MEMBANGUN RESTORATIVE JUSTICE dan PENAL MEDIATION DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Oleh :  Rocky Marbun, S.H., M.H

Abstrak

Prof Soerjono Soekamto jauh-jauh hari sebelumnya sudah menanamkan pondasi pembentukan Integrated Criminal Justice System (ICJS) dengan mensinergiskan lima elemen dalam proses law enforcement, yaitu hukum itu sendiri (Undang-undang), sarana & prasarana, institusi penegak hukum, masyarakat dan budaya.

Dari pendapat beliau, nampak adanya usaha untuk menerapkan restorative justice theory yang pada akhirnya dapat memunculkan proses penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui penal mediation.

Menurut Penulis mewacanakan restorative justice theory dan penal mediation menjadi sangat penting dikarenakan kegagalan atas teori pemidanaan yang ada terutama retributive justice theory. Sehingga perlu segera diupayakan perwujudan dari penal mediation pada perkara-perkara tertentu.

Read the rest of this entry »

Wamen Denny dan Kontroversi Advokat Koruptor

Komentar Wamenkumham Denny Indrayana menyulut reaksi para advokat.

VIVAnews - Entah kepada siapa ditujukan, kicauan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menghebohkan jagad jejaring sosial Twitter, Sabtu 18 Agustus lalu. Tweet yang berisi pernyataan "Advokat koruptor adalah koruptor," itu membuat sejumlah pengacara berang.

Read the rest of this entry »

40 Rekomendasi dan 9 Rekomendasi Khusus FATF (anti-money laundering)

Rekomendasi tersebut merupakan point-point yang telah ditentukan oleh FATF, untuk diadopsi oleh Indonesia ke dalam the second regime anti-money laundering (UU No. 8 Tahun 2010). Walaupun Indonesia pernah memiliki peraturan perundang-undangan sebelum dalam the first regime anti-money laundering (UU No. 15 Tahun 2002 jo UU No. 25 Tahun 2003), namun berdasarkan review dari Tim Review FATF, masih terdapat loopholes dalam the first regime anti-money laundering.

Rekomendasi ini muncul seiiring penetapan FATF dengan memasukkan Indonesia ke dalam NCCT’s karena tidak mengikuti prinsip-prinsip dalam The Vienna Convention 1988.

Sehingga untuk mempermudah para pembaca dalam memahami the second regime anti-money laundering, maka tidak terlepas untuk memahami 40 Rekomendasi dan 9 Rekomendasi Khusus tersebut.

Silahkan download disini

Resensi : Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup Indonesia

Sebagai seorang akademi dan peneliti, sang Penulis nampaknya ingin memberikan gambaran secara deskriptif kepada masyarakat luas berkaitan dengan fenomena hukum yang ada di negeri ini.

Buku ini bukan hanya sekedar mengambarkan bagaimana kondisi lingkungan, sebagai media yang sedang dicermati semata, namun juga lebih kepada pembentukan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pembentuk Undang-undang, yaitu Pemerintah dan DPR.

Read the rest of this entry »

KAJIAN YURIDIS TERHADAP EKSISTENSI RELAAS DELEGASI

Oleh:

Rocky Marbun, S.H., M.H.

A.           Pendahuluan

Sudah menjadi rahasia umum, menyelesaikan sengketa perdata di pengadilan sangat menyita waktu, tenaga dan biaya. Akumulasi kekecewaan antara lain menghasilkan berbagai sindiran, seperti “Hilang Kambing, Seharga Sapi” untuk menggambarkan bagaimana besarnya pengorbanan yang harus dikeluarkan pihak yang berperkara tersebut.

Akan tetapi, bagaimana jika ternyata kita terpaksa harus menggugat, menjadi tergugat atau menjadi turut tergugat dalam perkara perdata? Apakah kita dapat berusaha untuk menghindar dari proses pemeriksaan di pengadilan yang sangat menyita waktu, tenaga dan biaya tersebut?

Read the rest of this entry »

PERANAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI) DALAM PENEGAKAN HUKUM PENYIARAN DI INDONESIA

Oleh

 Rocky Marbun, S.H., M.H[1]

A.           Pendahuluan

Perkembangan industri media informasi pada zaman sekarang ini di era reformasi dan demokrasi dengan sangat cepat dan pesat sekali. Bahkan terkesan tidak terkontrol dengan baik dan serius oleh para penegak hukum.

Media cetak maupun elektronik merupakan media massa yang paling banyak digunakan oleh masyarakat di berbagai lapisan sosial, terutama di masyarakat kota. Oleh karena itu, maka media massa sering digunakan sebagai alat mentransfomasikan informasi dari dua arah, yaitu dari media massa kearah masyarakat atau di antara masyarakat itu sendiri.

Read the rest of this entry »

Whistleblower – kah mereka????

Oleh:

Rocky Marbun, S.H., M.H.

Munculnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, selanjutnya disebut UU PSK, tidak terlepas dari peranan atas diterbitkannya Ketetapan (TAP) MPR No. VIII Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan Dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, dimana pada Pasal 2 ayat (6) angka b menegaskan sebagai berikut:

Read the rest of this entry »

Membangun Sinergisitas Antara Implementasi Hak Azasi Manusia (HAM) Dengan Penegakan Hukum Di Indonesia

Oleh :

 Rocky Marbun, S.H., M.H.[1]

(Tulisan ini pernah di muat pada Tabloid Mata Hukum, 2 Maret 2012)

 “Setiap Orang Yang Dituntut Karena Disangka Pelanggaran Pidana Dianggap Tak Bersalah, Sampai Dibuktikan Kesalahannya Menurut Undang-Undang Dalam Suatu Pengadilan Terbuka, Dan Di Dalam Sidang Itu Diberi Segala Jaminan Yang Perlu Untuk Pembelaannya.”

(Universal Declaration of Human Right)

Dalam memahami konsep Hak Azasi Manusia (HAM), maka tidak terlepas dari pentingnya sejarah munculnya dan penggunaan peristilahan HAM itu sendiri. Akan menjadi tidak komprehensif, ketika seseorang atau suatu institusi memandang HAM berdasarkan pemahamannya sendiri tanpa dilandasi dengan keilmuan mengenai sejarah dan istilahnya. Ungkapan ini bukan berarti menjustfikasi seseorang dan/atau institusi yang tidak secara komprehensif memahami HAM akan menjadi pelaku-pelaku pelanggar HAM. Dikarenakan masih ada unsur “nurani, nilai moral dan nilai sosial” yang kemudian turut mempengaruhi pola pandang seseorang dan/atau institusi dalam mengimplementasikan kepentingan HAM berdasarkan pendapatnya sendiri.

Read the rest of this entry »

Resensi Buku: Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum

Pernahkah Anda membayangkan bahwa suatu saat Anda akan berurusan dengan hukum?

Pernahkah Anda berurusan dengan aparat penegak hukum?

Bagaimanakah rasa yang muncul pada saat Anda menjadi seorang “pesakitan” di depan sidang pengadilan atau dalam pemeriksaan kepolisian?

 Sudah dapat kita bayangkan, rasa panik, bingung, bahkan mungkin takut akan muncul jika kita mengalami hal tersebut. Pada prinsipnya, hal seperti itu biasa terjadi, terutama bagi mereka yang tidak memiliki pengetahuan hukum yang cukup.

Read the rest of this entry »

Peranan Hakim Dalam Mengeluarkan Putusan Pengadilan Sebagai Salah Satu Bentuk Mencegah Kekosongan Hukum

Siapa yang tidak kenal dengan Mantan Hakim Agung Bapak Bismar Siregar, terutama pada saat Beliau menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Sumatra Utara. Beberapa akademisi dan praktisi selalu menyebutnya sebagai Hakim yang sering mengeluarkan vonis yang kontroversial dan mengkagetkan dunia hukum. Namun Prof. Satjito Rahardjo justru mengatakan bahwa putusan Hakim Bismar Siregar adalah biasa saja, karena hal itu yang justru benar dan melawan arus yang hidup pada saat itu.

Read the rest of this entry »

PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU POLIGAMI

Perdebatan dan pro kontra terhadap lembaga perkawinan nikah sirri dan poligami akan selalu muncul di dalam masyarakat. Dari sisi istilah, seakan-akan keduanya memiliki makna yang berbeda, padahal kedua istilah tersebut memiliki tujuan yang sama dan tata cara yang sama. Ada dua hal yang menjadi perbedaan, yaitu latar belakang terjadinya pernikahan dan sifatnya yang terbuka (diumumkan).

Penulisan ini bukan bertujuan untuk melegalisasi pemidanaan terhadap pelaku poligami dan nikah sirri, namun lebih kepada pembelajaran kepada masyarakat mengenai bagaimana sebenarnya hukum Indonesia memberikan aturannya.

Read the rest of this entry »

POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF KEKINIAN. PROSES PENYADARAN UMAT

Isu poligami mengalami pasang surut di negeri ini, bergantung kepada siapa yang melakukan dan siapa yang mempublikasikan. Secara factual perilaku poligami merupakan suatu perilaku yang hampir seluruh Negara ada.
Indonesia, khususnya, berawal dari zaman sebelum Agama Islam masuk, yaitu Hindu Budha dibawah naungan kerajaan-kerajaan di Nusantara, poligami sudah bukan merupakan suatu keanehan. Walaupun pelaku poligami terbatas pada kalangan Kerajaan, Bangsawan dan para Saudagar (pedagang). Hal ini diperkuat dengan budaya patriakhi (dominasi laki-laki) yang ada di setiap suku bangsa di Indonesia.

SE Mahkamah Agung No. 4/2011 Cacat Hukum. Petunjuk Pelaksana Yang Buta Arah

Oleh:

Rocky Marbun, S.H., M.H

Tentunya kita masih ingat dengan jelas, atraksi sirkus dari Komjen Pol Susno Duadji yang membongkar keberadaan mafia hukum di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Kemudian beliau juga terjerat kasus mafia hukum pada perkara lainnya. Peristiwa hukum kedua, atraksi “tes mental” dari Bapak Agus Condro yang “bernyanyi” tentang kasus suap cek perjalanan terkait pemilihan Miranda S Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior BI (DGS BI).

Read the rest of this entry »

Fenomena “Whistleblower” dan Pemberantasan Korupsi


Oleh

Achmad Zainal Arifin

KASUS penangkapan Mulyana W Kusumah mengejutkan banyak pihak. Banyak kalangan tidak menyangka kalau anggota Komisi Pemilihan Umum sekaliber Mulyana ternyata tertangkap tangan melakukan aksi penyuapan terhadap anggota BPK untuk merekayasa hasil audit terhadap KPU. Satu hal menarik dicermati dalam kasus penangkapan Mulyana adalah munculnya whistleblower (peniup peluit) yang, dengan keberanian dan kesadarannya mengungkap tindak kriminal. Ini merupakan indikasi positif untuk mewujudkan slogan pemberantasan korupsi yang selama ini gencar dikampanyekan pemerintah.

Read the rest of this entry »

Penafsiran & Komentar Terhadap Status Hukum Pekerja/Buruh Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

Dalam keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 100/Men/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Tertentu disebutkan bahwa PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu.

Di dalam Hukum Ketenagakerjaan dikenal 3 (tiga) jenis status hukum dari Pekerja/Buruh, yaitu:

Read the rest of this entry »

Menggugat Deponeering


Fenomena hukum di Indonesia nampaknya akan terus dan selalu bergoyang dan berombak. Nampak sekali pertarungan antar elit (praktisi, politisi dan akademisi) dalam ranah hukum sehingga menyita perhatian publik. Masyarakat selalu disuguhi manuver-manuver hukum beraroma politis.

Deponeering perkara Bibit-Chandra tertanggal 29 November 2010, adalah salah satunya yang mewarnai percaturan di ranah hukum. Tarik ulur perlu tidaknya deponeering dikeluarkan oleh seorang Jaksa Agung dalam suatu mengeyampingkan perkara (deponeering). Perdebatan ini tidak hanya sekedar berkisaran akan alasan hukum dari dikeluarkannya deponeering namun juga bagaimana status hukum dari seseorang yang telah berstatus Tersangka dalam proses pemeriksaan di Kejaksaan.

Read the rest of this entry »

KAJIAN YURIDIS MENGENAI INTERPRETASI PIHAK KETIGA YANG BERKEPENTINGAN DALAM PRAKTEK PRAPERADILAN

Oleh :
SETIYONO, SH, MH
Partner/Advokat Kantor Hukum MMS Consulting
Dosen Biasa Fakultas Hukum Universitas Trisakti
Ketua Divisi Non Litigasi LKBH FH USAKTI
Sumber Asli: http://www.m2s-consulting.com

ABSTRAK

Praperadilan merupakan suatu lembaga baru yang diintrodusir oleh KUHAP. Adapun fungsi yang dimiliki oleh lembaga peraperadilan adalah melakukan pengawasan horisontal terhadap adanya tindakan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh instansi kepolisian selaku penyidik dan instansi kejaksaan selaku penuntut umum. Pengawasan yang dilakukan tersebut merupakan bagian dari implementasi integrated criminal justice system. Dalam perkembangannya, muncul berbagai permasalahan pada lembaga praperadilan. Salah satunya adalah adanya ketidakjelasan interpretasi dalam KUHAP mengenai siapa yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan dalam Pasal 80 KUHAP. Dengan didasarkan pada putusan-putusan dalam berbagai kasus praperadilan terkait dengan interpretasi pihak ketiga yang berkepentingan tersebut maka dalam praktek dan perkembangannya terdapat perbedaan interpretasi yang diberikan oleh para hakim. Penggunaan metode interpretasi tersebut dilakukan dalam rangka melakukan penemuan hukum yang bertujuan untuk menutupi aturan hukum in casu KUHAP yang tidak menginterpretasikan secara jelas mengenai definisi pihak ketiga yang berkepentingan.

Kata Kunci : Kajian Yuridis, Interpretasi Pihak Ketiga Yang Berkepentingan, Praperadilan.

Read the rest of this entry »

Resensi Buku: Jangan Mau Di – PHK Begitu Saja

PHK!!!! Satu kata yang cukup untuk mengguncang sebuah kebahagiaan rumah tangga seorang Pekerja. Kata PHK menjadi momok bagi setiap orang yang mengharapkan upah/gaji yang biasa mereka terima baik setiap akhir bulan maupun awal bulan.

Sebagian orang mengerti benar posisinya di dalam sebuah perusahaan sehingga menjadikannya lebih berkreatif dan berkarya untuk dapat dipertahankan oleh perusahaan dimana ia bekerja. Sebahagian lagi, karena berbagai faktor, justru beranggapan bahwa diri nya pasti dipertahankan oleh perusahaan dan di masa mendatang tidak akan terjadi apa-apa, sehingga melemahkan posisinya di dalam perusahaan. Namun, terkadang terjadi kondisi-kondisi yang menjadikan seseorang di PHK dengan terpaksa.

Read the rest of this entry »

PIDANA DAN PEMIDANAAN

Di dalam masyarakat seringkali tercampur perisitilahan pidana dengan pemidanaan. Sehingga pemahaman terhadap kedua istilah tersebut mengacaukan pemahaman terhadap fungsi dari keduanya.

Pada penulisan kali ini, penulis mencoba memberikan gambaran secara detail mengenai kedua peristilahan tersebut berdasarkan pendapat-pendapat para ahli dan yurisprudensi yang ada dan diakui dalam sistem hukum di Indonesia

Read the rest of this entry »

Pembatalan Perda Lewat Perpres Dinilai Tak Efektif

Kalangan pengusaha berpendapat, jika harus lewat Presiden, maka proses pembatalan perda akan berlarut-larut dan menyebabkan ketidakpastian hukum.

Salah satu dampak negatif dari penerapan otonomi daerah (otda) adalah lahirnya peraturan daerah (Perda) bermasalah. Kalangan pengusaha, misalnya, mengeluhkan tentang keberadaan perda yang tidak pro kepentingan publik. Mereka berharap perda semacam itu dicabut atau dibatalkan saja. Masalahnya, pencabutan perda sendiri masih menjadi polemik hingga sekarang karena ketidaksinkronan peraturan.

Read the rest of this entry »

Hindari Bisnis Dari Permasalahan Hukum

Teknologi membawa serta perubahan positif dan negatif sekaligus. Teknologi informasi (TI) memperkenalkan istilah baru seperti e-banking, e-commerce, e-government, e-education dan banyak lagi, namun juga membuat kejahatan yang semula bersifat konvensional seperti pengancaman, pencurian dan penipuan kini dapat dilakukan dengan menggunakan media komputer secara online dengan risiko tertangkap yang lebih kecil namun akibat kerugiannya jauh lebih besar. Kejahatan-kejahatan baru juga mengikuti perkembangan ini, seperti pecurian identitas, pelanggaran privacy, pencemaran nama baik, “perang” informasi sampah melalui email atau mailing list, carding, pornografi, terorisme digital, hingga hacker dan cracker.

Read the rest of this entry »

UU ITE KEMBALI MEMAKAN KORBAN

“Luna Maya terancam dikenakan pasal 27 UU ITE lantaran statusnya di jejaring sosial, Twitter yang mengecam ulah infotainment yang dianggap mengganggu privasinya.”(www.detiknews.com, tanggal 21 Desember 2009)

Sungguh suatu hal yang cukup menggembirakan, bahwa pada akhinya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah disahkan dan diberlakukan.
Sehingga merupakan nilai plus bagi Indonesia terhadap dunia Internasional, bahwa bukti-bukti secara elektronik mendapat pengakuan secara hukum. Dan dapat digunakan dalam proses pembuktian di pemeriksaan depan persidangan, dimana sebelumnya hal-hal yang berkaitan dengan pembuktian di atur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Read the rest of this entry »

Resensi : Cerdik & Taktis Menghadapi Kasus Hukum

“Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.”(Pasal 7 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Salah satu tujuan dari pengundangan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau lebih dikenal dengan KUHAP adalah mengangkat harkat dan martabat manusia serta perlindungan Hak Azasi Manusia dalam berproses di dalam Hukum Pidana. Read the rest of this entry »

CALL FOR PAPER : JURNAL FILSAFAT HUKUM

Undangan Terbuka

 

Kepada rekan akademisi, peneliti dan praktisi, Kami dari Redaksi Jurnal Filsafat Hukum yang dikelola oleh Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta (UTA’45) dan Lembaga Kajian Ilmu Hukum 17 Agustus (LKIH 1708) mengundang Bapak/Ibu/Sdr/i untuk turut berpartisipasi dalam penulisan artikel pada edisi perdana dari Jurnal Filsafat Hukum.

Berkaitan materi karya ilmiah yang Kami terima adalah semua kajian ilmu hukum yang menggunakan Filsafat Hukum sebagai pisau analisisnya.

Jurnal Filsafat Hukum adalah jurnal yang terbit dalam periodik per semester. Setiap Artikel yang dikirim ke Jurnal Filsafat Hukum ini secara periodik akan diterbitkan pada bulan Agustus 2014 dan Desember 2014.

Untuk Vol 1 No. 1 Agustus 2014: Artikel diterima paling lambat tanggal 1 Agustus 2014

Untuk Vol 1 No 2 Desember 2014: Artikel diterima paling lambat tanggal 1 Desember 2014

Read the rest of this entry »

PENGANTAR SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA. Bagian Kesatu (1)

Oleh:

Rocky Marbun[1]

A.     PENDAHULUAN

FIAT JUSTITIA ET PEREAT MUNDUS

Hukum Harus Ditegakkan Meskipun Dunia Akan Hancur.

Suatu adagium yang mencoba menampilkan sebuah semangat dalam melakukan law enforcement yang sangat luar biasa. Bahkan dapat dikatakan sebuah adagium yang penuh dengan keniscayaan, kesia-siaan, dan kemustahilan serta tidak realistis. Namun adagium tersebut, menjadi cambuk bagi para pihak yang hidup dan penghidupannya bersinggungan dengan berbagai masalah hukum.

Layaknya mata uang yang memiliki dua sisi, disatu sisi semangat melakukan law reform (reformasi hukum) melalui proses law enforcement secara due process of law seakan-akan tidak pernah padam, baik Akademisi dan Praktisi Hukum selalu dengan lantang menyuarakan asas-asas dan norma-norma hukum yang selayaknya diterapkan dalam praktek. Namun di sisi lain, hilangnya semangat dan kepercayaan kepada hukum sebagai ujung tombak dalam memperoleh keadilan dan kepastian hukum oleh sebahagian besar masyarakat.

Peradilan pidana sebagai tempat pengujian dan penegakkan hak-hak asasi manusia memiliki ciri khusus, yaitu terdiri dari sub-sub sistem yang merupakan kelembagaan yang berdiri sendiri-sendiri, tetapi harus bekerja secara terpadu agar  dapat menegakkan hukum sesuai harapan masyarakat pencari keadilan.

Proses peradilan pidana yang terdiri dari serangkaian tahapan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pemidanaan, merupakan kegiatan yang sangat kompleks dan dapat dikatakan tidak mudah difahami serta kadang kala menakutkan bagi masyarakat awam. Persepsi yang demikian tidak dapat dihindari sebagai akibat banyaknya pemberitaan di media massa yang menggambarkan betapa masyarakat sebagai pencari keadilan seringkali dihadapkan pada kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan, baik disebabkan oleh ketidaktahuan mereka akan hukum maupun perlakuan tidak simpatik dari aparat penegak hukum.[2]

Indonesia sebagai suatu masyarakat yang sedang membangun dan harus mengatur serta mengartikulasikan pelbagai kepentingan masyarakat yang sangat plural ini, tentunya tidak dapat menghindarkan diri dari pengaruh regional dan internasional, sebagai akibat kemajuan tehnologi komunikasi yang canggih. Masyarakat pelbagai negara, termasuk Indonesia dihadapkan pada persoalan baru, yang menjadi issue internasional, berupa demokratisasi hukum. Pemujaan hukum sebagai alat rekayasa sosial berpasangan dengan sarana ketertiban mulai banyak dikritik, dan sebagai gantinya muncul konsep baru, hukum sebagai sarana modifikasi sosial, yaitu suatu pemikiran yang berusaha memasukan pemahaman hukum sebagai sarana perlindungan hak-hak warganegara yang berintikan pengaturan dengan mengedepankan kepentingan umum.[3]

Di dalam lingkup pemikiran itu, muncul pula adanya kebutuhan akan keterpaduan sistem peradilan pidana (integrated criminal justice system), yaitu suatu sistem yang menjaga keseimbangan perlindungan kepentingan, baik kepentingan negara, masyarakat dan individu, termasuk kepentingan pelaku tindak pidana dan korban kejahatan.

Istilah Sistem Peradilan Pidana atau criminal justice system kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pendekatan sistem.[4] Sebagaimana diungkapkan oleh Tolib Effendi, bahwa berbicara mengenai hukum, maka tidak terlepas pula berbicara mengenai sistem.[5] Sehingga wacana perbincangan mengenai suatu Sistem Peradilan Pidana sangat erat kaitannya dengan konfigurasi berbagai macam elemen dari sebuah negara.

Keterpaduan subsistem dalam Sistem Peradilan Pidana bukan hanya diarahkan kepada tujuan penanggulangan kejahatan, namun juga diarahkan kepada pengendalian terjadinya kejahatan dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima. Keberhasilan suatu sistem, dapat diketahui dengan jika berbanding lurus dengan diterimanya keluhan-keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan, mampu menghadirkan si petindak ke depan persidangan dan terlaksananya putusan pengadilan.[6]

Dimana semenjak pertengahan 1990-an, pengadilan di bebagai negara, aparat penegak hukum, dan entitas lain yang terlibat dalam keselamatan publik dan keadilan telah mengakui kebutuhan untuk pertukaran informasi secara elektronik antara berbagai lembaga mereka untuk membentuk Sistem Peradilan Pidana Terpadu atau Integrated Criminal Justice Systems (SPPT/ICJS)[7]. Sebagian besar negara telah memulai upaya ke arah ini, tetapi hasilnya sudah kurang memuaskan. Hambatan utama yang telah terbukti adalah bersifat politis. Kurangnya kepercayaan di antara lembaga-lembaga yang berpartisipasi, ditambah dengan takutnya kehilangan kendali atas wilayah mereka, sehingga cenderung menghambat kemajuan. Halangan utama lainnya jelas dalam membangun ICJIS adalah kurangnya dana.[8] Sebagaimana terjadi semenjak 10 tahun yang lalu, Michigan salah satu Negara Bagian dari Amerika Serikat, mulai membahas kelayakan mengintegrasikan informasi peradilan pidana.[9]

Jika salah satu ciri sistem peradilan pidana sebagai “saling ketergantungan”, maka sangat penting bahwa pada lembaga tingkat implementasi administrasi dan kebijakan dimana outputnya yang sesuai terlihat untuk berkontribusi terhadap tujuan keseluruhan diketahui dan bahwa tujuan tersebut dapat segera dipahami dan dikomunikasikan oleh lembaga yang terlibat.[10]

Read the rest of this entry »

Mengusung Penerapan Lembaga Diyat Dalam Sistem Peradilan Pidana

Oleh:

Rocky Marbun[1]

A.           Pendahuluan

FIAT JUSTITIA ET PEREAT MUNDUS

Hukum Harus Ditegakkan Meskipun Dunia Akan Hancur.

Suatu adagium yang mencoba menampilkan sebuah semangat dalam melakukan law enforcement yang sangat luar biasa. Bahkan dapat dikatakan sebuah adagium yang penuh dengan keniscayaan, kesia-siaan, dan kemustahilan serta tidak realistis. Namun adagium tersebut, menjadi cambuk bagi para pihak yang hidup dan penghidupannya bersinggungan dengan berbagai masalah hukum.

Layaknya mata uang yang memiliki dua sisi, disatu sisi semangat melakukan law reform (reformasi hukum) melalui proses law enforcement secara due process of law seakan-akan tidak pernah padam, baik Akademisi dan Praktisi Hukum selalu dengan lantang menyuarakan asas-asas dan norma-norma hukum yang selayaknya diterapkan dalam praktek. Namun di sisi lain, hilangnya semangat dan kepercayaan kepada hukum sebagai ujung tombak dalam memperoleh keadilan dan kepastian hukum oleh sebahagian besar masyarakat.

Read the rest of this entry »

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (K.U.H.A.P)

Undang-Undang telah dimodifikasi dengan melekatkan penjelasan pasal per pasal kepada pasal yang terkait. Namun ini hanya draft sementara, karena kedepan, Undang-undang akan dilengkapi dengan komentar para ahli hukum, yurisprudensi yang terkait, dan perkembangan dalam prakteknya, serta perbandingan Rancangan KUHAP terbaru. Mudah-mudah masih sempat Penulis lengkapi sebelum Rancangan KUHAP terbaru disahkan dan diundangkan.

Silahkan download disini

Restorative Justice Sebagai alternatif Sistem Pemidanaan Masa Depan

Oleh:

Rocky Marbun, S.H., M.H.

Berbicara mengenai hukum, maka harus juga membicarakan tentang masyarakat, karena tidak mungkin hukum tersebut terlepas dari masyarakat. Ada sebuah teori yang menjelaskan hal tersebut, yakni teori yang dikemukakan oleh Carl von Savigny, dimana menurutnya “das Recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem Volke” atau terjemahannya bahwa hukum itu tidak dibuat melainkan tumbuh dan berkembang bersama masyrakat.[1] Oleh karena itu dalam memandang hukum, maka sudah barang tentu bahwa masyarakat juga harus di perhatikan.

Read the rest of this entry »

Eksistensi Pengadilan Pajak Dalam Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia

Oleh:

Rocky Marbun, S.H., M.H

Pengadilan PajakA.            Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum dan bukan negara kekuasaan, hal ini termuat dalam konstitusi negara Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) dan lebih lanjut dijelaskan dibagian penjelasan yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (Rechstaat) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machtstaat).

Secara sosiologis, hukum merupakan refleksi dari tata nilai yang diyakini masyarakat sebagai suatu pranata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.[1] Itu berarti, muatan hukum yang berlaku selayaknya mampu menangkap aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang bukan hanya yang bersifat kekinian, melainkan juga sebagai acuan dalam mengantisipasi perkembangan sosial, ekonomi, dan politik di masa depan.

Menurut Galang Asmara yang mengutip pendapat Mochtar Kusumaatmadja, pengertian negara hukum adalah negara yang yang berdasarkan hukum, dimana kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama di hadapan hukum.[2]

Berdasarkan konsepsi tersebut diatas, maka hukum merupakan suatu kekuasaan dimana setiap orang dan setiap jabatan dalam negara harus tunduk pada hukum. Selain itu segala kegiatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada ketentuan hukum. Apabila ada perilaku atau kegiatan yang tidak didasarkan pada ketentuan hukum, harus dipandang sebagai pelanggaran terhadap konsep hukum itu sendiri.

Read the rest of this entry »

Resensi Buku: POLITIK HUKUM

Oleh:

DR. H. Ahmad Muliadi, S.H., M.H.

 Dalam beberapa dekade kita melihat berbagai fenomena kehidupan yang menghasilkan berbagai tindakan manusia yang begitu beragam satu sama lain saling memiliki prinsip sendiri-sendiri, yang akhirnya berujung terjadinya pertarungan nilai.

Konsekuensinya berbagai prinsip hidup yang dianut dan yang diyakini itu telah melahirkan bermacam-macam tipe pemikiran dengan tujuan masing-maisng setiap orang terbentuk sesuai prinsip yang dianutnya.

Pandangan yang demikian sesuai dengan perkembangan politik hukum itu sendiri, karena hukum sebagai sarana kebijakan maka bisa dijadikan sarana untuk menciptakan kepentingan golongan atau kepentingan tertentu, dan bahkan bisa lebih baik untuk melakukan perubahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Tulisan Politik Hukum ini disusun berdasarkan Silabus Mata Kuliah Politik Hukum:

Isi Buku ini:

1. Pengertian Politik Hukum

2. Unsur & Ciri Politik Hukum

3. Objek Kajian Politik Hukum

4. Tujuan Politik Hukum

5. Hukum dan Politik

6. Asal Usul Politik Hukum

7. Politik Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional

8. Pembangunan Politik Hukum Nasional

9. Politik Hukum Dalam Legislasio Nasional

dan lainnya.

Penerbit: Akamedia Permata

November 2012

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,181 other followers