari Bapak Rocky Yth, yaitu ;
    1, Apakah surat tugas tersebut tetap berlaku sementara saya sendiri tidak tanda tangan.
    2. Sanksi terberat apa yang akan saya terima karena hal tersebut
    3. Sutar Tugas tersebut berlaku mulai tgl 5 September 2013, apakah jika dari sejak berlakunya surat tugas tersebut 5 September 2013 samapai 5 hari kedepan, saya tidak masuk kantor di Cabang yg tertera dalam Surat Tugas tersebut, tetapi saya tetap masuk kantor di Cabang saya yang lama. Apakah saya bisa di kategorikan telah mangkir.
    4. Tahap Tahap apa yg harus saya lakukan untu menyelesaikan masalah saya ini, terus terang saya sendiri saya ingin jika saya di PHK tanpa pesangon.
    Saya sangat berharap penjelasan dari Bapak Rocky, saya ucapkan banyak terima kasih, semoga Bapak selalu di lindungi Tuhan YME amin.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,174 other followers